'Transportasi Massal di Jakarta yang Bisa Diandalkan Hanya KRL'

Jakarta -Di DKI Jakarta, terdapat banyak transportasi massal mulai dari angkot, Trans Jakarta, hingga Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Namun, hanya KRL Commuter Line Jabodetabek yang pelayanannya paling baik dan bisa diandalkan masyarakat di Jakarta.

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, dalam diskusi pengembangan angkutan massal terintegrasi Jabodetabek, di Balitbang Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2015).

"Saya frustasi sebagai pengguna angkutan. Saya nggak anjurkan Trans Jakarta saat tergesa-gesa, karena nggak bisa diandalkan. Yang relatif baik itu adalah KRL," kata Darmaningtyas.

Mesti menjadi transportasi paling diunggulkan, menurutnya, KRL masih menghadapi masalah 'kemacetan' di stasiun besar di Manggarai. Di Stasiun Manggarai, lalu lintas KRL kerap terganggu oleh pergerakan kereta jarak jauh. Karena jalur KRL masih bercampur dengan kereta jarak jauh.

"Tapi macet di Manggarai, maka kita usulan dipindah di Cipinang," jelasnya.

Selain itu, Darmaningtyas menyoroti masih adanya bus-bus berusia senja atau puluhan tahun yang melayani jalan utama di DKI. Padahal secara bentuk dan kelayakan sudah tidak cocok melayani penumpang.

"Tahun ini di Blok M, Perum PPD punya bus usia 50-60 tahun, harusnya sudah dikubur. Kalau angkutan umum bagus dan efisien, nggak perlu paksa orang pindah, orang nggak didorong akan pindah," ujarnya.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/10/21/110042/3049370/4/transportasi-massal-di-jakarta-yang-bisa-diandalkan-hanya-krl

437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara

Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.

Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.

"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)

Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.

"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.

"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.

Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.

"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html

Drainase Buruk Penyebab Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya drainase dan padatnya daerah bantaran sungai menjadi penyebab utama banjir yang tiap tahun melanja Jakarta.

Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.

"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).

Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.

"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.

Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.

Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.

"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.

Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.

"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.

Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta

Mengapa Waduk Pluit Perlu Dinormalisasi ?

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara adalah keharusan.

Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.

Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.

Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.

Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.

"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.

Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.

Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.

Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.

Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.

Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.

Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi

JK: Monorel Harus Dibangun, Memang Mau Macet Terus?

JAKARTA - Banjir yang telah merendam Jakarta akibat hujan deras yang berlangsung berhari-hari menimbulkan wacana akan pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Namun, pemisahan tersebut bukan perkara mudah.

Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai kemacetan dan banjir Jakarta bukan menjadi alasan bagi pusat pemerintahan berpindah kota. JK pun sangat tidak setuju terhadap wacana memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain.

"Bukan malah ditinggalkan, itu namanya tidak bertanggung jawab, yang harus dibenahi justru infrastrukturnya," ujar Jusuf Kalla, kepada Okezone di Sekretariat PMI Pusat, Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Lebih lanjut, JK mengatakan, pembenahan yang perlu dilakukan saat ini adalah sektor infrastruktur. Menurutnya, perbaikan kota Jakarta melalui infrastruktur jauh lebih efektif. "Ya ibu kota itu solusinya bukan pindah kota, tapi infrstrukturnya diperbaiki," katanya.

JK mengimbau agar semua warga Jakarta untuk bersama-sama membenahi kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta memang masih butuh pembenahan, salah satunya adalah pembangunan monorel. "Monorel itu saya mutlak setuju dan itu harus. Apa mau macet terus kota Jakarta?" tukas dia. (mrt)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758401/jk-monorel-harus-dibangun-memang-mau-macet-terus