Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 17 Desember 2014 ini menjalani sosialisasi selama sebulan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.
"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).
Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.
Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.
Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.
Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.
"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."
"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."
Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.
"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."
Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.
1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.
2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html
Tampilkan postingan dengan label mh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label mh. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Januari 2015
Rabu, 21 Januari 2015
ITW: Larangan Motor di Jl Thamrin Sangat Diskriminatif
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan pergub itu, motor dilarang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Selasa, 22 Januari 2013
Jakarta banjir, proyek MRT dipertanyakan
JAKARTA. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas meminta pemerintah DKI Jakarta mengkaji ulang proyek  Mass Rapid Transit (MRT) setelah kejadian banjir melanda kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan jalan MH Thamrin.
"Karena MRT akan dibangun bawah tanah dari Senayan-Bunderan HI, bahkan terus hingga Kampung Bandan. Dengan keadaan geologis daerah tersebut, maka proyek itu patut dipertanyakan lagi," ujar Darmaningtyas kepada KONTAN, Minggu (20/1).
Menurutnya, dengan situasi seperti saat ini, tanpa pembenahan tata ruang yang baik, maka pembangunan MRT yang menghabiskan dana triliunan itu cukup beresiko. Untuk itu, Ia mengusulkan, Pemprov DKI memprioritaskan Transjakarta dengan 15 koridor agar bisa segera diselesaikan dengan perbaikan manjemen dan penambahan armada hingga 6.000 unit bus dan mengangkut6 juta penumpang.
Selain itu, kemungkinan yang paling realistis dengan kondisi geologis Jakarta saat ini adalah membangun Train Way atau kereta listrik yang nantinya bisa diintegrasikan dengan Transjakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga perlu membangkitkan kembali Waterway yang dulu sempat digagas. Menurutnya Waterway bermanfaat sebagai bagian dari rehabilitasi sungai.
Seperti diketahui, pada 17 Januari lalu, banjir sekitar 1 meter menerjang kawasan Bunderan HI dan Jalan MH Thamrin. Jebolnya tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Jalan Latuharhary dan sistem drainase yang buruk dianggap sebagai penyebab utamanya.
Sumber : http://industri.kontan.co.id/news/jakarta-banjir-proyek-mrt-dipertanyakan/2013/01/20
"Karena MRT akan dibangun bawah tanah dari Senayan-Bunderan HI, bahkan terus hingga Kampung Bandan. Dengan keadaan geologis daerah tersebut, maka proyek itu patut dipertanyakan lagi," ujar Darmaningtyas kepada KONTAN, Minggu (20/1).
Menurutnya, dengan situasi seperti saat ini, tanpa pembenahan tata ruang yang baik, maka pembangunan MRT yang menghabiskan dana triliunan itu cukup beresiko. Untuk itu, Ia mengusulkan, Pemprov DKI memprioritaskan Transjakarta dengan 15 koridor agar bisa segera diselesaikan dengan perbaikan manjemen dan penambahan armada hingga 6.000 unit bus dan mengangkut6 juta penumpang.
Selain itu, kemungkinan yang paling realistis dengan kondisi geologis Jakarta saat ini adalah membangun Train Way atau kereta listrik yang nantinya bisa diintegrasikan dengan Transjakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga perlu membangkitkan kembali Waterway yang dulu sempat digagas. Menurutnya Waterway bermanfaat sebagai bagian dari rehabilitasi sungai.
Seperti diketahui, pada 17 Januari lalu, banjir sekitar 1 meter menerjang kawasan Bunderan HI dan Jalan MH Thamrin. Jebolnya tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Jalan Latuharhary dan sistem drainase yang buruk dianggap sebagai penyebab utamanya.
Sumber : http://industri.kontan.co.id/news/jakarta-banjir-proyek-mrt-dipertanyakan/2013/01/20
Senin, 21 Januari 2013
Banjir lumpuhkan aktivitas warga Jakarta
Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang malam mengakibatkan aktivitas di sebagian wilayahnya mengalami kelumpuhan akibat kendaraan tidak bisa melalui banyak jalan utama yang tergenang banjir dengan rata-rata ketinggian airnya antara 20cm hingga satu meter.
Kawasan di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin yang merupakan kawasan pusat bisnis Jakarta juga mengalami kemecetan luar biasa akibat ketinggian genangan air mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.
Kendaraan yang berasal dari arah Bendungan Hilir menuju MH Thamrin harus berhenti sebelum Halte Busway Tosari akibat genangan air tidak bisa lagi dilewati kendaran berjenis sedan.
Banjir juga telah memaksa PT KAI membatasi sejumlah perjalanan kereta api yang melayani penumpang dari sejumlah tujuan seperti Bogor, Bekasi dan Serpong.
