Kartu Jakarta Pintar Dapat Digunakan di Pasar Modern

Jakarta, CNN Indonesia -- Para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai saat ini dapat membelanjakan dana bantuan yang diterima di beberapa toko buku dan pasar modern kenamaan yang ada di ibu kota. Untuk menggunakan dana dalam KJP, penerima bantuan cukup menggunakan kartu tersebut dan membayar peralatan serta perlengkapan sekolah yang dibeli dengan sistem pembayaran non-cash.

"KJP bisa dipakai sebagai alat pembayaran di toko-toko yang mempunyai alat EDC (Electronic Data Capture) Bank DKI atau Jaringan Prima," kata Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Teknis (UPT) Pusat Perencanaan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Personal dan Operasional (P60) Dinas Pendidikan DKI, Susie Nurhati , Rabu (29/7).

Hingga saat ini, Susie mengatakan sudah ada dua toko buku besar yang dapat melayani pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah menggunakan KJP. Selain itu, pembelian barang menggunakan KJP juga bisa dilakukan di dua pasar modern, dan salah satu toko sepatu di Jakarta.

"KJP juga bisa digunakan untuk belanja di beberapa toko alat tulis di Pasar Jatinegara, Asemka, Tanah Abang, dan Senen," kata Susie.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, sempat mengatakan bahwa dirinya ingin para pemilik KJP membelanjakan dana yang diterima di toko-toko buku dan pasar modern yang memiliki alat EDC Bank DKI serta bank lain.

Menurut Ahok, harga jual peralatan dan perlengkapan sekolah di toko buku dan pasar modern jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga jual barang-barang yang ada di bazar Jakarta Book and Education (JakBook) 2015.

"Bapak dan ibu bisa beli semua peralatan di toko yang ada kerjasama dengan bank. Bapak dan ibu bisa beli di mana saja, karena kartu ini (KJP) adalah ATM yang bisa digunakan dimana saja," ujar Ahok di Parkir Timur Senayan, Senin (27/7) lalu.

Mulai tahun pendidikan ajaran baru dunia pendidikan 2015/2016, para pemegang KJP Jakarta yang bersekolah di sekolah dasar dapat menggunakan uang transportasi sebesar Rp 50 ribu per dua minggu. Untuk siswa tingkat SMP dan SMA, mereka dapat mengambil uang transportasi sebesar Rp100 ribu tiap dua minggu sekali.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150729155736-12-68895/kartu-jakarta-pintar-dapat-digunakan-di-pasar-modern/

ICW Laporkan Dugaan Korupsi APBD Jakarta ke KPK

JAKARTA – ‎Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan beberapa dugaan korupsi dan kerugian negara terkait pengelolaan APBD DKI Jakarta ke KPK. Laporan yang dibawa ICW itu khususnya berkaitan dengan pelayanan sektor pendidikan.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, pelaporan tersebut sebagai bukti kepedulian ICW terhadap transparansi dan gerakan pemberantasan korupsi. "Dugaan korupsi itu terkait realisasi APBD Jakarta tahun, 2014, 2013, dan seterusnya," kata Firdaus di KPK, Kamis (26/3).

ICW membawa bukti berupa dokumen kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga, dan pemenang lelang dari beberapa paket kegiatan di sektor pendidikan DKI Jakarta. "Paling tidak ada tiga paket kegiatan yang agak besar dengan total nilai kerugian negara hampir Rp 278 miliar," ungkapnya.

Tiga paket yang diduga terjadi penyimpangan anggaran, antara lain pengadaan UPS (uninterupptible power supply), printer scan 3D, dan buku. Selain itu, ada beberapa dugaan paket kegiatan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2004. "Tidak hanya dinas, tapi juga sudin yang memiliki potensi penyimpangan hampir Rp 1,2 triliun. Itu baru dari komisi E, terutama bidang pendidikan," kata Firdaus.

ICW akan terus meng-update laporan dugaan penyimpangan pengelolaan APBD di Jakarta. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi momentum dalam perbaikan pengelolaan APBD. "Tidak hanya APBD, tapi juga keuangan negara secara keseluruhan," kata dia.

