VIVA.co.id - Sebanyak 88 unit bus TransJabodetabek akan mulai beroperasi secara terintegrasi dengan bus TransJakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2015.
Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.
"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.
PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.
Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.
Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.
Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.
"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.
PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.
Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.
Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.
"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-
Tampilkan postingan dengan label busway. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label busway. Tampilkan semua postingan
Jumat, 31 Juli 2015
Selasa, 14 Juli 2015
Angkutan LRT Bekasi-Jakarta-Bogor Akan Dibangun
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Angkutan light rapid transit (LRT), yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor, akan dibangun.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.
Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.
“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.
“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.
Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.
Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.
“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.
“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.
Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/
Rabu, 24 Juni 2015
Busway Gagal, Tak Menarik Bagi Warga Kelas Menengah Atas
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Jakarta Basuki Purnama, DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan gagal menarik minat warga kelas menengah atas menggunakan busway atau angkutan umum. Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Kedai KOPI.
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
Rabu, 14 Januari 2015
Atasi Macet Jakarta, Kereta dan Busway Layang Disiapkan
Sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota di antaranya, transportasi umum berbasis kereta layang (loopline), penambahan jaringan jalan, hingga pembangunan jalur bus Transjakarta layang untuk menuntaskan pembangunan 15 koridor Transjakarta.
Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).
Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.
â€Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.
â€Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.
Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .
"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.
Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.
"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.
Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan
Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).
Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.
â€Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.
â€Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.
Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .
"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.
Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.
"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.
Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan
Kamis, 08 Januari 2015
Atasi Macet, DKI Tambah Ruas Jalan
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan ini sebagai solusi menekan angka kemacetan yang semakin parah.
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.
”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.
Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.
”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.
Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.
Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.
Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.
Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.
Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.
Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.
”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.
Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.
”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.
Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.
Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.
Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.
Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.
Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.
Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519
Kamis, 04 September 2014
Ahok: Kami Mau Usul Semua Transjakarta Bayar Rupiah per Kilometer
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
Rabu, 27 Agustus 2014
Megapolitan "Polycentric", Solusi Macet Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Selasa, 13 Mei 2014
Memikat Pengguna Kendaraan Pribadi dengan Botabek Shuttle Express
JAKARTA, KOMPAS.com - Botabek Shuttle Express (BSE) merupakan moda transportasi baru yang akan dijalankan PT Jakarta Marga Jaya. Proyek mengatasi kemacetan Jakarta tersebut bertujuan menarik para komuter atau pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum.
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Senin, 14 April 2014
Sistem Bus Transjakarta Bagus, tapi Implementasinya Jeblok
JAKARTA - Kerap bermasalahnya bus Transjakarta baik mogok, berasap dan terbakar, menyebabkan sebagian masyarakat menjadi tak nyaman. Padahal pengembangan jalur khusus bus (busway) yang diadopsi dari Bogota, Ibukota Kolombia dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan.
Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman mengatakan bahwa sistem moda transportasi masal ini dinilai baik, namun pada praktiknya melenceng.
"Sistem strategi bagus, tapi implementasinya kurang. Karena masalahnya di lakukan setengah hati, jeblok," kata Noegroho saat berbincang dengan Okezone, Senin (14/4/2014).
Dia menambahkan menumpuknya masalah bus transjakarta, seharusnya dapat diselesaikan secepatnya. "Seperti bus tranasjakarta yang karatan, saya pikir pimpinan harus bertanggung jawab itu," ucapnya.
Lebih lanjut sesepuh Polri ini mengatakan keberadaan bus transjakarta tidak akan menyelesaikan masalah seluruh masalah kemacetan di Jakarta. Pemerintah harus memperhatikan soal fasilitas bus transjakarta. "Bus transjakarta bagus, 20 menit sampai dari Blok M menuju ke Kota, fasilitas harus diperbaiki," terangnya.
Kemacetan lalu lintas di Jakarta, lanjutnya, bisa diatasi dengan melihat jumlah kendaraan dan panjangan jalan. Bisa jalan diperpanjang, atau jumlah produksi kendaraan yang dikurangi.
"Atau cara lain dengan menambah alat transportasi, memperbarui alat transportasi, seperti MRT atau lainnya, namun direncanakan dengan matang," terangnya.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/04/14/500/969832/sistem-bus-transjakarta-bagus-tapi-implementasinya-jeblok
Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman mengatakan bahwa sistem moda transportasi masal ini dinilai baik, namun pada praktiknya melenceng.
"Sistem strategi bagus, tapi implementasinya kurang. Karena masalahnya di lakukan setengah hati, jeblok," kata Noegroho saat berbincang dengan Okezone, Senin (14/4/2014).
