JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Jakarta merasa dimudahkan dengan kehadiran jasa Go-Jek. Angkutan penumpang yang mengandalkan sepeda motor itu menggunakan aplikasi dalam smartphone untuk menjaring pelanggannya. Tinggal klik, tukang ojek dengan seragam dan helm hijau akan langsung menuju tempat si pelanggan jasa antar tersebut.
Soal tarif, tak perlu khawatir. Dalam aplikasi Go-Jek, si pelanggan bisa mengetahui tarif yang harus dibayarkan sesaat sebelum memesan jasa antar itu. Dengan segala kepraktisan itu, Go-Jek langsung mendapat perhatian masyarakat Jakarta.
Jagat dunia maya, mulai dari anak sekolah, anak kuliahan, orang kantoran, hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun membicarakan fenomena Go-Jek.
Bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, kehadiran Go-Jek merupakan realitas menarik, tetapi juga kontroversial. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua bukanlah angkutan umum.
"Munculnya ojek atau Go-Jek jelas itu karena negara tidak ada. Ojek itu bukan angkutan umum, dasar hukumnya jelas," ujar Agus di Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Dia menjelaskan, secara penggunaan aplikasi, Go-Jek tak melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kata dia, jika melihat UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum, maka Go-Jek bisa dikatakan ilegal kerana masuk ranah transportasi.
Agus tak menampik kehadiran Go-Jek sangat membantu masyarakat ibu kota, terutama untuk memecah kepadatan lalu lintas Jakarta yang tentu saja membuat jengkel. Bahkan, Agus memuji terobosan yang dilakukan Go-Jek adalah terobosan yang cantik.
Namun, sayangnya, kata dia, kecantikan terobosan Go-Jek itu menabrak aturan. Oleh karena itu, lanjut Agus, satu-satunya jalan melegalkan Go-Jek ya dengan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 atau membuat aturan khusus. (Baca: Ojek Bukan Angkutan Umum)
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda dengan pendapat Agus. Namun, dia lebih menyoroti Go-Jek sebagai badan usaha. "Nah, kalau badan usaha kan harus pelat kuning. Bayar pajak gimana coba dia? Bayar retribusi ke daerah enggak? Taksi kan bayar pajak, mereka enggak bayar pajak dong?" kata Djoko.
Menurut Djoko, pengakuan Go-Jek yang menyatakan bukan bisnis transportasi, tetapi bisnis aplikasi, hanya alasan. Pasalnya, kata dia, secara aturan jelas bahwa kehadiran Go-Jek bertentangan dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Di undang-undang kan minimal angkutan umum roda tiga. Bajaj termasuk, tapi itu pun harus uji tipe, uji kir, ini kan untuk keselamatan juga. Sepeda motor gimana uji kir? Berarti kan tidak ada asuransi kan," ucap dia.
Di tengah fenomena dan kontroversinya itu, kehadiran Go-Jek barangkali memberikan alternatif angkutan yang cepat dan murah bagi masyarakat Ibu Kota. Bahkan, bisa jadi, kehadirannya mencambuk pemerintah yang juga memiliki kewajiban menyediakan angkutan umum untuk masyarakatnya.
Ya, seperti diamanatkan UU yang menyebutkan angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/18/094700726/Kontroversi.Go-Jek
Tampilkan postingan dengan label uu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label uu. Tampilkan semua postingan
Kamis, 18 Juni 2015
Rabu, 18 Maret 2015
Warga DKI Diminta Jeli dalam Tiap Tahapan Penyusunan APBD
Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setidaknya membuka mata warga DKI Jakarta akan pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Pasalnya, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan ada potensi penyelewengan.
Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).
Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.
Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.
Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.
"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.
Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd
Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).
Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.
Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.
Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.
"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.
Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd
Jumat, 20 Desember 2013
Basuki Pasang Badan Stop BBM Subsidi di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun siap menghadapi semua pro dan kontra atas usulan yang dilontarkannya tersebut.
"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.
Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.
Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.
Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/18/1126584/Basuki.Pasang.Badan.Stop.BBM.Subsidi.di.Jakarta
"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.
Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.
Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.
Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/18/1126584/Basuki.Pasang.Badan.Stop.BBM.Subsidi.di.Jakarta
Rabu, 03 Juli 2013
Jokowi Restui Revitalisasi Kawasan Sarinah Jadi Ikon Jakarta
Liputan6.com, Jakarta : PT Sarinah (Persero) mengaku pihaknya telah memperoleh izin dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk merevitalisasi kawasan Sarinah menjadi pusat perdagangan premium. Untuk merealisasikan impian tersebut, perseroan membutuhkan tambahan lahan seluas 1 hektare (ha).
Direktur Utama Sarinah, Mira Amahorseya mengungkapkan, progres rencana pembangunan Sarinah Square yang menelan dana Rp 1 triliun tersebut, diselesaikan secara bertahap.
"Pak Jokowi sudah merespons dan merestui revitalisasi kawasan Sarinah. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim), kemajuan juga ada cuma memang belum selesai," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, baru-baru ini.
Lebih jauh Mira menjelaskan, untuk menjadi pusat perdagangan premium skala nasional, fasilitas Sarinah masih tergolong kurang memadai, seperti lahan parkir. Padahal ratusan mobil setiap harinya bisa terparkir di kawasan Sarinah (perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel).
"Saat ini fasilitas parkir masih kurang sekali, misalnya kebutuhan lahan parkir untuk 700 kendaraan tapi kami cuma menyediakan 300 unit. Ini membuat kurang nyaman bagi pengunjung," paparnya.
Okupansi gedung perkantoran di kawasan Sarinah pun, menurut dia, telah mencapai 100%. Sehingga perlu pembangunan pusat perkantoran kembali dengan arah vertikal (ke atas).
Mira menghitung, pihaknya membutuhkan tambahan lahan di sekitar Sarinah sekitar 1 ha-1,2 ha. Sedangkan saat ini, kawasan Sarinah berada di atas lahan seluas 1,7 ha.
"Kebutuhan investasi untuk mengembangkan Sarinah yang akan dikembangkan mulai 2015 ini sekitar Rp 1 triliun. Diharapkan pembangunan selesai pada tahun 2017," pungkasnya.
Sebelumnya, Mira mengeluhkan kesibukan Jokowi yang sangat ketat sehingga pihaknya harus menunda perizinan dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Belum bisa direalisasikan, karena butuh waktu. Pak Jokowi saja sedang sibuk dengan urusan banjir, Jadi kami tidak mau ganggu dulu," jelas dia.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/627652/jokowi-restui-revitalisasi-kawasan-sarinah-jadi-ikon-jakarta
Direktur Utama Sarinah, Mira Amahorseya mengungkapkan, progres rencana pembangunan Sarinah Square yang menelan dana Rp 1 triliun tersebut, diselesaikan secara bertahap.
"Pak Jokowi sudah merespons dan merestui revitalisasi kawasan Sarinah. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim), kemajuan juga ada cuma memang belum selesai," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, baru-baru ini.
Lebih jauh Mira menjelaskan, untuk menjadi pusat perdagangan premium skala nasional, fasilitas Sarinah masih tergolong kurang memadai, seperti lahan parkir. Padahal ratusan mobil setiap harinya bisa terparkir di kawasan Sarinah (perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel).
"Saat ini fasilitas parkir masih kurang sekali, misalnya kebutuhan lahan parkir untuk 700 kendaraan tapi kami cuma menyediakan 300 unit. Ini membuat kurang nyaman bagi pengunjung," paparnya.
Okupansi gedung perkantoran di kawasan Sarinah pun, menurut dia, telah mencapai 100%. Sehingga perlu pembangunan pusat perkantoran kembali dengan arah vertikal (ke atas).
Mira menghitung, pihaknya membutuhkan tambahan lahan di sekitar Sarinah sekitar 1 ha-1,2 ha. Sedangkan saat ini, kawasan Sarinah berada di atas lahan seluas 1,7 ha.
"Kebutuhan investasi untuk mengembangkan Sarinah yang akan dikembangkan mulai 2015 ini sekitar Rp 1 triliun. Diharapkan pembangunan selesai pada tahun 2017," pungkasnya.
Sebelumnya, Mira mengeluhkan kesibukan Jokowi yang sangat ketat sehingga pihaknya harus menunda perizinan dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Belum bisa direalisasikan, karena butuh waktu. Pak Jokowi saja sedang sibuk dengan urusan banjir, Jadi kami tidak mau ganggu dulu," jelas dia.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/627652/jokowi-restui-revitalisasi-kawasan-sarinah-jadi-ikon-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)