Firdaus berharap, KPK bisa menangani dugaan kasus korupsi tersebut secara komprehensif. "Kemudian juga sesuai dengan kewenangannya, KPK bisa melakukan supervisi untuk kasus, baik yang ditangani kepolisian dan kejaksaan," tandasnya.

Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/14863/ICW-Laporkan-Dugaan-Korupsi-APBD-Jakarta-ke-KPK

Anggaran besar tapi banyak sekolah di Jakarta tak punya listrik

Merdeka.com - Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.

Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.

"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).

Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.

Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.

Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.

Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:

Elektrifikasi tertinggi

1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen

Elektrifikasi rendah

1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.

Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html

Pejabat yang Ajukan Pengadaan UPS Anggap Wajar Harga Rp 5,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.

"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).

Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.

Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.

Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.

"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.

Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.

Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.

Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.

Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.

"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.

Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar

Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan

Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.

100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.

Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.

Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.

Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.

Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):

1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS

Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.

"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.

Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.

Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.

2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M

Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.

"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).

Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.

"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.

Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.

"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.

Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.

3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI

Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.

"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).

Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.

Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."

"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.

Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.

"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.

4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M

Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.

"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.

Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.

"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.

Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.

5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.

Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.

"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.

"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.

Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.

"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.

Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.

"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.

6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.

Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.

Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.

"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).

Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.

"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html

Rumah "Manusia Gerobak", dari Kumpulan yang Terbuang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak warga yang melintasi Jalan Tebet Barat Raya sadar jika di balik jejeran gerobak sampah dan barang rongsokan di salah satu sisi jalan tersebut terdapat 30 rumah petak tak layak huni. Jejeran pondokan yang berdiri di atas areal sempit yang tak sedap dipandang mata itu disebut Depo II PHL (pekerja harian lepas) kebersihan. Mereka yang tinggal di tempat tersebut adalah orang-orang yang sehari-hari mengumpulkan sampah dari rumah warga dan membersihkan jalan-jalan kota di wilayah Tebet Barat.

Rumah gubuk yang ditempati keluarga para PHL itu pun rasanya kurang pantas jika disebut tak jauh dari profesi mereka. Rumah pasangan suami-istri Hasan dan Wulan bisa menjadi contoh. Rumah yang berukuran sekitar 4x3 meter itu dibagun laksana kumpulan barang-barang buangan. Beragam jenis barang yang biasa difungsikan sebagai atap bercampur baur menjadi satu rangkaian penutup rumah. Potongan seng, genteng, asbes hingga terpal dialasi potongan bambu menjadi kombinasi tak beraturan dari atap sederhana.

Dinding rumah itu tak jauh berbeda. Potongan lembaran tripleks, potongan terpal, sisa-sisa spanduk, dan lembaran seng yang tak utuh menjadi kombinasi tak kompak dinding rumah yang ditempeli kertas koran ala kadarnya. Hanya bagian belakang rumah yang berlapiskan tembok. Itupun karena gubuk tersebut langsung menempel pada dinding tembok pembatas area depo.

Alas rumah pun tak kalah "hebohnya". Rangkaian pecahan keramik dengan jenis dan warna yang tak lagi jelas belum sepenuhnya menutup tanah. Alhasil, tanah cokelat masih mendominasi seperempat bagian lantai. Perlengkapan dan perabot rumah jauh dari kesan indah. Sebuah springbed bekas menjadi tempat tidur keluarga sekaligus tempat bermain yang nyaman bagi dua anak mereka.

Dinding di samping tempat tidur dilapisi cermin berukuran lumayan besar menjadi bagian termewah di gubuk itu. Selebihnya terdapat dua lemari tua untuk menyimpan pakaian, satu lemari kecil yang kedua pintunya telah lepas, sebuah kasur yang digeletakkan di lantai beralaskan terpal dan sebuah kipas angin.

Ada juga sebuah kulkas bekas yang tidak benar-benar berfungsi sebagai pendingin makanan. "Saya bangun sendiri rumah ini. Semuanya dari barang-barang yang sudah dibuang orang atau nemu di jalan," kata Hasan kepada Kompas.com yang menjadi tamunya, Rabu (8/8/2012).

Perabot rumah tangga yang dimiliki Hasan juga punya sejarah yang tak jauh berbeda. Selain kipas angin, semua barang lainnya adalah barang-barang bekas pakai. Tempat tidur, lemari, dan cermin adalah barang bekas yang diberikan warga Tebet yang lebih mampu. Sedangkan kulkas dibeli Hasan dari seorang pelego barang bekas.

