REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan atas ide dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ide yang ditolak itu adalah ide yang berkaitan dalam penanganan prostitusi di Jakarta.
Penasehat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan ide Ahok berpotensi mencederai masyarakat. Pasalnya, Ahok berencana untuk membuat lokalisasi prostitusi di Jakarta.
"Lokalisasi sama dengan legalisasi," katanya kepada Republika, Sabtu (25/4). Hal itulah yang kemudian membuat MUI tegas menolak ide tersebut.
Rencana untuk membuat lokalisasi merupakan tanggapan Gubernur DKI terkait persoalan sosial. Persoalan itu adalah penyalahgunaan rumah kos sebagai sarana prostitusi yang marak bertebaran di kawasan Jakarta.
Samsul menambahkan semestinya Ahok mendalami sejarah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso telah berhasil menghapus tempat prostitusi yang ada di Koja, Jakarta Utara.
Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ulama, kawasan bekas lokalisasi prostitusi itu berubah menjadi kawasan Islamic Centre dan masjid.
"Ahok menganalogikan prostitusi dengan kotoran manusia. Itu adalah adalah analogi yang kurang relevan," ucap dia. Samsul menyebut hal ini sebagai ini qiyas ma'al Fariq.
Menurutnya, dua hal diatas tidak bisa disamakan. Kotoran manusia adalah fitrah sedangkan prostitusi berlawanan dengan fitrah.
Apabila ide Ahok direalisasikan, lanjutnya, maka kejahatan yang dipelihara oleh Pemprov DKI akan bertambah. Jika sebelumnya Pemprov DKI mencoba melindungi keberlangsungan industri minuman keras, nantinya Ahok juga dinilai melegalkan prostitusi melalui adanya lokalisasi.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/25/nnd5fx-ahok-ingin-buat-lokalisasi-mui-itu-sama-dengan-legalisasi-pelacuran
Tampilkan postingan dengan label persoalan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label persoalan. Tampilkan semua postingan
Senin, 27 April 2015
Selasa, 01 April 2014
Jakarta Kewalahan Mengelola Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah Ibu Kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum terbangun dengan baik. Pada saat bersamaan, produksi sampah belum bisa ditekan sehingga sampah berserakan di ruang-ruang publik.
Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.
Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.
Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.
Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.
Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.
Solusi DKI
Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.
Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.
Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.
Mengubah pola pikir
Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.
Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.
Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah
Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.
Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.
Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.
Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.
Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.
Solusi DKI
Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.
Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.
Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.
Mengubah pola pikir
Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.
Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.
Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah
Selasa, 18 Maret 2014
ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.
Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.
Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".
Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.
ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.
Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.
Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.
Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi
Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.
Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".
Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.
ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.
Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.
Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.
Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi
Kamis, 09 Januari 2014
Jokowi: Pengadaan 4.000 Armada untuk Atasi Kemacetan
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengadaan 4.000 armada angkutan umum oleh Pemprov yang dilakukan langsung untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ibukota.
"Lah kitanya mau menyelesaikan persoalan tidak? Kita mau menyelesaikan masalah ndak? Sudah berapa puluh tahun kita? Transjakarta sudah delapan tahun, setahun cuma 10, 20 untuk apa? Beli ya itu, 4.000 itu baru beli namanya, dan itu akan menyelesaikan masalah," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pengadaan 4.000 armada angkutan umum terdiri atas 3.000 untuk bus sedang dan 1.000 untuk bus Transjakarta. "Sekitar 3.000 untuk bus sedang, 1.000 untuk Transjakarta. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya fokus seperti itu. Barang tidak dihajar ke sana-kesana, baunya aja hilang," kata dia.
Ia mengatakan program yang dilaksanakan Pemprov itu memang harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, bisa dirasakan terakhir. "Saya bisa aja beli 10 atau 20 kayak yang dulu, tapi efeknya apa. Wong yang rusak, setahun bisa 10 hingga 20 bus," ujar dia.
Sebelumnya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengkritik kebijakan Pemprov terkait pengadaan 4.000 armada angkutan umum yang dianggap terlalu terburu-buru.
