Izin Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Dinilai Tidak Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Indonesia Bangkit (KIB) mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin kepada perusahaan properti dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Izin dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.

Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.

"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.

Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.

"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.

"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis

Ini Alasan Pemprov DKI Larang SD di Jakarta Lakukan Pemotongan Hewan Kurban

Jakarta - Pemprov DKI melarang SD di Jakarta melakukan pemotongan hewan kurban. Bagi sekolah SD yang akan memotong hewan kurban, sebaiknya memotong di masjid atau di tempat pemotongan hewan.

"Karena SD itu kan dari segi umur masih anak-anak smua, takutnya dari segi psikologis anak jadi terpengaruh. Nggak semua anak-anak berani kan melihat darah, atau pemotongan begitu. Bahkan kalau di TV saja pemotongan begitu suka disensor," kata Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Darjamuni saat dikonfirmasi, Rabu (24/9/2014).

Nanti kalau hewan sudah dipotong, pembagian hewan kurban bisa dilakukan di sekolah. Siswa SD bisa melihatnya.

"Selain itu juga ya tadi karena kebanyakan jadi tenaga kita untuk ngawasin kan terbatas. Karena tetap semua pemotongan kan harus kita periksa. Walaupun sebelum dipotong dikatakan sehat, tapi setelah dipotong belum tentu dalamnya sehat," terang Darjamuni.

Menurutnya, yang dilarang hanya di sekolah SD saja. Untuk SMP dan SMA boleh dilakukan pemotongan di sekolah mereka.

"Boleh-boleh saja kok. Ini intinya lebih pada psikologis anak itu saja tadi. Karena kita menghitung kekuatan kita. Hanya ada sekitar 576 orang yang akan terjun untuk melakukan pemeriksaan saat pemeriksaan," jelasnya.

"Pemotongan di sekolah itu yang kita larang di SD. Kalau untuk berkurbannya nggak ada masalah, misalnya dikoordinir oleh guru," tambahnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/24/145823/2699822/10/ini-alasan-pemprov-dki-larang-sd-di-jakarta-lakukan-pemotongan-hewan-kurban

Pakar: Proyek Deep Tunnel Jakarta Berbahaya

DEPOK- Pakar Kelautan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang proyek terowongan raksasa pencegah banjir (Deep Tunnel). Sebab menurutnya hal itu tak sesuai dan membahayakan karakter tanah di Jakarta yang sangat lembek atau tanah aluvial.

Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.

"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).

Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.

"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya