LENSAINDONESIA.COM: Mahasiswa Jakarta yang tergabung PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) mencemaskan problem sampah-sampah liar di Jakarta. Bahkan, juga mencemaskan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Akibatnya, problem banjir Jakarta tetap semakin parah, disebabkan daerah aliran sungai (DAS) banyak yang dipenuhi sampah.
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label kesadaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kesadaran. Tampilkan semua postingan
Senin, 03 Maret 2014
PMII Jakarta perang lawan sampah: Jangan bebal buang sembarang, dong!
Label:
air
,
banjir
,
bebal
,
daerah aliran sungai
,
das
,
dki
,
jakarta
,
kesadaran
,
liar
,
mahasiswa
,
masyarakat
,
mulyadi
,
mulyadin
,
pembuangan
,
pkc
,
pmii
,
problem
,
sampah
,
sungai
Senin, 22 Juli 2013
Sampah dan Banjir seperti Dua Mata Koin di Jakarta
INILAH.COM, Jakarta - Sampah dan banjir masih menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari ibu kota Jakarta. Sampah yang kerap menumpuk di pintu air sebagai salah satu penyebab Jakarta dilanda banjir. Misalnya, tumpukan sampah menggunung di Pintu air Manggarai.
Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.
"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.
"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.
Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.
Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.
Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.
"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta
Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.
"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.
"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.
Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.
Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.
Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.
"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta
Label:
banjir
,
bekasi
,
depok
,
dipisahkan
,
dipusatkan
,
dki
,
jakarta
,
kesadaran
,
koin
,
pembuangan
,
pengelolaan
,
persoalan
,
pintu air
,
rommy
,
sampah
,
soal
,
titik
,
tukang
,
warga
Jumat, 22 Maret 2013
Rata-rata Kecepatan Kendaraan di DKI Hanya 16,8 Km Per Jam
JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan heran jika jalanan dalam Kota Jakarta kerap dilanda macet. Setiap jam, tercatat ada 210.632 kendaraan yang melintas dengan kecepatan rata-rata 16,8 km per jam.
Sedangkan untuk wilayah kota atau jalan-jalan protokol, diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas setiap jamnya mencapai 262.313 dengan kecepatan rata-rata 20,8 km per jam.
Jumlah kendaraan sebanyak itu menjadi PR Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi yang tepat, salah satunya dengan memberlakukan sistem ganjil genap. Dinas Perhubungan DKI optimistis kebijakan tersebut mampu mengurangi 16,5 persen tingkat kemacetan di Ibu Kota. Biaya operasional kendaraan pun diperkirakan bisa menghemat Rp 8,85 triliun per tahunnya.
"Penghematan nilai waktu dan biaya operasi kendaraan bisa mencapai Rp 8,85 triliun per tahunnya apabila ganjil genap diterapkan di seluruh wilayah kota," ujar Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kamis (21/3/2013).
Dengan diberlakukannya sistem ganjil genap, kata Udar, diyakini masyarakat akan memilih menggunakan transportasi umum, khususnya bus transjakarta. Hal ini yang akan berdampak mengurangi penurunan tingkat kemacetan.
Dengan tingkat penurunan 16,5 persen, diperkirakan kendaraan yang melintasi kawasan lingkar dalam kota berkurang menjadi 68.165 per jamnya dan 121.567 untuk wilayah kota.
"Hal ini juga berdampak pada pengurangan jumlah penggunaan BBM bersubsidi. Bisa berkurang sampai 19,7 persen untuk wilayah DKI," kata Udar.
Akan tetapi, menurut Udar, semua prediksi itu akan menjadi percuma jika tidak ada pengawasan yang baik dan juga kesadaran dari masyarakat pengguna jalan yang masih lebih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi.
"Di setiap kebijakan yang paling penting ialah pengawasan dan kesadaran," tuturnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/21/14293972/Ratarata.Kecepatan.Kendaraan.di.DKI.Hanya.16.8.Km.Per.Jam?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp
Sedangkan untuk wilayah kota atau jalan-jalan protokol, diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas setiap jamnya mencapai 262.313 dengan kecepatan rata-rata 20,8 km per jam.
Jumlah kendaraan sebanyak itu menjadi PR Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi yang tepat, salah satunya dengan memberlakukan sistem ganjil genap. Dinas Perhubungan DKI optimistis kebijakan tersebut mampu mengurangi 16,5 persen tingkat kemacetan di Ibu Kota. Biaya operasional kendaraan pun diperkirakan bisa menghemat Rp 8,85 triliun per tahunnya.
"Penghematan nilai waktu dan biaya operasi kendaraan bisa mencapai Rp 8,85 triliun per tahunnya apabila ganjil genap diterapkan di seluruh wilayah kota," ujar Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kamis (21/3/2013).
Dengan diberlakukannya sistem ganjil genap, kata Udar, diyakini masyarakat akan memilih menggunakan transportasi umum, khususnya bus transjakarta. Hal ini yang akan berdampak mengurangi penurunan tingkat kemacetan.
Dengan tingkat penurunan 16,5 persen, diperkirakan kendaraan yang melintasi kawasan lingkar dalam kota berkurang menjadi 68.165 per jamnya dan 121.567 untuk wilayah kota.
"Hal ini juga berdampak pada pengurangan jumlah penggunaan BBM bersubsidi. Bisa berkurang sampai 19,7 persen untuk wilayah DKI," kata Udar.
Akan tetapi, menurut Udar, semua prediksi itu akan menjadi percuma jika tidak ada pengawasan yang baik dan juga kesadaran dari masyarakat pengguna jalan yang masih lebih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi.
"Di setiap kebijakan yang paling penting ialah pengawasan dan kesadaran," tuturnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/21/14293972/Ratarata.Kecepatan.Kendaraan.di.DKI.Hanya.16.8.Km.Per.Jam?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp
Langganan:
Postingan
(
Atom
)