Liputan6.com, Jakarta - Di persimpangan jalan yang cukup luas, biasanya terdapat markah berbentuk persegi berwarna kuning yang letaknya di ruas pertemuan antara persimpangan. Meskipun penting, masih sedikit pengguna jalan yang tahu fungsinya.
Kotak kuning yang dinamakan Yellow Box Junction (YBJ) ini adalah markah jalan yang bertujuan mencegah kepadatan lalu lintas di jalur dan berakibat pada tersendatnya arus kendaraan di jalur lain yang tidak padat.
Sebagaimana menurut laman TMC Polda Metro yang dilansir Kamis (30/7/2015), dengan YBJ, diharapkan kepadatan di persimpangan tidak terkunci, terutama saat jam-jam puncak kepadatan lalu lintas seperti jam pulang kerja.
Sebagaimana yang mahfum diketahui, banyak pengendara kendaraan bermotor tetap menerobos lampu merah saat antrean kendaraan di depannya belum terurai. Padahal, perilaku seperti itu justru akan memperparah kemacetan karena jalanan `terkunci`.
Jadi, meskipun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBJ harus berhenti jika ada kendaraan lain yang masih ada di dalam ruas YBJ. Kendaraan di belakang baru bisa lewat YBJ saat semua kendaraan di dalam YBJ sudah keluar.
YBJ ini merupakan markah yang bersifat global. Artinya, peraturan ini juga diterapkan di tempat-tempat lain. Di Indonesia, salah satu ruas jalan yang menggunakan YBJ adalah di persimpangan lampu merah depan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2282557/wilayah-yang-haram-dimasuki-kendaraan-di-jakarta
Tampilkan postingan dengan label ruas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ruas. Tampilkan semua postingan
Selasa, 04 Agustus 2015
Selasa, 14 Juli 2015
Angkutan LRT Bekasi-Jakarta-Bogor Akan Dibangun
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Angkutan light rapid transit (LRT), yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor, akan dibangun.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.
Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.
“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.
“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.
Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.
Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.
“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.
“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.
Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/
Jumat, 29 Mei 2015
Kurangi Macet, Jalan Tol di Jakarta Akan Dibuat dengan Sedikit Pintu
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito berjanji, enam ruas jalan tol yang nantinya akan beroperasi di Jakarta akan berbeda dari jalan tol yang ada saat ini. Sebab, jalan tol tersebut tidak akan memiliki banyak pintu masuk dan keluar.
Tujuannya, kata Frans, agar jalan tol tersebut tidak menimbulkan titik-titik kemacetan. Sebab, ia menilai bahwa selama ini pintu masuk dan keluar tol merupakan salah satu penyebab kemacetan. [Baca: "Sudah Rasio Jalan Cuma 6 Persen, Sarana Transportasinya Juga Jelek"]
"Kalau jalan tol dalam kota yang sekarang ini kan sedikit-sedikit pintu masuk atau keluar, rata-rata tiap 7 kilometer ada. Dari Grogol ke Slipi saja ada berapa. Kalau yang ini (enam ruas jalan tol) enggak seperti itu karena tol-nya cuma untuk orang yang jarak jauh, misalnya dari Grogol ke Bekasi," kata dia di Balai Kota, Selasa (19/5/2015).
Frans yakin, keberadaan enam ruas jalan tol tidak hanya akan dapat memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga memperlancar arus distribusi logistik yang akan menghubungkan kawasan timur dan barat Ibu Kota.
Tidak hanya itu, lanjut Frans, enam ruas jalan tol nantinya juga akan dilengkapi dengan layanan bus ulang alik, yakni bus yang beroperasi di atas jalan tol.
"Kami akan sediakan tempat-tempat pemberhentian bus ulang alik. Bus ini akan modar-mandir di jalan tol dari ujung ke ujung," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/19/18313481/Kurangi.Macet.Jalan.Tol.di.Jakarta.Akan.Dibuat.dengan.Sedikit.Pintu
Tujuannya, kata Frans, agar jalan tol tersebut tidak menimbulkan titik-titik kemacetan. Sebab, ia menilai bahwa selama ini pintu masuk dan keluar tol merupakan salah satu penyebab kemacetan. [Baca: "Sudah Rasio Jalan Cuma 6 Persen, Sarana Transportasinya Juga Jelek"]
"Kalau jalan tol dalam kota yang sekarang ini kan sedikit-sedikit pintu masuk atau keluar, rata-rata tiap 7 kilometer ada. Dari Grogol ke Slipi saja ada berapa. Kalau yang ini (enam ruas jalan tol) enggak seperti itu karena tol-nya cuma untuk orang yang jarak jauh, misalnya dari Grogol ke Bekasi," kata dia di Balai Kota, Selasa (19/5/2015).
