Tarif ERP Akan Dimulai Rp 30 Ribu, Besarannya Tergantung Kemacetan

Jakarta - Dua gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sudah terpasang. Diperkirakan sistem ini akan mulai diterapkan akhir tahun 2015 dengan tarif Rp 30 ribu.

"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).

Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.

Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.

Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.

"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.

Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.

Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar‎.

Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.

"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.

Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP mi‎lik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.

"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.

Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan

Menimbang Larangan Sepeda Motor di Jalan Protokol

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya belum mengetahui ihwal rencana pembatasan penggunaan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo mengatakan, rencana itu perlu dibicarakan dan dikaji bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pembatasan sepeda motor belum tentu efektif kurangi macet,” katanya saat dihubungi, Ahad, 6 April 2014.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan zona larangan motor di sejumlah ruas jalan utama. Beberapa ruas di antaranya adalah Jalan Rasuna Said (Menteng-Mampang), Gatot Subroto (Kartini-Slipi), dan Sudirman (Blok M-Bundaran HI). Motor yang akan memasuki zona tersebut wajib memakirkan motornya di tempat yang disediakan. Pemprov pun menyiapkan bus untuk mengangkut para pemotor tersebut. (Baca: Jakarta Bakal Larang Sepeda Motor di Jalan Protokol)

Sambodo mengatakan, secara kuantitas, keberadaan sepeda motor di Jakarta memang lebih banyak dari pada kendaraan roda empat. Pertumbuhan pengguna sepeda motor pun cukup pesat, yakni hampir 1 juta unit setiap tahunnya. “Jadi secara persentase, jumlah pemotor itu mencapai 70 persen dari total kendaraan di Ibu Kota,” katanya.

Tapi, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan yang sudah ditentukan belum bisa dipastikan tingkat keefektifannya. Jika diterapkan, dia mengatakan ruas Jalan Rasuna Said, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto, memang bisa cukup terasa pengaruhnya. Kemacetan kawasan itu pun bisa saja berkurang secara signifikan.

Hanya saja, pelarangan itu bisa jadi hanya memindahkan titik kemacetan di kawasan tersebut. Dia mengatakan bisa saja ruas jalan yang ada di sekitarnya malah ‘kebanjiran’ sepeda motor yang tidak bisa melalui kawasan tersebut. "Tapi kalau mau bebas macet yang dibatasi seluruh kendaraan, bukan cuma sepeda motor,” kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/07/083568430/Menimbang-Larangan-Sepeda-Motor-di-Jalan-Protokol

Kota Kasablanka bikin macet, Jokowi siap turun tangan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengaku siap menangani permasalahan kemacetan yang terjadi pada pintu keluar Jalan Layang Non Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu jika Dinas Pekerjaan Umum menyerah. Karena permasalahan utama kemacetan tersebut berbenturan dengan pengembang Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan.

Jokowi mengungkapkan, akan mendorong perusahaan pengembang Kota Kasablanka untuk memundurkan batas pagar yang bersinggungan dengan Jalan Profesor Doktor Satrio itu. "Harusnya urusan kepala dinas. Tapi kalau mentok, baru bilang saya, gubernur," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/1).

Diketahui, pintu masuk Kota Kasablanka menjadi sumber kemacetan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. JLNT yang dibangun Pemprov tak akan berguna jika sumber kemacetan tersebut tak dibenahi.

Permintaan tersebut menyusul diresmikannya JLNT atau Jalan Layang Non Tol, di mana, akhir JLNT berada di dekat akses masuknya pusat perbelanjaan baru itu. Akibatnya, penumpukan kendaraan akibat pertemuan arus tidak terhindarkan sehingga mau tak mau, batas depan Kota Kasablanka harus dimundurkan.

Kepala Bidang Jalan Baru Peningkatan Dinas PU DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan pengembang Kota Kasablanka. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan permintaannya dapat terwujud.

"Kalau tidak dimundurkan pasti macet. Dari JLNT dua lajur, dari underpass Rasuna Said dua lajur, dari Jalan Rasuna Said satu lajur, dari arah Taman Rasuna Said dua lajur. Total ada tujuh lajur arus lalin yang menumpuk di depan Kokas yang hanya tersedia tiga lajur. Belum akibat keluar masuk dari dalam Kokas," ujarnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/kota-kasablanka-bikin-macet-jokowi-siap-turun-tangan.html