Kamis, 31 Oktober 2013

"Masuk Jalur Transjakarta Denda Rp 1 Juta, Makin Banyak Sidang di Tempat"

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana aturan denda Rp 1 juta untuk kendaraan roda empat dan denda Rp 500.000 untuk roda dua yang masuk jalur transjakarta mulai berlaku pada November 2013. Hal ini dikhawatirkan malah membuat sidang di tempat semakin marak.

"Kalau peraturannya begitu, saya prediksi nanti malah semakin banyak sidang di tempat alias pengendara berusaha menyogok polisi atau polisinya sendiri yang minta damai," kata Hanung (25), salah seorang pengendara motor, Selasa (29/10/2013).

Hanung mengusulkan, jika pemerintah benar-benar ingin menghentikan penerobosan jalur transjakarta oleh kendaraan umum, maka buatlah separator tinggi.

"Kalau separatornya hanya beberapa senti, itu sama saja. Namanya pengendara pasti ingin cepat sampai di tujuan. Terlebih lagi jika mereka melihat ada yang lewat jalur busway, pasti dia akan ikut-ikutan juga," kata dia.

Ketidaksetujuan juga diungkapkan Aminudin (32), warga Jelambar Baru, Jakarta Barat. Menurutnya, peraturan itu berlebihan.

"Kalau dendanya segitu, namanya enggak kira-kira. Bisa-bisa orang miskin harus menggadaikan motornya dulu buat bayar denda," katanya.

Kurir jasa pengiriman ini mengakui jika kendaraan yang melintas di jalur transjakarta melanggar aturan. Namun, dia juga meminta komitmen kepada pemerintah agar bisa mengatasi kemacetan yang masih menjadi masalah penting di Jakarta.

"Apalagi kalau jam-jam kerja, dari arah Grogol ke Tangerang pasti macet total. Kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan pengguna sepeda motor yang menggunakan jalur transjakarta karena memang jalurnya sedang kosong. Daripada harus mengantre di kemacetan. Namanya orang kerja itu kan capek, mereka pengin cepet-cepet pulang," ungkapnya.

Polda Metro Jaya akan memberlakukan aturan mulai November 2013. Hal ini menjadi salah satu upaya agar transjakarta tak terkena macet, dan pemilik kendaraan pribadi mau berpindah menggunakan alat transportasi umum tersebut.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/30/1106324/.Masuk.Jalur.Transjakarta.Denda.Rp.1.Juta.Makin.Banyak.Sidang.di.Tempat

Rabu, 30 Oktober 2013

DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.

Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.

“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).

Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.

Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.

“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.

Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html

Selasa, 29 Oktober 2013

Wajah Jakarta Setahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun sudah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta. Sebelum dilantik keduanya berjanji untuk segera ”tancap gas” membenahi Ibu Kota republik ini. Sejak hari pertama menjabat, pasangan ini langsung bekerja.

Gubernur dengan gaya blusukan-nya mencoba mengurai masalah di masyarakat. Sementara Basuki mencoba membenahi birokrasi.

Setahun berjalan, arah perubahan pun mulai dirasakan warga. Sejumlah aksi konkret diwujudkan di lapangan. Sebut misalnya normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang dan Pasar Minggu.

Normalisasi waduk bertujuan mengurangi dampak banjir yang selalu mengancam Jakarta. Hal ini dilakukan dengan membongkar hunian liar dan memindahkan penghuninya ke rumah susun. Adapun PKL yang selama ini menjadi biang kemacetan karena menyesaki Jalan Kebon Jati, dipindahkan ke Pasar Tanah Abang Blok G.

Alhasil, kawasan waduk yang dahulu kumuh, sekarang berubah menjadi taman dengan berbagai fasilitas pendukung. Relokasi PKL pun membuahkan kelancaran lalu lintas di kawasan Tanah Abang.

Namun penataan waduk dan relokasi pedagang masih menyisakan beberapa pekerjaan. Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga warga rusun tidak kembali ke kawasan kumuh pasca-masa sewa gratis. Juga perlu terus dikawal agar PKL tidak kembali menyita badan jalan.