"Pengadaan armada angkutan umum itu sebaiknya dilakukan secara bertahap bukan langsung, misalnya tiap enam bulan sekali itu 200 unit bus," ujar dia.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/08/mz2ih8-jokowi-pengadaan-4000-armada-untuk-atasi-kemacetan
"Lah kitanya mau menyelesaikan persoalan tidak? Kita mau menyelesaikan masalah ndak? Sudah berapa puluh tahun kita? Transjakarta sudah delapan tahun, setahun cuma 10, 20 untuk apa? Beli ya itu, 4.000 itu baru beli namanya, dan itu akan menyelesaikan masalah," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pengadaan 4.000 armada angkutan umum terdiri atas 3.000 untuk bus sedang dan 1.000 untuk bus Transjakarta. "Sekitar 3.000 untuk bus sedang, 1.000 untuk Transjakarta. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya fokus seperti itu. Barang tidak dihajar ke sana-kesana, baunya aja hilang," kata dia.
Ia mengatakan program yang dilaksanakan Pemprov itu memang harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, bisa dirasakan terakhir. "Saya bisa aja beli 10 atau 20 kayak yang dulu, tapi efeknya apa. Wong yang rusak, setahun bisa 10 hingga 20 bus," ujar dia.
Sebelumnya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengkritik kebijakan Pemprov terkait pengadaan 4.000 armada angkutan umum yang dianggap terlalu terburu-buru.
"Pengadaan armada angkutan umum itu sebaiknya dilakukan secara bertahap bukan langsung, misalnya tiap enam bulan sekali itu 200 unit bus," ujar dia.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/08/mz2ih8-jokowi-pengadaan-4000-armada-untuk-atasi-kemacetan
Senin, 22 Juli 2013
Sampah dan Banjir seperti Dua Mata Koin di Jakarta
INILAH.COM, Jakarta - Sampah dan banjir masih menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari ibu kota Jakarta. Sampah yang kerap menumpuk di pintu air sebagai salah satu penyebab Jakarta dilanda banjir. Misalnya, tumpukan sampah menggunung di Pintu air Manggarai.
Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.
"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.
"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.
Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.
Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.
Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.
"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta
Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.
"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.
"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.
Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.
Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.
Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.
"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta
Kamis, 07 Maret 2013
Hadiah Rp 100 juta bagi yang punya ide atasi macet tol
Kemacetan di ibu kota Jakarta sudah menjadi pemandangan biasa dan tidak mengherankan. Termasuk kemacetan di jalan tol. Padahal, jalan tol yang pada hakekatnya adalah jalan bebas hambatan, seharusnya juga bebas dari persoalan kemacetan.
Perlu diakui bahwa bukan perkara mudah mengurai kemacetan, termasuk di jalan tol. Untuk mengurai kemacetan di jalan tol, Jasa Marga melakukan sayembara bagi siapa saja yang berhasil menemukan jalan keluar mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta. jasa Marga akan memberikan hadiah Rp 100 juta jika ide tersebut dipakai dan diimplementasikan.
"Kalau ada ide, mengusulkan kita akan sayembara dan memberikan Rp 100 juta," ungkap Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman ketika ditemui di Pintu Tol Kapuk, Jakarta, Rabu (6/3).
Jasa Marga sudah menemukan solusi memecah kemacetan di 7 simpul kemacetan jalan tol. Sayembara ini untuk persoalan di luar 7 simpul yang sudah dicarikan jalan keluar oleh Jasa Marga.
Tujuh simpul jalan tol yang diklaim sudah ada jalan keluar dari kemacetannya antara lain, Cawang-Semanggi dengan skema contra flow. Skema penutupan Off Ramp Bukopin-Tegal Parang pada jam tertentu. Jalan tol Cibubur-Semanggi dengan pemasangan rubber cone dan nanti akan adanya jalan tol dari KBN ke Tanjung Priok yang sekarang masih dikerjakan.
Penambahan 2 contraflow yaitu Rawamangun dan Kebun Jeruk. Kemudian tol Halim yang sangat macet akan ditambah ruas tolnya yang menggunakan jalan arteri, kemudian jalan arteri yang baru akan dibuat di bukit sebelah tol.
"Itu kita di luar 7 simpul itu akan kita kasih Rp 100 juta jika idenya terpakai," ucap Adit.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam tulisan manufacturing hope nya mengatakan perlu ada ide segar untuk mengurangi kemacetan jalan tol. Satu orang bisa saja menyumbangkan ide untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sekaligus. Jasa Marga menyediakan hadiah. Tiap satu ide yang bisa diterapkan akan mendapat hadiah Rp 100 juta.