Frans yakin, keberadaan enam ruas jalan tol tidak hanya akan dapat memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga memperlancar arus distribusi logistik yang akan menghubungkan kawasan timur dan barat Ibu Kota.
Tidak hanya itu, lanjut Frans, enam ruas jalan tol nantinya juga akan dilengkapi dengan layanan bus ulang alik, yakni bus yang beroperasi di atas jalan tol.
"Kami akan sediakan tempat-tempat pemberhentian bus ulang alik. Bus ini akan modar-mandir di jalan tol dari ujung ke ujung," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/19/18313481/Kurangi.Macet.Jalan.Tol.di.Jakarta.Akan.Dibuat.dengan.Sedikit.Pintu
Rabu, 22 April 2015
Imbas KAA, Pegawai Kantoran Terpaksa Jalan Kaki di Sudirman
TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan ruas jalan dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 22 April 2015. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, penutupan ruas dilakukan mulai Jalan Sisingamangaraja. Arus kendaraan di perempatan lalu lintas CSW yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Trunojoyo.
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Kamis, 09 Oktober 2014
Rute MRT Bisa Diperpanjang hingga Depok atau Bintaro
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, jalur mass rapid transit (MRT) yang menghubungkan rute Lebak Bulus-Kampung Bandan masih bisa diperpanjang hingga ke luar kota, seperti ke Bintaro atau Depok.
"Jadi, jalur MRT selatan ke utara itu dibangun fleksibel. Kalau ada yang meminta ditambah panjang rutenya, ya bisa-bisa saja. Bisa saja dari Lebak Bulus ditambah sampai ke Bintaro atau ke Depok. Kita siap," kata Dono di Balaikota Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Meski demikian, Dono menyatakan, sampai saat ini PT MRT masih fokus untuk membangun rute Lebak Bulus-Kampung Bandan. Ditargetkan, ruas Lebak Bulus-Bundaran HI mulai beroperasi pada 2017, sementara ruas Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2020.
"Jadi (jalur MRT) kalau mau disambung ke mana saja masih bisa. Namun, kami masih fokus menyelesaikan Lebak Bulus-Kampung Bandan, apalagi kan kita ini tergolong telat (membangun MRT)," ujar Dono.
Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah beberapa kali menyatakan bahwa rute MRT Lebak Bulus-Kampung Bandan terlalu pendek karena hanya melayani dalam kota Jakarta. Ia menilai, seharusnya rute MRT bisa melayani hingga kota-kota penyangga.
Menurut Ahok, apabila jalur MRT dapat melayani sampai kota-kota penyangga, maka kemacetan akan semakin berkurang. Sebab, banyak warga Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang bekerja di Jakarta.
"Seharusnya, MRT itu jalurnya bisa sampai Bogor dan Bekasi karena jalur yang sedang dibangun sekarang tanggung banget, hanya sampai Lebak Bulus," ujar Ahok.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/08/18035651/Rute.MRT.Bisa.Diperpanjang.Hingga.Depok.atau.Bintaro
"Jadi, jalur MRT selatan ke utara itu dibangun fleksibel. Kalau ada yang meminta ditambah panjang rutenya, ya bisa-bisa saja. Bisa saja dari Lebak Bulus ditambah sampai ke Bintaro atau ke Depok. Kita siap," kata Dono di Balaikota Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Meski demikian, Dono menyatakan, sampai saat ini PT MRT masih fokus untuk membangun rute Lebak Bulus-Kampung Bandan. Ditargetkan, ruas Lebak Bulus-Bundaran HI mulai beroperasi pada 2017, sementara ruas Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2020.
"Jadi (jalur MRT) kalau mau disambung ke mana saja masih bisa. Namun, kami masih fokus menyelesaikan Lebak Bulus-Kampung Bandan, apalagi kan kita ini tergolong telat (membangun MRT)," ujar Dono.
Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah beberapa kali menyatakan bahwa rute MRT Lebak Bulus-Kampung Bandan terlalu pendek karena hanya melayani dalam kota Jakarta. Ia menilai, seharusnya rute MRT bisa melayani hingga kota-kota penyangga.
Menurut Ahok, apabila jalur MRT dapat melayani sampai kota-kota penyangga, maka kemacetan akan semakin berkurang. Sebab, banyak warga Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang bekerja di Jakarta.