Maka, benar kata Hasan, rumahnya bisa disebut sebagai mozaik dari barang-barang yang terbuang. Pernak-pernik rongsokan yang menyatu menjadi bangunan rumah dan isinya belum terajut rapi dan terkesan darurat. Tapi, itulah simbol kehidupan ke-30 PHL itu. Dengan gaji harian yang kecil, yang jomplang dengan tuntutan kebutuhan ekonomi kehidupan di Ibu Kota setiap hari adalah situasi darurat bagi mereka.

"Yah, beginilah kami. Biar gaji sudah naik (dari Rp 27.000 ke Rp 35.000/hari), kami masih harus tutup sana tutup sini. Habis terima langsung habis lagi buat nutupin utang," kata Sanin, PHL yang tinggal di sebelah rumah Hasan.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Hasan mengumpulkan barang bekas. Istrinya Wulan menjadi pemulung. Sabana, rekan Hasan, menjadi tukang odong-odong. Sedangkan Sanin, Aji, dan Rosidi selalu siap mengerjakan kerja-kerja pesanan yang diminta warga.

"Lumayan, buat tambahan makan minum," ujar Sanin.

Itu benar, untuk sekadar tambahan memenuhi kebutuhan perut, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Putra sulung Sanin beruntung bisa diangkat anak oleh seorang pemilik pondok pesantren. Ia saat ini tinggal di ponpes ayah angkatnya serta mengikuti pendidikan hingga tingkat SMA. Sementara putra kedua Sanin yang tinggal bersamanya hanya berijazah SD. Remaja berusia 14 tahun itu terpaksa harus ikut mencari makan dengan bekerja serabutan.

"Pasti tidak cukup. Tapi ya alhamdullilah, hampir setiap hari ada saja orang lewat yang ngasih lima ribu rupiah atau sepuluh ribu rupiah. Bisa untuk tambahan buat beli makan dan jajanan anak. Kalau ngandalin gaji PHL sama mulung, mana mungkin kami kuat," kata Hasan.

Dengan status darurat dari hari ke hari, nasib pria berusia 79 tahun itu dan rekan-rekannya sesama PHL, menjadi serba tak pasti. Hidup Hasan dkk di Depo II Tebet Barat tak jauh berbeda dari kondisi rumah mereka, kumpulan yang terbuang, yang tersisihkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/09/10160273/Rumah.Manusia.Gerobak.dari.Kumpulan.yang.Terbuang

Janji Manis Serba Gratis Para Cagub

Kemacetan menjadi salah satu isu utama kampanye Pilkada Jakarta 2012. Menjelang pemilihan gubernur DKI hari Rabu ini, Jakarta dibanjiri kata-kata “bebas” dan “gratis”. Para calon gubernur menjanjikan pendidikan gratis, perawatan kesehatan gratis, dan kota yang bebas macet, serta tentunya bebas banjir. Di ibu kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini, masih banyak warga yang skeptis. Tapi hal itu tak menggentarkan para kandidat yang berupaya memenangkan pemilihan gubernur tanggal 11 Juli nanti. Hasil pemilu diperkirakan bisa didapat tanggal 19 Juli. Saat ini, pendidikan dasar sembilan tahun sudah digratiskan oleh pemerintah. Rakyat juga bisa mendapat layanan kesehatan cuma-cuma jika menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Tapi para cagub menjanjikan hal lebih. Para kandidat berjanji memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah atas. Salah satu calon, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, bahkan sempat berkomentar bahwa sekolah swasta pun seharusnya gratis. Adapun Alex Noerdin, calon yang diusung Partai Golkar, berkata warga Jakarta tak perlu membawa surat miskin untuk bisa mendapat layanan kesehatan gratis. KTP saja sudah cukup, ujarnya. “Kehidupan rakyat miskin sudah dipersulit oleh persyaratan surat miskin itu, yang pengurusannya justru membutuhkan uang,” kata Alex belum lama ini seperti dikutip Antara. Alex juga menjanjikan SIM gratis, surat nikah gratis, serta asuransi jiwa gratis. Ia juga mengklaim bisa memecahkan masalah kemacetan dan banjir Jakarta dalam tiga tahun masa jabatan. Fauzi Bowo, gubernur yang masih menjabat, malah menyatakan hanya perlu dua setengah tahun lagi untuk mengurai masalah-masalah itu. Fauzi yang akrab disapa Foke ini adalah kandidat dari Partai Demokrat. Sebuah survei yang dilakukan belum lama ini memang menunjukkan banjir dan macet adalah dua isu yang menjadi perhatian utama para pemilih.

Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.

Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.

“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”

Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.

Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.

Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.

Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/

Janji Manis Cagub DKI Mulai Tak Realistis

VIVAnews - Janji manis yang diumbar cagub-cawagub untuk mencari dukungan mulai dikritisi. Banyak kalangan yang menganggap tawaran kepada masyarakat sudah tidak realistis. Salah satunya janji pasangan calon yang akan mengratiskan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi.

"Bagaimana mungkin bisa merealisasikan janjinya akan membebaskan biaya pendidikan sampai kuliah dengan APBD. Tidak realistis dan tidak mungkin bisa direalisasi," kata Anggota DPD RI asal Jakarta, Pardi SH.

Bukan saja membutuhkan dana yang sangat besar dan jauh dari jangkauan APBD DKI Jakarta, secara regulasi program tersebut juga tidak bisa direalisasikan. Tanggung jawab Pemprov DKI melalui APBD hanya sampai SMA, sementara untuk perguruan tinggi diurus pemerintah pusat atau Dirjen Perguruan Tinggi.

Selasa, 3 Juli 2012 kemarin, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pasangan Joko Widodo, menyampaikan bahwa pendidikan gratis di DKI Jakarta seharusnya hingga tingkat perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28% dari APBD.

"Anggaran pendidikan DKI yang mencapai Rp10 triliun, dan dua kali dari APBD Surabaya, dianggap sangat kecil bila hanya menggratiskan sampai SMA. Harus sampai perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok.

Menurut Pardi, cukup banyak daerah yang akhirnya mengalami kesulitan karena saat Pikada sudah terlanjur berjanji menggratiskan layanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Namun, saat janji itu dituangkan dalam kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada sangat tidak mencukupi.

Pardi mengkritisi pernyataan Ahok, yang berani menjanjikan pendidikan gratis hingga bangku kuliah kepada masyarakat Jakarta.

"Apakah karena Ahok tidak paham aturan main, tidak mencermati data-data APBD DKI dengan baik, atau karena ingin dilihat sebagai pejuang atau calon pemimpin yang hebat oleh warga Jakarta. Yang pasti janji itu tidak realistis," kata Pardi.

Sebagai wakil masyarakat Jakarta, Pardi menyayangkan dan kaget dengan cara-cara berkampanye asal ucap atau asal janji seperti yang dilakukan sejumlah cagub-cawagub.

"Jangan mengarahkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Itu cara yang tidak benar, akhirnya yang rugi masyarakat sendiri," katanya.

Selain janji mengenai pendidikan, banyak cagub-cawagub yang mengaku bisa menata Jakarta dengan cepat. Dengan pelayanan kesehatan gratis atau mengatasi macet dan banjir dalam waktu singkat.

"Janji itu mencerminkan, mereka tidak paham masalah Jakarta. Dengan kompleksitas masalah yang ada, tidak akan ada yang bisa menata Jakarta, mengatasi banjir atau macet secara cepat, pasti butuh proses, dan ini yang sedang terjadi," katanya.

Karena itu, Pardi meminta setiap pasangan calon berkampanye dengan sehat dan tidak mengarahkan warga Jakarta kepada pamahaman yang salah demi kepentingan diri sendiri. (adi)

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/332695-janji-manis-cagub-dki-mulai-tak-realistis

Konser musik London untuk tukang sampah Jakarta

London (ANTARA News) - Seorang warga Inggris yang merasakan menjadi tukang sampah di Jakarta, menjadi sorotan ketika kegiatannya dilaporkan stasiun televisi BBC London dalam acara "Toughest Place to be a Binman".

