Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta

JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.

Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)

Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.

Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.

Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)

Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.

Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.

Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.

Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.

Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.

Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.

Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.

Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.

Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)

Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.

Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.

Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.

Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.

Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.

Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.

Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2

PT JM Akui Rute Monorel Tak Efektif, tetapi Bisa Jadi Solusi Macet

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Jhon Aryananda mengakui bahwa rute monorel Jakarta merupakan rute yang tidak efektif menjaring penumpang karena tidak menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Namun, dia tak sepakat pada penilaian bahwa rute monorel Jakarta hanya akan menjadi rute makan siang mall to mall.

Menurut dia, monorel tetap akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta karena daerah-daerah yang akan dilalui merupakan kawasan macet. Namun, tentu saja, itu pun harus ditunjang dengan transportasi umum lainnya yang mampu mendukung layanan tersebut.

"Tidak ada transportasi massal yang bisa berdiri sendiri. Misal dari rumah ke poin A, kemudian dari poin A ke poin B naik apa? Masa pakai mobil pribadi lagi? Jadi, harus ada integrasi transportasi publik. Dari rumah ke poin A, kemudian dari poin A ke poin B," katanya dalam acara Kompasiana Nangkring bareng PT JM, di Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Menurut Jhon, pemerintahlah yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menyediakan angkutan umum yang layak jalan. Ia opimistis hal tersebut dapat direalisasikan.

"Itulah tugas dan wewenang dari Pemerintah Provinsi DKI yang dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan untuk merencanakan semua itu. Bagaimana menyediakan bus-bus sedang yang berangkat dari perumahan," paparnya.

Menurut rencana, ada dua rute yang nantinya akan dilayani monorel Jakarta. Yang pertama jalur hijau (Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-kembali ke Kuningan) yang ditargetkan akan beroperasi pada 2016.

Jalur kedua ialah jalur biru (Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu) yang ditargetkan akan beroperasi pada 2017.

Banyak pengamat yang menilai, kedua rute tersebut tidak akan efektif menjaring penumpang karena hanya akan berputar-putar di dalam kota. Seharusnya, kata mereka, monorel melayani rute yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan di pinggiran Jakarta ke kawasan perkantoran di tengah kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/24/1530062/PT.JM.Akui.Rute.Monorel.Tak.Efektif.tetapi.Bisa.Jadi.Solusi.Macet

Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya

TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.

PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.

"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).

Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.

Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.

Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.

Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.

Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.

"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.

Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya

Monorel mandek, Ahok panggil PT Jakarta Monorail

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memanggil PT Jakarta Monorail menyusul mandeknya pengerjaan proyek pembangunan monorel.

"Kita akan panggil mereka untuk ketemu dan melihat kalau mereka memang bilang sanggup, kita ingin tahu kapan gitu lho," kata Ahok di Balaikota, Selasa.

Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum mengetahui alasan terhentinya proyek, namun Ahok menduga karena menghadapi masalah keuangan.

"Kita tidak tahu pasti seperti apa kondisi mereka. Tapi denger-denger sih karena masalah finansial ya. Tapi mereka tidak mau mengakui," katanya.

Karena PT Jakarta Monorail memegang hak atas pembangunan proyek, maka Pemda DKI Jakarta tidak berhak turut campur dalam pembangunannya.

"Dulu dalam perjanjian juga Pemprov niatnya baik, tidak berfikir akan macet. Tapi begitu macet barang-barang yang dia bikin ditahan, dirobohkan enggak boleh. Tapi orang suruh kerja enggak boleh. Makanya kita beri ketegasan kalau enggak lanjutkan akan kita bongkar," katanya.

Ahok menegaskan akan merumuskan perjanjian baru dengan PT Jakarta Monorail, jika perusahaan ini tidak sanggup mengerjakan, maka proyek akan dibongkar karena dianggap bangunan tanpa ijin yang didirikan di atas lahan Pemda DKI Jakarta.

"Jadi kalau dia mau dengan perjanjian yang dirumuskan bersama ini, maka dia boleh terus tapi ada perjanjian kalau kali ini gagal maka semua barang yang sudah ada ini akan dibongkar. Nah ini yang akan kami masukkan dalam kontrak baru," katanya.

Ahok mengungkap sejak awal dia tidak yakin pada kapasitas PT Jakarta Monorail membangun monorel.

"Dikatakan bahwa monorel bukan bisnis yang baik, tapi dia ngotot. Ya makanya kita biarin aja, tapi ini kayak digantung gitu dong, kapan gitu lho, enggak jelas," katanya.

Jika PT Jakarta Monorail tidak segera mengerjakan, maka Pemda DKI Jakarta akan mencari investor lain.

"Dengan investor yang lain juga kita harus ada perjanjian yang jelas. Kemarin cuma bilang niat-niat tapi minggat, enggak ada yang bener gitu kan sama kaya deep tunnel gitu. Bilang ada swasta yang mau, tapi enggak," katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/419631/monorel-mandek-ahok-panggil-pt-jakarta-monorail

MRT, monorel dan jalan layang solusi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meyakini Mass Rapid Transit, Monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean akan menjadi salah satu lesatan solusi kemacetan akut di Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur untuk transportasi publik memang membutuhkan waktu. Di awal para pengguna jalan akan bermacet-macet ria tapi setelah selesai itu akan menjadi sebuah lesatan," Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu.

Dia mengibaratkan pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti tiga contoh di atas itu laksana ketapel.

"Proyek itu seperti batu yang dilesatkan ketapel, mundur sebentar kemudian melaju menemui sasaran," lanjutnya.

Sementara itu, pakar transportasi publik Iskandar Abubakar memberi catatan terhadap pembangunan MRT, monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean.

"Seharusnya tahap pembangunan infrasturktur itu tidak bikin macet. Harus ada manajemen konstruksi yang mengatur proses pembangunan transportasi publik berjalan dengan baik tanpa menyisakan kemacetan."

"Salah satu yang harus diperhatikan itu ruas jalan terlebih di Jakarta ini lalulintas sudah padat," katanya.

Dia menyarankan beberapa mitigasi yang bisa dilakukan oleh kontraktor.

"Rekomendasi mitigasi yang bisa dilakukan seperti memfokuskan waktu pembangunan pada malam hari atau ada pembatasan waktu kerja di luar jam lalulintas padat.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/401760/mrt-monorel-dan-jalan-layang-solusi-kemacetan

Siap-siap Macet Jakarta Makin Parah Karena Proyek Monorel

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingatkan warganya bahwa proyek transportasi massal monorel akan berdampak pada kemacetan parah. Ditambah proyek MRT beberapa waktu lalu yang baru dibangun.

Kemacetan akibat proyek monorel ini akan menyerang kawasan Kuningan sampai ke arah Selatan Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengatakan ini konsekuensi.

"Kalau macet ya sudah pasti. Tapi apa kalau begitu MRT nggak usah ada? Monorel nggak usah ada? Kan nggak begitu," kata Jokowi di Kuningan Jakarta, Rabu (16/10).

Sementara Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soeryadjaya berharap masyarakat bisa bersabar. Kata dia, jika Monorel sudah jadi, maka masyarakat juga yang akan menikmatinya.

"Ya bersabar. Justru ini hadir sebagai alat transportasi yang andal dan bebas hambatan. Ini jadi solusi dari kemacetan. Kan cuma 3 tahun pembangunannya," kata Edward di tempat yang sama.

Sebelumnya pembangunan MRT juga menyebabkan macet. Daerah yang macet diperkirakan di kawasan Sudirman, Fatmawati, sampai yang menuju Lebak Bulus.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/50236/siap-siap-macet-jakarta-makin-parah-karena-proyek-monorel

Jokowi: Dua Ruas Tol Setelah MRT & Monorel Berjalan

BERITAJAKARTA.COM — 29-07-2013 14:45
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.

Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).

Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.

Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.

Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.

Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.

Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409

Inilah 6 Kebijakan Jokowi-Ahok Yang Terkendala DPR

INILAH.COM, Jakarta - Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada 15 Oktober tahun 2012, hubungan Jokowi - Ahok dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa terbilang kurang harmonis.

Beberapa kali, Jokowi-Ahok terlibat saling sindir dengan anggota dewan, terkait kebijakan-kebijakan yang akan di jalaninnya. INILAH.COM mencatat, selama hampir setahun ada beberapa program yang akan dilakukan oleh Jokowi-Ahok belum terealisasi karena belum mendapat persetujuan DPRD.

Contohnya dua mega proyek pembangunan moda transportasi massa Monorel dan MRT, meski sudah dilauching dan ditentukan tanggal dimulainnya pembangunan, masih mendapatkan kritik dari DPRD. Bahkan DPRD berinisiatif membanguan pansus terkait pembangunan itu.

Berikut, kebijakan Gubernur Jokowi maupun Wagub Ahok yang tersandung pandangan DPRD RI.

1. Kenaikan Parkir On Street

DPRD menilai usulan Gubernur Joko Widodo untuk menaikan tarif parkir di badan jalan (on the street) hingga 4 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini tidak tepat.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana usulan Jokowi tersebut hanya akan menambah beban masyarakat.

