Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.
"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.
Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.
Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.
Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.
Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035
Tampilkan postingan dengan label biaya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label biaya. Tampilkan semua postingan
Kamis, 29 Januari 2015
Selasa, 30 Desember 2014
Atasi Banjir Jakarta dengan Sumur Injeksi, Lebih Murah dari Sodetan
WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Masalah banjir yang pasti terjadi dikala musim hujan menjadi persoalan serius Pemerintah dan masyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun, banjir tetap saja terjadi.
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
Selasa, 03 Juni 2014
Kemacetan Diatasi, Ekonomi Jakarta Bisa Hasilkan Rp 100 Triliun
SINGAPURA, KOMPAS.com — Ekonomi masyarakat di Jakarta bisa menghasilkan hingga 8,9 miliar dollar AS (sekitar Rp 100 triliun) per tahun pada 2030 jika pemerintah bisa mengatasi kemacetan dengan meningkatkan mobilitas masyarakatnya dan kualitas jaringan transportasinya.
Demikian hasil studi tentang mobilitas perkotaan, "The Mobility Opportunity", yang dilakukan oleh Credo pada 2013, yang disampaikan Senior Partner Credo, perusahaan konsultan yang berbasis di London, Chris Molloy, di World Cities Summit 2014, di Singapura, Selasa (3/6/2014).
Chris Molloy mengatakan, investasi di sektor infrastruktur transportasi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kegiatan ekonomi penduduk suatu kota.
Berdasarkan studi yang disponsori oleh perusahaan raksasa Eropa, Siemens, tersebut, saat ini penduduk Jakarta menghabiskan 23,5 persen dari pendapatan per kapita mereka untuk biaya transportasi.
"Sementara itu, biaya ekonomi untuk transportasi yang paling efisien berada di sekitar angka 10 persen dari PDB per kapita," kata Molloy.
Dari 35 kota di dunia yang diteliti Credo, Kopenhagen di Denmark menjadi kota yang paling efisien dalam hal biaya transportasi dengan nilai 8,6 persen, disusul oleh Singapura (8,9 persen) dan Santiago, Cile, (10,8 persen).
Sementara itu, kota Lagos, Nigeria, berada di posisi paling buncit dengan angka 27,7 persen.
Jika 35 kota yang diteliti dapat menerapkan standar-standar transportasi terbaik di kelasnya, kota-kota tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga mencapai total 238 miliar dollar AS, hampir dua kali lipat potensi ekonomi saat ini yang mencapai nilai 119 miliar dollar AS.
Sementara itu, moda transportasi bus terintegrasi transjakarta yang sudah beroperasi dari tahun 2004 dinilai hanya mampu menambah efektivitas dan efisiensi transportasi dalam jangka pendek.
"Angkutan minibus di sana juga tidak tertata dengan bagus," kata Molloy.
Dengan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti biaya transportasi yang dikeluarkan dan perencanaan yang ada saat studi tersebut dilakukan, seperti penambahan unit untuk meningkatkan kapasitas penumpang, angkutan publik di Jakarta hanya dapat mengurangi biaya ekonomi untuk transportasi penduduk menjadi 22 persen pada 2030.
"Untuk Jakarta, moda transportasi berbasis rel (metro rail) adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi tingkat kemacetan di sana," kata Molloy.
Pada 2030, Credo memprediksi akan terjadi penambahan jumlah komuter dari jumlah saat ini yang mencapai 1,5 juta menjadi 2,5 juta saat puncak arus komuter pada pagi hari pada 2030.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi kota terpadat di Indonesia tersebut untuk menciptakan moda transportasi yang efisien.
Sementara itu, Singapura sudah lebih dari 25 tahun mengandalkan jaringan mass rapid transit berbasis rel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meresmikan pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT tahap I pada Oktober 2013 dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 15,5 km yang ditargetkan selesai pada 2018.
Tahap dua MRT dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan direncanakan akan dibangun mulai akhir tahun 2014.
