JAKARTA (Pos Kota) – Arus lalulintas pada sejumlah jalan protokol di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya, Senin (4/8/2014) pagi kembali (macet) normal. Jalanan sudah mulai dipadati kendaraan bermotor, baik roda dua, mobil pribadi, angkutan barang (truk) dan sebagainya.
Dalam pantauan poskotanews.com. arus lalulintas di kawasan Bekasi, Jl Kalimalang (KH Noer Ali), kawasan BKT Duren Sawit, Jalan Raya Bekasi, Jalan Jatinegara Barat, Jalan Matraman Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Gunung Sahari, kawasan Pasar Baru, Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, mulai padat dan merayap.
“Jakarta kembali normal dalam kondisi macet di mana-mana,” ucap satu pengendara di Jl Matraman Raya.
Sebagai mana dimaklumi, hari ini (Senin/4/8/2014), merupakan hari pertama masuk kerja di kalangan pegawai negeri dan swasta, setelah libur bersama pasca Lebaran. Hal ini dibuktikan arus balik dari berbagai arah menuju Jakarta dan sekitarnya, Minggu (3/4) merupakan puncak arus balik.
“Hari ini hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran,” ujar satu pegawai swasta di kawasan pertokoan Glodok, Jakarta Barat.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/08/04/jakarta-kembali-macet-normal-senin-pagi-ini/
Tampilkan postingan dengan label swasta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label swasta. Tampilkan semua postingan
Senin, 04 Agustus 2014
Selasa, 15 Juli 2014
Cara Ahok Berantas Sampah dan Jalan Rusak
Liputan6.com, Jakarta - Masih banyaknya jalan rusak dan tumpukan sampah di sejumlah kawasan di Jakarta membuat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setiap kelurahan akan dilengkapi 50-100 pekerja harian lepas (PHL). Mereka nantinya bertugas menjaga kelurahan agar terhindar dari jalan rusak dan sampah.
"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.
Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.
"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.
Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.
Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.
"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak
"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.
Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.
"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.
Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.
Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.
"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak
Senin, 26 Mei 2014
Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya
TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Rabu, 21 Mei 2014
Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Kamis, 27 Februari 2014
Ahok Ungkap Jaringan Korupsi Proyek Sampah Jakarta
JAKARTA, Jaringnews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama mengaku tahu jaringan penyelewengan anggaran pengangkutan sampah di Jakarta. Dia menyebut pelakunya mulai dari pihak kelurahan.
Ahok mengatakan analisa terjadi penyelewengan itu lantaran masih banyak sampah menumpuk di jalan-jalan jakarta. Padahal DKI sudah bekerjasama dengan swasta untuk mengelola sampah itu.
"Kenapa diswastakan kebersihan? Saya tanya. Alasannya, truk kita kurang. Kenapa masih kotor kalau sudah dikelola swasta? Alasannya truk kita kurang. Saya nggak ngerti logikanya bagaimana. Saya cuma minta Jakarta bersih sampah. Kenapa sih?" kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (26/2).
Ahok mengatakan akan mengusut kasus ini mulai dari unsur Kelurahan, Kecamatan dampai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sebab diduga di sana ada sistem setoran.
"Kita akan lawan orang-orang yang bagi duit sampah. Kalau kita menang, Saya akan bongkar habis soal permainan yang dulu. Saya nekat saja sekarang. Kita butuh apa coba? Kota bersih sampah. Apa itu sulit?" kata Ahok.
"Kalau mereka bikin permainan baru dengan menutup Bantargebang. Gampang kok. Itu kan punya kami. Selama ini ada UPT berarti selama ini saya bayar preman dong?" curiga Ahok.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/57219/ahok-ungkap-jaringan-korupsi-proyek-sampah-jakarta
Ahok mengatakan analisa terjadi penyelewengan itu lantaran masih banyak sampah menumpuk di jalan-jalan jakarta. Padahal DKI sudah bekerjasama dengan swasta untuk mengelola sampah itu.