"Seharusnya, MRT itu jalurnya bisa sampai Bogor dan Bekasi karena jalur yang sedang dibangun sekarang tanggung banget, hanya sampai Lebak Bulus," ujar Ahok.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/08/18035651/Rute.MRT.Bisa.Diperpanjang.Hingga.Depok.atau.Bintaro
Rabu, 17 September 2014
Jalan Layang Khusus Bus Alternatif Atasi Kemacetan
Jakarta, HanTer - Kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terutama pada jam puncak pagi hari dan sore hari, membuat sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dan umum frustasi. Waktu tempuh perjalanan bertambah, kepatuhan dan ketertiban terhadap rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas diabaikan sehingga menambah tingkat stress pengguna kendaraan.
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Selasa, 16 September 2014
Proyek 6 Ruas Tol Jakarta Akan Picu Masyarakat Membeli Mobil Baru
JAKARTA - Wacana pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta menuai kontroversi. Pembangunan yang diprakarsai PT Jakarta Toll Development bekerja sama dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dianggap tidak menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembuatan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.
"Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi. Bukan kendaraan umum," ujar Agus konfrensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).
Aktivis dari Protes Publik itu mengungkapkan, selain memperparah kemacetan, proyek yang akan dibangun 85 persen di atas lahan hijau dan jalan kereta api ini akan meningkatkan polusi dan mengancam kesehatan masyarakat.
"Juga akan mengurangi nilai estetika dari tata kota Jakarta itu sendiri," jelasnya.
Agus juga mempertanyakan mengenai modal pembangunan tersebut. Dikatakan Agus, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali menyebut bahwa proyek enam ruas tol dibangun oleh BUMD.
"Patut diduga dengan diakuinya PT JTD sebagai BUMD maka ada kemungkinan aliran dana APBD dari Pemrov DKI. Untuk itu kami menghimbau DPRD agar segera memanggil Ahok untuk menjelaskan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit aliran dana proyek tersebut," tegasnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/12/500/1038259/proyek-6-ruas-tol-jakarta-akan-picu-masyarakat-membeli-mobil-baru
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembuatan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.
"Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi. Bukan kendaraan umum," ujar Agus konfrensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).
Aktivis dari Protes Publik itu mengungkapkan, selain memperparah kemacetan, proyek yang akan dibangun 85 persen di atas lahan hijau dan jalan kereta api ini akan meningkatkan polusi dan mengancam kesehatan masyarakat.
"Juga akan mengurangi nilai estetika dari tata kota Jakarta itu sendiri," jelasnya.
Agus juga mempertanyakan mengenai modal pembangunan tersebut. Dikatakan Agus, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali menyebut bahwa proyek enam ruas tol dibangun oleh BUMD.
"Patut diduga dengan diakuinya PT JTD sebagai BUMD maka ada kemungkinan aliran dana APBD dari Pemrov DKI. Untuk itu kami menghimbau DPRD agar segera memanggil Ahok untuk menjelaskan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit aliran dana proyek tersebut," tegasnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/12/500/1038259/proyek-6-ruas-tol-jakarta-akan-picu-masyarakat-membeli-mobil-baru
Rabu, 27 Agustus 2014
Megapolitan "Polycentric", Solusi Macet Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Senin, 25 Agustus 2014
Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan demikian, diharapkan keberadaannya sudah dapat terealisasi pada 2018.
Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.
Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.
Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.
Belajar dari kegagalan Los Angeles
Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.
Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.
Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.
Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.
Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.
Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.
Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.
Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.
Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.
Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.
Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.
"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).
Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.
"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.
Ahok mengecam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.
"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.
Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.
Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.
"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles
Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.
Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.
Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.
Belajar dari kegagalan Los Angeles
Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.
Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.
Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.
Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.
Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.
Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.
Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.
Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.
Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.
Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.
Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.
"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).
Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.
"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.
Ahok mengecam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.
"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.
Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.
Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.
"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles
Selasa, 05 Agustus 2014
Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.
Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.
Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.
Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.
Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.
Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.
Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html
Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.
Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.
Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.
Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.
Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.
Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html
Senin, 21 Juli 2014
Tol JORR W2 Utara operasi, macet di tol dalam kota bisa menurun
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto direncanakan akan meresmikan pengoperasian tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) west 2 (JORR W2) Utara ruas Ciledug-Ulujami, pagi ini. Pengoperasin tol sepanjang 2,1 kilometer tersebut diyakini dapat mengurangi sekitar 20 persen-25 persen kemacetan di tol dalam kota.
"Kita berharap volume lalu lintas 75.000 kendaraan per hari di awal-awal, ya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu bisa lebih besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno kepada merdeka.com, Minggu (20//7) malam.
Tarif tol tersebut ditetapkan Rp 8.500. "Kalau masuk lewat kebon jeruk hanya bayar Rp 8.500 sudah bisa menikmati JORR W2 utara plus JORR. Jadi bisa keluar sampai kampung rambutan, Cikunir atau Jati Asih dikenakan tarif sama," jelas David.
Dampak dari pengoperasian ruas Ciledug-Ulujami, Jasa Marga mengubah tarif Golongan I pada tol JORR. Seperti:
Serpong-Pondok Aren dan sebaliknya Rp 5.000
Serpong-Ulujami dan sebaliknya Rp 7.500
Serpong-JORR dan sebaliknya Rp 16.000
Serpong-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 18.000
Pondok Aren-Ulujami dan sebaliknya Rp 2.500
Pondok Aren-JORR dan sebaliknya Rp 11.000
Pondok Aren-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 13.000
Ulujami-JORR dan sebaliknya Rp 8.500
Ulujami-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500.
JORR-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/tol-jorr-w2-utara-operasi-macet-di-tol-dalam-kota-bisa-menurun.html
"Kita berharap volume lalu lintas 75.000 kendaraan per hari di awal-awal, ya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu bisa lebih besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno kepada merdeka.com, Minggu (20//7) malam.
Tarif tol tersebut ditetapkan Rp 8.500. "Kalau masuk lewat kebon jeruk hanya bayar Rp 8.500 sudah bisa menikmati JORR W2 utara plus JORR. Jadi bisa keluar sampai kampung rambutan, Cikunir atau Jati Asih dikenakan tarif sama," jelas David.
Dampak dari pengoperasian ruas Ciledug-Ulujami, Jasa Marga mengubah tarif Golongan I pada tol JORR. Seperti:
Serpong-Pondok Aren dan sebaliknya Rp 5.000
Serpong-Ulujami dan sebaliknya Rp 7.500
Serpong-JORR dan sebaliknya Rp 16.000
Serpong-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 18.000
Pondok Aren-Ulujami dan sebaliknya Rp 2.500
Pondok Aren-JORR dan sebaliknya Rp 11.000
Pondok Aren-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 13.000
Ulujami-JORR dan sebaliknya Rp 8.500
Ulujami-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500.
JORR-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/tol-jorr-w2-utara-operasi-macet-di-tol-dalam-kota-bisa-menurun.html
Selasa, 08 Juli 2014
Hujan Lagi, Banjir Lagi, Macet Lagi
JAKARTA – Hujan deras kembali mengguyur wilayah Jakarta Senin sore (7/7). Akibatnya, sejumlah ruas jalan tergenang. Dampaknya, arus kendaraan yang sehari-hari macet tersebut bertambah parah macetnya.
Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.
Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.
“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.
Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.
Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.
Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.
Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-
Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.
Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.
“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.
Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.
Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.
Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.
Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-
Selasa, 08 April 2014
DKI sediakan bus tingkat gratis atasi kemacetan
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.
Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.
"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.
Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.
"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.
"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan
"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.
Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.
"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.
Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.
"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.
"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan
Senin, 07 April 2014
Menimbang Larangan Sepeda Motor di Jalan Protokol
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya belum mengetahui ihwal rencana pembatasan penggunaan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo mengatakan, rencana itu perlu dibicarakan dan dikaji bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pembatasan sepeda motor belum tentu efektif kurangi macet,” katanya saat dihubungi, Ahad, 6 April 2014.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan zona larangan motor di sejumlah ruas jalan utama. Beberapa ruas di antaranya adalah Jalan Rasuna Said (Menteng-Mampang), Gatot Subroto (Kartini-Slipi), dan Sudirman (Blok M-Bundaran HI). Motor yang akan memasuki zona tersebut wajib memakirkan motornya di tempat yang disediakan. Pemprov pun menyiapkan bus untuk mengangkut para pemotor tersebut. (Baca: Jakarta Bakal Larang Sepeda Motor di Jalan Protokol)
Sambodo mengatakan, secara kuantitas, keberadaan sepeda motor di Jakarta memang lebih banyak dari pada kendaraan roda empat. Pertumbuhan pengguna sepeda motor pun cukup pesat, yakni hampir 1 juta unit setiap tahunnya. “Jadi secara persentase, jumlah pemotor itu mencapai 70 persen dari total kendaraan di Ibu Kota,” katanya.
Tapi, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan yang sudah ditentukan belum bisa dipastikan tingkat keefektifannya. Jika diterapkan, dia mengatakan ruas Jalan Rasuna Said, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto, memang bisa cukup terasa pengaruhnya. Kemacetan kawasan itu pun bisa saja berkurang secara signifikan.
Hanya saja, pelarangan itu bisa jadi hanya memindahkan titik kemacetan di kawasan tersebut. Dia mengatakan bisa saja ruas jalan yang ada di sekitarnya malah ‘kebanjiran’ sepeda motor yang tidak bisa melalui kawasan tersebut. "Tapi kalau mau bebas macet yang dibatasi seluruh kendaraan, bukan cuma sepeda motor,” kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/07/083568430/Menimbang-Larangan-Sepeda-Motor-di-Jalan-Protokol
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan zona larangan motor di sejumlah ruas jalan utama. Beberapa ruas di antaranya adalah Jalan Rasuna Said (Menteng-Mampang), Gatot Subroto (Kartini-Slipi), dan Sudirman (Blok M-Bundaran HI). Motor yang akan memasuki zona tersebut wajib memakirkan motornya di tempat yang disediakan. Pemprov pun menyiapkan bus untuk mengangkut para pemotor tersebut. (Baca: Jakarta Bakal Larang Sepeda Motor di Jalan Protokol)
Sambodo mengatakan, secara kuantitas, keberadaan sepeda motor di Jakarta memang lebih banyak dari pada kendaraan roda empat. Pertumbuhan pengguna sepeda motor pun cukup pesat, yakni hampir 1 juta unit setiap tahunnya. “Jadi secara persentase, jumlah pemotor itu mencapai 70 persen dari total kendaraan di Ibu Kota,” katanya.
Tapi, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan yang sudah ditentukan belum bisa dipastikan tingkat keefektifannya. Jika diterapkan, dia mengatakan ruas Jalan Rasuna Said, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto, memang bisa cukup terasa pengaruhnya. Kemacetan kawasan itu pun bisa saja berkurang secara signifikan.
Hanya saja, pelarangan itu bisa jadi hanya memindahkan titik kemacetan di kawasan tersebut. Dia mengatakan bisa saja ruas jalan yang ada di sekitarnya malah ‘kebanjiran’ sepeda motor yang tidak bisa melalui kawasan tersebut. "Tapi kalau mau bebas macet yang dibatasi seluruh kendaraan, bukan cuma sepeda motor,” kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/07/083568430/Menimbang-Larangan-Sepeda-Motor-di-Jalan-Protokol
Rabu, 05 Maret 2014
Bike Sharing Solusi Kemacetan di Kota Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kemacetan di Kota Jakarta tak hanya dikeluhkan pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga pengguna transportasi publik.
Pemerhati kota, Rommy mengatakan, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas atau infrastruktur jalan.
"Inilah salah satu penyebab utama kemacetan di ibu kota," ujar penggagas Gerakan #betterjkt itu, Selasa (4/3).
Menurut calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, kemacetan tak hanya terjadi pada pagi hari, namun juga pada saat siang hari.
"Ketika siang pun, tetap masih banyak ruas jalan di beberapa pusat kota juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi hampir setiap waktu Jakarta tidak pernah lepas dengan masalah kemacetan," cetus Rommy.
Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan sudah banyak rencana yang sedang dibahas dan juga program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Walaupun apa yang dilakukan saat ini terbilang belum bisa menekan angka jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota," ungkap Rommy.
Ia menyarankan agar Pemprov DKI mencoba lagi banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan, salah satunya seperti "bike sharing".
"Program 'bike sharing' dapat dilihat banyak di banyak kota-kota di Negara maju seperti Melbourne, Brisbane, Milan, Dublin, Paris dan masih banyak lagi," tutur Rommy.
Di dalam negeri pun, kata dia, Kota Bandung juga sudah memiliki program serupa. Dengan mendirikan kios atau terminal sepeda di penjuru kota, setidaknya warga kota dapat menggunakan sepeda untuk jarak yang cukup pendek.
"Sistem menyewa sepeda dengan menitipkan kartu identitas selayaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan masalah kemacetan," cetusnya.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/03/n1u281-tak-lapor-dana-kampanye-kpu-coret-lima-calon-dpd
Pemerhati kota, Rommy mengatakan, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas atau infrastruktur jalan.
"Inilah salah satu penyebab utama kemacetan di ibu kota," ujar penggagas Gerakan #betterjkt itu, Selasa (4/3).
Menurut calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, kemacetan tak hanya terjadi pada pagi hari, namun juga pada saat siang hari.
"Ketika siang pun, tetap masih banyak ruas jalan di beberapa pusat kota juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi hampir setiap waktu Jakarta tidak pernah lepas dengan masalah kemacetan," cetus Rommy.
Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan sudah banyak rencana yang sedang dibahas dan juga program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Walaupun apa yang dilakukan saat ini terbilang belum bisa menekan angka jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota," ungkap Rommy.
Ia menyarankan agar Pemprov DKI mencoba lagi banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan, salah satunya seperti "bike sharing".