Sebelumnya, Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan bahwa biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per harinya.
"Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu," kata dia.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/0718319/Kemacetan.Diatasi.Ekonomi.Jakarta.Bisa.Hasilkan.Rp.100.Triliun
Demikian hasil studi tentang mobilitas perkotaan, "The Mobility Opportunity", yang dilakukan oleh Credo pada 2013, yang disampaikan Senior Partner Credo, perusahaan konsultan yang berbasis di London, Chris Molloy, di World Cities Summit 2014, di Singapura, Selasa (3/6/2014).
Chris Molloy mengatakan, investasi di sektor infrastruktur transportasi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kegiatan ekonomi penduduk suatu kota.
Berdasarkan studi yang disponsori oleh perusahaan raksasa Eropa, Siemens, tersebut, saat ini penduduk Jakarta menghabiskan 23,5 persen dari pendapatan per kapita mereka untuk biaya transportasi.
"Sementara itu, biaya ekonomi untuk transportasi yang paling efisien berada di sekitar angka 10 persen dari PDB per kapita," kata Molloy.
Dari 35 kota di dunia yang diteliti Credo, Kopenhagen di Denmark menjadi kota yang paling efisien dalam hal biaya transportasi dengan nilai 8,6 persen, disusul oleh Singapura (8,9 persen) dan Santiago, Cile, (10,8 persen).
Sementara itu, kota Lagos, Nigeria, berada di posisi paling buncit dengan angka 27,7 persen.
Jika 35 kota yang diteliti dapat menerapkan standar-standar transportasi terbaik di kelasnya, kota-kota tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga mencapai total 238 miliar dollar AS, hampir dua kali lipat potensi ekonomi saat ini yang mencapai nilai 119 miliar dollar AS.
Sementara itu, moda transportasi bus terintegrasi transjakarta yang sudah beroperasi dari tahun 2004 dinilai hanya mampu menambah efektivitas dan efisiensi transportasi dalam jangka pendek.
"Angkutan minibus di sana juga tidak tertata dengan bagus," kata Molloy.
Dengan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti biaya transportasi yang dikeluarkan dan perencanaan yang ada saat studi tersebut dilakukan, seperti penambahan unit untuk meningkatkan kapasitas penumpang, angkutan publik di Jakarta hanya dapat mengurangi biaya ekonomi untuk transportasi penduduk menjadi 22 persen pada 2030.
"Untuk Jakarta, moda transportasi berbasis rel (metro rail) adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi tingkat kemacetan di sana," kata Molloy.
Pada 2030, Credo memprediksi akan terjadi penambahan jumlah komuter dari jumlah saat ini yang mencapai 1,5 juta menjadi 2,5 juta saat puncak arus komuter pada pagi hari pada 2030.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi kota terpadat di Indonesia tersebut untuk menciptakan moda transportasi yang efisien.
Sementara itu, Singapura sudah lebih dari 25 tahun mengandalkan jaringan mass rapid transit berbasis rel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meresmikan pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT tahap I pada Oktober 2013 dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 15,5 km yang ditargetkan selesai pada 2018.
Tahap dua MRT dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan direncanakan akan dibangun mulai akhir tahun 2014.
Sebelumnya, Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan bahwa biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per harinya.
"Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu," kata dia.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/0718319/Kemacetan.Diatasi.Ekonomi.Jakarta.Bisa.Hasilkan.Rp.100.Triliun
Rabu, 12 Februari 2014
Basuki: Terlalu Banyak Kontrak Lucu di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kontrak Pemerintah Provinsi DKI dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dan pemenang tender pengelolaan sampah di Jakarta. Basuki bingung mengapa kontrak kesepakatan mencapai 25 tahun. Menurut Basuki, perusahaan tersebut tidak memiliki kinerja yang baik dan tipping fee sampah terus bertambah.
"Saya enggak tahu kontraknya bisa kayak begitu. Terlalu banyak kontrak 'lucu' di Jakarta ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014).