Dia menambahkan menumpuknya masalah bus transjakarta, seharusnya dapat diselesaikan secepatnya. "Seperti bus tranasjakarta yang karatan, saya pikir pimpinan harus bertanggung jawab itu," ucapnya.
Lebih lanjut sesepuh Polri ini mengatakan keberadaan bus transjakarta tidak akan menyelesaikan masalah seluruh masalah kemacetan di Jakarta. Pemerintah harus memperhatikan soal fasilitas bus transjakarta. "Bus transjakarta bagus, 20 menit sampai dari Blok M menuju ke Kota, fasilitas harus diperbaiki," terangnya.
Kemacetan lalu lintas di Jakarta, lanjutnya, bisa diatasi dengan melihat jumlah kendaraan dan panjangan jalan. Bisa jalan diperpanjang, atau jumlah produksi kendaraan yang dikurangi.
"Atau cara lain dengan menambah alat transportasi, memperbarui alat transportasi, seperti MRT atau lainnya, namun direncanakan dengan matang," terangnya.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/04/14/500/969832/sistem-bus-transjakarta-bagus-tapi-implementasinya-jeblok
Selasa, 18 Maret 2014
ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.
Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.
Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".
Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.
ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.
Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.
Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.
Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi
Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.
Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".
Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.
ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.
Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.
Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.
Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi
Jumat, 14 Februari 2014
AHOK, AKAN KEMBALIKAN SEMUA BUS TRANSJAKARTA
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengancam akan mengembalikan semua armada TransJakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang didatangkan dari China. Sebab, semuanya tidak layak pakai.
“Itu (Kadishub) sudah dipanggil dan memang barangnya sudah tidak layak pakai. Makanya sudah kami putuskan tidak membayar mereka (kontraktor),” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.
Untuk pengadaan bus tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan membayar down payment (DP) sebesar 26 persen. “Jangan-jangan 26 persen itu pun sudah balik modal. Mana kami tahu. Mesti penelitian lebih dalam.”
Namun Ahok tidak menyebutkan berapa total yang harus dibayarkan. Jika pemenang tender itu bersikukuh bahwa Pemrov harus bayar penuh, maka DKI akan membawa masalah ini ke pengadilan.
“Busnya akan kami kembalikan. Kalau ada sanksi pasti ada permainan, kalau dia ngotot harus bayar kami akan ke pengadilan. Maka kami butuh tenaga ahli untuk membuktikan ini speknya di bawah standar,” katanya.
Kata dia, beberapa bus yang belum didatangkan ke Jakarta akan langsung ditolak karena dikhawatirkan kondisinya serupa dengan yang sudah lebih dulu datang.
Soal adanya kecurangan pengadaan bus itu, Biro Hukum Pemprov akan mempelajari sisi-sisi hukum untuk bisa diajukan ke pengadilan.
“Kami mesti pelajari sisi hukumnya. Tapi kalau ke pengadilan biasanya pemerintah suka kalah juga,” ujarnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/ahok-akan-kembalikan-semua-bus-transjakarta/
“Itu (Kadishub) sudah dipanggil dan memang barangnya sudah tidak layak pakai. Makanya sudah kami putuskan tidak membayar mereka (kontraktor),” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.
Untuk pengadaan bus tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan membayar down payment (DP) sebesar 26 persen. “Jangan-jangan 26 persen itu pun sudah balik modal. Mana kami tahu. Mesti penelitian lebih dalam.”
Namun Ahok tidak menyebutkan berapa total yang harus dibayarkan. Jika pemenang tender itu bersikukuh bahwa Pemrov harus bayar penuh, maka DKI akan membawa masalah ini ke pengadilan.
“Busnya akan kami kembalikan. Kalau ada sanksi pasti ada permainan, kalau dia ngotot harus bayar kami akan ke pengadilan. Maka kami butuh tenaga ahli untuk membuktikan ini speknya di bawah standar,” katanya.
Kata dia, beberapa bus yang belum didatangkan ke Jakarta akan langsung ditolak karena dikhawatirkan kondisinya serupa dengan yang sudah lebih dulu datang.
Soal adanya kecurangan pengadaan bus itu, Biro Hukum Pemprov akan mempelajari sisi-sisi hukum untuk bisa diajukan ke pengadilan.
“Kami mesti pelajari sisi hukumnya. Tapi kalau ke pengadilan biasanya pemerintah suka kalah juga,” ujarnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/ahok-akan-kembalikan-semua-bus-transjakarta/
Jumat, 27 Desember 2013
Urai Kemacetan Jakarta, 656 Bus Didatangkan Awal Januari
Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mendatangkan 656 bus untuk mengurangi kemacetan di ibukota pada Januari 2014. Bus yang didatangkan itu terdiri dari 310 bus TransJakarta dan 346 bus sedang untuk dioperasikan menjadi Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dan Kopaja.