"Kenapa diswastakan kebersihan? Saya tanya. Alasannya, truk kita kurang. Kenapa masih kotor kalau sudah dikelola swasta? Alasannya truk kita kurang. Saya nggak ngerti logikanya bagaimana. Saya cuma minta Jakarta bersih sampah. Kenapa sih?" kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (26/2).
Ahok mengatakan akan mengusut kasus ini mulai dari unsur Kelurahan, Kecamatan dampai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sebab diduga di sana ada sistem setoran.
"Kita akan lawan orang-orang yang bagi duit sampah. Kalau kita menang, Saya akan bongkar habis soal permainan yang dulu. Saya nekat saja sekarang. Kita butuh apa coba? Kota bersih sampah. Apa itu sulit?" kata Ahok.
"Kalau mereka bikin permainan baru dengan menutup Bantargebang. Gampang kok. Itu kan punya kami. Selama ini ada UPT berarti selama ini saya bayar preman dong?" curiga Ahok.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/57219/ahok-ungkap-jaringan-korupsi-proyek-sampah-jakarta
Kamis, 06 Februari 2014
Ditolak DPRD, Jokowi nekat ajukan kembali pembelian truk sampah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap akan mengajukan pembelian 200 truk sampah kepada DPRD DKI Jakarta. Sebab keputusan disetujui atau tidaknya truk sampah itu berada di legislatif.
"Hak budgeting itu ada di dewan. Kita bakalan ajukan terus pembelian truk sampah," jelas Jokowi di Fresh Market, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (5/1).
Menurut mantan wali kota Solo ini, pembelian truk sampah sudah sangat mendesak. Sebab kualitas truk sampah yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak layak lagi beroperasi.
"Truk yang sekarang itu umurnya udah ada yang 10-20 tahun. Gak mau kan kalau semisalnya sampah tumpah. Perlu diganti," tambahnya.
Sedangkan mengenai kekhawatiran DPRD DKI Jakarta soal penggunaan truk sampah baru digunakan pihak ketiga, Jokowi menilai itu terlalu berlebihan. Menurutnya, tidak masalah jika pihak ketiga yang dikontrak untuk mengelola sampah menggunakan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau mengenai dikelola pihak ketiga itu mudah, hanya masalah manajerial saja. Kita bisa potong biaya transportasi mereka jika menggunakan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta," tandasnya.
Beberapa hari lalu DPRD DKI sudah mengungkapkan alasan mengapa menolak pembelian 200 truk sampah. Menurut Anggota Komisi D DPRD bidang pembangunan Aliman Aat, penolakan dikarenakan truk itu hanya akan digunakan oleh pihak swasta.
Menurutnya, membelikan truk untuk mendukung kerja pihak swasta adalah kerugian. Sebab Pemprov DKI Jakarta malah menyediakan anggaran untuk pihak swasta. Pembayaran dilakukan karena mereka mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI Jakarta? Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," tegas Aliman saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/1).
Politikus Partai Demokrat ini juga menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif lebih teliti dalam mengajukan anggaran. Karena khawatir akan adanya pemborosan. Dengan alasan tersebut, dia menjelaskan, seluruh anggota Komisi D melakukan penolakan dengan rencana pembelian truk sampah tersebut.
Sedangkan, Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah memiliki 700 unit truk sampah, namun hanya dioperasikan oleh pihak ketiga. Seharusnya, Aliman menegaskan, pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah menjadi lebih efisien dan efektif.
"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk pelat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ditolak-dprd-jokowi-nekat-ajukan-kembali-pembelian-truk-sampah.html
"Hak budgeting itu ada di dewan. Kita bakalan ajukan terus pembelian truk sampah," jelas Jokowi di Fresh Market, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (5/1).
Menurut mantan wali kota Solo ini, pembelian truk sampah sudah sangat mendesak. Sebab kualitas truk sampah yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak layak lagi beroperasi.
