Merdeka.com - Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.
Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.
Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.
"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).
Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.
Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.
Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.
Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:
Elektrifikasi tertinggi
1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen
Elektrifikasi rendah
1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.
Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html
Tampilkan postingan dengan label sma. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sma. Tampilkan semua postingan
Rabu, 25 Maret 2015
Senin, 02 Maret 2015
Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan
Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
Selasa, 27 Agustus 2013
Ide-ide Segar Siswa Seputar Sampah Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak usia sekolah, generasi muda bangsa yang suatu hari nanti akan menjadi pemimpin harus memiliki pola pikir yang dapat mengurangi kerusakan alam di masa mendatang. Untuk itulah, forum Aeon Asia Eco-Leaders diadakan.
Forum ini diadakan untuk menumbuhkan kepedulian kaum muda pada isu-isu lingkungan hidup. Bentuk kepedulian tersebut akan dirumuskan dalam satu solusi yang nantinya dipresentasikan kepada pemerintah setempat guna memberikan masukan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Forum tersebut untuk kali pertama digelar di Indonesia. Kegiatan yang dimulai sejak Senin (19/8/2013) hingga Selasa (27/8/2013) ini diisi berbagai kegiatan dan melibatkan siswa-siswi SMA dari enam negara peserta, yakni Indonesia, Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Puncak acara digelar pada Sabtu (24/8/2013) malam di Hotel Borobudur, Jakarta.
Setelah melakukan riset singkat, mendapat masukan dari pemerintah lokal, serta mengunjungi lokasi-lokasi terkait tema, para siswa peserta akan merumuskan beberapa jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah setempat dalam rangka menanggulangi masalah lingkungan di kotanya. Khusus untuk forum kali ini di Jakarta, para siswa-siswi SMA dari enam negara tersebut membahas solusi penanganan dan pengelolaan sampah.
Seorang peserta dari Jakarta yang bersekolah di SMA Al-Azhar 1 Kebayoran, Khansaa' Ziz Fathima, mengungkapkan bahwa yang paling penting dipahami adalah kesadaran dari diri tentang apa itu sampah.
"Sampah itu bisa berguna, tapi bisa membahayakan. Kita cari cara agar sampah itu bisa dipergunakan," ujar Khansaa.
Pada Aeon Asia Eco Leaders ini Khansaa bergabung dalam satu kelompok bernama Kelompok B dengan Ardhana Tahariza Syarif (Indonesia), Li Yue Lin (China), Ren Jia Wei (China), Haruna Yurugi (Jepang), Yuka Shiotsuki (Jepang), Nur Aresya Natasya Binti Abdul Qahhar (Malaysia), Narikun Ketprapakorn (Thailand), dan Ngo Dang Hoan Thien (Vietnam). Khansaa dan teman-teman di kelompoknya mengusulkan cara penanggulangan sampah dengan tiga pendekatan, yaitu public awareness, pemerintahan, dan cara-cara khusus mengolah sampah.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Joni Tagor mengungkapkan dukungannya pada ide-ide segar dari siswa-siswi ini. Ia tidak mengelak bahwa masih banyak masalah harus dihadapi Pemprov DKI Jakarta seputar sampah.
"Kendala yang kita hadapi adalah kemampuan mereka (penduduk miskin DKI Jakarta) membayar, kaitan dengan mengolah sampah, memilah sampah dari awal, kemudian bagaimana mengolah lebih lanjut," ujar Joni.
Dia menekankan, sudah seharusnya tiap-tiap rumah tangga dan perusahaan yang menghasilkan sampah bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Dalam skala terkecil, tiap-tiap rumah tangga seharusnya memilah sampah sebelum sampai pada pengolahan sampah pusat.
Pada proses tersebut, menurut dia, warga dapat meraih keuntungan secara ekonomi dengan menjual kembali sampah yang bisa didaur ulang. Pemilahan sampah, terutama sampah yang bisa didaur ulang, bisa dimulai dari satuan terkecil kependudukan, yaitu keluarga atau rumah tangga. Dengan begitu, di masa mendatang, pemerintah setempat dapat berkonsentrasi pada pengolahan sampah yang bersifat limbah tidak bernilai ekonomis, bahkan limbah berbahaya.
Adapun forum Aeon Asia Eco-Leaders diadakan oleh Aeon 1% Club, yaitu bagian dari perusahaan asal Jepang, Aeon. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan Aeon. Setiap perusahaan yang merupakan bagian dari Aeon akan menyumbangkan 1 persen dari laba sebelum pajaknya untuk digunakan pada gerakan-gerakan konservasi lingkungan dan kegiatan sosial yang berfokus pada tiga pilar, yaitu kegiatan konservasi lingkungan, kebudayaan internasional, pertukaran inter-personal, dan pengembangan sumber daya manusia, serta promosi kebudayaan regional dan masyarakat.