"Mobil ini akan didatangkan pada awal Januari hingga pertengahan Januari," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Hotel Saripan Pasific, Jakarta, Sabtu (21/12/2013)
Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta tercatat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi juga terlihat sangat pesat, sementara hal itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan sarana transportasi berupa jalan yang hanya sebear 0,1% per tahunnya.
"Pada 2010, jumlah kendaraan 2,7 juta sehingga nanti diperkirakan pada 2014 akan 3 juta. Bagaimana menurunkan angka itu, dengan memancing rekan-rekan Jakarta naik angkutan massal," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/781235/urai-kemacetan-jakarta-656-bus-didatangkan-awal-januari
"Mobil ini akan didatangkan pada awal Januari hingga pertengahan Januari," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Hotel Saripan Pasific, Jakarta, Sabtu (21/12/2013)
Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta tercatat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi juga terlihat sangat pesat, sementara hal itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan sarana transportasi berupa jalan yang hanya sebear 0,1% per tahunnya.
"Pada 2010, jumlah kendaraan 2,7 juta sehingga nanti diperkirakan pada 2014 akan 3 juta. Bagaimana menurunkan angka itu, dengan memancing rekan-rekan Jakarta naik angkutan massal," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/781235/urai-kemacetan-jakarta-656-bus-didatangkan-awal-januari
Senin, 23 Desember 2013
310 Bus Baru Transjakarta Siap Beroperasi Januari 2014
Liputan6.com, Jakarta : Pemprov DKI terus memperbaiki jasa layanan transportasi angkutan umum di Ibukota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan sebanyak 310 bus Transjakarta baru dari China siap beroperasi Januari 2014 mendatang. Saat ini, 132 bus di antaranya sudah tiba di Jakarta.
Namun, bus-bus tersebut masih disimpan di beberapa pool, di antaranya di pool Ciputat (Tangerang Selatan), pool Jalan Perintis Kemerdekaan (Jakarta Timur), dan pool Cibitung ( Bekasi).
"Total 310 bus datang di Januari. Sekarang sudah ratusan bus yang sudah datang di Tanjung Priok dan kita bawa ke beberapa pool kita. Semuanya baru," ujar Pristono saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (22/12/2013).
Ia mengatakan anggaran pengadaan bus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp 848 miliar.
"Jadi datangnya bertahap. Desember diusahakan sudah datang semua. Paling lambat, Januari 2014 sudah beroperasi," jelas Pristono.
Ia menambahkan ratusan bus yang disimpan di pool itu belum dapat langsung dioperasikan karena menunggu bus lainnya yang masih proses pengadaan barang dan administrasi. Setelah itu baru diserahterimakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta.
"Masih proses pengadaan barang. Tapi, kalau untuk uji kir (kendaraan bermotor) sudah lolos semua," ujarnya.
Ia menambahkan pada tahun depan Pemprov DKI menargetkan untuk mendatangkan 4 ribu bus. Rinciannya, 1.000 bus besar Transjakarta dan 3.000 bus ukuran sedang.
"Sudah kita ajukan dan jelaskan ke dewan (DPRD DKI). Tinggal menunggu saja apakah disetujui atau tidak. Saya tak begitu hafal berapa besaran anggarannya," tandas Pristono.
Pengadaan bus tersebut diharapkan mempercepat headway antar bus Transjakarta, setelah upaya sterilisasi jalur bus dilakukan. Sehingga bisa membantu mengurai kemacetan di Ibukota.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/781719/310-bus-baru-transjakarta-siap-beroperasi-januari-2014
Namun, bus-bus tersebut masih disimpan di beberapa pool, di antaranya di pool Ciputat (Tangerang Selatan), pool Jalan Perintis Kemerdekaan (Jakarta Timur), dan pool Cibitung ( Bekasi).
"Total 310 bus datang di Januari. Sekarang sudah ratusan bus yang sudah datang di Tanjung Priok dan kita bawa ke beberapa pool kita. Semuanya baru," ujar Pristono saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (22/12/2013).
Ia mengatakan anggaran pengadaan bus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp 848 miliar.
"Jadi datangnya bertahap. Desember diusahakan sudah datang semua. Paling lambat, Januari 2014 sudah beroperasi," jelas Pristono.
Ia menambahkan ratusan bus yang disimpan di pool itu belum dapat langsung dioperasikan karena menunggu bus lainnya yang masih proses pengadaan barang dan administrasi. Setelah itu baru diserahterimakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta.