Tentunya waktu satu tahun masih sangat singkat untuk membenahi berbagai persoalan Jakarta yang kompleks. Kemacetan lalu lintas dan tidak tersedianya angkutan massal yang nyaman dan aman bagi warga harus segera diatasi. Jabatan gubernur dan wakil gubernur masih empat tahun. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di Jakarta dalam waktu 4 tahun ke depan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/28/0733369/Wajah.Jakarta.Setahun.Terakhir

Senin, 28 Oktober 2013

Jakarta Marathon Bikin Macet, Jokowi: Biasanya Juga Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo enggan melayani keluhan soal Jakarta yang tambah macet karena ditutupnya sejumlah jalan utama di Jakarta yang digunakan sebagai trek lari Jakarta Marathon. "Ga ada acara saja sudah macet," ujar Jokowi, Ahad 27 Oktober 2013. "Kalau tidak ditutup masak larinya bareng mobil dan motor?"

Lomba marathon di Jakarta ini diikuti oleh 10.000 peserta dari Indonesia dan luar negeri. Lomba terbagi atas empat kategori, yaitu 5 kilometer, 10 kilometer, half maraton 21 kilometer, dan full maraton 42 kilometer. Rute terpanjang melewari sebagian jalan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said, hingga kawasan Pancoran dan Kota Tua.

Jokowi menilai lomba maraton pertama di Jakarta itu sudah cukup baik. Tetapi persiapan lomba pada 2014 harus dilakukan lebih matang. "Ini kan persiapannya baru sejak Februari, kalau setahun pasti lebih bagus lagi," ujarnya.

Hal itu juga berlaku untuk promosi acara. Tahun ini sejumlah pelari asing dari negara di Asia dan Afrika ikut ambil bagian dalam lomba lari. "Kalau bisa jadi bagian promosi pariwisata Jakarta, kenapa tidak?" katanya.

Para pelari yang ikut berkompetisi dalam Jakarta Marathon 2013 memuji trek lari yang mereka lalui selama lomba. Para pelari itu mengatakan jalan yang mereka lalui cukup mulus dan bebas hambatan.

Pelari asal Kenya, Muindi Onismus yang menjadi juara dua lomba half marathon 21 kilometer mengatakan trek lari di Jakarta termasuk bagus. "Tidak ada gangguan selama kami berlari, saya merasa aman," ujar Onismus. Menurut dia, kompetisi antar pelari half maraton di Jakarta cukup ketat dibandingkan dengan perlombaan serupa di China, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Hanya satu keluhan Onismus. "Cuacanya panas dan lembap, cukup merepotkan," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/083525107/Jakarta-Marathon-Bikin-Macet-Jokowi-Biasanya-Juga-Macet

Jumat, 25 Oktober 2013

Jakarta Butuh Lahan 50 Kali Luas Monas untuk Tampung Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta membutuhkan lahan hingga 50 kilometer persegi (km2) atau 50 kali luas Monas sebagai ruang biru untuk menampung air larian banjir.
"Kita butuh lahan 50 kali Monas atau 50 km2 untuk tampung larian banjir dan itu tidak gampang," kata Mantan Direktur ICIAR LIPI yang juga Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jan Sopaheluwakan, di Jakarta, Kamis.

Namun demikian, ia mengatakan lahan tersebut dapat digabungkan dengan jalur-jalur infrastruktur transportasi publik seperti water way.

Selain itu, kekurangan lahan sebagai ruang biru untuk mengatasi banjir juga akan tertolong dengan penanaman pohon di ruang hijau di bagian selatan Jakarta.

Pengaktifan kembali danau-danau dan situ di Jakarta dan sekitarnya, menurut dia, juga dapat membantu mengurangi beban ruang biru.

Ruang biru yang idealnya dibangun di wilayah Jakarta yang memang sering tergenang banjir juga dapat menjadi sumber air. Ini mengingat Ibukota Indonesia telah 18 tahun menghadapi krisis air.

Secara keseluruhan, ia mengatakan untuk Jakarta membutuhkan peremajaan kota, memperbaiki transportasi publik dengan mengembangkan Transit Oriented Development, pembenahan tata ruang kota dengan menjadikan wilayah selatan sebagai ruang hijau dan wilayah utara yang sering tergenang sebagai ruang biru.