PT GTJ mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI selama 25 tahun sejak 2008. Sebelumnya, kontrak Pemprov DKI dengan PT GTJ berlangsung selama 20 tahun. Adanya kontrak yang mengikat itu menyebabkan Pemprov DKI tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak. Apabila memutuskan secara sepihak, DKI dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, ia berencana mencari celah hukum agar kontrak itu dapat diakhiri.
Selama kontrak berjalan, tipping fee atau biaya pembuangan sampah yang harus dibayarkan kepada PT GTJ selalu naik. Awalnya dibayarkan Rp 114.000 per ton, tahun ini naik menjadi Rp 123.000 per ton.
Biaya tipping fee itu di luar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan juga diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan. Pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil seharga Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar sebesar Rp 167.343 per ton.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI justru merugi jika hal itu terus terjadi. Terlebih, lahan pembuangan sampah yang diolah oleh PT GTJ merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI. "DKI rugi loh karena itu tanah kita sendiri, terus kita yang bayar, kan lucu. Tapi ya sudahlah kontrak 25 tahun," kata Basuki.
Dengan kondisi seperti ini, Basuki menengarai selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki truk sampah karena anggarannya habis untuk pembayaran tipping fee PT GTJ sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah oleh swasta mulai dari tingkat kelurahan. Ia mengatakan, hingga kini PT GTJ belum dapat membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (galvad) sesuai perjanjian kontrak. Dalam perjanjian, PT GTJ seharusnya membangun pengelolaan sampah berteknologi galvad dan menjual listrik serta kompos. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan, lebih baik Pemprov DKI membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir dari anggaran pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan kelurahan hingga pembuangan ke TPST Bantargebang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun.
"Kontrak 25 tahun kok bisa TPST Bantargebang enggak penuh sampah begitu. Kita beli tanah 100 hektar setiap tahun saja," kata Basuki.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI juga pernah meminta Pemprov DKI melakukan audit investigasi di TPST Bantargebang yang dinilai merugikan. Pengelolaan sampah oleh swasta itu dinilai merugikan Pemprov DKI karena sampai sekarang teknologi pengolah sampah menjadi energi yang disebutkan dalam kontrak tidak juga dibangun. PT GTJ Joint Operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak menjalankan amanat dalam kontrak dengan Pemprov DKI. Berdasarkan laporan resmi UPT TPST Regional, pada tahun 2012 terjadi kegagalan investasi sebesar Rp 130 miliar. Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga kini belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/11/1705384/Basuki.Terlalu.Banyak.Kontrak.Lucu.di.Jakarta
"Saya enggak tahu kontraknya bisa kayak begitu. Terlalu banyak kontrak 'lucu' di Jakarta ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014).
PT GTJ mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI selama 25 tahun sejak 2008. Sebelumnya, kontrak Pemprov DKI dengan PT GTJ berlangsung selama 20 tahun. Adanya kontrak yang mengikat itu menyebabkan Pemprov DKI tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak. Apabila memutuskan secara sepihak, DKI dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, ia berencana mencari celah hukum agar kontrak itu dapat diakhiri.
Selama kontrak berjalan, tipping fee atau biaya pembuangan sampah yang harus dibayarkan kepada PT GTJ selalu naik. Awalnya dibayarkan Rp 114.000 per ton, tahun ini naik menjadi Rp 123.000 per ton.
Biaya tipping fee itu di luar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan juga diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan. Pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil seharga Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar sebesar Rp 167.343 per ton.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI justru merugi jika hal itu terus terjadi. Terlebih, lahan pembuangan sampah yang diolah oleh PT GTJ merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI. "DKI rugi loh karena itu tanah kita sendiri, terus kita yang bayar, kan lucu. Tapi ya sudahlah kontrak 25 tahun," kata Basuki.
