Proyek Waduk Ciawi Gagal, Ini Kata Kadis PU

JAKARTA - Dicoretnya pembangunan waduk Ciawi, Bogor menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta hanya mengaku sedang melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.

"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.

"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.

Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu

Kementerian PU Setengah Hati Perbaiki Jalan Rusak

BERITAJAKARTA.COM — 12-03-2014 13:20
Masih tingginya intensitas hujan yang menguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah jalan yang sudah diperbaiki kembali berlubang. Seperti di Jakarta Utara, beberapa ruas jalan utama yang termasuk kategori jalan nasional kembali berlubang. Selain membahayakan keselamatan pengendara bermotor, banyaknya lubang juga menambah kemacetan.

Sejak mulai tergenangnya sebagian wilayah Jakarta Utara akibat hujan besar pada 17 Januari lalu, sebanyak 2.564 titik jalan menjadi rusak dan berlubang. Walaupun sudah diperbaiki, beberapa titik yang berada di jalan nasional, seperti, Jl Cakung Cilincing, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Yos Sudarso dan RE Martadinata kembali berlubang.

Hal itu karena penanganan pemerintah pusat hanya setengah hati dengan melakukan penambalan darurat saja . Sedangkan perbaikan permanen hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pihak yang berwenang.

"Kita hanya dapat melakukan penanganan darurat, dengan menutup lubang saja. Sedangkan untuk perbaikan permanen merupakan kewenangan kementerian PU," kata Sugoro Sinaga, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Rabu (12/3).

Berbeda dengan jalan yang di bawah kewenangan Dinas PU DKI Jakarta dan Sudin PU Jalan Jakut, penanganan terhadap jalan yang kerap tergenang dan rusak, dilakukan perbaikan permanen. Di Jakarta Utara, sudah ada tiga ruas jalan yang dibetonisasi, yakni Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plumpang, dan Jl Sunter Permai Raya.

Kepala Dinas PU DKI, Manggas Rudi Siahaan menegaskan, selain karena terkendala faktor cuaca yang belum menentu, pihaknya kesulitan memperbaiki jalan di Jakarta Utara karena terdapat sejumlah jalan nasional. Hal itu menyebabkan pihaknya tidak dapat melakukan perbaikan permanen karena di luar wewenangnya. "Sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian. Kita sudah mendorong agar dilakukan percepatan perbaikan," kata Manggas.

Namun, menurut Manggas, pihak Kementerian PU sendiri masih terkendala penganggaran. Sehingga perbaikan permanen sejumlah jalan nasional kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun ini. "Seperti Jl Yos Sudarso, mereka bilang anggaran baru ada tahun depan. Tetap akan kita lakukan penanganan darurat terhadap lubang yang ada di jalan agar tidak menimbulkan korban," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58604

Antisipasi Banjir, 80 Kali di Jakarta Difungsikan Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan memfungsikan kembali puluhan sungai dan kali di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sungai yang tidak terawat sekaligus mengantisipasi bencana banjir pada musim hujan.

"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.

Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali

Antisipasi banjir, 2.000 sumur dibuat dengan anggaran Rp 130 M

Salah satu cara antisipasi banjir tahunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta membangun 2.000 sumur resapan di lima wilayah Jakarta. Untuk membangun sumur resapan itu, dana sebesar Rp 130 miliar telah disiapkan. Anggaran itu berasal dari APBD.

Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.

"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).

Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.

Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.

Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.

"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.

Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.

"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.

Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.

"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.

"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html

Antisipasi Banjir, DKI Bakal Keruk 12 Waduk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengerukan terhadap 12 waduk di Ibu Kota sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Oktober 2013.

"Dari total 60 waduk di Jakarta, minimal 12 akan kami keruk tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan mulai Oktober," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan Ahad (29/9).

Akan tetapi, menurut Manggas, pengerjaan pengerukan waduk-waduk tersebut baru akan dilakukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.