Selain diikuti oleh siswa-siswi SMA, Aeon Asia Eco-Leaders juga memiliki program yang akan diikuti oleh mahasiswa. Program tersebut rencananya akan diadakan pada November 2013 mendatang.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/08/26/1747350/Ide-ide.Segar.Siswa.Seputar.Sampah.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Forum ini diadakan untuk menumbuhkan kepedulian kaum muda pada isu-isu lingkungan hidup. Bentuk kepedulian tersebut akan dirumuskan dalam satu solusi yang nantinya dipresentasikan kepada pemerintah setempat guna memberikan masukan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Forum tersebut untuk kali pertama digelar di Indonesia. Kegiatan yang dimulai sejak Senin (19/8/2013) hingga Selasa (27/8/2013) ini diisi berbagai kegiatan dan melibatkan siswa-siswi SMA dari enam negara peserta, yakni Indonesia, Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Puncak acara digelar pada Sabtu (24/8/2013) malam di Hotel Borobudur, Jakarta.
Setelah melakukan riset singkat, mendapat masukan dari pemerintah lokal, serta mengunjungi lokasi-lokasi terkait tema, para siswa peserta akan merumuskan beberapa jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah setempat dalam rangka menanggulangi masalah lingkungan di kotanya. Khusus untuk forum kali ini di Jakarta, para siswa-siswi SMA dari enam negara tersebut membahas solusi penanganan dan pengelolaan sampah.
Seorang peserta dari Jakarta yang bersekolah di SMA Al-Azhar 1 Kebayoran, Khansaa' Ziz Fathima, mengungkapkan bahwa yang paling penting dipahami adalah kesadaran dari diri tentang apa itu sampah.
"Sampah itu bisa berguna, tapi bisa membahayakan. Kita cari cara agar sampah itu bisa dipergunakan," ujar Khansaa.
Pada Aeon Asia Eco Leaders ini Khansaa bergabung dalam satu kelompok bernama Kelompok B dengan Ardhana Tahariza Syarif (Indonesia), Li Yue Lin (China), Ren Jia Wei (China), Haruna Yurugi (Jepang), Yuka Shiotsuki (Jepang), Nur Aresya Natasya Binti Abdul Qahhar (Malaysia), Narikun Ketprapakorn (Thailand), dan Ngo Dang Hoan Thien (Vietnam). Khansaa dan teman-teman di kelompoknya mengusulkan cara penanggulangan sampah dengan tiga pendekatan, yaitu public awareness, pemerintahan, dan cara-cara khusus mengolah sampah.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Joni Tagor mengungkapkan dukungannya pada ide-ide segar dari siswa-siswi ini. Ia tidak mengelak bahwa masih banyak masalah harus dihadapi Pemprov DKI Jakarta seputar sampah.
"Kendala yang kita hadapi adalah kemampuan mereka (penduduk miskin DKI Jakarta) membayar, kaitan dengan mengolah sampah, memilah sampah dari awal, kemudian bagaimana mengolah lebih lanjut," ujar Joni.
Dia menekankan, sudah seharusnya tiap-tiap rumah tangga dan perusahaan yang menghasilkan sampah bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Dalam skala terkecil, tiap-tiap rumah tangga seharusnya memilah sampah sebelum sampai pada pengolahan sampah pusat.
Pada proses tersebut, menurut dia, warga dapat meraih keuntungan secara ekonomi dengan menjual kembali sampah yang bisa didaur ulang. Pemilahan sampah, terutama sampah yang bisa didaur ulang, bisa dimulai dari satuan terkecil kependudukan, yaitu keluarga atau rumah tangga. Dengan begitu, di masa mendatang, pemerintah setempat dapat berkonsentrasi pada pengolahan sampah yang bersifat limbah tidak bernilai ekonomis, bahkan limbah berbahaya.
Adapun forum Aeon Asia Eco-Leaders diadakan oleh Aeon 1% Club, yaitu bagian dari perusahaan asal Jepang, Aeon. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan Aeon. Setiap perusahaan yang merupakan bagian dari Aeon akan menyumbangkan 1 persen dari laba sebelum pajaknya untuk digunakan pada gerakan-gerakan konservasi lingkungan dan kegiatan sosial yang berfokus pada tiga pilar, yaitu kegiatan konservasi lingkungan, kebudayaan internasional, pertukaran inter-personal, dan pengembangan sumber daya manusia, serta promosi kebudayaan regional dan masyarakat.
Selain diikuti oleh siswa-siswi SMA, Aeon Asia Eco-Leaders juga memiliki program yang akan diikuti oleh mahasiswa. Program tersebut rencananya akan diadakan pada November 2013 mendatang.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/08/26/1747350/Ide-ide.Segar.Siswa.Seputar.Sampah.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Jumat, 12 April 2013
Antar-Jemput ke Sekolah Salah Satu Penyebab Kemacetan
JAKARTA, KOMPAS.com — Kemacetan di Jakarta tidak hanya disebabkan penambahan volume kendaraan, tetapi terbatasnya lahan parkir juga turut menciptakan kemacetan, dan sekolah merupakan salah satu tempat penyumbang kemacetan akibat terbatasnya lahan parkir.
Berdasarkan hasil inventarisasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, ada 10 sekolah di wilayah Jakarta Selatan yang terdiri atas enam SMA dan empat SMP yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup, tetapi memiliki konsentrasi kendaraan roda empat yang tinggi sehingga menyebabkan kemacetan di jalan-jalan sekitarnya.
"Sekolah-sekolah yang menyebkan kemacetan karena banyaknya kendaraan roda empat dari siswa yang berasal dari golongan menengah ke atas," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Nurhayati Sinaga, Selasa (9/4/2013) di Tebet, Jakarta Selatan.
Selain itu, menurut Nurhayati, sejumlah TK dan SD juga berperan menyebabkan kemacetan di Jakarta Selatan. Adanya aktivitas antar-jemput orangtua murid menyebabkan konsentrasi kendaraan roda empat di jalanan sekitar sekolah meningkat.
"Adanya aktivitas antar-jemput orangtua murid namun lahan sekolah terbatas untuk parkiran sehingga yang menjemput antre. Kebanyakan dari TK-SMP yang antar-jemput karena masih butuh pengawasan," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk pengaturan lalu lintas. Selain itu, baik pihak sekolah SMA maupun SMP sudah disurati agar bisa mengatur perilaku siswa-siswanya.
Untuk sekolah TK dan SD, kata Nurhayati, pihaknya telah meminta agar bisa mengatur proses antar-jemput siswa dengan mobil. "Kami sudah surati kepada sekolah untuk menjemputnya itu pakai sistem rotasi kalau anaknya belum keluar, kan ada ponsel untuk komunikasi," katanya.
Sekolah-sekolah yang dimaksud yaitu SMPN 115 di Jalan KH Abdullah Syafei (Tebet), SMAN 6 di Jalan Bulungan (Kebayoran Baru), SMPN 11 dan SMPN 19 di Jalan Bumi (Kebayoran Baru), SMAN 28 di Jalan Raya Ragunan (Pasar Minggu), SMAN 38 di Jalan Raya Lenteng Agung (Jagakarsa), SMA Lab School di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kebayoran Baru), SMA Don Bosco di Jalan TB Simatupang (Cilandak), Yayasan Sekolah Bhakti 400 di Jalan RA Kartini (Cilandak), dan Sekolah Al Azhar di Jalan Sisingamangaraja (Kebayoran Baru).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/0754534/Antarjemput.ke.Sekolah.Salah.Satu.Penyebab.Kemacetan
Berdasarkan hasil inventarisasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, ada 10 sekolah di wilayah Jakarta Selatan yang terdiri atas enam SMA dan empat SMP yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup, tetapi memiliki konsentrasi kendaraan roda empat yang tinggi sehingga menyebabkan kemacetan di jalan-jalan sekitarnya.
"Sekolah-sekolah yang menyebkan kemacetan karena banyaknya kendaraan roda empat dari siswa yang berasal dari golongan menengah ke atas," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Nurhayati Sinaga, Selasa (9/4/2013) di Tebet, Jakarta Selatan.
Selain itu, menurut Nurhayati, sejumlah TK dan SD juga berperan menyebabkan kemacetan di Jakarta Selatan. Adanya aktivitas antar-jemput orangtua murid menyebabkan konsentrasi kendaraan roda empat di jalanan sekitar sekolah meningkat.
"Adanya aktivitas antar-jemput orangtua murid namun lahan sekolah terbatas untuk parkiran sehingga yang menjemput antre. Kebanyakan dari TK-SMP yang antar-jemput karena masih butuh pengawasan," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk pengaturan lalu lintas. Selain itu, baik pihak sekolah SMA maupun SMP sudah disurati agar bisa mengatur perilaku siswa-siswanya.
Untuk sekolah TK dan SD, kata Nurhayati, pihaknya telah meminta agar bisa mengatur proses antar-jemput siswa dengan mobil. "Kami sudah surati kepada sekolah untuk menjemputnya itu pakai sistem rotasi kalau anaknya belum keluar, kan ada ponsel untuk komunikasi," katanya.
Sekolah-sekolah yang dimaksud yaitu SMPN 115 di Jalan KH Abdullah Syafei (Tebet), SMAN 6 di Jalan Bulungan (Kebayoran Baru), SMPN 11 dan SMPN 19 di Jalan Bumi (Kebayoran Baru), SMAN 28 di Jalan Raya Ragunan (Pasar Minggu), SMAN 38 di Jalan Raya Lenteng Agung (Jagakarsa), SMA Lab School di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kebayoran Baru), SMA Don Bosco di Jalan TB Simatupang (Cilandak), Yayasan Sekolah Bhakti 400 di Jalan RA Kartini (Cilandak), dan Sekolah Al Azhar di Jalan Sisingamangaraja (Kebayoran Baru).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/0754534/Antarjemput.ke.Sekolah.Salah.Satu.Penyebab.Kemacetan
Langganan:
Postingan
(
Atom
)