Rute MRT Bisa Diperpanjang hingga Depok atau Bintaro

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, jalur mass rapid transit (MRT) yang menghubungkan rute Lebak Bulus-Kampung Bandan masih bisa diperpanjang hingga ke luar kota, seperti ke Bintaro atau Depok.

"Jadi, jalur MRT selatan ke utara itu dibangun fleksibel. Kalau ada yang meminta ditambah panjang rutenya, ya bisa-bisa saja. Bisa saja dari Lebak Bulus ditambah sampai ke Bintaro atau ke Depok. Kita siap," kata Dono di Balaikota Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Meski demikian, Dono menyatakan, sampai saat ini PT MRT masih fokus untuk membangun rute Lebak Bulus-Kampung Bandan. Ditargetkan, ruas Lebak Bulus-Bundaran HI mulai beroperasi pada 2017, sementara ruas Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2020.

"Jadi (jalur MRT) kalau mau disambung ke mana saja masih bisa. Namun, kami masih fokus menyelesaikan Lebak Bulus-Kampung Bandan, apalagi kan kita ini tergolong telat (membangun MRT)," ujar Dono.

Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah beberapa kali menyatakan bahwa rute MRT Lebak Bulus-Kampung Bandan terlalu pendek karena hanya melayani dalam kota Jakarta. Ia menilai, seharusnya rute MRT bisa melayani hingga kota-kota penyangga.

Menurut Ahok, apabila jalur MRT dapat melayani sampai kota-kota penyangga, maka kemacetan akan semakin berkurang. Sebab, banyak warga Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang bekerja di Jakarta.

"Seharusnya, MRT itu jalurnya bisa sampai Bogor dan Bekasi karena jalur yang sedang dibangun sekarang tanggung banget, hanya sampai Lebak Bulus," ujar Ahok.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/08/18035651/Rute.MRT.Bisa.Diperpanjang.Hingga.Depok.atau.Bintaro

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota

Jakarta Macet, Salah Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)

Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.

Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.

Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)

Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)

Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.

Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa

Tiga Moda Transportasi untuk Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan akan terus mengutamakan tiga moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mengembangkan sistem transportasi tersebut.

"Ada tiga moda transportasi yang akan kita optimalkan, yaitu kereta api, kerja sama dengan daerah penyangga, serta monorel atau mass rapid transit (MRT)," kata Mangindaan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Mangindaan, sistem transportasi yang selama ini ada memang harus dioptimalkan untuk bisa mengurangi kemacetan Ibu Kota. Sebab, bila harus menambah moda transportasi, belum tentu ini akan menyelesaikan masalah utama tersebut.

Sistem transportasi pertama yang bisa dilakukan adalah pengembangan kereta api. Moda ini akan tetap dipertahankan karena bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Namun, sampai saat ini setidaknya ada 15 titik pelintasan kereta api yang menyebabkan kemacetan khususnya di jam-jam sibuk.

"Kami sarankan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat underpass di pelintasan tersebut. Sebab, ini wewenang pemerintah daerah. Ini setidaknya akan membantu kelancaran kereta api," tuturnya.

Kedua, bekerja sama dengan daerah penyangga, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Sebab, setiap hari ada sekitar 20.000 kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta pada jam kerja.

"Seharusnya mereka bisa parkir di tempat penyangga, lalu mereka naik kereta api ke kota. Jadi, orang tidak akan stres karena macet, bisa hemat BBM, dan waktu tempuh bisa dikurangi," ujarnya.

Ketiga, pembangunan monorel dan MRT. Sistem transportasi ini masih dirapatkan saat ini. Harapannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa segera dapat memutuskan sistem transportasi yang tepat untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota tersebut.

"Jadi konsepnya memang harus multimoda. Ini akan menekan kemacetan Ibu Kota," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/21/18070557/Tiga.Moda.Transportasi.untuk.Atasi.Kemacetan.Jakarta

Awas! Tiang Penyangga Tol Tanjung Priok-Pluit Keropos

JAKARTA, Kompas.com - Beberapa tiang penyangga jalan tol Tanjung Priok-Pluit yang berlokasi di wilayah RW 07 dan 08, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kondisinya memprihatinkan. Pantauan Kompas.com, Senin (18/6/2012), terlihat setidaknya lima tiang dengan diameter 40 cm yang kondisinya keropos parah hingga terlihat kerangka besinya.

Belasan tiang juga berpotensi mengalami pengeroposan. Selain itu juga terdapat tiang yang menghitam akibat pembakaran sampah.

Warga RT 13/08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jaya (52) menduga, tiang-tiang tersebut terlihat keropos akibat kualitas semen yang kurang baik. Ia memperlihatkan saat mencopot serpihan retakan semen dan batu di salah satu tiang penyangga.

"Nah ini lihat batu-batu pada copot, memang campuran semen, pasir sama batunya jelek," ujarnya.

Jaya menambahkan, sebelum dilapisi beton, tiang asli jalan tol tersebut dianggap tidak tahan panas. "Dulu saat belum dilapisi, warga membakar sampah di sekitar kolong jembatan, sehingga tiang-tiang jalan tol tersebut banyak yang retak," paparnya.

Keroposnya tiang-tiang penyangga tersebut membuat warga khawatir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Ya, khawatir, tapi mau bagaimana lagi. Kalau ambruk memang mungkin tidak, tapi kalau lama-lama kan berbahaya juga," ungkap Jaya.

Jaya juga menjelaskan, warga sudah melaporkan ke pihak kelurahan. Selain itu juga diakui pernah ada petugas yang melakukan pantauan ke lokasi tersebut. "Ada petugas yang datang dan mengecek kondisi tiang-tiang. Tetapi hanya difoto dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut dan perbaikan," jelasnya.

Sementara itu, Lurah Papanggo, Sutardjo mengatakan, pihak kelurahan sudah mengetahui adanya pengeroposan tiang-tiang tersebut, dan sudah melaporkan secara lisan kepada Camat Tanjung Priok, dan akan dikoordinasikan kepada PT Citra Manggala Nusapala Persada (PT CMNP) sebagai pengelola agar segera diperbaiki.

"Ini bukan kewenangan swasta yaitu PT CNMP sebagai pengelola jalan tol tersebut. Sudah dikoordinasikan dengan camat, semoga ditanggapi dan segera diperbaiki," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/18/17591713/Awas.Tiang.Penyangga.Tol.Tanjung.Priok-Pluit.Keropos

Apa kabar monorel

Jakarta (Antara News) – Di tengah membludaknya jumlah kendaraan bermotor, meledaknya populasi kota, prediksi macet total pada 2014, dan tidak imbangnya transportasi massal, Pemerintah DKI Jakarta membatalkan pembangunan monorel tahun lalu.

Nasib tiang-tiang beton yang diantaranya berjejer di sepanjang Jalan Asia-Afrika dan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pun menjadi tak menentu.

Warga Jakarta pun menanyakan nasib monorel yang dulu digadang-gadangkan sebagai solusi untuk masalah kemacetan di Jakarta.

“Monorel bisa membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, asalkan pengelolaannya profesional,” kata Desi Ari Pratiwi, warga Jakarta berusia 22 tahun.

Pembangunan moda transportasi berbasis rel itu sudah tersendat sejak 2004 silam. Tujuh tahun kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membatalkan megaproyek itu.

Padahal, monorel, bersama transportasi publik yang sudah ada dan yang akan dikembangkan, menjadi jawaban untuk mengurangi kepadatan jalanan ibukota.

Monorel sendiri sedianya akan menggunakan elevated railway, jalur layang, sehingga tak memerlukan pintu lintasan seperti pada kereta api.

Mengurangi macet

Direktur Utama PT Jakarta Monorail Sukmawati Syukur berharap proyek ini dilanjutkan.

“Terutama monorel di jalur hijau. Monorel akan sangat menolong kemacetan yang ada di ruas jalan itu,” katanya kepada ANTARA News via selpon.

Proyek monorel Jakarta ini terbagi ke dalam dua jalur, jalur hijau dan jalur biru.

Monorel jalur hijau akan melayani rute Semanggi-Casablanca-Kuningan. Panjang lintasannya 14,2 km.

Sementara jalur biru sepanjang 12,2 kilometer melayani Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy.

Warga Jakarta pun berharap pemerintah melanjutkan proyek ini, apalagi jika dana memang tersedia.

"Pasti bisa mengurangi kemacetan, terutama pas jam-jam sibuk,” kata seorang warga Jakarta berusia 39 tahun bernama Iwan, tepat depan tiang-tiang beton di Jalan Asia-Afrika itu.

Tapi banyak juga yang berharap proyek ini dihentikan.

“Selama proyek pembangunan pasti jalan akan tambah macet dan bisa bikin jalan mati,” kata Desi, guru lepas yang kerap menyambangi pusat perbelanjaan di kawasan Senayan di mana Jalan Asia-Afrika berada.

Yang juga senang proyek ini dihentikan adalah para pedagang tanaman di trotoar Jalan Asia-Afrika.

“Kalau monorel jadi dibuat, bisa jadi trotoar nggak dapat sinar matahari karena terhalang jalur monorel. Ini nggak bagus buat tanaman kami," kata Rusdi, 50, penjual tanaman hias di trotoar Asia-Afrika.

Huzair, 40, rekan Rusdi sesama penjual tanaman, menyambung, “Kalau pembangunan monorel diteruskan, kita rugi. Bisa-bisa kita kena gusur karena trotoar dipakai buat stasiun atau kena pelebaran jalan. Lebih baik nggak usah deh.”

Tetap merawat

Tiang-tiang penyangga monorel itu yang masih berdiri kokoh itu pun menunggu vonis pemerintah.

Sementara pihak pengembang terus mengelolanya. Mereka kini sedang dalam proses amicable settlement dan belum membuat keputusan apa pun berkaitan dengan pemutusan kontrak kerja.

Proses amicable settlement itu sudah berlangsung sejak Januari lalu.

Pihak pengembang belum mau mencabut tiang-tiang yang sudah telanjur terpasang.

“Kami tetap melakukan maintenance pada tiang-tiang sudah terpasang,” kata Sukmawati.

Sukma menyatakan tiang-tiang beton itu belum beralih fungsi, namun bisa saja menjadi penyangga billboard selama tidak merusak strukturnya.

Monorel mungkin memiliki banyak kelemahan, seperti pada kondisi darurat bisa membahayakan penumpang, karena penumpang tak bisa bebas keluar mengingat rel berada di atas permukaan tanah.

Namun sistem ini juga memiliki kelebihan, diantaranya ruang yang dibutuhkan minimal sekali, baik secara horizontal maupun vertikal.

Sudah begitu, membangun lintasan monorel lebih murah ketimbang membangun rel kereta yang berkapasitas sama dengan monorel.

Jakarta mungkin benar belum membutuhkan monorel, tapi warga Jakarta jelas tak lagi bisa berharap pada sistem transportasi massal yang sudah ada.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/309350/apakabar-monorel