"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.

Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.

Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.

Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.

Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”

Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”

Wacana lama

Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.

Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.

Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.

Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).

Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).

Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta

Disiapkan... 10.000 Lubang Biopori di Jakarta!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyambut Hari Air Sedunia (World Water Day) 2013 yang jatuh Jumat (22/3/2013), Indonesia Global Compact Network (IGCN) mengumumkan komitmennya dalam menyampanyekan "Jakarta Water Cooperation". Sebagai bentuk komitmen tersebut, IGCN sepakat membuat sebanyak mungkin lubang resapan biopori dalam satu tahun mendatang.

Target awal pembuatan lubang biopori itu mencapai 10.000 lubang yang tersebar di Jakarta. Komitmen ini diharapkan bisa menawarkan solusi alternatif untuk mengurangi bencana banjir yang belum lama ini terjadi serta masalah kelangkaan air di Jakarta.

Untuk tujuan tersebut, kegiatan ini diinisiasi oleh kelompok kerja terdiri dari Indonesia Water Mandate, IGCN, yang bekerjasama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), serta Gerakan Ciliwung Bersama (GCB). Peringatan Hari Air Sedunia 2013 itu sendiri secara resmi dibuka pekan lalu melalui sebuah dialog bertema Tantangan dan Solusi Permasalahan Air untuk Agenda Pasca 2015.

"Kerja sama multi-sektor dalam kegiatan ini menunjukkan, bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peran masing-masing untuk membantu mengatasi tantangan global mengenai pengelolaan air. Kami juga mengajak para industri lainnya untuk turut berpartisipasi di dalam kegiatan kolaborasi peduli air ke depannya," kata Presiden IGCN, W Junardy di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sebagai ketua kelompok kerja Indonesia Water Mandate, Suhendra Wiriadinata, Direktur Corporate Affairs and Communications Asia Pulp & Paper Group (APP) mengatakan, berbagai upaya dan sinergi ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan memiliki praktik pengelolaan air yang bertanggung jawab.

"Pentingnya kolaborasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai air, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Suhendra.

Suhendra menambahkan, masih banyak masyarakat di wilayah Indonesia yang belum dapat mengakses air bersih secara berkelanjutan. Sejalan dengan Sustainability Roadmap dalam hal pengembangan dan kesejahteraan komunitas, pihaknya telah mendukung program penyediaan akses air bersih kepada komunitas di area operasional APP.

"Menyusul pemasangan IPAG60 tahun lalu, kami (APP) dan LIPI bersama-sama menyediakan pelatihan untuk mengoperasikan dan memelihara alat ini. Sementara untuk menjamin keberlanjutan program ini, LIPI dan APP juga membimbing masyarakat dalam membangun mekanisme untuk pengelolaan secara berkala dan penggunaan serta pendistribusian air," ujar Suhendra.

Ia mengatakan, setiap unit IPAG60 dapat menghasilkan lebih dari 60 liter air bersih per menit. Dengan demikian, upaya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 100 keluarga di kawasan operasionalnya.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2013/03/25/1109424/Disiapkan.10.000.Lubang.Biopori.di.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kppwp