"Truk yang sekarang itu umurnya udah ada yang 10-20 tahun. Gak mau kan kalau semisalnya sampah tumpah. Perlu diganti," tambahnya.
Sedangkan mengenai kekhawatiran DPRD DKI Jakarta soal penggunaan truk sampah baru digunakan pihak ketiga, Jokowi menilai itu terlalu berlebihan. Menurutnya, tidak masalah jika pihak ketiga yang dikontrak untuk mengelola sampah menggunakan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau mengenai dikelola pihak ketiga itu mudah, hanya masalah manajerial saja. Kita bisa potong biaya transportasi mereka jika menggunakan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta," tandasnya.
Beberapa hari lalu DPRD DKI sudah mengungkapkan alasan mengapa menolak pembelian 200 truk sampah. Menurut Anggota Komisi D DPRD bidang pembangunan Aliman Aat, penolakan dikarenakan truk itu hanya akan digunakan oleh pihak swasta.
Menurutnya, membelikan truk untuk mendukung kerja pihak swasta adalah kerugian. Sebab Pemprov DKI Jakarta malah menyediakan anggaran untuk pihak swasta. Pembayaran dilakukan karena mereka mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI Jakarta? Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," tegas Aliman saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/1).
Politikus Partai Demokrat ini juga menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif lebih teliti dalam mengajukan anggaran. Karena khawatir akan adanya pemborosan. Dengan alasan tersebut, dia menjelaskan, seluruh anggota Komisi D melakukan penolakan dengan rencana pembelian truk sampah tersebut.
Sedangkan, Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah memiliki 700 unit truk sampah, namun hanya dioperasikan oleh pihak ketiga. Seharusnya, Aliman menegaskan, pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah menjadi lebih efisien dan efektif.
"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk pelat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ditolak-dprd-jokowi-nekat-ajukan-kembali-pembelian-truk-sampah.html
Kamis, 05 September 2013
Volume sampah di DKI menggila, Ahok minta swasta ikut kelola
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) hari ini menjadi pembicara Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Plaza Bapindo, Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya menyatakan perang terhadap sampah.
"Kita nyatakan perang terhadap sampah. Kalau bisa kami subsidi," ujar Ahok, Jakarta, Rabu (4/9).
Adapun konsep yang bakal dirancang oleh Ahok adalah kawasan-kawasan elit dan perkantoran lainnya diharuskan untuk mengelola sampah secara mandiri.
"Kami ke depan mau nol APBD keluar untuk sampah, syukur-syukur dapat duit," kata Ahok sambil tertawa.
Sampah-sampah yang ada di Jakarta rencananya bakal diolah dan dikomersilkan. "Kita butuh bangun banyak sekali rusun," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin, meminta pihak swasta ikut terlibat pengelolaan sampah di ibu kota. Mengingat volume sampah di Jakarta terus bertambah.
"Pelibatan pihak swasta telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 30 ayat 1. Begitu juga soal pengangkutan sampah kawasan dalam Pasal 36 ayat 1," kata Unu.
Dalam acara tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebagai pembicara, sosialisasi perda ini. Menurut Unu, pengelolaan sampah tidak efisien jika hanya dikelola Pemprov DKI. Sebab kini, sampah ditempatkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi dan dimanfaatkan.
Sosialisasi pengelolaan sampah ini bekerja sama dengan Asosiasi Jakarta Bersih (AJB) sebagai kelompok pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Jakarta diharapkan memiliki konsep business to business (B to B).
"Sedangkan B to B, para penanggung jawab kawasan komersial akan menjalin kerja sama dengan mitra kerja swasta yang resmi terdaftar di Dinas Kebersihan. Untuk mengelola dan membuang sampah langsung ke TPST Bantargebang tanpa subsidi Pemprov DKI," jelas Unu.
Perlu diketahui, sampah di DKI Jakarta rata-rata mencapai 6.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut hanya 88 persen saja yang bisa ditangani Pemprov DKI Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/volume-sampah-di-dki-menggila-ahok-minta-swasta-ikut-kelola.html
"Kita nyatakan perang terhadap sampah. Kalau bisa kami subsidi," ujar Ahok, Jakarta, Rabu (4/9).
Adapun konsep yang bakal dirancang oleh Ahok adalah kawasan-kawasan elit dan perkantoran lainnya diharuskan untuk mengelola sampah secara mandiri.
"Kami ke depan mau nol APBD keluar untuk sampah, syukur-syukur dapat duit," kata Ahok sambil tertawa.
Sampah-sampah yang ada di Jakarta rencananya bakal diolah dan dikomersilkan. "Kita butuh bangun banyak sekali rusun," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin, meminta pihak swasta ikut terlibat pengelolaan sampah di ibu kota. Mengingat volume sampah di Jakarta terus bertambah.
"Pelibatan pihak swasta telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 30 ayat 1. Begitu juga soal pengangkutan sampah kawasan dalam Pasal 36 ayat 1," kata Unu.
Dalam acara tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebagai pembicara, sosialisasi perda ini. Menurut Unu, pengelolaan sampah tidak efisien jika hanya dikelola Pemprov DKI. Sebab kini, sampah ditempatkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi dan dimanfaatkan.
Sosialisasi pengelolaan sampah ini bekerja sama dengan Asosiasi Jakarta Bersih (AJB) sebagai kelompok pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Jakarta diharapkan memiliki konsep business to business (B to B).
"Sedangkan B to B, para penanggung jawab kawasan komersial akan menjalin kerja sama dengan mitra kerja swasta yang resmi terdaftar di Dinas Kebersihan. Untuk mengelola dan membuang sampah langsung ke TPST Bantargebang tanpa subsidi Pemprov DKI," jelas Unu.
Perlu diketahui, sampah di DKI Jakarta rata-rata mencapai 6.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut hanya 88 persen saja yang bisa ditangani Pemprov DKI Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/volume-sampah-di-dki-menggila-ahok-minta-swasta-ikut-kelola.html
Kamis, 22 November 2012
Ahok hapus anggaran Rp 90 M untuk gali sampah di sungai
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengancam bakal memangkas anggaran tak jelas di Dinas Pekerjaan Umum. Pria yang akrab disapa Ahok itu akan hapus anggaran untuk menggali sampah di sungai sebesar Rp 90 miliar.
Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.
"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.
Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.
"Si A si B akan kita bayar dari honorer. Kalau 1 orang kita kasih Rp 2 juta kan dahsyat sekali. Tungguin aja," ancam Ahok.
Cara kerja pegawai lepas itu misalnya, panjang sungai 400 kilometer maka setiap satu orang akan membersihkan sungai sepanjang 2 kilometer.
"Ada 400 kilometer lebih. Kalau satu orang bisa 2 kilometer, kita gaji Rp 2 juta kan. PU lebih baik beli alat berat saja. Soal lelang sampai Rp 45 juta dihapus," tandas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-hapus-anggaran-rp-90-m-untuk-gali-sampah-di-sungai.html
Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.
"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.
Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.
"Si A si B akan kita bayar dari honorer. Kalau 1 orang kita kasih Rp 2 juta kan dahsyat sekali. Tungguin aja," ancam Ahok.
Cara kerja pegawai lepas itu misalnya, panjang sungai 400 kilometer maka setiap satu orang akan membersihkan sungai sepanjang 2 kilometer.
"Ada 400 kilometer lebih. Kalau satu orang bisa 2 kilometer, kita gaji Rp 2 juta kan. PU lebih baik beli alat berat saja. Soal lelang sampai Rp 45 juta dihapus," tandas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-hapus-anggaran-rp-90-m-untuk-gali-sampah-di-sungai.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)