Triwisaksana mengatakan, saat ini masyarakat tengah menghadapi kenaikan tarif angkutan umum dan harga bahan-bahan pokok. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, tarif parkir on street yakni Rp 1.500 untuk satu jam pertama.

Sementara dalam usulan tarif baru disebutkan bahwa mobil jenis sedan, minibus, jeep, pikap, dan sejenisnya dikenakan tarif parkir hingga Rp 6.000 sampai Rp 8.000.

Menanggapi hal itu, Wagub Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kenaikan tarif parkir bukan hanya masalah uang, namun juga kelancaran arus lalu lintas. Ahok menilai, jika tarif parkir dinaikan, maka hal itu tidak akan memberatkan masyarakat kecil, karena masyarakat kecil tidak banyak yang membawa mobil pribadi.

Ahok pun mengatakan jika anggota dewan peduli dengan nasib rakyat kecil, harusnya mereka ikut naik angkutan umum.

2. Proyek Mass Rapid Transit (MRT)

Seperti diketahui Ketua Panitia Khusus (Pansus) MRT DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) mempertanyakan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan analisa kelayakan MRT.

Menurutnya, laporan Amdal seharusnya setiap 3 bulan sekali dilaporkan saat proyek berjalan. Pansus MRT DPRD DKI Jakarta akan memanggil kembali Pemprov DKI Jakarta dan Dirut MRT minggu depan untuk menjelaskan hal tersebut.

"Minggu depan akan kita panggil untuk bahas soal Amdal, Analisa atas tambahan kelayakan, resiko, portofolio," ujar Ketua Pansus MRT Triwisaksana (Sani) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan laporan Amdal yang dikemukakan oleh Dirut PT MRT Dono Boestami setiap 3 bulan sekali seharusnya dilakukan saat proyek berjalan.

Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum berjalan tetapi hanya seremonial di bundaran HI oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei lalu.

"Laporan soal Amdal itu dalam aturan dilaksanakan kalau proyek sudah jalan. Ini mana, saya denger cuma di HI waktu itu pukul-pukul gong segala," sindirnya.

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan tidak ada masalah dalam penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT).

Pria yang akrab disapa Jokowi itu pun heran dengan Panitia Khusus (Pansus) proyek MRT DPRD DKI yang berencana akan memanggil Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT, untuk meminta penjelasan mengenai analisa dampak lingkungan (Amdal) dan analisa kelayakan MRT.

"Amdal itu MRT 2010 sudah, ditanya Amdal apalagi? Ya tanyakan amdal dulu gimana, ya kan sudah secara administratif apalagi," ucapnya.

3. Monorel

DPRD menganggap dari aspek legalitas, hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Perda No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030.

DPRD berencana membuat panitia khusus (Pansus) Monorel guna memberikan jaminan agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi untuk kedua kalinya.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, Pansus MRT yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta hanya akal-akalan saja, dan menyebut hal itu hanya untuk mencari dana tambahan saja.

"Biar dapat honor. Sama kayak di DPR, di DPRD kan yang namanya Pansus atau Panja itu ada honornya lagi," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta.

4. Kartu Jakarta Sehat

Program Kartu Jakarta Sehat, merupakan program Jokowi-Ahok yang paling banyak mendapatkan sorotan dari DPRD.

Berkali-kali anggota dewan melontarkan kritikan terhadap program unggulan Jokowi-Ahok itu. Bahkan sejumlah anggota DPRD DKI mengajukan hak iterpelasi terkait adanya kisruh di Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Kisruh ini diawali mundurnya sejumlah rumah sakit dari program KJS. Meski akhirnya sejumlah anggota DPRD menyatakan mundur dari dukungan hak interpelasi.

5. Hibah Angkutan Umum

Mayoritas dewan menolak rencana Gubernur DKI Jakarta menganggarkan dana hibah kepada pengusaha angkutan umum dalam APBD 2013.

Menurut salah seorang anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah pandangan dewan angkutan umum itu bagian dari profit oriented.

Wanda menilai, penolakan terjadi karena sejumlah faktor. Yakni, ketidakjelasan dasar hukum hibah angkutan umum dan dinas yang diutus gubernur, tidak mampu menjelaskan teknis pelaksanaannya kebijakan hibah secara detail.

Ia melanjutkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari bisnis transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Karena itu, penggunaan APBD untuk membelikan angkutan kepada pengusaha secara cuma-cuma tidak relevan.