"Masih proses pengadaan barang. Tapi, kalau untuk uji kir (kendaraan bermotor) sudah lolos semua," ujarnya.
Ia menambahkan pada tahun depan Pemprov DKI menargetkan untuk mendatangkan 4 ribu bus. Rinciannya, 1.000 bus besar Transjakarta dan 3.000 bus ukuran sedang.
"Sudah kita ajukan dan jelaskan ke dewan (DPRD DKI). Tinggal menunggu saja apakah disetujui atau tidak. Saya tak begitu hafal berapa besaran anggarannya," tandas Pristono.
Pengadaan bus tersebut diharapkan mempercepat headway antar bus Transjakarta, setelah upaya sterilisasi jalur bus dilakukan. Sehingga bisa membantu mengurai kemacetan di Ibukota.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/781719/310-bus-baru-transjakarta-siap-beroperasi-januari-2014
Senin, 11 November 2013
Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?
TEMPO.CO, Jakarta--Pada 2 September 2010 Pemerintah pusat mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Pemerintah mengeluarkan instruksi Wakil Presiden Boediono yang berisi 17 langkah untuk menangani kemacetan di Jakarta.
Wapres Boediono menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu.
Alasan instruksi Wapres menurut data dari Unit Kerja Presiden karena kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah itu dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas. Bagaimana pelaksanaan 17 langkah mengatasi kemacetan itu dan apa masalanya?
==> 1. Pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
REALISASI :
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, persiapan ERP selesai Maret 2014.
MASALAH :
- Kementerian Keuangan sampai tahun 2011 belum menyelesaikan RUU. Bahkan pihak Kementerian menyangsingkan keberhasilan ERP Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho, menyatakan pengurusan RUU belum dilakukan karena tingkat keberhasilannya diragukan. "Hongkong gagal memberlakukan ERP. London juga mengalami kesulitan yang sama pada awalnya yaitu ada pro dan kontra. Singapura berhasil karena negaranya kecil,” ujar Sutanto (11/1/2011)
- Belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menjelaskan jalan berbayar
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pungutan Retribusi Kendaraan Bermotor belum mencantumkan sepeda motor sebagai kendaraan dikenai bayaran.
==> 2. Sterilisasi busway.
REALISASI :
- Untuk mengurangi kendaraan penerobos jalur busway, seperator ditinggikan sekitar 50 cm dari sebelumnya hanya 20 cm. Peniggian separator dianggarkan sekitar Rp 80-85 miliar (RAPBD 2012). Peninggian dimulai bulan Juli 2012 koridor III (Kalideres-Pasar Baru), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas).
- Proses penilangan hanya berlangsung periodik saja. Baru akan diterapkan denda untuk mobil satu juta rupiah dan motor 500 ribu.
MASALAH :
- Peninggian separator belum diterapkan disemua koridor. Sebagai contoh koridor POndok Indah belum diterapkan.
- Masih dibahas peraturan penunjang untuk teknis penilangan karena belum ada peraturannya
==> 3. Kebijakan perparkiran dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilalui jalur Transjakarta.
REALISASI :
- Pada 8 Oktober 2012 Pemrov mengumumkan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan (off street). Terakhir naik pada tahun 2004. Tarif diterapkan di 130.000 tempat off street yang dituangkan dalam Pergub No 120/2012.
- Untuk kendaraan yang parkir diluar zona parkir Pemrov melakukan tindakan pencabutan pentil
MASALAH :
- Pemrov baru mengusulkan ke DPRD untuk tarif parkir yang tinggi untuk kendaraan yang parkir di badan jalan. Pemrov mengusulkan Rp 8000/jam
==> 4. Memperbaiki fasilitas jalan. Pemerintah DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.
==> 5. Jalur Transjakarta ditambah dua jalur serta akan beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.
REALISASI :
Koridor 9 mulai sejak Desember 2010, Koridor 10 sejak Desember 2010, Koridor 11 sejak Desember 2011, Koridor 12 sejak Februari 2013,
==> 6. Menetapkan harga gas khusus untuk transportasi.
REALISASI :
Hasil dari pertemuan Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD0M) Jero Wacik menghasilkan cara mengatasi masalah yang sering dialami kendaraan umum berbahan bakar gas di Jakarta. Jero Wacik menjanjikan akan menyediakan stasiun pengisian gas bergerak dan pemberian fasilitas stasiun mobile di pool busway dan taksi. Untuk Taksi baru juga akan berbahan bakar gas. Kedepannya akan dibangun tiga SPBG didanai APBD dan 17 didanai APBN.
==> 7. Restrukturisasi angkutan yang tidak efisien, termasuk angkutan kecil selain bus.
