Fahira Idris: Pemda Jakarta Satu-satunya di Dunia yang Punya Saham Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fahira Idris, Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (minuman keras) mengatakan, Jakarta mungkin jadi satu-satunya kota di dunia yang pemerintah daerahnya (Pemda) mempunyai saham di pabrik miras.

Hal itu diungkapkan Idris terkait dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap mendukung keberadaan perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Dukungan itu dilakukan dengan cara tak mencabut saham Pemprov di perusahaan tersebut.

"Inilah Jakarta kita!," kata Idris dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (7/4).

Idris juga menghimbau agar Ahok tidak menakuti publik kalau Jakarta akan menjadi seperti Amerika jika miras dilarang .Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menlai pencabutan saham milik Pemprov pada perusahaan bir PT Delta Djakarta adalah salah.

"Pabrik investasi di sini kasihan. Di Bali, Kemang, dan Jalan Jaksa apa nggak boleh, kan kasihan. Seharusnya tinggal diatur saja," kata Hartono.

Dia juga menjelaska keuntungan PT Delta Djakarta sudah menurun sekitar 50 persen. "Saham PT Delta kalau dihitung-hitung pendapatan sudah turun 50 persen. Setahun biasa Rp 50 miliar diberikan ke kami (Pemprov), kalau sampai turun 50 persen hingga 80 persen, bisa-bisa dapatnya hanya Rp 4,5 miliar," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/08/nmg6p4-fahira-idris-pemda-jakarta-satusatunya-di-dunia-yang-punya-saham-miras

Jakarta Kebanjiran Sumbangan Truk Sampah

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014 kebanjiran sumbangan truk sampah. Hingga saat ini Dinas Kebersihan DKI mencatat sudah menerima 74 unit truk sampah dari berbagai asosiasi perusahaan.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji menuturkan, truk sampah tidak bisa langsung digunakan. Terlebih dahulu harus dicatatkan sebagai aset di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Kemudian proses selanjutnya kelaikan truknya. Serta pengurusan surat operasional. Proses di BPKD itu memerlukan waktu lebih dari satu bulan," ujar Isnawa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Dinas Kebersihan DKI bakal mengecek berbagai kelengkapan dan fasilitas yang ada di dalam truk sampah, seperti saringan air kotor, dan lainnya. Apabila ada bagian yang kurang, Dinas Kebersihan DKI langsung menambahnya kemudian disebar ke kecamatan, kelurahan, air, sungai dan waduk.

Beberapa perusahaan swasta telah berbaik hati kepada Pemprov DKI dengan menghibahkan truk-truk sampah itu. Perusahaan yang tahun ini menghibahkan truk-truknya ke DKI adalah dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) sebanyak 2 unit, PT Gaya Makmur Mobilindo 2 unit, Bank Mandiri 3 unit, Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa 53 unit, dan Petrillum Assosiation sebanyak 14 unit.‎

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/66471-jakarta-kebanjiran-sumbangan-truk-sampah.html

Pemprov DKI lelang truk sampah dan bus antar jemput pegawai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melelang kendaraan tidak layak pakai yang nilai ekonomisnya sudah berumur 10 tahun. Adapun kendaraan yang akan dilelang berjumlah sekitar 150-an lebih truk sampah milik Dinas Kebersihan dan 8 bus antar jemput pegawai milik berbagai SKPD.

"Ya nanti akan dilakukan lelang, ada truk dan bus yang sudah tidak layak pakai. Ada truk sampah sekitar 150 an lebih, bus jemputan pegawai yang tak layak pakai ada 8 buah. Mobil-mobil dinas nanti menyusul," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjayanti di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).

Lelang tersebut nantinya akan terbuka untuk umum dan dilakukan di BPKD. Pengumuman lelang akan dilaksanakan pada 10 April ini melalui media massa.

"Bulan ini lelang dilakukan. Kurang lebih tanggal 10 April nanti akan diumumkan di koran," ucapnya.

Hasil lelang kendaraan tersebut akan dimasukan sebagai pendapatan daerah dan digunakan sebagai pembiayaan program. Namun, difokuskan terhadap program apa, Endang belum mengetahui secara pasti.

"Ya itu nanti dimasukan ke pos besar. Kan APBD itu berasal dari pos besar (pendapatan daerah) yang terdiri dari pendapat pajak, dan lelang. Yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan program," terang Endang.

Namun, persoalan akan membeli kembali truk sampah atau bus jemputan untuk pegawai yang baru, Endang mengaku tergantung dari tingkat kebutuhan dari SKPD terkait.

"Tergantung dari masing-masing SKPD apakah dibeli lagi atau tidak. Kalau ternyata truk sampah nyewa berarti enggak beli. Melelang itu rusak berat, sehingga biaya pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan nilai pemanfaatan harus melakukan lelang," jelasnya.

Syarat kendaraan tak layak pakai, menurut Endang dilihat dari umur ekonomis. Di mana sesuai ketentuannya, kendaraan operasional lapangan tidak boleh berumur lebih dari 10 tahun. Kemudian, kondisi banyak yang rusak berat artinya tidak dapat digunakan dan diperbaiki.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-lelang-truk-sampah-dan-bus-antar-jemput-pegawai.html