Manggas menuturkan kondisi waduk di ibukota berbeda-beda satu sama lain, ada yang dangkal karena dipenuhi endapan, ada yang dipenuhi eceng gondok dan ada pula yang dikelilingi bangunan-bangunan liar.

"Oleh karena itu, yang akan dilakukan pengerukan terlebih dahulu adalah waduk-waduk yang menurut kami kondisinya paling parah. Kami targetkan pengerukan ini selesai pada Akhir Desember," ujar Manggas.

Dengan pengerukan tersebut, sambung dia, diharapkan waduk-waduk di Jakarta dapat kembali ke fungsi semula, yaitu menampung air, sehingga tidak menyebabkan banjir dan menggenangi pemukiman warga.

Manggas mengungkapkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerukan setiap waduk juga berbeda-beda, disesuaikan dengan luas waduk beserta kondisinya.

"Setiap waduk bisa beda-beda biaya normalisasinya. Namun, diperkirakan berkisar antara Rp1 hingga Rp2 miliar untuk satu waduk. Untuk pengerjaannya, kita masih tunggu pengesahan APBD-P oleh dewan," ungkap Manggas.

Beberapa waduk yang akan lebih dulu dilakukan pengerukan, diantaranya Waduk Bojong, Waduk Sunter dan Waduk Teluk Gong. Sedangkan, untuk saat ini sudah ada tiga waduk yang sudah dikeruk, yakni Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.

"Sampai dengan saat ini, kami masih terus melakukan pendataan untuk menentukan waduk-waduk mana saja yang akan menjadi prioritas pengerukan," tambah dia.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/30/mtwe3b-antisipasi-banjir-dki-bakal-keruk-12-waduk

Proyek flyover Casablanca dihentikan agar tak langgar prosedur

Pembangunan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) atau flyover Kampung Melayu-Tanah Abang dihentikan untuk sementara waktu guna menunggu hasil audit BPK dan BPKP.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek tersebut dibiayai secara multiyears atau bertahap untuk tahun jamak 2011 dan 2012 dengan persetujuan DPRD DKI. Pada awal pembangunan, proyek ditargetkan selesai pada 2012.

"Multiyearsnya juga ada persetujuan Dewan, duitnya disiapin biar gamblang semuanya nanti keliru lagi. Setelah sampai 2012 akhir, ya kan ternyata proyeknya belum selesai. Nah, ini kalau multiyears diteruskan harus ada persetujuan Dewan ndak, boleh ndak? Meskipun anggarannya ada di APBD, tapi boleh ndak," jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).

Namun demikian, Jokowi mengaku tak hafal soal nominal anggaran untuk proyek tersebut. Dia mengatakan, jika proyek tersebut diteruskan, hal utama yang harus dipertanyakan adalah apakah melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran.

"Pertanyaannya itu, nanti melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran. Jadi kita ini pada proses kehati-hatian. Nanti barangnya rampung, saya enggak ngerti juntrungannya keliru saya. Kehati-hatian saja enggak ada yang lain," paparnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan mengaku penghentian proyek tersebut dikarenakan adanya perubahan desain, selain terkait realisasi anggaran proyek Rp 2 triliun yang tak jelas.

"Awalnya kita tidak tahu. Kita tahu setelah pengerjaan mau selesai," ujar Manggas di Balai Kota Jakarta.

Pihak kontraktor beralasan perubahan desain terpaksa dilakukan karena kondisi darurat. Sebab, ada pipa air baku milik PDAM di bawah jalur. Pipa yang tertanam di kedalaman dua meter ini menghalangi pembuatan fondasi jalan.

Dia mengatakan, pipa yang menjadi sumber air bersih warga Jakarta ini tidak mungkin di pindahkan. "Seharusnya semua ini sudah diketahui dari tahap persiapan awal. Saya enggak tahu kenapa bisa jadi begini," katanya.

Dia enggan menyebut siapa orang yang bersalah dalam proyek tersebut. Sebab, hal utama adalah menunggu hasil audit BPK dan BPKP yang sekarang masih proses.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/proyek-flyover-casablanca-dihentikan-agar-tak-langgar-prosedur.html