REALISASI :
Gubernur Jokowi merencanakan baru pada Desember 2013 sampai 2014 akan ada pengadaan 4000 bus. Jumlah itu terdiri 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta.
==> 8. Mengoptimalkan kereta api Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur-jalur yang padat.
REALISASI : Sudah berjalan dengan sistem perubahan rute kereta api di Jakarta-Bogor-Bekasi
==> 9. Polisi ditekankan untuk tertibkan angkutan di titik tunggu penumpang.
REALISASI : Belum ada
==> 10. Mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) yang ditargetkan 2011 mulai konstruksi.
REALISASI :
Baru pada 10 Oktober 2013, Gubernur Jokowi meresmikan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI.
==> 11. Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek
REALISASI : Belum ada
==> 12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu.
RERALISASI : Belum ada
==> 13. Proyek double-double track jalur kereta api, terutama ke arah Cikarang.
REALISASI : Proyek masih dalam pengerjaan yang ditargetkan pada November 2015 bisa beroperasi
==> 14. Mempercepat proyek lingkar dalam kereta api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta. Jadi ada kerja sama antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Gubernur DKI Jakarta.
REALISASI :
Proyek ini sempat diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011 namun terkendala karena salinglempar tanggungjawan antara Pemrov dan pemerintah pusat. Namun pada Mei 2013 diawali surat Gubernur Jokowi kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan akhirnya disepakati proyek dimulai 2014 dengan target selesai 2018. Pemerintah pusat menyiapkan dana awal sekitar Rp 700 miliar.
Nantinya Lintas Barat sejauh 14.3 km dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan. Dan Lintas Timur sejauh 11.2 km dengan rute Kampung Bandan-Pondok Jati-Manggarai.
==> 15. Jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang.
REALISASI :
Gubernur Jokowi membuat "gantung" proyek ini dengan alasan banyak pihak belum setuju dan dianggap akan lebih menambah kemacetan.
==> 16. Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
REALISASI :
Gubernur Jokowi menyatakan pembatasan kendaraan bermotor dalam bentuk pembatasan plat ganjil genap baru terlaksana setelah realisasi peremajaan bus kota. Baru pada bulan Desember 2013 didatangkan sekitar 1000 bus trans Jakarta.
==> 17. Lahan parkir dekat stasiun kereta api bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api.
REALISASI :
Pihak PT Kereta Api Indonesia baru bisa merealisasikan pada program sterilisasi stasiun yang dimulai pada bulan Maret 2013. Tujuan sterilisasi untuk mencapai target 1,2 juta penumpang pada 2018. Jumlah stasiun yang ditarget mencapai 49 di Jabotabek. Dengan pembersihan stasiun dari pedagang kaki lima maka tercipta lahan parkir stasiun.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/08/083527989/Jakarta-Macet-Apakabar-17-Langkah-Pemerintah
Wapres Boediono menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu.
Alasan instruksi Wapres menurut data dari Unit Kerja Presiden karena kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah itu dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas. Bagaimana pelaksanaan 17 langkah mengatasi kemacetan itu dan apa masalanya?
==> 1. Pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
REALISASI :
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, persiapan ERP selesai Maret 2014.
MASALAH :
- Kementerian Keuangan sampai tahun 2011 belum menyelesaikan RUU. Bahkan pihak Kementerian menyangsingkan keberhasilan ERP Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho, menyatakan pengurusan RUU belum dilakukan karena tingkat keberhasilannya diragukan. "Hongkong gagal memberlakukan ERP. London juga mengalami kesulitan yang sama pada awalnya yaitu ada pro dan kontra. Singapura berhasil karena negaranya kecil,” ujar Sutanto (11/1/2011)
- Belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menjelaskan jalan berbayar
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pungutan Retribusi Kendaraan Bermotor belum mencantumkan sepeda motor sebagai kendaraan dikenai bayaran.
==> 2. Sterilisasi busway.
REALISASI :
- Untuk mengurangi kendaraan penerobos jalur busway, seperator ditinggikan sekitar 50 cm dari sebelumnya hanya 20 cm. Peniggian separator dianggarkan sekitar Rp 80-85 miliar (RAPBD 2012). Peninggian dimulai bulan Juli 2012 koridor III (Kalideres-Pasar Baru), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas).
- Proses penilangan hanya berlangsung periodik saja. Baru akan diterapkan denda untuk mobil satu juta rupiah dan motor 500 ribu.
MASALAH :
- Peninggian separator belum diterapkan disemua koridor. Sebagai contoh koridor POndok Indah belum diterapkan.