"Program 'bike sharing' dapat dilihat banyak di banyak kota-kota di Negara maju seperti Melbourne, Brisbane, Milan, Dublin, Paris dan masih banyak lagi," tutur Rommy.
Di dalam negeri pun, kata dia, Kota Bandung juga sudah memiliki program serupa. Dengan mendirikan kios atau terminal sepeda di penjuru kota, setidaknya warga kota dapat menggunakan sepeda untuk jarak yang cukup pendek.
"Sistem menyewa sepeda dengan menitipkan kartu identitas selayaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan masalah kemacetan," cetusnya.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/03/n1u281-tak-lapor-dana-kampanye-kpu-coret-lima-calon-dpd
Rabu, 26 Februari 2014
Macet Senyap di Sore Hari Ala Tokyo
Tokyo, - Kota metropolitan sebesar Tokyo juga mengalami rutinitas kemacetan setiap harinya. Namun berbeda dengan Jakarta, kepadatan lalu lintas di ibukota Jepang ini cenderung 'kedap suara'.
"Ya memang di Tokyo setiap sore macet," ujar Deden, seorang warga negara Indonesia yang sudah tujuh tahun tinggal di Tokyo, ketika ditemui di kawasan Daiba, Senin (25/2/2014).
Pada sore hari ini, kemacetan salah satunya terjadi di ruas jalan tol yang menghubungkan Daiba ke Ginza Tokyo. Satu titik kawasan yang berada di pinggiran ke kawasan pusat kota itu.
Namun macet di Tokyo ini berbeda dengan macet Jakarta. Di DKI, kemacetan selalu dibarengi dengan 'pernak-pernik' negatif yang menyertainya seperti sahut-sahutan suara klakson, trotoar yang menjadi lajur dadakan pemotor dan bahkan gerakan kendaraan melawan arus. Tidak begitu halnya dengan di Tokyo.
Di kota yang berada di wilayah Pulau Honshu ini, kemacetan cenderung senyap. Hanya ada suara mesin menderu, tanpa ada tambahan bunyi-bunyian lain.
Para pengemudi kendaraan juga menjaga jarak dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Tak ada pemandangan saling serobot lajur.
Hal yang sama juga terjadi di lajur non tol. Pemotor-pemotor -- yang merupakan minoritas -- di Tokyo tetap menggunakan lajur kiri. Meski ada celah menganga antar mobil, mereka tetap tak 'tergoda'
Dan macet di Tokyo tak berlangsung lama. Kepadatan juga tidak terjadi di semua ruas jalan. Hanya ruas jalan tertentu saja.
Kepadatan pun tak berlangsung lama. Hanya sekitar 15-20 menit, kendaraan-kendaraan terlibat dalam keadaan padat merayap, setelah itu lancar.
"Ya masih sangat bisa diperhitungkan waktu tempuh meski ada kemacetan," kata Deden.
Berdasarkan pantauan, kemacetan lebih terjadi karena volume kendaraan yang menumpuk di suatu ruas jalan, sedang di ujung jalan tersebut ada lampu merah. Ketika traffic light sudah berwarna hijau, macet akan terurai.
Selama masa kemacetan singkat itu, para pengendara di Tokyo juga tidak ada satu pun yang terlihat nyelonong atau menerobos lampu merah. Boleh dibilang semua tertib.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/02/25/155758/2507970/10/1/macet-senyap-di-sore-hari-ala-tokyo
"Ya memang di Tokyo setiap sore macet," ujar Deden, seorang warga negara Indonesia yang sudah tujuh tahun tinggal di Tokyo, ketika ditemui di kawasan Daiba, Senin (25/2/2014).
Pada sore hari ini, kemacetan salah satunya terjadi di ruas jalan tol yang menghubungkan Daiba ke Ginza Tokyo. Satu titik kawasan yang berada di pinggiran ke kawasan pusat kota itu.
Namun macet di Tokyo ini berbeda dengan macet Jakarta. Di DKI, kemacetan selalu dibarengi dengan 'pernak-pernik' negatif yang menyertainya seperti sahut-sahutan suara klakson, trotoar yang menjadi lajur dadakan pemotor dan bahkan gerakan kendaraan melawan arus. Tidak begitu halnya dengan di Tokyo.
Di kota yang berada di wilayah Pulau Honshu ini, kemacetan cenderung senyap. Hanya ada suara mesin menderu, tanpa ada tambahan bunyi-bunyian lain.
Para pengemudi kendaraan juga menjaga jarak dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Tak ada pemandangan saling serobot lajur.
