Kalijodo Akan Disulap Jadi RTH

BERITAJAKARTA.COM — 20-03-2014 18:47

Kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang sejak puluhan tahun jadi kawasan prostitusi, Judi, dan miras, akan disulap Pemprov DKI Jakarta, jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan RTH tersebut akan melibatkan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, permasalahan Kalijodo hanya sebatas 2 RT yang menjadi tanggungjawabnya, selebihnya menjadi tanggung jawab Jakarta Utara.

"RT 08 menjadi kawasan perdagangan dan RT 07 kawasan prostitusi," sebutnya, Kamis (20/3).

Sementara itu, Sekretaris Camat Tambora, Abdul Chalik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga di 2 RT tersebut sebanyak 178 kepala keluarga (KK), 45 bangunan rumah, 88 bangunan semi permanen. Rumah-rumah tersebut diakuinya sebagian ada yang memiliki izin, sedangkan sebagian lainnya tidak.

"Rencananya itu yang akan dibebaskan, mengenai kapan waktunya tergantung pimpinan," katanya.

Chalik menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga akan ada pembongkaran dan pembebasan lahan untuk dijadikan RTH. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari warga. "Warga sudah kita surati, jadi tidak alasan warga tidak tahu," ujar chalid.

Ketua RT 07, Surahman, enggan berkomentar perihal rencana perubahan Kalijodo menjadi RTH. Menurutnya, keputusan ada di tangan warga. "Silakan tanya warga saya langsung, saya enggan berkomentar," kilahnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58742

Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.

Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.

Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.

Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.

Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.

Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.

Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan