Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Tampilkan postingan dengan label rusun. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label rusun. Tampilkan semua postingan
Jumat, 21 Agustus 2015
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Jumat, 06 September 2013
Normalisasi Ciliwung, 2 Blok Rusun Bakal Dibangun
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 1.211 kepala keluarga (KK) bakal terkena dampak relokasi dari program normalisasi Sungai Ciliwung untuk Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Dua blok rusun rencananya akan mulai dibangun pada Oktober sebagai tempat hunian warga Kampung Melayu yang bakal direlokasi tersebut. "Jadi, akan dibangun dua blok rusun di Kampung Melayu. Rencananya untuk merelokasi warga-warga di Kampung Pulo dan Kampung Melayu pada normalisasi Sungai Ciliwung," kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013) malam.
Krisdiyanto mengatakan, kemungkinan awal pengerjaan rusun tersebut akan dimulai setelah peletakan batu pertama pada Oktober 2013 ini. Ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dua blok rusun yang bakal dibangun tersebut, kata dia, terdiri dari 16 lantai dengan kapasitas 1 blok untuk 500 unit hunian. "Total ada 1.000 unit," ujar Krisdiyanto.
Sementara bagi warga yang tak tertampung akan ditempatkan di rusun di Cibesel dan juga di Rusun Komarudin. Rencananya, menurut informasi, rusun di Kampung Melayu itu nantinya akan dihibahkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, lahan yang akan dibangun rusun tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran terhadap tiga bangunan teknis dari suku dinas, yang sebelumnya berdiri di lahan tersebut.
"Itu gedung kantor Sudin kita, sekarang sudah dikosongkan," ujarnya.
Sementara itu, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dilakukan. Saat ini, lanjut Krisdiyanto, tahapan inventarisasi dan juga pematokan tengah dijalankan.
"Misalnya, berapa tanah (warga) yang kena, bangunan, dan benda di atasnya yang kena," ujar dia.
Untuk wilayah Jakarta Timur, lanjut dia, akan ada tiga kecamatan yang warganya akan terkena dampak relokasi, meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati.
Pihaknya memperkirakan akan ada 7.000 KK dari tiga kecamatan yang bakal direlokasi tersebut. "Sosialisasi kepada warga sudah berjalan. Pada dasarnya, mereka siap pindah karena mereka berpikir tidak mau terkena banjir terus," ujarnya.
Dari 7.000 KK tersebut, sisanya bakal ditampung di rusun-rusun lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga menambahkan di Jakarta Timur sendiri ke depannya akan ada pembangunan rusun yang banyak. Warga yang terkena dampak relokasi Sungai Ciliwung, menurutnya, akan ditawarkan untuk menempati rusun yang tersedia nantinya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/05/1951210/Normalisasi.Ciliwung.2.Blok.Rusun.Bakal.Dibangun
Dua blok rusun rencananya akan mulai dibangun pada Oktober sebagai tempat hunian warga Kampung Melayu yang bakal direlokasi tersebut. "Jadi, akan dibangun dua blok rusun di Kampung Melayu. Rencananya untuk merelokasi warga-warga di Kampung Pulo dan Kampung Melayu pada normalisasi Sungai Ciliwung," kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013) malam.
Krisdiyanto mengatakan, kemungkinan awal pengerjaan rusun tersebut akan dimulai setelah peletakan batu pertama pada Oktober 2013 ini. Ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dua blok rusun yang bakal dibangun tersebut, kata dia, terdiri dari 16 lantai dengan kapasitas 1 blok untuk 500 unit hunian. "Total ada 1.000 unit," ujar Krisdiyanto.
Sementara bagi warga yang tak tertampung akan ditempatkan di rusun di Cibesel dan juga di Rusun Komarudin. Rencananya, menurut informasi, rusun di Kampung Melayu itu nantinya akan dihibahkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, lahan yang akan dibangun rusun tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran terhadap tiga bangunan teknis dari suku dinas, yang sebelumnya berdiri di lahan tersebut.
"Itu gedung kantor Sudin kita, sekarang sudah dikosongkan," ujarnya.
Sementara itu, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dilakukan. Saat ini, lanjut Krisdiyanto, tahapan inventarisasi dan juga pematokan tengah dijalankan.