Syaratnya, ide tersebut harus bisa dilaksanakan. Bukan ide yang mengawang-awang.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/hadiah-rp-100-juta-bagi-yang-punya-ide-atasi-macet-tol.html
Perlu diakui bahwa bukan perkara mudah mengurai kemacetan, termasuk di jalan tol. Untuk mengurai kemacetan di jalan tol, Jasa Marga melakukan sayembara bagi siapa saja yang berhasil menemukan jalan keluar mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta. jasa Marga akan memberikan hadiah Rp 100 juta jika ide tersebut dipakai dan diimplementasikan.
"Kalau ada ide, mengusulkan kita akan sayembara dan memberikan Rp 100 juta," ungkap Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman ketika ditemui di Pintu Tol Kapuk, Jakarta, Rabu (6/3).
Jasa Marga sudah menemukan solusi memecah kemacetan di 7 simpul kemacetan jalan tol. Sayembara ini untuk persoalan di luar 7 simpul yang sudah dicarikan jalan keluar oleh Jasa Marga.
Tujuh simpul jalan tol yang diklaim sudah ada jalan keluar dari kemacetannya antara lain, Cawang-Semanggi dengan skema contra flow. Skema penutupan Off Ramp Bukopin-Tegal Parang pada jam tertentu. Jalan tol Cibubur-Semanggi dengan pemasangan rubber cone dan nanti akan adanya jalan tol dari KBN ke Tanjung Priok yang sekarang masih dikerjakan.
Penambahan 2 contraflow yaitu Rawamangun dan Kebun Jeruk. Kemudian tol Halim yang sangat macet akan ditambah ruas tolnya yang menggunakan jalan arteri, kemudian jalan arteri yang baru akan dibuat di bukit sebelah tol.
"Itu kita di luar 7 simpul itu akan kita kasih Rp 100 juta jika idenya terpakai," ucap Adit.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam tulisan manufacturing hope nya mengatakan perlu ada ide segar untuk mengurangi kemacetan jalan tol. Satu orang bisa saja menyumbangkan ide untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sekaligus. Jasa Marga menyediakan hadiah. Tiap satu ide yang bisa diterapkan akan mendapat hadiah Rp 100 juta.
Syaratnya, ide tersebut harus bisa dilaksanakan. Bukan ide yang mengawang-awang.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/hadiah-rp-100-juta-bagi-yang-punya-ide-atasi-macet-tol.html
Senin, 06 Agustus 2012
Siapa Pun Gubernurnya, Jakarta Tetap Macet
JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua. Berdasarkan pengalaman, sangat sedikit gubernur yang dapat dikategorikan berhasil dalam memimpin Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Khatibul Umam Wiranu, anggota DPR-RI dari Partai Demokrat pada acara diskusi yang diadakan di Institut Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012).
"Banjir, kemacetan, kesehatan, pendidikan, dan kependudukan merupakan lima persoalan prioritas yang harus diatasi secepat mungkin," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan-persoalan tersebut juga ditunjang oleh perilaku masyarakat seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, berkendara tanpa aturan, dan sebagainya. "Realita seperti ini yang sebenarnya menjadi kendala," katanya.
Menurut Umam, untuk masalah banjir dan kemacetan, siapa pun yang memimpin Jakarta akan sangat sulit mencari solusinya. Namun, ia menganggap gubernur terakhir sudah cukup berhasil, pasalnya siklus banjir 5 tahunan tidak terjadi pada 2012 serta titik-titik genangan air terus berkurang.
Akan tetapi, untuk masalah kemacetan, Umam menyampaikan pesan yang bernada pesimis. Berdasarkan data yang yang diperoleh, sangat mustahil untuk mengatasi kemacetan.
Ia setuju bahwa prediksi Jakarta akan mengalami macet total pada 5-10 tahun ke depan sangat masuk akal. Data dari Polda Metro menyebutkan penambahan kendaraan bermotor mencapai 2.150 per hari, terdiri dari 550 roda empat dan 1.600 roda dua ditambah lagi dengan 1,3 juta kendaraan komuter dari luar Jakarta.
"Di saat jumlah kendaraan naik rata-rata 9,5 persen per tahun, ruas jalan justru hanya meningkat 0,01 persen per tahun," jelasnya.
Umam menambahkan, kompleksitas dan problematika persoalan Jakarta semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga siapa pun kandidat yang menang ditantang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/20411391/Siapa.Pun.Gubernurnya.Jakarta.Tetap.Macet
"Banjir, kemacetan, kesehatan, pendidikan, dan kependudukan merupakan lima persoalan prioritas yang harus diatasi secepat mungkin," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan-persoalan tersebut juga ditunjang oleh perilaku masyarakat seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, berkendara tanpa aturan, dan sebagainya. "Realita seperti ini yang sebenarnya menjadi kendala," katanya.
Menurut Umam, untuk masalah banjir dan kemacetan, siapa pun yang memimpin Jakarta akan sangat sulit mencari solusinya. Namun, ia menganggap gubernur terakhir sudah cukup berhasil, pasalnya siklus banjir 5 tahunan tidak terjadi pada 2012 serta titik-titik genangan air terus berkurang.
Akan tetapi, untuk masalah kemacetan, Umam menyampaikan pesan yang bernada pesimis. Berdasarkan data yang yang diperoleh, sangat mustahil untuk mengatasi kemacetan.
Ia setuju bahwa prediksi Jakarta akan mengalami macet total pada 5-10 tahun ke depan sangat masuk akal. Data dari Polda Metro menyebutkan penambahan kendaraan bermotor mencapai 2.150 per hari, terdiri dari 550 roda empat dan 1.600 roda dua ditambah lagi dengan 1,3 juta kendaraan komuter dari luar Jakarta.
"Di saat jumlah kendaraan naik rata-rata 9,5 persen per tahun, ruas jalan justru hanya meningkat 0,01 persen per tahun," jelasnya.
Umam menambahkan, kompleksitas dan problematika persoalan Jakarta semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga siapa pun kandidat yang menang ditantang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/20411391/Siapa.Pun.Gubernurnya.Jakarta.Tetap.Macet
Minggu, 15 Juli 2012
Tiap Tahun Penduduk Jakarta Habiskan Rp 14 Triliun di Jalan Karena Macet
Jakarta - Persoalan infrastruktur jalan di Indonesia masih banyak ditemui di beberapa daerah. Salah satunya di Jakarta, persoalan infrastruktur jalan yang semrawut menyebabkan kemacetan dimana-mana.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti, HM Zulkarnain menuturkan, gara-gara macet, para pengendara kendaraan baik motor atau mobil, menghabiskan uangnya sebesar Rp 14 triliun setiap tahun.
"Orang di Jakarta di jalanan mereka habiskan Rp 14 triliun per tahun, harusnya dia cuma habiskan 1 liter bensin untuk perjalanannya, ini bisa jadi 3 liter gara-gara macet, high cost kan jadinya," ungkap Zulkarnain saat dihubungi detikFinance, Rabu (11/7/12).
Saat ini, Zulkarnain mengungkapkan kecepatan yang ditempuh pengendara mobil sekitar 30 km/jam karena kemacetan, parahnya, apabila belum ada solusi untuk persoalan infrastruktur ini, pada tahun 2015, hanya 5 km/jam kecepatan rata-rata yang bisa ditempuh oleh sebuah mobil.
"Jakarta kita rata-ratakan sekarang 30 km/jam karena diakibatkan kemacetan, kemungkinan 5 km/jam di 2015 sampai 2020, seiring meningkatnya volume kendaraan," tambahnya.
Pembangunan jalan tol yang mandek hingga sekarang, adalah salah satu faktor terjadinya kemacetan. Zulkarnain mengatakan, negara kita hanya memiliki ruas jalan tol sepanjang 700 km yang terbagi 85% di Pulau Jawa, dan 15% di luar Pulau Jawa.
"Kita punya jalan tol 700 km, di jawa 85 % 15%. Bayangkan dengan di China, Malaysia ribuan kilometer, infrastruktur kita kacau," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, proyek monorail pun saat ini tak kunjung selesai.
