JAKARTA - Jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat di DKI Jakarta, setiap hari bertambah sekira 6.000 unit.
"Jumlah kendaraan baru 5.600 hingga 6.000 unit per hari. Hal itu berdasarkan data Samsat yang mengeluarkan STNK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1/2015).
Untuk kendaraan roda empat, lanjut dia, per hari bertambah 1.600 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 4.000 hingga 4.500 unit.
"Bertumbuhnya kendaraan ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, jadi tidak sebanding,” tuturnya.
Menurut dia, program three in one dan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan dapat meminimalisasi kemacetan. Diharapkan, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar nanti juga bisa menyumbang berkurangnya kemacetan.
Informasi yang dihimpun, total kendaraan di Jakarta hingga Desember 2014 mencapai 17.523.967 unit. Perinciannnya, mobil pribadi 3.226.009, bus 362.066, mobil barang 673.661, sepeda motor 13.084.372, dan kendaraan khusus 137.859 unit.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/09/15/1090119/setiap-hari-ada-6-000-unit-kendaraan-baru-di-jakarta
Tampilkan postingan dengan label three. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label three. Tampilkan semua postingan
Senin, 12 Januari 2015
Rabu, 07 Januari 2015
"Yang Bikin Macet Bukan Motor Tapi Mobil, Lihat Tuh Alpard"
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak memperluas area pelarangan sepeda motor diprotes oleh warga pengguna kendaraan roda dua itu. Mereka menegaskan bahwa penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena sepeda motor, melainkan mobil.
"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).
Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.
"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.
Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.
Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.
Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard
"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).
Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.
"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.
Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.
Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.
Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard
Rabu, 16 Juli 2014
Kadishub: ERP Bisa Kurangi Macet di Jakarta hingga 30 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, berharap jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Jumat, 15 Maret 2013
Serupa di Filipina, Kebijakan Ganjil-Genap Jakarta Diprediksi akan Gagal Total
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pengurangan kemacetan dengan sistem Ganjil-Genap di Jakarta, dijamin gagal, lantaran konsepnya masih sama dengan program sebelumnya, yakni three in one.
Pengamat Transportasi Filipina, Tanya Gaurano, mengungkapkan hal tersebut dalam Workshop Menakar Efektivitas Kebijakan Nomor Ganjil Genap di Lantai 12 Mall Sarinah di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis(14/3/2013).
Menurut Tanya, di Ibukota Filipina, yakni Manila, program seperti pembatasan kendaraan dengan sistem three in one maupun ganjil-genap sudah dilakukan sejak tahun 1990an.
Saat awal melaksanakan program tersebut, kata Tanya, pemerintah Manila yakin bisa menurunkan penggunaan kendaraan sebanyak 20 persen.
Tapi, kata Tanya, yang terjadi justru lain, kepemilikan kendaraan justru semakin meningkat di Manila dan kemacetan pun tak kunjung usai.
Tanya menilai, ada dua kesalahan, yakni program Ganjil-Genap di Manila maupun program three in one di Manila selalu ada pengecualian-pengecualiannya.
Misalnya mulai dari pengecualian terhadap waktu-waktu three in one yang baru mulai diberlakukan diatas pukul 06.00 WIB, serta hanya di jalan-jalan tertentu saja.
Makanya, mereka yang punya mobil akhirnya memilih berangkat lebih pagi dan akhirnya saat jam pulang kantor, kondisi jalan Manila kembali sesak.
"Atau mereka memilih jalan lain yang tidak masuk dalam program three in one," kata Tanya.
Hal itu terjadi pula dalam program ganjil-genap yang memiliki pengecualian dari segi waktu dan lokasi. Makanya, kemudian justru hanya memindahkan kemacetan dan menggeser waktu kemacetan saja.
Melihat itu, Pengamat Transportasi dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Syafrudin mengatakan, sebenarnya nasib three in one dan program ganjil-genap di Indonesia akan serupa dengan Manila.
"Di kita kan program ganjil-genap maupun program three in one itu kan hanya ada di jam-jam tertentu saja dan lokasinya pun tertentu. Makanya, hasilnya tak akan berbeda dengan yang didapat pemerintah Kota Manila," kata Syafrudin dalam workshop tersebut.
Semestinya, kata Syafrudin, apabila memang mau membatasi kendaraan, harus dengan tegas dan tanpa pengecualian, yakni diberlakukan di seluruh lokasi dan jalan di Jakarta.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/14/serupa-di-filipina-kebijakan-ganjil-genap-jakarta-diprediksi-akan-gagal-total
Pengamat Transportasi Filipina, Tanya Gaurano, mengungkapkan hal tersebut dalam Workshop Menakar Efektivitas Kebijakan Nomor Ganjil Genap di Lantai 12 Mall Sarinah di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis(14/3/2013).
Menurut Tanya, di Ibukota Filipina, yakni Manila, program seperti pembatasan kendaraan dengan sistem three in one maupun ganjil-genap sudah dilakukan sejak tahun 1990an.
Saat awal melaksanakan program tersebut, kata Tanya, pemerintah Manila yakin bisa menurunkan penggunaan kendaraan sebanyak 20 persen.
Tapi, kata Tanya, yang terjadi justru lain, kepemilikan kendaraan justru semakin meningkat di Manila dan kemacetan pun tak kunjung usai.
Tanya menilai, ada dua kesalahan, yakni program Ganjil-Genap di Manila maupun program three in one di Manila selalu ada pengecualian-pengecualiannya.
Misalnya mulai dari pengecualian terhadap waktu-waktu three in one yang baru mulai diberlakukan diatas pukul 06.00 WIB, serta hanya di jalan-jalan tertentu saja.
Makanya, mereka yang punya mobil akhirnya memilih berangkat lebih pagi dan akhirnya saat jam pulang kantor, kondisi jalan Manila kembali sesak.
"Atau mereka memilih jalan lain yang tidak masuk dalam program three in one," kata Tanya.
Hal itu terjadi pula dalam program ganjil-genap yang memiliki pengecualian dari segi waktu dan lokasi. Makanya, kemudian justru hanya memindahkan kemacetan dan menggeser waktu kemacetan saja.
Melihat itu, Pengamat Transportasi dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Syafrudin mengatakan, sebenarnya nasib three in one dan program ganjil-genap di Indonesia akan serupa dengan Manila.
"Di kita kan program ganjil-genap maupun program three in one itu kan hanya ada di jam-jam tertentu saja dan lokasinya pun tertentu. Makanya, hasilnya tak akan berbeda dengan yang didapat pemerintah Kota Manila," kata Syafrudin dalam workshop tersebut.
Semestinya, kata Syafrudin, apabila memang mau membatasi kendaraan, harus dengan tegas dan tanpa pengecualian, yakni diberlakukan di seluruh lokasi dan jalan di Jakarta.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/14/serupa-di-filipina-kebijakan-ganjil-genap-jakarta-diprediksi-akan-gagal-total
Langganan:
Postingan
(
Atom
)