JAKARTA, KOMPAS - Publik Jakarta punya segudang usulan untuk menyiasati masalah kotanya. Jakarta Urban Challenge, kompetisi untuk mencari solusi masalah mobilitas dan kemacetan Jakarta, bisa jadi indikatornya. Hingga pendaftaran ditutup 8 Mei 2015, sebanyak 226 usulan masuk ke meja panitia.
Proposal dipilih berdasarkan tujuan mengatasi kemacetan, mengurangi emisi efek rumah kaca, mengurangi polusi udara, serta memperbaiki keamanan dan mobilitas warga Jakarta. Sejumlah juri internasional terlibat dalam penilaian, antara lain Ketua New Cities Foundation John Rossant serta peraih Nobel Perdamaian dan pendiri Grameen Bank Muhammad Yunus.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkesempatan menyerahkan hadiah kepada tiga pemenang pada penutupan New Cities Summit 2015 di Jakarta, Rabu (10/6). Mereka menerima hadiah total 20.000 dollar AS pada kompetisi yang diselenggarakan New Cities Foundation dan Connect4Climate itu.
Aplikasi mobil "Squee" yang dikembangkan Arlene Nathania dan kawan-kawan memenangi kompetisi itu. Squee menggabungkan pejalan kaki dan pesepeda bepergian bersama melewati rute yang lebih singkat dan bebas kendaraan bermotor melewati kampung-kampung perkotaan Jakarta.
Arlene mengatakan, Squee menggunakan pendekatan perkotaan Jakarta. Aplikasi ini menggabungkan kampung-kampung perkotaan dengan sistem transportasi yang awalnya terlihat tidak berkaitan.
Tim Squee percaya bahwa "jalan tikus" yang dibagi bisa menjadi alternatif bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda menempuh rute lebih singkat. Aplikasi ini menjanjikan dapat meningkatkan aksesibilitas, kebebasan bergerak, dan nilai sosial.
Sementara gagasan "Jalan Aman" dipilih sebagai juara kedua. Aplikasi mobil ini fokus pada keamanan komuter perempuan. Aplikasi juga memungkinkan pengguna berbagi informasi mengenai lokasi mereka, melaporkan penyerangan, dan menyediakan informasi transportasi yang aman kepada pengguna lain.
"Hampir semua dari kita adalah wanita, dan proposal Jalan Aman disusun berdasarkan pengalaman pribadi ketika bepergian di jalan Jakarta yang menantang dan bahkan menakutkan," kata Paulista Surjadi yang mewakili tim Jalan Aman.
Paulista berharap idenya dapat berkontribusi pada perbaikan mobilitas dengan memberikan solusi yang tepat sasaran, khususnya komuter perempuan sebagai kelompok komuter yang paling terkena dampak.
Gagasan lain disampaikan tim Cyclist Urban System (CUS) yang menawarkan rencana menciptakan "pusat pengendara sepeda" di Jakarta. Usulan tim ini terpilih sebagai pemenang ketiga dalam kompetisi tersebut.
Ucha Kautsar dari CUS mengatakan, usulannya memungkinkan pengendara sepeda dapat memarkir sepeda mereka, berganti pakaian, membeli minuman, memperbaiki sepeda mereka, mendapatkan pertolongan pertama dan informasi rute, serta menyewa sepeda.
"Selain berolahraga, kita sering bersepeda untuk menuju tempat tertentu. Kami percaya CUS dapat mendorong seseorang bersepeda jika kita bisa menyediakan akses mudah untuk fasilitas parkir sepeda, locker, dan kamar mandi untuk pesepeda," kata Ucha.
Diundang gubernur
Kepada para pemenang, Basuki berjanji akan mengundang mereka untuk bertemu dan menelaah apakah usulan mereka bisa diaplikasikan di Jakarta. Dia menyatakan akan menerapkannya untuk membantu publik Jakarta jika terbukti efektif.
Beberapa peserta New Cities Summit mengapresiasi sejumlah finalis. Menurut Rossant, banyaknya proposal yang masuk menjadi indikasi bahwa Jakarta punya modal sumber daya manusia dan kreativitas untuk mengatasi masalahnya. Deden Rukmana, peserta dari Asosiasi Profesor dan Koordinator Studi Urban dan Program Perencanaan, menilai, teknologi informasi membantu para peserta menawarkan solusi bagi warga kotanya. Ide-ide positif perlu didengar dan dipertimbangkan pemerintah kota.