Dengan kondisi seperti ini, Basuki menengarai selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki truk sampah karena anggarannya habis untuk pembayaran tipping fee PT GTJ sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah oleh swasta mulai dari tingkat kelurahan. Ia mengatakan, hingga kini PT GTJ belum dapat membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (galvad) sesuai perjanjian kontrak. Dalam perjanjian, PT GTJ seharusnya membangun pengelolaan sampah berteknologi galvad dan menjual listrik serta kompos. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan, lebih baik Pemprov DKI membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir dari anggaran pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan kelurahan hingga pembuangan ke TPST Bantargebang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun.
"Kontrak 25 tahun kok bisa TPST Bantargebang enggak penuh sampah begitu. Kita beli tanah 100 hektar setiap tahun saja," kata Basuki.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI juga pernah meminta Pemprov DKI melakukan audit investigasi di TPST Bantargebang yang dinilai merugikan. Pengelolaan sampah oleh swasta itu dinilai merugikan Pemprov DKI karena sampai sekarang teknologi pengolah sampah menjadi energi yang disebutkan dalam kontrak tidak juga dibangun. PT GTJ Joint Operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak menjalankan amanat dalam kontrak dengan Pemprov DKI. Berdasarkan laporan resmi UPT TPST Regional, pada tahun 2012 terjadi kegagalan investasi sebesar Rp 130 miliar. Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga kini belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/11/1705384/Basuki.Terlalu.Banyak.Kontrak.Lucu.di.Jakarta
Senin, 30 September 2013
Antisipasi Banjir, DKI Bakal Keruk 12 Waduk
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengerukan terhadap 12 waduk di Ibu Kota sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Oktober 2013.
"Dari total 60 waduk di Jakarta, minimal 12 akan kami keruk tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan mulai Oktober," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan Ahad (29/9).
Akan tetapi, menurut Manggas, pengerjaan pengerukan waduk-waduk tersebut baru akan dilakukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.
Manggas menuturkan kondisi waduk di ibukota berbeda-beda satu sama lain, ada yang dangkal karena dipenuhi endapan, ada yang dipenuhi eceng gondok dan ada pula yang dikelilingi bangunan-bangunan liar.
"Oleh karena itu, yang akan dilakukan pengerukan terlebih dahulu adalah waduk-waduk yang menurut kami kondisinya paling parah. Kami targetkan pengerukan ini selesai pada Akhir Desember," ujar Manggas.
Dengan pengerukan tersebut, sambung dia, diharapkan waduk-waduk di Jakarta dapat kembali ke fungsi semula, yaitu menampung air, sehingga tidak menyebabkan banjir dan menggenangi pemukiman warga.
Manggas mengungkapkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerukan setiap waduk juga berbeda-beda, disesuaikan dengan luas waduk beserta kondisinya.
"Setiap waduk bisa beda-beda biaya normalisasinya. Namun, diperkirakan berkisar antara Rp1 hingga Rp2 miliar untuk satu waduk. Untuk pengerjaannya, kita masih tunggu pengesahan APBD-P oleh dewan," ungkap Manggas.
Beberapa waduk yang akan lebih dulu dilakukan pengerukan, diantaranya Waduk Bojong, Waduk Sunter dan Waduk Teluk Gong. Sedangkan, untuk saat ini sudah ada tiga waduk yang sudah dikeruk, yakni Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.
"Sampai dengan saat ini, kami masih terus melakukan pendataan untuk menentukan waduk-waduk mana saja yang akan menjadi prioritas pengerukan," tambah dia.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/30/mtwe3b-antisipasi-banjir-dki-bakal-keruk-12-waduk
"Dari total 60 waduk di Jakarta, minimal 12 akan kami keruk tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan mulai Oktober," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan Ahad (29/9).
Akan tetapi, menurut Manggas, pengerjaan pengerukan waduk-waduk tersebut baru akan dilakukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.
Manggas menuturkan kondisi waduk di ibukota berbeda-beda satu sama lain, ada yang dangkal karena dipenuhi endapan, ada yang dipenuhi eceng gondok dan ada pula yang dikelilingi bangunan-bangunan liar.