"Monorail nggak ada di depan kita. Kenapa kita nggak lanjutkan monorail, karena itu kalau nanti gubernur terpilih, monorail lanjutkan, kereta api antar provinsi selesaikan. Harus ada keberanian dari seorang pemimpin," pungkasnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/07/12/082625/1963283/4/tiap-tahun-penduduk-jakarta-habiskan-rp-14-triliun-di-jalan-karena-macet
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti, HM Zulkarnain menuturkan, gara-gara macet, para pengendara kendaraan baik motor atau mobil, menghabiskan uangnya sebesar Rp 14 triliun setiap tahun.
"Orang di Jakarta di jalanan mereka habiskan Rp 14 triliun per tahun, harusnya dia cuma habiskan 1 liter bensin untuk perjalanannya, ini bisa jadi 3 liter gara-gara macet, high cost kan jadinya," ungkap Zulkarnain saat dihubungi detikFinance, Rabu (11/7/12).
Saat ini, Zulkarnain mengungkapkan kecepatan yang ditempuh pengendara mobil sekitar 30 km/jam karena kemacetan, parahnya, apabila belum ada solusi untuk persoalan infrastruktur ini, pada tahun 2015, hanya 5 km/jam kecepatan rata-rata yang bisa ditempuh oleh sebuah mobil.
"Jakarta kita rata-ratakan sekarang 30 km/jam karena diakibatkan kemacetan, kemungkinan 5 km/jam di 2015 sampai 2020, seiring meningkatnya volume kendaraan," tambahnya.
Pembangunan jalan tol yang mandek hingga sekarang, adalah salah satu faktor terjadinya kemacetan. Zulkarnain mengatakan, negara kita hanya memiliki ruas jalan tol sepanjang 700 km yang terbagi 85% di Pulau Jawa, dan 15% di luar Pulau Jawa.
"Kita punya jalan tol 700 km, di jawa 85 % 15%. Bayangkan dengan di China, Malaysia ribuan kilometer, infrastruktur kita kacau," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, proyek monorail pun saat ini tak kunjung selesai.
"Monorail nggak ada di depan kita. Kenapa kita nggak lanjutkan monorail, karena itu kalau nanti gubernur terpilih, monorail lanjutkan, kereta api antar provinsi selesaikan. Harus ada keberanian dari seorang pemimpin," pungkasnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/07/12/082625/1963283/4/tiap-tahun-penduduk-jakarta-habiskan-rp-14-triliun-di-jalan-karena-macet
Senin, 21 Mei 2012
Macet dan Banjir, Kepada Siapa Jakarta Mengadu?
Metrotvnews.com, Jakarta: Bicara Jakarta banyak persoalan yang terjadi. Banjir dan macet adalah dua di antaranya. Namun ternyata di tengah peliknya persoalan Jakarta, masih banyak orang yang ingin menjadi Gubernur di kota ini.
Tahukah anda berapa uang yang terbuang setiap tahunnya akibat kemacetan di Jakarta? Wow ternyata sebesar Rp28 triliun. Lalu berapa rupiah BBM yang terbuang percuma akibat kemacetan di Jakarta? Ya, sebesar Rp10,7 triliun.
Kemudian, masalah apa yang membuat sebagian warga ibu kota pusing setiap hujan turun? Jawabnya adalah banjir.
Banjir dan macet, dua kata ini seakan melekat pada Jakarta. Warga pun sudah sangat mahfum dengan kemacetan di kota ini jika dulu tidak bisa beralasan telat karena macet, kini warga seakan berdamai dengan hal itu.
Bayangkan waktu produktif warga Jakarta yang terbuang setiap tahunnya mencapai Rp9,7 triliun. Belum lagi masalah lain yang mengancam keberlangsungan hidup warga Jakarta, seperti menurunnya kualitas hidup sehat dan stres.
Uang puluhan triliun rupiah yang hilang setiap tahun seharusnya bisa digunakan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Misalnya membuat transportasi massa yang hanya membutuhkan tidak lebih dari Rp28 miliar. Serta membangun puluhan rumah susun atau apartemen sederhana dengan harga yang terjangkau.
Lantas kepada siapakah warga Jakarta harus mengadu?
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak kurang dari 100 hari lagi. Semua bakal calon gubernur sudah siap dengan jurus-jurus jitu untuk menjadi pemenang. Visi dan misi yang ditawarkan nyaris seragam. Mengatasi banjir dan kemacetan. Dari calon yang diusung parpol hingga calon independen.