- Masih dibahas peraturan penunjang untuk teknis penilangan karena belum ada peraturannya
==> 3. Kebijakan perparkiran dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilalui jalur Transjakarta.
REALISASI :
- Pada 8 Oktober 2012 Pemrov mengumumkan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan (off street). Terakhir naik pada tahun 2004. Tarif diterapkan di 130.000 tempat off street yang dituangkan dalam Pergub No 120/2012.
- Untuk kendaraan yang parkir diluar zona parkir Pemrov melakukan tindakan pencabutan pentil
MASALAH :
- Pemrov baru mengusulkan ke DPRD untuk tarif parkir yang tinggi untuk kendaraan yang parkir di badan jalan. Pemrov mengusulkan Rp 8000/jam
==> 4. Memperbaiki fasilitas jalan. Pemerintah DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.
==> 5. Jalur Transjakarta ditambah dua jalur serta akan beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.
REALISASI :
Koridor 9 mulai sejak Desember 2010, Koridor 10 sejak Desember 2010, Koridor 11 sejak Desember 2011, Koridor 12 sejak Februari 2013,
==> 6. Menetapkan harga gas khusus untuk transportasi.
REALISASI :
Hasil dari pertemuan Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD0M) Jero Wacik menghasilkan cara mengatasi masalah yang sering dialami kendaraan umum berbahan bakar gas di Jakarta. Jero Wacik menjanjikan akan menyediakan stasiun pengisian gas bergerak dan pemberian fasilitas stasiun mobile di pool busway dan taksi. Untuk Taksi baru juga akan berbahan bakar gas. Kedepannya akan dibangun tiga SPBG didanai APBD dan 17 didanai APBN.
==> 7. Restrukturisasi angkutan yang tidak efisien, termasuk angkutan kecil selain bus.
REALISASI :
Gubernur Jokowi merencanakan baru pada Desember 2013 sampai 2014 akan ada pengadaan 4000 bus. Jumlah itu terdiri 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta.
==> 8. Mengoptimalkan kereta api Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur-jalur yang padat.
REALISASI : Sudah berjalan dengan sistem perubahan rute kereta api di Jakarta-Bogor-Bekasi
==> 9. Polisi ditekankan untuk tertibkan angkutan di titik tunggu penumpang.
REALISASI : Belum ada
==> 10. Mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) yang ditargetkan 2011 mulai konstruksi.
REALISASI :
Baru pada 10 Oktober 2013, Gubernur Jokowi meresmikan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI.
==> 11. Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek
REALISASI : Belum ada
==> 12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu.
RERALISASI : Belum ada
==> 13. Proyek double-double track jalur kereta api, terutama ke arah Cikarang.
REALISASI : Proyek masih dalam pengerjaan yang ditargetkan pada November 2015 bisa beroperasi
==> 14. Mempercepat proyek lingkar dalam kereta api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta. Jadi ada kerja sama antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Gubernur DKI Jakarta.
REALISASI :
Proyek ini sempat diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011 namun terkendala karena salinglempar tanggungjawan antara Pemrov dan pemerintah pusat. Namun pada Mei 2013 diawali surat Gubernur Jokowi kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan akhirnya disepakati proyek dimulai 2014 dengan target selesai 2018. Pemerintah pusat menyiapkan dana awal sekitar Rp 700 miliar.
Nantinya Lintas Barat sejauh 14.3 km dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan. Dan Lintas Timur sejauh 11.2 km dengan rute Kampung Bandan-Pondok Jati-Manggarai.
==> 15. Jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang.
REALISASI :
Gubernur Jokowi membuat "gantung" proyek ini dengan alasan banyak pihak belum setuju dan dianggap akan lebih menambah kemacetan.
==> 16. Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
REALISASI :
Gubernur Jokowi menyatakan pembatasan kendaraan bermotor dalam bentuk pembatasan plat ganjil genap baru terlaksana setelah realisasi peremajaan bus kota. Baru pada bulan Desember 2013 didatangkan sekitar 1000 bus trans Jakarta.
==> 17. Lahan parkir dekat stasiun kereta api bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api.
REALISASI :
Pihak PT Kereta Api Indonesia baru bisa merealisasikan pada program sterilisasi stasiun yang dimulai pada bulan Maret 2013. Tujuan sterilisasi untuk mencapai target 1,2 juta penumpang pada 2018. Jumlah stasiun yang ditarget mencapai 49 di Jabotabek. Dengan pembersihan stasiun dari pedagang kaki lima maka tercipta lahan parkir stasiun.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/08/083527989/Jakarta-Macet-Apakabar-17-Langkah-Pemerintah
Kamis, 19 September 2013
Jokowi: Disuruh Benahi Kemacetan Jakarta Tapi Diserbu Mobil Murah
Liputan6.com, Jakarta : Keberatan dengan kebijakan LCGC (Low Cost Green Car) atau produksi mobil murah dan ramah lingkungan yang dibuat oleh pemerintah pusat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono.