"Oleh karena itu, yang akan dilakukan pengerukan terlebih dahulu adalah waduk-waduk yang menurut kami kondisinya paling parah. Kami targetkan pengerukan ini selesai pada Akhir Desember," ujar Manggas.
Dengan pengerukan tersebut, sambung dia, diharapkan waduk-waduk di Jakarta dapat kembali ke fungsi semula, yaitu menampung air, sehingga tidak menyebabkan banjir dan menggenangi pemukiman warga.
Manggas mengungkapkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerukan setiap waduk juga berbeda-beda, disesuaikan dengan luas waduk beserta kondisinya.
"Setiap waduk bisa beda-beda biaya normalisasinya. Namun, diperkirakan berkisar antara Rp1 hingga Rp2 miliar untuk satu waduk. Untuk pengerjaannya, kita masih tunggu pengesahan APBD-P oleh dewan," ungkap Manggas.
Beberapa waduk yang akan lebih dulu dilakukan pengerukan, diantaranya Waduk Bojong, Waduk Sunter dan Waduk Teluk Gong. Sedangkan, untuk saat ini sudah ada tiga waduk yang sudah dikeruk, yakni Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.
"Sampai dengan saat ini, kami masih terus melakukan pendataan untuk menentukan waduk-waduk mana saja yang akan menjadi prioritas pengerukan," tambah dia.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/30/mtwe3b-antisipasi-banjir-dki-bakal-keruk-12-waduk
Jumat, 19 Juli 2013
Seharusnya Pembangunan MRT Bisa Tak Diikuti Macet Parah
JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan moda transportasi cepat dan massal (MRT) diduga akan menimbulkan kemacetan parah di Jakarta. Kemacetan seharusnya bisa diminimalkan selama pembangunan MRT, bila saja digunakan metode teknologi konstruksi yang tepat.
"(Misalnya dengan) menerapkan bore tunneling (pengeboran terowongan)," sebut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Kamis (11/7/2013). Dengan metode ini, ujar dia, aktivitas pembangunan MRT akan meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas di atasnya.
"Dampak ke masyarakat minim karena pengerjaannya langsung 30 meter di bawah tanah," ungkap Danang. Namun, ujar dia, harus diakui bahwa penggunaan teknologi tersebut akan memakan biaya lebih mahal.
Pertimbangan biaya, diduga menjadi alasan pemilihan penggunaan teknologi open cut alias penggalian terbuka. Danang mengakui metode ini lebih murah, tetapi dapat dipastikan kemacetan parah akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di sepanjang jalur MRT yang akan dibangun.
"Seharusnya dilakukan assessment teknologi, mana yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Satu sisi biaya murah tapi gangguan terhadap masyarakat selama tiga tahun terjadi. Di sisi lain biaya mahal tetapi dampak ke masyarakat minim," papar Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada tersebut.
Lebih lanjut Danang menyatakan, metoda bore tunneling cukup memungkinkan diterapkan di Jakarta. Tidak ada masalah dengan struktur tanah di Jakarta untuk penggunaan metode itu.
Kalaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan penggalian terbuka, Danang berpendapat satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kemacetan adalah dengan manajemen lalu lintas. "Pengaturan arus kendaraan," sebut dia.
Misalnya, papar Danang, hanya satu jalur lalu lintas bisa melewati lokasi pembangunan MRT. "Satu arah atau contra flow," sebut dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan pembangunan MRT akan dimulai pada tahun ini. Lama pengerjaan diperkirakan 3 tahun, dan MRT ditargetkan bisa melayani masyarakat pada 2016.
Sementara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan tak akan terhindarkan selama proses pembangunan MRT. Proyek ini ditaksir bakal menelan biaya Rp 12,5 triliun.