Hal lain menjadi perhatian adalah 13 sungai yang melewati Jakarta yang pada Januari 2013 menjadi sumber air banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/24/mv6fto-jakarta-butuh-lahan-50-kali-luas-monas-untuk-tampung-banjir

Kamis, 24 Oktober 2013

MRT, monorel dan jalan layang solusi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meyakini Mass Rapid Transit, Monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean akan menjadi salah satu lesatan solusi kemacetan akut di Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur untuk transportasi publik memang membutuhkan waktu. Di awal para pengguna jalan akan bermacet-macet ria tapi setelah selesai itu akan menjadi sebuah lesatan," Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu.

Dia mengibaratkan pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti tiga contoh di atas itu laksana ketapel.

"Proyek itu seperti batu yang dilesatkan ketapel, mundur sebentar kemudian melaju menemui sasaran," lanjutnya.

Sementara itu, pakar transportasi publik Iskandar Abubakar memberi catatan terhadap pembangunan MRT, monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean.

"Seharusnya tahap pembangunan infrasturktur itu tidak bikin macet. Harus ada manajemen konstruksi yang mengatur proses pembangunan transportasi publik berjalan dengan baik tanpa menyisakan kemacetan."

"Salah satu yang harus diperhatikan itu ruas jalan terlebih di Jakarta ini lalulintas sudah padat," katanya.

Dia menyarankan beberapa mitigasi yang bisa dilakukan oleh kontraktor.

"Rekomendasi mitigasi yang bisa dilakukan seperti memfokuskan waktu pembangunan pada malam hari atau ada pembatasan waktu kerja di luar jam lalulintas padat.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/401760/mrt-monorel-dan-jalan-layang-solusi-kemacetan

Rabu, 23 Oktober 2013

Dishub Sarankan Penghalang Jalan Dipasang di Jalur Sepeda KBT

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyarankan agar jalur sepeda di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditutup dengan penghalang jalan atau movable concrete barrier (MCB) dari fiberglass. Dengan demikian, kendaraan selain sepeda tidak dapat lewat di jalur tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, Selasa (22/10/2013), mengatakan, saat ini jalur sepeda dan Taman Astra Heavy Equipment Maining and Energy Equipment (AHEME) di Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan tanggung jawab Unit Pengelola Teknis Kanal Banjir Timur (UPT KBT). UPT KBT ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI. Pristono menyarankan agar UPT KBT menutup jalur sepeda di KBT agar tidak ada pengendara sepeda motor dan pedagang kaki lima yang menggunakan jalur sepeda di sana.

"Kalau ditutup, kendaraan bermotor tidak bisa lewat, tidak akan ada PKL, kalau pesepeda masih bisa diangkat sepedanya," ujar Pristono.

Menurutnya, Dishub DKI siap berkoordinasi untuk merekayasa lalu lintas dan membatasi kendaraan bermotor di KBT. Ia mengatakan, petugas dapat menjaga sejumlah titik kemacetan di sana, tetapi tidak akan menjaganya selama 24 jam.

Kondisi jalur sepeda KBT saat ini digunakan oleh PKL dan parkir liar. Pengguna sepeda di jalur tersebut merasa tidak nyaman karena keberadaan PKL dan sepeda motor tersebut. Terlebih lagi, PKL tersebut semakin banyak pada Sabtu dan Minggu. Keberadaan PKL itu terlihat di pintu air Pondok Kopi, Taman AHEME, dan jalur sepeda dekat Rumah Sakit Duren Sawit. Jalur itu bahkan menjadi showroom dadakan untuk menawarkan mobil baru. Mobil keluaran terbaru itu diparkirkan di jalur sepeda dan para tenaga pemasaran membagikan brosur mobil itu kepada setiap orang yang melintas.

Taman AHEME memiliki luas 3,9 hektar dan panjang 1,4 kilometer. Taman itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 16 Desember 2012.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/22/2303530/Dishub.Sarankan.Penghalang.Jalan.Dipasang.di.Jalur.Sepeda.KBT

Selasa, 22 Oktober 2013

Timbunan Sampah di Jakarta Setiap Harinya Capai 400 Ton

Metrotvnews.com, Jakarta: Menangani sampah di Jakarta bukanlah perkara mudah. Setiap harinya, timbunan sampah yang menggenang di sungai di Jakarta bisa mencapai 400 ton.