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/11/16410951/Tiga.Usulan.Menyiasati.Kemacetan.Ibu.Kota.Jakarta
Tampilkan postingan dengan label perkotaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perkotaan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 12 Juni 2015
Minggu, 01 Februari 2015
Di Jakarta, Meninggal Karena Limbah dan Sampah Dianggap Biasa
Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna menilai permasalahan limbah di Jakarta begitu kompleks. Banyak peraturan yang mengatur tentang sampah, akan tetapi tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Bahkan orang yang mati karena limbah di perkotaan dianggap sebagai peristiwa biasa.
“Jadi ini kadang-kadang orang mati, orang sakit gara gara limbah dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa saja. Jadi kita mengangap orang mati di Jakarta hal yang biasa,” kata Yayat Supriatna saat berbincang di Prime Time News Metro TV, Kamis (29/1/2015) malam.
Yayat menilai, permasalahan limbah dan sampah di Jakarta muncul karena orang-orang begitu bebas membuang limbah dan sampah di manapun. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang peraturan sampah tidak memiliki implikasi terhadap sanksi bagi pelanggarnya.
“Inilah struktur yang tidak membangun kultur. Karena orang masih merasa aturan itu masih bisa dinegosiasikan dalam hal ini,” ujar yayat.
Semakin bermasalah kata Yayat, sebab tak ada tindakan tegas di dalam undang-undang tentang lingkungan yang mampu menghukum si pembuang limbah dan sampah.
“Jadi ini persoalan paling besar dan kita ketahui kadang-kadang pemerintah kota pun tidak mampu menjalankan salah satu kebijakan,” pungkas Yayat.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/30/351739/di-jakarta-meninggal-karena-limbah-dan-sampah-dianggap-biasa
“Jadi ini kadang-kadang orang mati, orang sakit gara gara limbah dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa saja. Jadi kita mengangap orang mati di Jakarta hal yang biasa,” kata Yayat Supriatna saat berbincang di Prime Time News Metro TV, Kamis (29/1/2015) malam.
Yayat menilai, permasalahan limbah dan sampah di Jakarta muncul karena orang-orang begitu bebas membuang limbah dan sampah di manapun. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang peraturan sampah tidak memiliki implikasi terhadap sanksi bagi pelanggarnya.
“Inilah struktur yang tidak membangun kultur. Karena orang masih merasa aturan itu masih bisa dinegosiasikan dalam hal ini,” ujar yayat.
Semakin bermasalah kata Yayat, sebab tak ada tindakan tegas di dalam undang-undang tentang lingkungan yang mampu menghukum si pembuang limbah dan sampah.
“Jadi ini persoalan paling besar dan kita ketahui kadang-kadang pemerintah kota pun tidak mampu menjalankan salah satu kebijakan,” pungkas Yayat.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/30/351739/di-jakarta-meninggal-karena-limbah-dan-sampah-dianggap-biasa
Senin, 19 Agustus 2013
Berharap Keramahan Jakarta pada Warganya
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai ibu kota negara, Jakarta masih dinilai belum ramah kepada warga. Pasalnya, warga masih kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan umum, warga terpaksa mengeluarkan dana lebih banyak daripada seharusnya.
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Rabu, 18 Juli 2012
Penyebab Kemacetan Kota Jakarta
JAKARTA - Kemacetan yang terjadi di ibu kota disebabkan oleh kegemaran masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Kondisi fisik angkutan umum serta pelayanan yang didapat ketika menggunakan angkutan umum menjadi salah satu alasan utama masyarakat memilih kendaraan pribadi.
Staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta Imam Basuki mengungkapkan, untuk mendukung sistem angkutan umum, khususnya angkutan perkotaan yang memenuhi keinginan masyarakat perlu kiranya dilakukan penyeragaman kualitas dalam pemberian pelayanan. Dalam disertasinya berjudul "Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Untuk Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Perkotaan" untuk meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Imam mengungkapkan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan mestinya bisa memperlihatkan adanya ukuran yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan.
"Hal inilah yang membuat masyarakat kota cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Karenanya dalam Masterplan Perhubungan Darat tahun 2005, transportasi perkotaan dikembangkan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi," tutur Imam, seperti dinukil dari laman UGM, Selasa (17/7/2012).