Hal yang sama juga terjadi di lajur non tol. Pemotor-pemotor -- yang merupakan minoritas -- di Tokyo tetap menggunakan lajur kiri. Meski ada celah menganga antar mobil, mereka tetap tak 'tergoda'
Dan macet di Tokyo tak berlangsung lama. Kepadatan juga tidak terjadi di semua ruas jalan. Hanya ruas jalan tertentu saja.
Kepadatan pun tak berlangsung lama. Hanya sekitar 15-20 menit, kendaraan-kendaraan terlibat dalam keadaan padat merayap, setelah itu lancar.
"Ya masih sangat bisa diperhitungkan waktu tempuh meski ada kemacetan," kata Deden.
Berdasarkan pantauan, kemacetan lebih terjadi karena volume kendaraan yang menumpuk di suatu ruas jalan, sedang di ujung jalan tersebut ada lampu merah. Ketika traffic light sudah berwarna hijau, macet akan terurai.
Selama masa kemacetan singkat itu, para pengendara di Tokyo juga tidak ada satu pun yang terlihat nyelonong atau menerobos lampu merah. Boleh dibilang semua tertib.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/02/25/155758/2507970/10/1/macet-senyap-di-sore-hari-ala-tokyo
Rabu, 02 Oktober 2013
Jakarta Segera Lumpuh Total
Pemerintah Tidak Berpihak Terhadap Transportasi Massal
Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena memprediksikan kurang dari 1 tahun Jakarta akan mengalami macet total jika tidak segera membenahi transportasi umumnya.
"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).
Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.
Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.
"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.
Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.
"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.
Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.
Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.
Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.
Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.
Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).
Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.
Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.
Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total
"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).
Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.
Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.
"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.
Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.
"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.
Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.
Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.
Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.
Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.
Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).
Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.
Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.
Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total
Kamis, 01 Agustus 2013
"Macet, Kita Muter di Sini Saja Ya, Neng"
JAKARTA, KOMPAS.com — Hari raya Idul Fitri tinggal sepekan. Suasana di Pasar Tanah Abang semakin ramai. Rekayasa lalu lintas pun hampir tak berdampak mengurai kemacetan.
Salah satu ruas jalan menuju Tanah Abang, Jalan KS Tubun, terpantau hampir tak bergerak. Antrean mobil mengular sampai hampir perempatan Slipi Jaya.
Aswin, salah seorang sopir M09 jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama, mengatakan, sudah sepekan terakhir kemacetan menuju Tanah Abang kian menjadi.
"Karena dipalangin mobilnya jadi antre. Kan tadinya bisa belok kanan," kata Aswin, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Sebelum ada rekayasa lalu lintas, Aswin bisa melintasi trayeknya 10 kali (rit) dalam sehari. Namun, setelah diterapkan rekayasa lalu lintas sekitar sepekan terakhir, ia mengaku hanya bisa melintasi trayek sebanyak empat atau bahkan tiga rit dalam sehari.
Akibatnya, omzet tarikan berkurang meski tarif angkutan naik. Tarif angkutan untuk jenis seperti M09 saat ini Rp 4.000 per orang, atau mengalami kenaikan Rp 1.000 dari tarif semula.
Aswin mengatakan, kemacetan seperti ini sudah sepekan terakhir dirasakannya. Kemacetan tidak begitu parah pada pagi hari, kata dia lagi, karena ada petugas yang berjaga.
"Kalau udah begini, ditinggalin. Jadi macet. Banyak juga yang tersendat dari Karet," lanjut Aswin.
Tak dijaganya ruas jalan menuju Tanah Abang memang tak berdampak langsung pada antrean kendaraan yang masuk. Namun, kata Aswin, karena tidak dijaga itu membuat banyak parkir liar.
"Macet-macet, kita muter di sini saja ya, Neng," kata Aswin.
Dalam tempo sejam, mobil M09 yang dikemudikan Aswin hanya sampai di Jalan KS Tubun, di depan kantor Indonesia Power. Pria asal Purwokerto itu pun langsung memutar balik mobilnya, kembali menuju Kebayoran Lama.
Tak hanya mobil Aswin, setidaknya ada tiga mobil yang memilih berputar balik dalam waktu hampir bersamaan, tak sabar menghadapi kemacetan yang menggila.
"Kalau mau Lebaran macet banget. Jalurnya ada yang ditutup," kata salah seorang penumpang M09, yang ikut turun bersama Kompas.com. Hingga pukul 11.30, kemacetan belum juga terurai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/31/1140563/.Macet.Kita.Muter.di.Sini.Saja.Ya.Neng
Salah satu ruas jalan menuju Tanah Abang, Jalan KS Tubun, terpantau hampir tak bergerak. Antrean mobil mengular sampai hampir perempatan Slipi Jaya.
Aswin, salah seorang sopir M09 jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama, mengatakan, sudah sepekan terakhir kemacetan menuju Tanah Abang kian menjadi.