Menjelang musim penghujan, Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah. Diantaranya adalah program pembersihan sampah di seluruh sungai dan waduk. Upaya tersebut telah dimulai secara intensif sejak Juli lalu.

Hasilnya kini sudah mulai nampak. Banjir kanal timur Marunda sebagian besar telah bersih dari sampah dan tanaman eceng gondok, sehingga bisa digunakan sebagai lokasi latihan pelatnas dayung.

Pembersihan sungai dilakukan setiap harinya, menggunakan perahu gerobak sampah, katrol sampah dan perangkap sampah yang diciptakan untuk memudahkan proses pengangkutan sampah.

Pemprov DKI Jakarta akan menganggarkan dana untuk pembelian kapal pengangkut sampah dengan teknologi yang lebih modern. Agar proses pembersihan sungai jadi lebih cepat. Namun, secanggih apapun alatnya tentu akan sia-sia jika tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/10/21/5/184964/Timbunan-Sampah-di-Jakarta-Setiap-Harinya-Capai-400-Ton

Senin, 21 Oktober 2013

Ketahuan Buang Sampah Sembarangan, Denda Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta akan dilibatkan langsung dalam pengelolaan sampah. Ke depannya, akan diterapkan reward and punishmentdalam menjaga kebersihan di Ibu Kota.

Menurut Unu, reward diberikan ke kawasan-kawasan yang bisa mengelola sampah 3R (reuse, refuse, recycle) dengan baik. Sementara di sisi lain, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas dengan diberi sanksi.

"Sanksi yakni pidana tiga bulan dan denda Rp 100-500 ribu," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, saat dihubungi, Minggu (20/10/2013).

Selain ke warga masyarakat, lanjut Unu, reward and punisment juga diterapkan di kantor-kantor perusahaan dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan atau instansi, apabila diketahui ada yang membuang sampah di sembarang tempat, akan dikenakan denda Rp 10-50 Juta. Pengawasan dilakukan sampai ke tingkat kantor kelurahan.

Nantinya, Dinas Kebersihan akan bekerjasama dengan institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri. Penegakan itu sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah.

"Nanti ada CCTV juga untuk pengawasan," tegas Unu.

Lebih lanjut, kata Unu, kebijakan tersebut akan diterapkan paling lambat awal Januari 2014. Sebelumnya, akan dilakukan lebih dahulu sosialisasi ke masyarakat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/20/1934174/Ketahuan.Buang.Sampah.Sembarangan.Denda.Rp.100.000

Jumat, 18 Oktober 2013

Dibanding Fauzi Bowo dan Sutiyoso, Kinerja Jokowi Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga DKI Jakarta menilai kinerja Joko Widodo selama setahun ini lebih baik dari Fauzi Bowo dan Sutiyoso.

Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer (IB). Pengumpulan data survei IB dilakukan sejak 4-10 Oktober 2013. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling. Dengan jumlah responden sebanyak 400 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Responden diambil dari enam wilayah di DKI Jakarta. Dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 2,5 persen. Lalu Jakarta Selatan sejumlah 20 persen. Jakarta Timur 27,5 persen. Jakarta Pusat 10 persen.

Jakarta Barat 22,5 persen. Jakarta Utara 17,5 persen.Dalam survei itu, untuk penanganan masalah sampah, warga menilai kinerja Jokowi 68,5 persen. Sedangkan Sutiyoso empat persen dan Fauzi Bowo lima persen.

Kemudian untuk pelayanan kantor Pemda bagi masyarakat, masyarakat menilai kinerja Jokowi 89,8 persen. Sedangkan Fauzi Bowo 2,3 persen dan Sutiyoso hanya dua persen.

Begitu pula untuk pendidikan murah bagi warga miskin, warga setuju Jokowi lebih baik sebanyak 86,5 persen. Foke 6,5 persen dan sutiyoso satu persen.