Imam mengungkapkan, pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi perlu dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan, dan tata ruang. Untuk itu guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mampu berkompetisi dengan kendaraan pribadi, perlu dibuat indikator dan tolok ukur yang diperlukan bagi pelayanan angkutan umum perkotaan. "Mestinya kebijakan pembangunan transportasi darat dapat mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi diperkotaan sebagai upaya pelaksanaan pembatasan kendaraan pribadi," ujarnya menambahkan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan membuat model aplikasi penilaian guna mempermudah proses evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan, aplikasi penilaian untuk bus reguler dan BRT modified di kota Yogyakarta dan untuk dikembangkan di kota-kota lain yang sejenis (kota besar dan kota kecil), Iman berkesimpulan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan rendah dikarenakan permasalahan ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana yang ada serta tidak dilakukan dengan baik manajemen perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sementara indikator pelayanan angkutan reguler dan BRT modified sama.
Indikator kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan sebanyak 24 buah, dirangkum menjadi tujuh faktor besar yaitu aksesibilitas, kehandalan/ketepatan, keselamatan, kenyamanan, pentarifan, prasarana dan sarana. "Tolok ukur angkutan reguler dan BRT modified relatif sama, hanya saja untuk tolok ukur formasi tempat duduk (kenyamanan), tarif perjalanan (pentarifan), kriteria bangunan halte dan ukuran halte (prasarana) berbeda. Juga perbedaan pada tingkat kepentingan masing-masing indikator," pungkas pria kelahiran Purworejo, 6 April 1966 itu.(mrg)
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/07/17/373/664469/penyebab-kemacetan-kota-jakarta
Staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta Imam Basuki mengungkapkan, untuk mendukung sistem angkutan umum, khususnya angkutan perkotaan yang memenuhi keinginan masyarakat perlu kiranya dilakukan penyeragaman kualitas dalam pemberian pelayanan. Dalam disertasinya berjudul "Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Untuk Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Perkotaan" untuk meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Imam mengungkapkan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan mestinya bisa memperlihatkan adanya ukuran yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan.
"Hal inilah yang membuat masyarakat kota cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Karenanya dalam Masterplan Perhubungan Darat tahun 2005, transportasi perkotaan dikembangkan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi," tutur Imam, seperti dinukil dari laman UGM, Selasa (17/7/2012).
Imam mengungkapkan, pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi perlu dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan, dan tata ruang. Untuk itu guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mampu berkompetisi dengan kendaraan pribadi, perlu dibuat indikator dan tolok ukur yang diperlukan bagi pelayanan angkutan umum perkotaan. "Mestinya kebijakan pembangunan transportasi darat dapat mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi diperkotaan sebagai upaya pelaksanaan pembatasan kendaraan pribadi," ujarnya menambahkan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan membuat model aplikasi penilaian guna mempermudah proses evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan, aplikasi penilaian untuk bus reguler dan BRT modified di kota Yogyakarta dan untuk dikembangkan di kota-kota lain yang sejenis (kota besar dan kota kecil), Iman berkesimpulan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan rendah dikarenakan permasalahan ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana yang ada serta tidak dilakukan dengan baik manajemen perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sementara indikator pelayanan angkutan reguler dan BRT modified sama.
Indikator kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan sebanyak 24 buah, dirangkum menjadi tujuh faktor besar yaitu aksesibilitas, kehandalan/ketepatan, keselamatan, kenyamanan, pentarifan, prasarana dan sarana. "Tolok ukur angkutan reguler dan BRT modified relatif sama, hanya saja untuk tolok ukur formasi tempat duduk (kenyamanan), tarif perjalanan (pentarifan), kriteria bangunan halte dan ukuran halte (prasarana) berbeda. Juga perbedaan pada tingkat kepentingan masing-masing indikator," pungkas pria kelahiran Purworejo, 6 April 1966 itu.(mrg)
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/07/17/373/664469/penyebab-kemacetan-kota-jakarta
Jumat, 04 Mei 2012
Mau Jadi Megapolitan atau Megapelitan?
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti bidang perkotaan Yayat Supriatna menilai konsep megapolitan dengan Jakarta sebagai pusatnya sudah semestinya diterapkan.
Namun, sebagai inti kawasan dengan dukungan kekuatan pendanaan yang lebih besar, pemerintah Jakarta terkesan enggan berbagi madu dengan wilayah-wilayah pendukungnya.