Sementara Jokowi mengatakan hibah itu adalah bagian dari peremajaan angkutan umum yang sudah puluhan tahun tidak dilakukan, dan memberikan pelayanan publik yang baik ke masyarakat serta bukan bagian dari bisnis.

"Angkutan umum itu layanan publik, bukan bisnis. Kalau bisnis, pasti banyak angkutan baru. Faktanya, selama 30 tahun tidak ada peremajaan," tegasnya.

6. Pembangunan Jalur Busway Sistem Layang

DPRD DKI menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jalur nusway Trans Jakarta koridor 13, rute Ciledug-Blok M dengan sistem jalan layang. DPRD beralasan jalur Ciledug salah satu rute macet.

Anggota Komisi B DPRD, Aliman Aat mengatakan, DPRD mengusulkan, Pemprov DKI memperluas jalan Ciledug-Blok M terlebih dahulu. "Saran saya untuk koridor harus ada penambahan ruas jalan. Baru dibangun jalan layang untuk Trans Jakarta," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga akan membahas penambahan armada Trans Jakarta sebanyak 450 unit oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Hanya saja, lanjut Aliman, dirinya berharap nanti Pemprov dapat menarik simpati warga Jakarta untuk menaiki Trans Jakarta tersebut.

"Tambahan 450 armada Trans Jakarta itu apa bisa menarik masyarakat agar menaiki busway?," tandasnya.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2012958/inilah-6-kebijakan-jokowi-ahok-yang-terkendala-dpr#.Ue3ZrI2EwgQ

Jokowi Akan Paksa Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum

JAKARTA - Pembangunan monorel dan Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, jika itu berjalan maka akan ada dampak pengurangan kendaraan bermotor dan bermobil sehingga pada produksi motor dan mobil pun akan berkurang dan lahan pekerjaan yang berkaitan dengan industri tersebut akan terancam.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, produksi mobil dan motor memang akan terbatasi dengan adanya transportasi tersebut, mengingat saat ini pihaknya fokus untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Boleh saja menggunakan kedua kendaraan tersebut akan tetapi kita akan harus tahu kapan akan menggunakan kendaraan pribadi, kan bisa digunakan seminggu sekali di saat hari libur," ujar Jokowi saat ditemui di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Dia mengakui, ke depannya masyarakat kota Jakarta akan dipaksa untuk menggunakan transportasi yang telah di sediakan Pemerintah Provinsi Jakarta yakni seperti Trans Jakarta, angkutan umum, commuter line, monorel, MRT dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Jokowi ingin mengatasi permasalahan yang saat ini perkembangan industri kendaraan motor dan mobil sangat tinggi yang mengakibatkan kemacetan. "Dengan menekan kendaraan ini kan, Jakarta baru bisa normal untuk ke depannya," katanya.

Jokowi menambahkan, hingga saat ini dalam seharinya ada 444 mobil baru yang keluar di Jakarta, demikian pula dengan kendaraan roda dua di mana dalam seharinya bisa mencapai 1.400 motor baru yang di keluarkan khususnya di kota Jakarta ini.

"Bayangin kalau terus-terusan kaya begini, ini kan sangat akan bahaya untuk Ibu Kota kita. Jadi saya kira pilihan-pilihan kita seperti itu untuk mengatasi kemacetan ini," ucap dia.

Menurutnya, jika semua transportasi di Jakarta sudah berjalan, maka produksi kendaraan baik motor ataupun mobil masih akan tetap berjalan dan para pegawai dari industri automotif pastinya akan tetap terjaga dalam ke depannya.

"Memang kita paling banyak pendapatannya itu kan dari pajak kendaraan motor dan mobil. Tapi saya yakin dari segi pabrik kedua kendaraan itu masih tetap berjalan kok," tutup Jokowi.

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/07/08/320/833630/jokowi-akan-paksa-warga-jakarta-gunakan-transportasi-umum

Monorel Harus Selesai Kurang Tiga Tahun

JAKARTA (Suara Karya): Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus mendorong megaproyek transportasi massal monorel selesai kurang dari tiga tahun. Pihak konsorsium PT Jakarta Monorail dan investor Ortus Holding juga menyatakan keyakinannya untuk menyelesaikan proyek bergengsi, salah satu moda transportasi untuk mengurai kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan pemprov DKI.

"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.

Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.

"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.

Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654

Tiga Moda Transportasi untuk Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan akan terus mengutamakan tiga moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mengembangkan sistem transportasi tersebut.