Tak tekecuali kandidat independen alias jalur nonpartai seperti pasangan ekonom Faisal Basri dan Biem Benyamin misalnya. Pasangan independen ini ibarat penetral ditengah perpolitikan Indonesia saat ini. Tidak mudah memang, Faisal beserta tim sukses harus turun ke tiap-tiap kecamatan untuk memverivikasi data yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Mereka tidak memiliki sumber dana yang pasti untuk membiayai proses pemenangan. Sampai-sampai Faisal harus menjual rumah pribadinya di daerah Kebayoran Baru. Inipun belum bisa memastikan pasangan ini bisa ikut ketahap selanjutnya.
Namun sayang saat ini di Indonesia tidak banyak pasangan independen yang berhasil memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah.
Dari 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi, hanya Provinsi Aceh dan Kabupaten Garut saja yang pernah dipimpin oleh kepala daerah dari jalur independen.
Daya tembus birokrasi yang sulit membuat pasangan independen lebih sering mundur teratur. Kesulitan ini juga menjadi gambaran sistem politik seperti apakah yang ada di negara kita.
Siapapun yang menang Jakarta kini membutuhkan pemimpin yang bisa mengakomodir banyak hal. Bukan hanya bisa menanggulangi kemacetan tetapi berani menyetop penyebab kemacetan dan banjir. Serta berani melakukan perubahan, bukan pembenahan.(DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/20/151350/Macet-dan-Banjir-Kepada-Siapa-Jakarta-Mengadu?/6
Tahukah anda berapa uang yang terbuang setiap tahunnya akibat kemacetan di Jakarta? Wow ternyata sebesar Rp28 triliun. Lalu berapa rupiah BBM yang terbuang percuma akibat kemacetan di Jakarta? Ya, sebesar Rp10,7 triliun.
Kemudian, masalah apa yang membuat sebagian warga ibu kota pusing setiap hujan turun? Jawabnya adalah banjir.
Banjir dan macet, dua kata ini seakan melekat pada Jakarta. Warga pun sudah sangat mahfum dengan kemacetan di kota ini jika dulu tidak bisa beralasan telat karena macet, kini warga seakan berdamai dengan hal itu.
Bayangkan waktu produktif warga Jakarta yang terbuang setiap tahunnya mencapai Rp9,7 triliun. Belum lagi masalah lain yang mengancam keberlangsungan hidup warga Jakarta, seperti menurunnya kualitas hidup sehat dan stres.
Uang puluhan triliun rupiah yang hilang setiap tahun seharusnya bisa digunakan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Misalnya membuat transportasi massa yang hanya membutuhkan tidak lebih dari Rp28 miliar. Serta membangun puluhan rumah susun atau apartemen sederhana dengan harga yang terjangkau.
Lantas kepada siapakah warga Jakarta harus mengadu?
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak kurang dari 100 hari lagi. Semua bakal calon gubernur sudah siap dengan jurus-jurus jitu untuk menjadi pemenang. Visi dan misi yang ditawarkan nyaris seragam. Mengatasi banjir dan kemacetan. Dari calon yang diusung parpol hingga calon independen.
Tak tekecuali kandidat independen alias jalur nonpartai seperti pasangan ekonom Faisal Basri dan Biem Benyamin misalnya. Pasangan independen ini ibarat penetral ditengah perpolitikan Indonesia saat ini. Tidak mudah memang, Faisal beserta tim sukses harus turun ke tiap-tiap kecamatan untuk memverivikasi data yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Mereka tidak memiliki sumber dana yang pasti untuk membiayai proses pemenangan. Sampai-sampai Faisal harus menjual rumah pribadinya di daerah Kebayoran Baru. Inipun belum bisa memastikan pasangan ini bisa ikut ketahap selanjutnya.
Namun sayang saat ini di Indonesia tidak banyak pasangan independen yang berhasil memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah.
Dari 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi, hanya Provinsi Aceh dan Kabupaten Garut saja yang pernah dipimpin oleh kepala daerah dari jalur independen.
Daya tembus birokrasi yang sulit membuat pasangan independen lebih sering mundur teratur. Kesulitan ini juga menjadi gambaran sistem politik seperti apakah yang ada di negara kita.