Yayat lantas menyindir sikap pemerintah Jakarta yang dipandangnya terlampau pelit terhadap pemerintah di daerah pendukung.
"Sebenarnya mau jadi megapolitan atau megapelitan. Kalau untuk mengatasi banjir di Jakarta lalu dengan pembangunan waduk di hilir, Kabupaten Bogor, kenapa cuma kasih dana hibah Rp 5 miliar?" sindir Yayat saat menjadi pembicara dalam seminar manajemen perkotaan di Kampus Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Rabu (2/5/2012).
Jumlah tersebut menurut Yayat terlalu kecil untuk mengongkosi pembangunan waduk untuk menyalurkan air Sungai Ciliwung.
Dana yang dimiliki Pemprov DKI sendiri jauh lebih besar, selain memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber dana tambahan.
"Apalagi kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Jakarta jauh lebih besar dari nilai Rp 5 miliar," imbuh Yayat.
Peneliti dari Universitas Trisakti ini menyebutkan, harus ada kompensasi yang dikeluarkan Jakarta untuk mengatasi persoalan-persoalan kota jika ingin bekerja sama dengan daerah pendukung. Untuk itu, sangat tidak beralasan bila pemerintah Jakarta terlalu irit dalam soal kompensasi antarwilayah.
"Wajar jika Pemerintah Bogor, misalnya, tidak siap membangun waduk. Ya, karena kompensasinya terlalu kecil," tandas Yayat.
Ia berharap, pemerintah Jakarta pada periode mendatang lebih mampu membangun sinergi dengan wilayah sekitarnya dan tidak arogan sebagai Ibu Kota negara.
"Jakarta tidak bisa menyelesaikan problem-problemnya sendirian. Jakarta butuh bantuan dari kawasan penyangga baik untuk atasi banjir, transportasi, pemukiman hingga sumber daya manusianya," pungkas Yayat.
Sumber : http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/05/03/22334887/Mau.Jadi.Megapolitan.atau.Megapelitan
Namun, sebagai inti kawasan dengan dukungan kekuatan pendanaan yang lebih besar, pemerintah Jakarta terkesan enggan berbagi madu dengan wilayah-wilayah pendukungnya.
Yayat lantas menyindir sikap pemerintah Jakarta yang dipandangnya terlampau pelit terhadap pemerintah di daerah pendukung.
"Sebenarnya mau jadi megapolitan atau megapelitan. Kalau untuk mengatasi banjir di Jakarta lalu dengan pembangunan waduk di hilir, Kabupaten Bogor, kenapa cuma kasih dana hibah Rp 5 miliar?" sindir Yayat saat menjadi pembicara dalam seminar manajemen perkotaan di Kampus Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Rabu (2/5/2012).
Jumlah tersebut menurut Yayat terlalu kecil untuk mengongkosi pembangunan waduk untuk menyalurkan air Sungai Ciliwung.
Dana yang dimiliki Pemprov DKI sendiri jauh lebih besar, selain memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber dana tambahan.
"Apalagi kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Jakarta jauh lebih besar dari nilai Rp 5 miliar," imbuh Yayat.
Peneliti dari Universitas Trisakti ini menyebutkan, harus ada kompensasi yang dikeluarkan Jakarta untuk mengatasi persoalan-persoalan kota jika ingin bekerja sama dengan daerah pendukung. Untuk itu, sangat tidak beralasan bila pemerintah Jakarta terlalu irit dalam soal kompensasi antarwilayah.
"Wajar jika Pemerintah Bogor, misalnya, tidak siap membangun waduk. Ya, karena kompensasinya terlalu kecil," tandas Yayat.
Ia berharap, pemerintah Jakarta pada periode mendatang lebih mampu membangun sinergi dengan wilayah sekitarnya dan tidak arogan sebagai Ibu Kota negara.
"Jakarta tidak bisa menyelesaikan problem-problemnya sendirian. Jakarta butuh bantuan dari kawasan penyangga baik untuk atasi banjir, transportasi, pemukiman hingga sumber daya manusianya," pungkas Yayat.
Sumber : http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/05/03/22334887/Mau.Jadi.Megapolitan.atau.Megapelitan
Kamis, 03 Mei 2012
Yayat: Masalah Jakarta Sangat Kusut!