Dalam rencana yang telah disetujui, MRT akan terbagi menjadi jalur layang dan jalur bawah tanah. Rute untuk jalur layang MRT akan dibangun dari Lebak Bulus hingga kawasan Jalan Sisingamangaraja, keduanya masuk kawasan Jakarta Selatan.
Adapun jalur bawah tanah MRT akan dibangun antara Jalan Sisingamaraja hingga Kampung Bandan, di Jakarta Utara. Seluruh jalur MRT akan membelah Jakarta, melintasi sejumlah jalan utama ibu kota, antara lain Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan Fatmawati.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/12/0359195/Seharusnya.Pembangunan.MRT.Bisa.Tak.Diikuti.Macet.Parah
"(Misalnya dengan) menerapkan bore tunneling (pengeboran terowongan)," sebut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Kamis (11/7/2013). Dengan metode ini, ujar dia, aktivitas pembangunan MRT akan meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas di atasnya.
"Dampak ke masyarakat minim karena pengerjaannya langsung 30 meter di bawah tanah," ungkap Danang. Namun, ujar dia, harus diakui bahwa penggunaan teknologi tersebut akan memakan biaya lebih mahal.
Pertimbangan biaya, diduga menjadi alasan pemilihan penggunaan teknologi open cut alias penggalian terbuka. Danang mengakui metode ini lebih murah, tetapi dapat dipastikan kemacetan parah akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di sepanjang jalur MRT yang akan dibangun.
"Seharusnya dilakukan assessment teknologi, mana yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Satu sisi biaya murah tapi gangguan terhadap masyarakat selama tiga tahun terjadi. Di sisi lain biaya mahal tetapi dampak ke masyarakat minim," papar Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada tersebut.
Lebih lanjut Danang menyatakan, metoda bore tunneling cukup memungkinkan diterapkan di Jakarta. Tidak ada masalah dengan struktur tanah di Jakarta untuk penggunaan metode itu.
Kalaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan penggalian terbuka, Danang berpendapat satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kemacetan adalah dengan manajemen lalu lintas. "Pengaturan arus kendaraan," sebut dia.
Misalnya, papar Danang, hanya satu jalur lalu lintas bisa melewati lokasi pembangunan MRT. "Satu arah atau contra flow," sebut dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan pembangunan MRT akan dimulai pada tahun ini. Lama pengerjaan diperkirakan 3 tahun, dan MRT ditargetkan bisa melayani masyarakat pada 2016.
Sementara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan tak akan terhindarkan selama proses pembangunan MRT. Proyek ini ditaksir bakal menelan biaya Rp 12,5 triliun.
Dalam rencana yang telah disetujui, MRT akan terbagi menjadi jalur layang dan jalur bawah tanah. Rute untuk jalur layang MRT akan dibangun dari Lebak Bulus hingga kawasan Jalan Sisingamangaraja, keduanya masuk kawasan Jakarta Selatan.
Adapun jalur bawah tanah MRT akan dibangun antara Jalan Sisingamaraja hingga Kampung Bandan, di Jakarta Utara. Seluruh jalur MRT akan membelah Jakarta, melintasi sejumlah jalan utama ibu kota, antara lain Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan Fatmawati.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/12/0359195/Seharusnya.Pembangunan.MRT.Bisa.Tak.Diikuti.Macet.Parah
Rabu, 29 Mei 2013
Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan
Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Senin, 27 Mei 2013
Pengolahan Sampah di Jakarta Akan Berbasis Bisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun depan akan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis bisnis. Garis besar konsepnya adalah menggandeng masyarakat atau badan usaha untuk memberdayakan sampah.
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
Rabu, 19 Desember 2012
Kurangi Kemacetan Jakarta dengan MRT dan Monorail
[JAKARTA] Untuk mengurangi Kemacetan Jakarta perlu segera dibangun Mass Rapid Transportation (MRT). Pembangunan MRT dengan full subway system.
Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).
Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.
Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.
Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.
Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.
Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.
Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.
Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.
Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340
Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).
Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.
Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.
Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.
Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.
Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.
Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.
Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.
Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340
Langganan:
Postingan
(
Atom
)