Siapapun yang menang Jakarta kini membutuhkan pemimpin yang bisa mengakomodir banyak hal. Bukan hanya bisa menanggulangi kemacetan tetapi berani menyetop penyebab kemacetan dan banjir. Serta berani melakukan perubahan, bukan pembenahan.(DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/20/151350/Macet-dan-Banjir-Kepada-Siapa-Jakarta-Mengadu?/6
Rabu, 14 Maret 2012
Jakarta (Masih) Darurat Macet
INILAH.COM, Jakarta - Kemacetan menjadi persoalan panjang yang terjadi di Ibukota Jakarta. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor atau kapasitas jalan yang tak sebanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi, selalu saja menjadi kambing hitam dalam menghadapi persoalan kemacetan di Ibukota.
Dua masalah tersebut, yakni pertumbuhan kendaraan atau keterbatasan kapasitas jalan, selalu disebut-sebut saat pemilihan kepala daerah tiba. Dengan janji-janji manis untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi. Seperti lima tahun silam, dimana Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto dalam masa kampanye Pilgub, 2007.
Dengan jargon 'Serahkan pada Ahlinya' pasangan Fauzi - Prijanto saat itu, yakin mampu mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. Sebagai gubernur pertama yang dipilih langsung, wajar jika warga Ibukota menaruh harapan besar pada pria yang akrab disapa Foke itu.
Dalam Janji kampanye pasangan Foke - Prijanto, lima tahun lalu, ada beberapa konsep yang dilakukan Foke dalam mengurai kemacetan, yakni mewujudkan konsep transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta, membangun subway (jalur kereta bawah tanah) yang akan dilakukan tahun 2009.
Tak hanya itu guna menanggulangi keterbatasan minimnya jalan di Jakarta, nantinya jalan-jalan di Jakarta akan dibuat berlapis ke atas. Dengan harapan jalan di Jakarta, bisa bertambah untuk menampung jumlah kendaraan yang juga terus bertambah.
Namun hingga saat ini beberapa konsep pembangunan yang diyakini dapat mengurai kemacetan di kota Jakarta itu, masih jauh dari harapan. Kemacetan masih saja terjadi. Bahkan menjadi momok bagi warga Ibukota. Dioprasikannya TransJakarta di 11 koridor saat ini belum mampu berbuat apa-apa.
"Dilihat dari beberapa program atau janji kampanye dalam Pemilukada DKI Jakarta, 2007 lalu, pemerintahan Foke belum berhasil dengan adanya indikator yang dicanangkan menjadi target incumbent hingga saat ini belum terwujud," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Misalnya, program mewujudkan moda transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta. Menurutnya, dari 15 koridor target yang akan dibangun, saat ini baru sebelas koridor yang terealisasi. "Dari 11 koridor, cuma dua koridor yang dapat diwujudkan oleh Fauzi Bowo, sementara sisanya dilaksanakan oleh Sutiyoso," ungkap Yunarto saat dihubungi INILAH.COM.
Tak hanya itu, dijelaskan Yunarto, konsep transportasi subway atau Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan akan dibangun 2009 lalu, hingga saat ini masih belum terealisasi. Bahkan saat ini, proyek pembangunan MRT Jakarta masih sebatas tahap kajian mendalam mengenai dampak lingkungan.
Perlunya Transportasi Massal Tahap II
Sementara itu Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, menegaskan keberadaan transportasi massal guna mengurai kemacetan di Jakarta sudah cukup mendesak dan harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Jika tidak segera dibenahi jaringan transportasi massalnya, maka kemacetan total benar-benar akan terjadi di Ibukota," katanya.
Menurutnya, Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada pengoprasian busway semata-mata, yang masih memiliki keterbatasan dalam daya angkutnya. Pembangunan proyek MRT memang mendesak dilakukan, karena dengan kehadiran MRT menjadi daya angkut kedua transportasi massal, dimana 800 hingga 1 juta orang dapat terangkut.
"Bangkok saja, sudah membangun MRT. Padahal pertumbuhah penduduk Jakarta masih lebih baik dibanding dengan Ibukota Thailand tersebut. Pembangunan MRT bisa dilaksanakan karena adanya kesadaran warga Thailand terhadap keberadaan MRT yang akan melepaskan negaranya dari kemacetan lalu lintas," ungkap Azas Tigor.