Bahkan untuk penanganan masalah banjir saja, warga menilai Jokowi lebih baik sebanyak 76,8 persen. Sedangkan Sutiyoso sebanyak 0,8 persen dan Fausi Bowo 2,5 persen.

Demikian pula untuk masalah transportasi, Jokowi dianggap lebih baik sebanyak 51,2 persen. Sutiyoso 8,5 persen dan Fauzi Bowo 10,3 persen.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/17/dibanding-fauzi-bowo-dan-sutiyoso-kinerja-jokowi-lebih-baik

Kamis, 17 Oktober 2013

Siap-siap Macet Jakarta Makin Parah Karena Proyek Monorel

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingatkan warganya bahwa proyek transportasi massal monorel akan berdampak pada kemacetan parah. Ditambah proyek MRT beberapa waktu lalu yang baru dibangun.

Kemacetan akibat proyek monorel ini akan menyerang kawasan Kuningan sampai ke arah Selatan Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengatakan ini konsekuensi.

"Kalau macet ya sudah pasti. Tapi apa kalau begitu MRT nggak usah ada? Monorel nggak usah ada? Kan nggak begitu," kata Jokowi di Kuningan Jakarta, Rabu (16/10).

Sementara Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soeryadjaya berharap masyarakat bisa bersabar. Kata dia, jika Monorel sudah jadi, maka masyarakat juga yang akan menikmatinya.

"Ya bersabar. Justru ini hadir sebagai alat transportasi yang andal dan bebas hambatan. Ini jadi solusi dari kemacetan. Kan cuma 3 tahun pembangunannya," kata Edward di tempat yang sama.

Sebelumnya pembangunan MRT juga menyebabkan macet. Daerah yang macet diperkirakan di kawasan Sudirman, Fatmawati, sampai yang menuju Lebak Bulus.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/50236/siap-siap-macet-jakarta-makin-parah-karena-proyek-monorel

Rabu, 16 Oktober 2013

Embusan ”Jakarta Baru” Mulai Terasa

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya ekspektasi publik terhadap sebuah kepemimpinan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintahan yang baru tidak sesuai dengan harapan publik, risiko anjloknya popularitas pun lebih besar.

Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.

Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.

Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.

Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.

Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.

Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.

Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.

Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.

Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.

Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.

Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.

Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.

Realisasi kebijakan

Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.

Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.

Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.

Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.

Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.

Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.


Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa

Jumat, 11 Oktober 2013

Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai

JAKARTA — Gubernur Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan awal stasiun kereta transportasi massal cepat (MRT) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Rencananya pemerintah Jakarta akan membangun proyek MRT lanjutan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta.

Proyek MRT tahap satu ini menyerap biaya sekitar Rp 20 triliun yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dicicil selama sekitar 40 tahun.

Menurut Direktur Utama PT. MRT, Dono Bustami, proyek MRT tahap satu ini mencakup pembangunan enam stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Hal ini, ujarnya, merupakan proyek besar karena pertama kali terjadi di Indonesia sehingga memerlukan dukungan masyarakat.

“Konstruksi dimulai hari ini akan berlangsung hingga awal 2018. Total panjang jalur MRT Jakarta tahap satu nantinya sekitar 16 kilometer dengan jalur layang sekitar 10 kilometer, dan jalur bawah tanah sekitar 6 kilometer. Pekerjaan yang sangat besar, pengalaman pertama untuk kita semua,” ujarnya.

Menurut Gubernur Joko, dimulainya pembangunan proyek MRT tahap satu sekaligus membuktikan impian masyarakat akhirnya terwujud.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujarnya.

“Saya hanya titip sosialisasi kemacetan pada warga ini selalu diberikan setiap hari karena jelas bahwa ini akan menimbulkan tambahan kemacetan di DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal utamanya MRT ini sudah dimulai dari sekarang sehingga jika nanti MRT jadi, orang sudah bisa masuk berbondong-bondong ingin menggunakan MRT dan meninggalkan mobil-mobil pribadi.”

Dalam kesempatan sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus dapat memastikan proyek MRT dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

Sosialisasi dampak dari proses pembangunan proyek MRT, penggunaan anggaran secara efisien dan transparan juga harus dilakukan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan proyek MRT, ujarnya.