Perjalanan dari Bogor dilaporkan cuma sampai stasiun Manggarai sementara dari Bekasi cuma sampai stasiun Jatinegara, dari arah Depok cuma sampai Palmerah.
Curah hujan di Jakarta menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengakibatkan ketinggian air sungai Ciliwung terus mengalami kenaikan.
Istana banjir
"Tinggi muka air Sungai Ciliwung terus naik. Hingga pukul 09.00 pagi tadi di Manggarai terukur 1.020 cm. Jauh di atas batas Siaga I yaitu 950 cm," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada BBC Indonesia.
"Dengan kondisi demikian maka wilayah Jakarta yang terendam banjir makin meluas. Ini ditambah dengan banyak titik-titik genangan dan banjir yang merata di Jakarta."
Dia mengatakan kondisi banjir yang terjadi di Jakarta hari ini telah dilaporkan oleh BNPB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono termasuk rencana untuk mengambil sejumlah langkah yang berpotensi mengakibatkan Istana juga mengalami banjir.
"Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah melaporkan mengenai ancaman banjir dan upaya penanggulangannya. Dengan tinggi muka air 1.020 cm maka kemungkinan debit sungai Ciliwung sebagian dialihkan ke Sungai Ciliwung lama. Jika tidak maka dikhawatirkan tanggul Kanal Banjir Barat dapat jebol dan banjir makin meluas," jelasnya tentang pertemuan tersebut.
"Tadi presiden menyampaikan bahwa tidak masalah istana terendam banjir. yang penting masyarakat terlindungi. Lakukan upaya penanggulangan banjir dengan mengerahkan seluruh potensi nasional yang ada."
Laporan sejumlah media megatakan sebagian kawasan istana negara juga telah tergenang banjir hingga setinggi lutut orang dewasa.
Kerugian akibat banjir di Jakarta hari ini diperkirakan mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi warganya,
Pada tahun 2007 lalu saat Jakarta dilanda banjir besar, kerugian diperkirakan mencapai 4,3 triliun rupiah dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 30 orang.
Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130117_banjir_jakarta.shtml
Kawasan di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin yang merupakan kawasan pusat bisnis Jakarta juga mengalami kemecetan luar biasa akibat ketinggian genangan air mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.
Kendaraan yang berasal dari arah Bendungan Hilir menuju MH Thamrin harus berhenti sebelum Halte Busway Tosari akibat genangan air tidak bisa lagi dilewati kendaran berjenis sedan.
Banjir juga telah memaksa PT KAI membatasi sejumlah perjalanan kereta api yang melayani penumpang dari sejumlah tujuan seperti Bogor, Bekasi dan Serpong.
Perjalanan dari Bogor dilaporkan cuma sampai stasiun Manggarai sementara dari Bekasi cuma sampai stasiun Jatinegara, dari arah Depok cuma sampai Palmerah.
Curah hujan di Jakarta menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengakibatkan ketinggian air sungai Ciliwung terus mengalami kenaikan.
Istana banjir
"Tinggi muka air Sungai Ciliwung terus naik. Hingga pukul 09.00 pagi tadi di Manggarai terukur 1.020 cm. Jauh di atas batas Siaga I yaitu 950 cm," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada BBC Indonesia.
"Dengan kondisi demikian maka wilayah Jakarta yang terendam banjir makin meluas. Ini ditambah dengan banyak titik-titik genangan dan banjir yang merata di Jakarta."
Dia mengatakan kondisi banjir yang terjadi di Jakarta hari ini telah dilaporkan oleh BNPB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono termasuk rencana untuk mengambil sejumlah langkah yang berpotensi mengakibatkan Istana juga mengalami banjir.
"Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah melaporkan mengenai ancaman banjir dan upaya penanggulangannya. Dengan tinggi muka air 1.020 cm maka kemungkinan debit sungai Ciliwung sebagian dialihkan ke Sungai Ciliwung lama. Jika tidak maka dikhawatirkan tanggul Kanal Banjir Barat dapat jebol dan banjir makin meluas," jelasnya tentang pertemuan tersebut.
"Tadi presiden menyampaikan bahwa tidak masalah istana terendam banjir. yang penting masyarakat terlindungi. Lakukan upaya penanggulangan banjir dengan mengerahkan seluruh potensi nasional yang ada."
Laporan sejumlah media megatakan sebagian kawasan istana negara juga telah tergenang banjir hingga setinggi lutut orang dewasa.
Kerugian akibat banjir di Jakarta hari ini diperkirakan mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi warganya,
Pada tahun 2007 lalu saat Jakarta dilanda banjir besar, kerugian diperkirakan mencapai 4,3 triliun rupiah dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 30 orang.
Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130117_banjir_jakarta.shtml
Langganan:
Postingan
(
Atom
)