"Karena dipalangin mobilnya jadi antre. Kan tadinya bisa belok kanan," kata Aswin, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Sebelum ada rekayasa lalu lintas, Aswin bisa melintasi trayeknya 10 kali (rit) dalam sehari. Namun, setelah diterapkan rekayasa lalu lintas sekitar sepekan terakhir, ia mengaku hanya bisa melintasi trayek sebanyak empat atau bahkan tiga rit dalam sehari.
Akibatnya, omzet tarikan berkurang meski tarif angkutan naik. Tarif angkutan untuk jenis seperti M09 saat ini Rp 4.000 per orang, atau mengalami kenaikan Rp 1.000 dari tarif semula.
Aswin mengatakan, kemacetan seperti ini sudah sepekan terakhir dirasakannya. Kemacetan tidak begitu parah pada pagi hari, kata dia lagi, karena ada petugas yang berjaga.
"Kalau udah begini, ditinggalin. Jadi macet. Banyak juga yang tersendat dari Karet," lanjut Aswin.
Tak dijaganya ruas jalan menuju Tanah Abang memang tak berdampak langsung pada antrean kendaraan yang masuk. Namun, kata Aswin, karena tidak dijaga itu membuat banyak parkir liar.
"Macet-macet, kita muter di sini saja ya, Neng," kata Aswin.
Dalam tempo sejam, mobil M09 yang dikemudikan Aswin hanya sampai di Jalan KS Tubun, di depan kantor Indonesia Power. Pria asal Purwokerto itu pun langsung memutar balik mobilnya, kembali menuju Kebayoran Lama.
Tak hanya mobil Aswin, setidaknya ada tiga mobil yang memilih berputar balik dalam waktu hampir bersamaan, tak sabar menghadapi kemacetan yang menggila.
"Kalau mau Lebaran macet banget. Jalurnya ada yang ditutup," kata salah seorang penumpang M09, yang ikut turun bersama Kompas.com. Hingga pukul 11.30, kemacetan belum juga terurai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/31/1140563/.Macet.Kita.Muter.di.Sini.Saja.Ya.Neng
Selasa, 30 Juli 2013
Jokowi: Dua Ruas Tol Setelah MRT & Monorel Berjalan
BERITAJAKARTA.COM — 29-07-2013 14:45
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.
Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).
Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.
Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.
Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.
Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.
Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).
Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.
Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.
Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.
Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409
Kamis, 18 April 2013
Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Diminta Kendalikan Angkot
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengendalikan jumlah angkot dan taksi. Sebab, keduanya dinilai banyak memakan ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan.
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, sikap sopir angkot dan taksi yang seringkali 'mengetem', membuat jalanan macet karena memakan hampir separuh badan jalan. Apalagi, kata dia, populasi angkot dan taksi di Jakarta juga sudah berlebihan.
"Bukan dihilangkan sama sekali, tapi dikendalikan supaya jumlahnya wajar," ujarnya dalam sebuah acara dialog di Jakarta, Rabu (17/4).
Menurut Andrianof, angkot sebagai angkutan lingkungan harus tetap ada. Namun, sambung dia, angkot harusnya tidak boleh masuk ke jalan-jalan protokol.
Dikatakannya, pembatasan angkot dan taksi itu dapat dilakukan dengan mengganti kedua transportasi tersebut menjadi bus. Selanjutnya pemerintah yang harus memberikan solusi pekerjaan pengganti bagi para sopir yang tidak terserap menjadi awak bus.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/17/mleayp-atasi-kemacetan-pemprov-dki-diminta-kendalikan-angkot
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, sikap sopir angkot dan taksi yang seringkali 'mengetem', membuat jalanan macet karena memakan hampir separuh badan jalan. Apalagi, kata dia, populasi angkot dan taksi di Jakarta juga sudah berlebihan.
"Bukan dihilangkan sama sekali, tapi dikendalikan supaya jumlahnya wajar," ujarnya dalam sebuah acara dialog di Jakarta, Rabu (17/4).
Menurut Andrianof, angkot sebagai angkutan lingkungan harus tetap ada. Namun, sambung dia, angkot harusnya tidak boleh masuk ke jalan-jalan protokol.
Dikatakannya, pembatasan angkot dan taksi itu dapat dilakukan dengan mengganti kedua transportasi tersebut menjadi bus. Selanjutnya pemerintah yang harus memberikan solusi pekerjaan pengganti bagi para sopir yang tidak terserap menjadi awak bus.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/17/mleayp-atasi-kemacetan-pemprov-dki-diminta-kendalikan-angkot
Langganan:
Postingan
(
Atom
)