“Seharusnya, warga Jakarta meniru warga Thailand. Harus bersama-sama memperjuangkan pembangunan MRT di tengah-tengah kota Jakarta. Selain itu, rencana pembangunan MRT sudah puluhan tahun lalu direncanakan,” ujarnya.[dit]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1840431/jakarta-masih-darurat-macet
Dua masalah tersebut, yakni pertumbuhan kendaraan atau keterbatasan kapasitas jalan, selalu disebut-sebut saat pemilihan kepala daerah tiba. Dengan janji-janji manis untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi. Seperti lima tahun silam, dimana Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto dalam masa kampanye Pilgub, 2007.
Dengan jargon 'Serahkan pada Ahlinya' pasangan Fauzi - Prijanto saat itu, yakin mampu mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. Sebagai gubernur pertama yang dipilih langsung, wajar jika warga Ibukota menaruh harapan besar pada pria yang akrab disapa Foke itu.
Dalam Janji kampanye pasangan Foke - Prijanto, lima tahun lalu, ada beberapa konsep yang dilakukan Foke dalam mengurai kemacetan, yakni mewujudkan konsep transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta, membangun subway (jalur kereta bawah tanah) yang akan dilakukan tahun 2009.
Tak hanya itu guna menanggulangi keterbatasan minimnya jalan di Jakarta, nantinya jalan-jalan di Jakarta akan dibuat berlapis ke atas. Dengan harapan jalan di Jakarta, bisa bertambah untuk menampung jumlah kendaraan yang juga terus bertambah.
Namun hingga saat ini beberapa konsep pembangunan yang diyakini dapat mengurai kemacetan di kota Jakarta itu, masih jauh dari harapan. Kemacetan masih saja terjadi. Bahkan menjadi momok bagi warga Ibukota. Dioprasikannya TransJakarta di 11 koridor saat ini belum mampu berbuat apa-apa.
"Dilihat dari beberapa program atau janji kampanye dalam Pemilukada DKI Jakarta, 2007 lalu, pemerintahan Foke belum berhasil dengan adanya indikator yang dicanangkan menjadi target incumbent hingga saat ini belum terwujud," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Misalnya, program mewujudkan moda transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta. Menurutnya, dari 15 koridor target yang akan dibangun, saat ini baru sebelas koridor yang terealisasi. "Dari 11 koridor, cuma dua koridor yang dapat diwujudkan oleh Fauzi Bowo, sementara sisanya dilaksanakan oleh Sutiyoso," ungkap Yunarto saat dihubungi INILAH.COM.
Tak hanya itu, dijelaskan Yunarto, konsep transportasi subway atau Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan akan dibangun 2009 lalu, hingga saat ini masih belum terealisasi. Bahkan saat ini, proyek pembangunan MRT Jakarta masih sebatas tahap kajian mendalam mengenai dampak lingkungan.
Perlunya Transportasi Massal Tahap II
Sementara itu Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, menegaskan keberadaan transportasi massal guna mengurai kemacetan di Jakarta sudah cukup mendesak dan harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Jika tidak segera dibenahi jaringan transportasi massalnya, maka kemacetan total benar-benar akan terjadi di Ibukota," katanya.
Menurutnya, Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada pengoprasian busway semata-mata, yang masih memiliki keterbatasan dalam daya angkutnya. Pembangunan proyek MRT memang mendesak dilakukan, karena dengan kehadiran MRT menjadi daya angkut kedua transportasi massal, dimana 800 hingga 1 juta orang dapat terangkut.
"Bangkok saja, sudah membangun MRT. Padahal pertumbuhah penduduk Jakarta masih lebih baik dibanding dengan Ibukota Thailand tersebut. Pembangunan MRT bisa dilaksanakan karena adanya kesadaran warga Thailand terhadap keberadaan MRT yang akan melepaskan negaranya dari kemacetan lalu lintas," ungkap Azas Tigor.
“Seharusnya, warga Jakarta meniru warga Thailand. Harus bersama-sama memperjuangkan pembangunan MRT di tengah-tengah kota Jakarta. Selain itu, rencana pembangunan MRT sudah puluhan tahun lalu direncanakan,” ujarnya.[dit]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1840431/jakarta-masih-darurat-macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)