“Sejauhmana bisa memberikan manfaat optimalnya, ketika dikerjakan efisien cepat selesai kemudian tidak menimbulkan dampak-dampak yang melampaui, yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa setiap proyek publik itu menimbulkan dampak-dampak teknis, lingkungan sementara, iya pasti. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan itu,” ujarnya.

“Tapi kalau untuk proyek yang besar seperti ini, multi tahun begini memang tentu agak menganggu aktivitas yang lain. Masyarakat harus paham dan sabar, harus mau bertoleransi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, mengurangi pergerakan yang nggak perlu. Kemudian tidak memunculkan biaya-biaya tak terduga, namanya proyek publik harus transparan, harus akuntabel.”

Selain mampu menampung sekitar 1.500 orang per lima menit, kereta MRT ini diperkirakan mampu menempuh rute Lebak Bulus hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia hanya dalam waktu 30 menit.

Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/article/1766755.html

Kamis, 10 Oktober 2013

Antisipasi Banjir, 80 Kali di Jakarta Difungsikan Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan memfungsikan kembali puluhan sungai dan kali di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sungai yang tidak terawat sekaligus mengantisipasi bencana banjir pada musim hujan.

"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.

Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali

Rabu, 09 Oktober 2013

Tangkap Basah Pembuang Sampah, Satpol PP Menyamar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada saja cara petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, agar warga tidak sembarangan membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Caranya, mereka menyamar, mengawasi dari jarak 10-20 meter dari lokasi, dan membawa kamera.

Kepala Satuan Petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang Solihin mengatakan, di setiap titik TPS liar, ditempatkan dua petugas Satpol PP. Selain bersembunyi di antara pepohonan dan warung rokok, para petugas itu juga melakukan patroli.

"Petugas yang sudah dibekali kamera tak hanya diam di satu tempat, tapi mereka juga mobile dan mengenakan pakaian bebas. Ini dilakukan untuk melancarkan aksi penyamaran," ujar Solihin saat dihubungi, Selasa, (8/10/2013).

Solihin mengatakan, petugas biasanya sudah mengetahui tanda-tanda warga yang hendak membuang sampah di TPS liar. Biasanya, kata dia, warga yang mau membuang sampah membawa kantong plastik ukuran sedang maupun besar. Biasanya, plastik itu diikat kuat supaya sampahnya tak berserakan.

Ketika mengetahui gerak-gerik warga yang hendak membuang sampah, kata Solihin, petugas kemudian sedikit mendekatinya. Hingga akhirnya, warga kedapatan membuang sampah, petugas langsung menangkap bersama barang bukti berupa sampah.

"Setelah tertangkap tangan, mereka kita beri teguran dan diperingatkan bahwa tak boleh buang sampah di sini," ujar Solihin.

Solihin menuturkan, bukan hanya pejalan kaki yang membuang sampah di lokasi itu, melainkan juga pengendara motor. Namun, untuk menangkap pelaku pembuang sampah yang menggunakan sepeda motor, petugas juga mencegatnya saat hendak kabur.

Solihin menjelaskan, dari ketiga titik tersebut, biasanya warga membuang sampah di waktu tertentu. Misalnya, di TPS liar yang di depan Puskesmas Kecamatan Tanjungpriok, warga rentan membuang sampah pada pukul 22.00-02.00, jembatan Jalan Bugis pada pukul 17.00-22.00, dan Saringan Kali Swasembada pukul 04.00-10.00.

Tindakan yang diambil oleh aparat Kelurahan Kebon Bawang rupanya tak sepenuhnya didukung oleh warganya. Rahmat (23), warga Swasembada X Kelurahan Kebon Bawang, menyebut hal itu hanya menimbulkan rasa malu bagi warga yang melanggar.

"Kalau ada cara lain, yah kan bisa dilakukan. Cari cara yang lebih elegan kan ada. Misalnya, petugas terus melakukan sosialisasi dan memasang spanduk. Bila perlu, kirimkan petugas untuk menjaganya," kata Rahmat

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/08/1846356/Tangkap.Basah.Pembuang.Sampah.Satpol.PP.Menyamar

Selasa, 08 Oktober 2013

Pembangunan MRT Dimulai 16 Oktober, Jakarta Bersiap Macet Parah

Jakarta - Peletakan batu pertama pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dimulai pada 16 Oktober mendatang. Pembangunan jalur MRT tahap pertama yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu dipastikan akan membuat lalu lintas di sepanjang jalur itu semakin macet.

"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.

"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.

Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.

Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.

Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html

Senin, 07 Oktober 2013

Antisipasi banjir, 2.000 sumur dibuat dengan anggaran Rp 130 M

Salah satu cara antisipasi banjir tahunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta membangun 2.000 sumur resapan di lima wilayah Jakarta. Untuk membangun sumur resapan itu, dana sebesar Rp 130 miliar telah disiapkan. Anggaran itu berasal dari APBD.

Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.

"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).

Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.

Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.

Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.

"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.

Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.

"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.

Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.

"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.

"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html

Jumat, 04 Oktober 2013

Atasi Kemacetan, DKI Diminta Terapkan Moratorium Penjualan Kendaraan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat diminta segera memberlakukan dua moratorium (penghentian sementara) yakni penjualan kendaraan pribadi dan pengembangan jalan di ibu kota untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.

Sebab, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta saat ini sudah sangat tajam sehingga kemacetan yang terjadi semakin parah. "Dua strategi yang kami rekomendasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yaitu strategi push dan pull. Dengan dua strategi ini, maka kemacetan akan bisa dikurangi di Jakarta," kata Anggota Koalisi Transportation Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin, saat diskusi bertema `Kapan Saatnya Pengendalian Kendaraan Pribadi antara ERP dan Pengaturan Ganjil Genap` di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (3/10).

Ia mengatakan, strategi "push" dilakukan dengan cara mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor. "Pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus berani untuk melakukan moratorium penjualan kendaraan pribadi dan moratorium pengembangan jalan," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah. Sebab, kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak kemacetan lebih parah di ibu kota. Serta upaya penambahan jalan juga harus dihentikan, karena memberikan peluang bagi warga Jakarta untuk terus membeli mobil atau motor.

"Selama diberlakukan kedua moratorium tersebut juga diterapkan ERP (electronic road pricing) dan manajemen parkir dengan tarif yang setinggi-tingginya," tegasnya.

Sementara, lanjut Safrudin, strategi "pull" dilakukan dengan cara menambah ketersediaan transportasi massal, serta sarana lain bagi pejalan kaki dan lain-lain seperti pedestrian dan bikeline.

Sementara Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ellen Tangkudung mengaku lebih memilih penerapan ERP daripada penerapan kebijakan (pelat nomor) ganjil dan genap. Pasalnya, sistem ERP dinilainya sudah mencakup secara keseluruhan, baik dari sisi teknologi, aturan pembatasan kendaraan pribadi, hingga dana revenue yang dapat digunakan untuk pengembangan angkutan umum.

"ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Tapi ini harus didukung oleh ERI (Electronic Registration and Indentification), sehingga dapat melacak nomor kendaraan yang melanggar aturan. Serta menjalin kerja sama antara Polda Metro Jaya dengan Polda provinsi lainnya, dan diselaraskan dengan program transportasi Bodetabek," ungkapnya.

Ellen sependapat dengan rekomendasi Koalisi TDM yang mendesak pemerintah pusat dan Pemprov DKI menggelar moratorium pengembangan jalan. Sebab, penambahan rasio jalan tidak menjadi solusi bagi kemacetan di Jakarta.

Kondisi tersebut sesuai hasil survei yang dilakukan oleh MTI terhadap Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M. Hasil survei menyatakan pada jam-jam sibuk, hampir separuh JLNT tersebut mengalami kemacetan total.

"Pembangunan jalan layang tidak menyelesaikan kemacetan, malah menimbulkan kemacetan baru. Lebih baik kapasitas jalan digunakan untuk pengelolaan dan perawatan saja. Kemacetan di Ibukota tidak sekadar urusan Pemprov DKI," tambahnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=56362

Kamis, 03 Oktober 2013

BUMN Gandeng Pemda DKI Bangun 4 Bendungan di Bogor

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi debit air di Jakarta dengan membangun empat bendungan, yang titik hulunya berada di Kali Ciliwung.