Dalam suratnya kepada Boediono, Jokowi mengingatkan Boediono bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara.
"Intinya kita ini sejak awal oleh pusat diarahkan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, transformasi massal," ujar Jokowi.
Namun, di satu sisi, Boediono malah memunculkan program mobil murah. Padahal dengan adanya program tersebut, justru dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.
"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi.
Padahal di sisi lain, Pemprov DKI tengah berusaha memperbaiki transportasi massal agar pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum dan jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat dikurangi melalui program ganjil-genap dan Electronic Road Pricing (ERP).
Pada September 2010, Wapres Boediono menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta", yaitu:
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol. Rencananya akan dibangun 6 ruas jalan tambahan;
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA)bandara.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/696324/jokowi-disuruh-benahi-kemacetan-jakarta-tapi-diserbu-mobil-murah
Dalam suratnya kepada Boediono, Jokowi mengingatkan Boediono bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara.
"Intinya kita ini sejak awal oleh pusat diarahkan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, transformasi massal," ujar Jokowi.
Namun, di satu sisi, Boediono malah memunculkan program mobil murah. Padahal dengan adanya program tersebut, justru dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.
"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi.
Padahal di sisi lain, Pemprov DKI tengah berusaha memperbaiki transportasi massal agar pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum dan jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat dikurangi melalui program ganjil-genap dan Electronic Road Pricing (ERP).
Pada September 2010, Wapres Boediono menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta", yaitu:
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol. Rencananya akan dibangun 6 ruas jalan tambahan;
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA)bandara.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/696324/jokowi-disuruh-benahi-kemacetan-jakarta-tapi-diserbu-mobil-murah
Jumat, 02 Agustus 2013
"Railbus" Jokowi dan Penyerobotan Jalur "Busway"
JAKARTA, KOMPAS.com — Hanya dalam tempo tiga hari kemarin, yakni tepatnya dari Selasa (30/7/2013) hingga Kamis (1/8/2013), ada tiga pengendara mobil yang memaksa masuk ke jalur transjakarta.
Ketiganya ialah Febrian Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF, yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Setelah itu, Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW, yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat, tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakan jalur yang semestinya hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 Nomor 7, telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
Jalur tak steril, penumpang transjakarta menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan ialah tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya unit transjakarta.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antarbus di halte menjadi lama karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP membuat penumpang transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya, penumpang transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.
Rencana "railbus" Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antarbus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi, tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi Kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu, jumlahnya hanya satu unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini, Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/0732443/Railbus.Jokowi.dan.Penyerobotan.Jalur.Busway
Ketiganya ialah Febrian Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF, yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Setelah itu, Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW, yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat, tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakan jalur yang semestinya hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 Nomor 7, telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
Jalur tak steril, penumpang transjakarta menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan ialah tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya unit transjakarta.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antarbus di halte menjadi lama karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP membuat penumpang transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya, penumpang transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.
Rencana "railbus" Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antarbus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi, tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi Kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu, jumlahnya hanya satu unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini, Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/0732443/Railbus.Jokowi.dan.Penyerobotan.Jalur.Busway
Selasa, 04 Juni 2013
Jakarta Bebas Macet Jika Punya 20 Ribu Bus Transjakarta
Liputan6.com, Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan, dengan jumlah penduduk saat ini, Jakarta membutuhkan 15 ribu-20 ribu bus Transjakarta supaya bisa bebas dari kemacetan.
"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)
Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.
"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.
Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.
"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.
Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.
:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta
"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)
Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.
"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.
Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.
"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.
Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.
:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta
Rabu, 19 Desember 2012
Kurangi Kemacetan Jakarta dengan MRT dan Monorail
[JAKARTA] Untuk mengurangi Kemacetan Jakarta perlu segera dibangun Mass Rapid Transportation (MRT). Pembangunan MRT dengan full subway system.
Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).
Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.
Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.
Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.
Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.
Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.
Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.
Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.
Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340
Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).
Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.
Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.
Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.
Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.
Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.
Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.
Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.
Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340
Selasa, 18 Desember 2012
Bus Rapid Transit, Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Program Bus Rapid Transit atau BRT masih terus digarap. Pemerintah Provinsi Jakarta berharap BRT mampu mengurangi kemacetan Ibu Kota dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum. BRT merupakan proyek yang mengintegrasi bus berukuran sedang dengan bus Transjakarta.
Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.
ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.
Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6
Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.
ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.
Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6
Kamis, 29 November 2012
Sistem pelat genap-ganjil untuk atasi macet Jakarta
Kemacetan merupakan salah satu penyakit Jakarta yang sudah kronis. Untuk itu pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari cara mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan dan telah dikaji ialah sistem genap-ganjil. Sistem tersebut sudah menjadi wacana sejak beberapa waktu lalu dan akan segera direalisasikan.
"Kita sudah lakukan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada dua yang dikaji untuk pembatasan kendaraan, yakni sistem gelap-terang dan genap-ganjil," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Dwi Sigit Nurmantyas, saat dihubungi, Rabu (28/11).
Sigit mengatakan, untuk sistem gelap-terang akan sulit diterapkan karena adanya masalah beda persepsi antara petugas dengan pemilik kendaraan mengenai warna. Selain itu, banyaknya kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki beberapa kombinasi warna juga menjadi salah satu faktor sulitnya diterapkan sistem tersebut.
Sementara itu, tutur Sigit, sistem genap-ganjil lah yang saat ini akan diprioritaskan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI. Sistem genap-ganjil dinilai lebih mudah dipahami dan tidak akan terdapat perbedaan persepsi.
"Kita optimis bisa memberlakukan sistem itu, kalau didukung oleh masyarakat pasti akan berjalan lancar. Nanti kami akan kaji, sosialisasi dan terakhir uji coba, rencananya bulan Januari akan kita sosialisasi," ujar Sigit.
Ketentuan dalam sistem genap-ganjil ini yakni, setiap hari pelat mobil yang digunakan harus selalu berbeda angka digitnya, misalnya hari Senin digit genap, kemudian Selasa digit ganjil, dan begitu seterusnya.
"Penentuan genap dan ganjilnya ditentukan dari dua angka paling belakang pelat. Misal, pelat mobil saya B 12 VII, berarti genap. Atau misal B 2533 SFA, nah itu berarti ganjil karena dua angka dibelakangnya 33," kata Sigit.
Untuk pengawasannya, pihak kepolisian lah yang nantinya akan mengawasi langsung. Ruas jalan yang sudah ada jalur Buswaynya pun dijadikan prioritas pemberlakuan sistem ini.
"Jadi masyarakat yang punya ganjil, saat hari genap ya naik Busway," kata Sigit.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/sistem-pelat-genap-ganjil-untuk-atasi-macet-jakarta.html
Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan dan telah dikaji ialah sistem genap-ganjil. Sistem tersebut sudah menjadi wacana sejak beberapa waktu lalu dan akan segera direalisasikan.
"Kita sudah lakukan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada dua yang dikaji untuk pembatasan kendaraan, yakni sistem gelap-terang dan genap-ganjil," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Dwi Sigit Nurmantyas, saat dihubungi, Rabu (28/11).
Sigit mengatakan, untuk sistem gelap-terang akan sulit diterapkan karena adanya masalah beda persepsi antara petugas dengan pemilik kendaraan mengenai warna. Selain itu, banyaknya kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki beberapa kombinasi warna juga menjadi salah satu faktor sulitnya diterapkan sistem tersebut.
Sementara itu, tutur Sigit, sistem genap-ganjil lah yang saat ini akan diprioritaskan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI. Sistem genap-ganjil dinilai lebih mudah dipahami dan tidak akan terdapat perbedaan persepsi.
"Kita optimis bisa memberlakukan sistem itu, kalau didukung oleh masyarakat pasti akan berjalan lancar. Nanti kami akan kaji, sosialisasi dan terakhir uji coba, rencananya bulan Januari akan kita sosialisasi," ujar Sigit.
Ketentuan dalam sistem genap-ganjil ini yakni, setiap hari pelat mobil yang digunakan harus selalu berbeda angka digitnya, misalnya hari Senin digit genap, kemudian Selasa digit ganjil, dan begitu seterusnya.
"Penentuan genap dan ganjilnya ditentukan dari dua angka paling belakang pelat. Misal, pelat mobil saya B 12 VII, berarti genap. Atau misal B 2533 SFA, nah itu berarti ganjil karena dua angka dibelakangnya 33," kata Sigit.
Untuk pengawasannya, pihak kepolisian lah yang nantinya akan mengawasi langsung. Ruas jalan yang sudah ada jalur Buswaynya pun dijadikan prioritas pemberlakuan sistem ini.
"Jadi masyarakat yang punya ganjil, saat hari genap ya naik Busway," kata Sigit.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/sistem-pelat-genap-ganjil-untuk-atasi-macet-jakarta.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)