Wilbur Ramirez, demikian nama sosok Inggris ini, kemudian mengelar malam dana di `The 100 Club`, salah satu klub musik ternama di London, guna membantu para tukang sampah di Jakarta, akhir pekan lalu, demikian laporan ANTARA London, Senin.

Dalam acara "Toughest Place to be a Binman" itu, `host` membandingkan tukang sampah di London dan Jakarta.

Melanjutkan sukses penayangan itu, Wilbur Ramirez, `tukang sampah` (dadakan) yang juga seniman ini tampil di `The 100 Club`, klub jazz ternama di Oxford Street, London.

Wilbur Ramirez yang punya kelompok musik band, dalam acara malam dana itu, tampil dengan lagu berirama `blues` dan jazz, disaksikan sekitar 150 orang penonton.

Hadirin ikut bergoyang selama satu setengah jam termasuk Endang dan suaminya, Argo Onny Widjono, yang bekerja di Kedutaan Brunei, London.

"Saya sangat terharu dengan niat baik Wilbur Ramirez yang mengelar acara malam dana untuk tukang sampah di Jakarta," ujar Argo Onny Widjono.

Kepada ANTARA London, Minggu, ia menyebutkan, hanya mereka berdua orang Indonesia yang hadir.

Dikatakannya, konser musik Ramirez yang di antaranya melantunkan lagu "Mr and Mrs Jones" itu begitu memukau dan dilantunkannya dengan penuh penghayatan.

"Saya kira kelompok musik Wilbur Ramirez itu kelompok musik asal-asalan. Rupanya di luar dugaan mereka sangat professional," ujar Argo yang sudah menetap lama di London.

Ia mengakui sangat terharu, karena masih ada orang asing yang perhatian dengan nasib tukang sampah di Jakarta.

"Sayangnya dari 150 penonton, hanya kami berdua orang Indonesia," ujar ayah dua putra yang berangkat dewasa ini.

Ia berharap, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London bisa merangkul Wilbur Ramirez dan mengundangnya untuk mengisi acara di KBRI, sehingga masyarakat Indonesia di London terbuka matanya, lalu ikut berpartisipasi serta mengumpilkan dana.


Untuk Pendidikan

Pengalaman di Jakarta menjadi tukang sampah membuat Wilbur membentuk badan dana untuk mengumpulkan bantuan bagi para tukang sampah yang ia temui, khususnya Imam Syafi dan keluarga (tukang sampah di kawasan Guntur, Jakarta, Red).

`Ramirez Charity Group` berhasil menggalang dana sebesar 1.500 poundsterling atau sekitar 21 juta dari penjualan tiket dan belum `raffle tickets` malam itu.

"Saya lihat Wilbur Ramirez tampil habis-habisan dan sampai keringatan, dan ia senang sekali karena yang mau ikut membantu para tukang sampah di Jakarta banyak," tutur Endang.

Wilbur Ramirez sendiri berterima berterima kasih kepada pengunjung dan juga anggota band, bahkan sang istrinya sendiri yang juga mau beli tiket seharga 11 pound agar bisa masuk ke klub.

Seusai konser, menurutnya, tujuannya tidak hanya sekedar ingin membelikan gerobak baru untuk para tukang sampah, tetapi juga pendidikan anak-anak para tukang sampah di Jakarta.

"Saya ingin membantu Imam dan teman-temannya mendapat gerobak baru, dan mudah-mudahan bisa kami kirim ke Jakarta dalam dua atau tiga bulan ini," kata Wilbur Ramirez selepas bernyanyi di `The 100 Club`, Oxford Street, London.

Wilbur merasakan menjadi tukang sampah di Jakarta selama 10 hari dengan menemani Imam Syafi di kawasan Guntur, Jakarta Selatan berkeliling mengumpulkan sampah di kawasan perumahan.

Pengalamannya ini diudarakan dalam acara televisi BBC `Toughest Place to be...a Binman` (Tempat tersulit untuk menjadi...tukang sampah) Februari lalu.

Wilbur mengatakan, bantuan gerobak merupakan tahap pertama dan ia ingin menggalang dana lebih lanjut untuk membantu pendidikan anak-anak Imam serta tukang sampah lain yang ia temui di kawasan Guntur. (ZG/M036)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/304267/konser-musik-london-untuk-tukang-sampah-jakarta