Ahok Diminta Jangan Seperti Tauke Glodok Marahi Karyawan

JAKARTA - Pengamat Sosial dan Hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tidak bergelegak seperti seorang tauke yang memarahi bawahannya. Peringatan ini disampaikan lantaran reaksi orang nomor dua di DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu sudah kelewatan. Martimus yang juga kader Gerindra dan satu partai dengan Ahok mengatakan sebagai orang pemerintahan harus menjaga tata krama berbahasa. "Janganlah ia berbicara seperti toke Glodok memarahi karyawannya," kata Martimus yang juga caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra di Dapil V seperti yang dilansir Rakyat Merdeka Online (JPNN Group), Minggu (7/7). Dia ingat betul betapa Ahok memberikan pernyataan yang tidak santun menanggapi permasalahan. Seperti pada kasus kebijakan Pemprov DKI terhadap Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengalami akibat Bank DKI yang diduga terlambat mencairkan dana KJP kepada pelajar. "Semisal kata-kata "Kalau ada keraguan maka kita bisa blokir, kok pakai demo ngeduduki Bank. Anak SD lagi. Masuk akal atau tidak? Lebih baik yang model kaya gitu nggak usah disekolahkan lama-lama". Kalimat terakhir tidak perlu terucapkan, tidak diplomatis dan tidak boleh terus berulang," sesal Martimus. Martimus juga masih ingat sikap Ahok atas sengketa tanah. Menurutnya, Ahok juga pernah mengatakan bagi yang menduduki tanah negara adalah PKI. Kata dia, Ahok mesti belajar menjaga kesantunan diplomasinya. Sebagai pejabat publik juga ia menyandang marwah dan kehormatan partai pendukungnya.

Sumber : http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=13815:ahok-diminta-jangan-seperti-tauke-glodok-marahi-karyawan&catid=60:news-update&Itemid=134

Janji Manis Serba Gratis Para Cagub

Kemacetan menjadi salah satu isu utama kampanye Pilkada Jakarta 2012. Menjelang pemilihan gubernur DKI hari Rabu ini, Jakarta dibanjiri kata-kata “bebas” dan “gratis”. Para calon gubernur menjanjikan pendidikan gratis, perawatan kesehatan gratis, dan kota yang bebas macet, serta tentunya bebas banjir. Di ibu kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini, masih banyak warga yang skeptis. Tapi hal itu tak menggentarkan para kandidat yang berupaya memenangkan pemilihan gubernur tanggal 11 Juli nanti. Hasil pemilu diperkirakan bisa didapat tanggal 19 Juli. Saat ini, pendidikan dasar sembilan tahun sudah digratiskan oleh pemerintah. Rakyat juga bisa mendapat layanan kesehatan cuma-cuma jika menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Tapi para cagub menjanjikan hal lebih. Para kandidat berjanji memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah atas. Salah satu calon, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, bahkan sempat berkomentar bahwa sekolah swasta pun seharusnya gratis. Adapun Alex Noerdin, calon yang diusung Partai Golkar, berkata warga Jakarta tak perlu membawa surat miskin untuk bisa mendapat layanan kesehatan gratis. KTP saja sudah cukup, ujarnya. “Kehidupan rakyat miskin sudah dipersulit oleh persyaratan surat miskin itu, yang pengurusannya justru membutuhkan uang,” kata Alex belum lama ini seperti dikutip Antara. Alex juga menjanjikan SIM gratis, surat nikah gratis, serta asuransi jiwa gratis. Ia juga mengklaim bisa memecahkan masalah kemacetan dan banjir Jakarta dalam tiga tahun masa jabatan. Fauzi Bowo, gubernur yang masih menjabat, malah menyatakan hanya perlu dua setengah tahun lagi untuk mengurai masalah-masalah itu. Fauzi yang akrab disapa Foke ini adalah kandidat dari Partai Demokrat. Sebuah survei yang dilakukan belum lama ini memang menunjukkan banjir dan macet adalah dua isu yang menjadi perhatian utama para pemilih.

Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.

Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.

“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”

Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.

Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.

Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.

Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/

Mencari Solusi Jakarta Harus Mengikutsertakan Daerah Penyangga

JAKARTA--MICOM: Permasalahan DKI Jakarta tidak hanya seluas teritorialnya. Memberikan solusi dan pemecahan masalah bagi Jakarta, harus mengikutsertakan kota-kota sekitarnya.

"Masalah Jakarta bukan hanya berasal dari dalam Jakarta, tapi juga dari luar kota Jakarta. Kota ini harus menampung 25 juta warga setiap harinya. Menjadi Gubernur Jakarta itu harus menjadi Gubernur Jabodetabek," kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, dalam diskusi bertajuk Untuk Jakarta Lebih Baik, di Jakarta, Sabtu (3/3).

Sejarawan betawi, JJ Rizal mengatakan, sebuah mesin besar pengurai masalah harus bekerja untuk memecahkan berbagai permasalahan di Jakarta seperti banjir, macet dan kemiskinan. "Birokrat di Jakarta itu makannya banyak, tapi kerjanya kurang," kata Rizal.

Di tempat yang sama, bakal Calon Gubernur dari partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, selama ini terjadi kesenjangan status antara Jakarta sebagai daerah khusus dengan kota/kabupaten di sekitarnya. Kesenjangan tersebut yang membuat berbagai permasalahan macet maupun banjir di Jakarta tak kunjung tuntas.

"Antara Jakarta dengan Bogor dan Bekasi ada konsep saling membutuhkan. Butuh komunikasi dan perubahan paradigma," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk mengatasi banjir kiriman dari Bogor, perlu ada kerja sama yang konkret. Misalnya saja dengan penghutanan kembali daerah-daerah yang gundul ataupun dengan membangun waduk di daerah Bogor. "Anggarannya nanti dibantu Pemprov DKI Jakarta," kata Anggota Komisi I DPR RI dari F-PG itu.

Ia mengatakan, beberapa pos penganggaran DKI saat ini kurang besar. Sehingga kerja sama dengan kota/kabupaten yang bersebelahan dengan Jakarta sulit dilakukan.

Calon Gubernur dari Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah mengatakan, masalah macet di Jakarta tidak terlepas dari buruknya penegakan hukum dan tata tertib di Jakarta.

"DKI Jakarta memang tidak bisa melakukan pembatasan kendaraan. Tapi Pemprov punya kewenangan untuk mengatur daerahnya," kata Wanda.

Ia mengatakan, penertiban parkir liar akan membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) DKI bisa meningkat tiga kali lipat jika Pemprov bisa menutup kebocoran-kebocoran pajak yang ada di Jakarta. (OX/OL-9)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/302862/37/5/Mencari-Solusi-Jakarta-Harus-Mengikutsertakan-Daerah-Penyangga