Kementerian BUMN diwakili PT Hutama Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pembangunan Jaya dan PAM Jaya.

Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang pembiayaannya difasilitasi oleh pinjaman komersial dan modal sendiri.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuturkan anggaran ini berasal dari kas BUMN dan BUMD, secara presentase 51 persen sampai 49 persen.

"Tadinya mau 50 persen 50 persen, tetapi dalam perusahaan sulit untuk menentukan masalah sehingga dikhawatirkan proyeknya bisa jadi macet," ucap Dahlan saat kerjasama tersebut berlangsung di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/10).

Meski begitu, Dahlan belum mengungkapkan di mana lokasi tempat bendungan air tersebut akan dibangun, mengingat masih perlu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bekas Dirut PLN ini juga menegaskan bahwa tidak ada tanah masyarakat yang dikorbankan.

"Lokasinya masih rahasia, yang jelas di sekitar Bogor. Ini tidak membikin waduk ya dan tidak ada tanah yang ditenggelamkan," terangnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap kerjasama ini dapat segera terwujud. "Kerjasama ini semoga bisa terlealisasi, agar semua berjalan cepat. Ini adalah pekerjaan yang real dan kongkrit," harapnya.

Dengan adanya bendungan ini, setidaknya kata Jokowi, ini bisa mengurangi tingkat volume air ke sungai Ciliwung sekitar 20-30 persen. Sehingga bisa mengurangi resiko adanya banjir kiriman dari Bogor.

Proyek ini merupakan proyek investasi yang akan dilakukan oleh joint venture PT Hutama Karya (Persero), PT PPA (Persero) dan PT Pembangunan Jaya. Pengembalian investasi proyek ini direncanakan dari bisnis SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), dimana PAM Jaya sebagai offtaker yang akan didistribusikan kepada konsumen di wilayah Jakarta.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/02/193809/BUMN-Gandeng-Pemda-DKI-Bangun-4-Bendungan-di-Bogor-#

Rabu, 02 Oktober 2013

Jakarta Segera Lumpuh Total
Pemerintah Tidak Berpihak Terhadap Transportasi Massal

Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena memprediksikan kurang dari 1 tahun Jakarta akan mengalami macet total jika tidak segera membenahi transportasi umumnya.

"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).

Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.

Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.

"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.

Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.

"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.

Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.

Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.

Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.

Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.

Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).

Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.

Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.

Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total

Selasa, 01 Oktober 2013

Buang Sampah ke Kali, Siap-siap Foto Anda "Mejeng" di Spanduk

JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan sembarangan buang sampah di kali. Bisa-bisa wajah Anda terpampang di spanduk sebagai pembuang sampah di kali.

Program memotret pembuang sampah ini akan dilakukan di sepanjang Kali Swasembada, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, mulai pekan depan. Petugas Satpol PP akan ditempatkan untuk mengawasi kali tersebut, lalu memotret warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.

"Ini kali sudah bersih, jadi kalau ada warga buang sampah ke kali, ada petugas kami yang akan memotretnya. Kemudian fotonya akan dibuatkan banner spanduk, lalu kita pasang di sepanjang kali ini," kata Makmun, Lurah Kebon Bawang, Senin (30/9/2013).

Selain foto pembuang sampah ke kali terpasang di spanduk, pihak kelurahan juga akan meminta KTP pelaku, kemudian akan dipanggil ke RT dan RW setempat. Upaya ini dilakukan sebagai efek jera agar tidak membuang sampah sembarangan ke kali dan dukungan pada kegiatan ini.

Kali Swasembada dibersihkan warga bersama pegawai PT Pelindo II Tg Priok pada Minggu (29/9/2013) kemarin. Aksi kali bersih dimulai dari Jembatan Gotong Royong sampai ke Jembatan Ampera, sepanjang 600 meter.

Mereka mengambil sampah kali, memangkas, dan membersihkan tanaman liar serta melakukan penanaman pohon. Setelah dibersihkan, fasilitas dan alat kebersihan seperti tong sampah, jaring sampah, dan bak sampah pun disediakan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/30/0841055/Buang.Sampah.ke.Kali.Siap-siap.Foto.Anda.Mejeng.di.Spanduk