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai masalah kota Jakarta sudah sangat kusut. Penyelesaiannya tidak hanya membutuhkan solusi teknis ataupun pemimpin yang berkompeten. Ada masalah non teknis dan dukungan komunitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
"Ini tidak hanya soal solusi teknis. Ini juga mencakup persoalan nonteknis, soal peradaban urban warga Jakarta," papar Yayat Supriatna dalam seminar tentang Manajemen Pemerintahan Kota yang diadakan di Kampus Pascasarjana Mercu Buana, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2012).
Yayat menjelaskan, penyelesaian masalah seperti banjir, kemacetan, air bersih, lingkungan, dan lainnya sudah memiliki banyak kajian teknis. Para pemimpin Jakarta juga sudah banyak melahirkan solusi-solusi yang siap diimplementasikan. Namun, banyak hal nonteknis terkait budaya warga kota yang perlu diperhitungkan sebagai pemecahan masalah.
Yayat mencontohkan, budaya pengendara sepeda motor yang jauh dari mengindahkan tertib berlalu lintas, kebiasaan penumpang angkutan umum menghentikan kendaraan di perempatan jalan, dan kebiasaan pengguna mobil untuk memarkir mobil di sembarang tempat.
"Ini sudah menjadi budaya urban warga Jakarta yang sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Jadi, solusinya bukan hanya hal teknis seperti menambah jumlah sarana transportasi massal," kata Yayat.
Masalah lain di Jakarta, imbuh Yayat, adalah minimnya rencana perkotaan yang berjalan sejak awal. Akibatnya, Jakarta seakan-akan bertumbuh sebagai kota dengan sendirinya. Pihak pemerintah bersumbangsih dalam ketidakteraturan kota.
"Terlalu banyak peruntukan RT/RW yang berubah tak terkendali. Akhirnya, kita pantas bertanya dinamika pembangunan Jakarta sebenarnya pro publik atau pro market (kekuatan ekonomi)," timpal Yayat menjawabi pertanyaan peserta seminar.
Ia mencontohkan kawasan Casablanca yang sebenarnya diperuntukan sebagai wilayah industri atau kawasan selatan yang diperuntukkan sebagai wilayah reservasi. Sayangnya, saat ini peruntukan tersebut sudah mengalami perubahan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/02/1921257/Yayat.Masalah.Jakarta.Sangat.Kusut
"Ini tidak hanya soal solusi teknis. Ini juga mencakup persoalan nonteknis, soal peradaban urban warga Jakarta," papar Yayat Supriatna dalam seminar tentang Manajemen Pemerintahan Kota yang diadakan di Kampus Pascasarjana Mercu Buana, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2012).
Yayat menjelaskan, penyelesaian masalah seperti banjir, kemacetan, air bersih, lingkungan, dan lainnya sudah memiliki banyak kajian teknis. Para pemimpin Jakarta juga sudah banyak melahirkan solusi-solusi yang siap diimplementasikan. Namun, banyak hal nonteknis terkait budaya warga kota yang perlu diperhitungkan sebagai pemecahan masalah.
Yayat mencontohkan, budaya pengendara sepeda motor yang jauh dari mengindahkan tertib berlalu lintas, kebiasaan penumpang angkutan umum menghentikan kendaraan di perempatan jalan, dan kebiasaan pengguna mobil untuk memarkir mobil di sembarang tempat.
"Ini sudah menjadi budaya urban warga Jakarta yang sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Jadi, solusinya bukan hanya hal teknis seperti menambah jumlah sarana transportasi massal," kata Yayat.
Masalah lain di Jakarta, imbuh Yayat, adalah minimnya rencana perkotaan yang berjalan sejak awal. Akibatnya, Jakarta seakan-akan bertumbuh sebagai kota dengan sendirinya. Pihak pemerintah bersumbangsih dalam ketidakteraturan kota.
"Terlalu banyak peruntukan RT/RW yang berubah tak terkendali. Akhirnya, kita pantas bertanya dinamika pembangunan Jakarta sebenarnya pro publik atau pro market (kekuatan ekonomi)," timpal Yayat menjawabi pertanyaan peserta seminar.
Ia mencontohkan kawasan Casablanca yang sebenarnya diperuntukan sebagai wilayah industri atau kawasan selatan yang diperuntukkan sebagai wilayah reservasi. Sayangnya, saat ini peruntukan tersebut sudah mengalami perubahan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/02/1921257/Yayat.Masalah.Jakarta.Sangat.Kusut
Langganan:
Postingan
(
Atom
)