"Ada tiga moda transportasi yang akan kita optimalkan, yaitu kereta api, kerja sama dengan daerah penyangga, serta monorel atau mass rapid transit (MRT)," kata Mangindaan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Mangindaan, sistem transportasi yang selama ini ada memang harus dioptimalkan untuk bisa mengurangi kemacetan Ibu Kota. Sebab, bila harus menambah moda transportasi, belum tentu ini akan menyelesaikan masalah utama tersebut.

Sistem transportasi pertama yang bisa dilakukan adalah pengembangan kereta api. Moda ini akan tetap dipertahankan karena bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Namun, sampai saat ini setidaknya ada 15 titik pelintasan kereta api yang menyebabkan kemacetan khususnya di jam-jam sibuk.

"Kami sarankan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat underpass di pelintasan tersebut. Sebab, ini wewenang pemerintah daerah. Ini setidaknya akan membantu kelancaran kereta api," tuturnya.

Kedua, bekerja sama dengan daerah penyangga, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Sebab, setiap hari ada sekitar 20.000 kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta pada jam kerja.

"Seharusnya mereka bisa parkir di tempat penyangga, lalu mereka naik kereta api ke kota. Jadi, orang tidak akan stres karena macet, bisa hemat BBM, dan waktu tempuh bisa dikurangi," ujarnya.

Ketiga, pembangunan monorel dan MRT. Sistem transportasi ini masih dirapatkan saat ini. Harapannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa segera dapat memutuskan sistem transportasi yang tepat untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota tersebut.

"Jadi konsepnya memang harus multimoda. Ini akan menekan kemacetan Ibu Kota," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/21/18070557/Tiga.Moda.Transportasi.untuk.Atasi.Kemacetan.Jakarta

JK: Monorel Harus Dibangun, Memang Mau Macet Terus?

JAKARTA - Banjir yang telah merendam Jakarta akibat hujan deras yang berlangsung berhari-hari menimbulkan wacana akan pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Namun, pemisahan tersebut bukan perkara mudah.

Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai kemacetan dan banjir Jakarta bukan menjadi alasan bagi pusat pemerintahan berpindah kota. JK pun sangat tidak setuju terhadap wacana memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain.

"Bukan malah ditinggalkan, itu namanya tidak bertanggung jawab, yang harus dibenahi justru infrastrukturnya," ujar Jusuf Kalla, kepada Okezone di Sekretariat PMI Pusat, Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Lebih lanjut, JK mengatakan, pembenahan yang perlu dilakukan saat ini adalah sektor infrastruktur. Menurutnya, perbaikan kota Jakarta melalui infrastruktur jauh lebih efektif. "Ya ibu kota itu solusinya bukan pindah kota, tapi infrstrukturnya diperbaiki," katanya.

JK mengimbau agar semua warga Jakarta untuk bersama-sama membenahi kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta memang masih butuh pembenahan, salah satunya adalah pembangunan monorel. "Monorel itu saya mutlak setuju dan itu harus. Apa mau macet terus kota Jakarta?" tukas dia. (mrt)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758401/jk-monorel-harus-dibangun-memang-mau-macet-terus

Belum Ada Titik Temu Tentang Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com- Hingga hari Minggu (9/12/2012), belum ada titik temu mengenai kelanjutan proyek monorel di Jakarta.

Konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya memiliki konsep yang berbeda dengan konsorsium PT Jakarta Monorel.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta dua konsorsium tersebut menyatukan diri dalam sebuah konsorsium baru.

"Sulit bagi kami berdialog dengan PT Jakarta Monorel. Sebab tidak hal itu ada dalam rencana kami. Kami pernah kerja sama dengan mereka tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena persoalan dana," tutur Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, Minggu kepada Kompas.

Konsorsium yang dipimpin Adhi Karya terdiri dari PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, PT Jasa Marga, dan PT Industri Kereta Api.

Mereka menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI membangun monorel yang terhenti sejak tahun 2007.

Tawaran mereka pendanaan proyek ini dari dana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 20 sampai 30 persen dari total investasi Rp 12 triliun.

Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana.

Konsorsium Adhi Karya menawarkan jalur baru monorel meliputi Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Harmoni.

Tulang punggung jaringan monorel tersebut memperlancar mobilitas orang dari arah timur ke Jakarta dan sebaliknya.

"Dari kajian kami, 32 persen pergerakan komuter itu dari sana. Ada persinggungan dengan jalur yang lama, tetapi tidak banyak," kata Kiswodarmawan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/00043453/Belum.Ada.Titik.Temu.Tentang.Monorel