"Misalnya, berapa tanah (warga) yang kena, bangunan, dan benda di atasnya yang kena," ujar dia.
Untuk wilayah Jakarta Timur, lanjut dia, akan ada tiga kecamatan yang warganya akan terkena dampak relokasi, meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati.
Pihaknya memperkirakan akan ada 7.000 KK dari tiga kecamatan yang bakal direlokasi tersebut. "Sosialisasi kepada warga sudah berjalan. Pada dasarnya, mereka siap pindah karena mereka berpikir tidak mau terkena banjir terus," ujarnya.
Dari 7.000 KK tersebut, sisanya bakal ditampung di rusun-rusun lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga menambahkan di Jakarta Timur sendiri ke depannya akan ada pembangunan rusun yang banyak. Warga yang terkena dampak relokasi Sungai Ciliwung, menurutnya, akan ditawarkan untuk menempati rusun yang tersedia nantinya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/05/1951210/Normalisasi.Ciliwung.2.Blok.Rusun.Bakal.Dibangun
Rabu, 28 Agustus 2013
Cara Jokowi-Ahok Balas Kritikan Foke
Tak ada ekspresi wajah terkejut, kaget, apalagi marah pada air muka Jokowi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu baru saja dihujani kritikan dari 'seniornya', Fauzi Bowo atau yang karib disapa Foke. Ya, Foke memang memborbardir Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan setumpuk persoalan klasik Ibukota.
Dari mulai penanganan banjir, urbanisasi, hingga kemacetan. Kritikan dihujam bertubi-tubi, Jokowi dan Ahok tak emosi. Malah, keduanya mengaku akan mendengar aspirasi 'Bang Kumis'. "Saya kira semua masukan baik dan akan dipakai," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (26/8/2013). "Memberikan masukan saya kira bagus, semua masukan dari senior saya kira bagus. Baik dari Pak Foke, Pak Sutiyoso, baik dari yang lain pasti sangat baik."
Begitu juga bagi Ahok, Foke merupakan tokoh yang telah lama berada di dalam birokrasi di Jakarta. Ahok akui Foke telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Jakarta. "Ya memang harus diakui, Pak Foke sudah melakukan banyak hal. Macam-macam sudah dia buat," kata Ahok. "Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja."
Jakarta Bangkrut?
Apa saja yang dikritik Foke kepada pasangan Jokowi-Ahok? Beragam-macam. Pertama soal dampak urbanisasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Foke khawatir, dengan banjirnya urbanisasi, Jakarta tidak lagi punya kemampuan untuk memberi layanan pada masyarakat. Bahkan, Foke was-was bila Jakarta menjadi bangkrut seperti kota Detroit di Amerika Serikat.
Apa respons Jokowi? "Kita ini bukan Detroit. Income kita besar, pertumbuhan ekonomi kita juga baik. Kalau dinasionalkan lebih baik," jawab Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengaku telah melakukan beberapa terobosan dalam pelayanan. Seperti membuat sistem online dalam perpajakan daerah dan mempermudah perijinan usaha. "Apalagi pelayanan perizinan kita perbaiki dan dipersepikan positif bagi dunia usaha. Saya kira akan menjadi lebih baik," kata mantan Walikota Solo ini. Tapi, Jokowi masih menyimpan jurus jitu. "Nanti data itu untuk evaluasi, bahwa harus ada jurus yang jitu, supaya tidak ada yang ke Jakarta lagi," tegasnya.
Bagaimana kata Ahok soal ancaman bangkrut Jakarta? Ahok menilai, apa yang disampaikan Foke juga merupakan kekhawatiran yang dialami seluruh negara di dunia. Bila manajemen anggaran tidak terkelola dengan baik, maka sebuah negara atau kota bisa mengalami kebangkrutan.
"Itu semua negara juga sama. Semua kota juga sama. Kalau Anda tidak hati-hati, pasti bisa bangkrut," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/8/2013). Namun demikian, peringatan dari Foke itu akan menjadi saran dan masukan berarti buatnya. Terlebih walau sempat saling adu kuat dalam Pilgub tahun lalu memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur, Ahok menganggap Foke bukan orang sembarangan. "Oh jelas dong, Beliau sudah lama di sini. Pak Foke kan lebih berpengalaman, karena dia kan pernah jadi wakil gubernur, sampe gubernur. Dari baru jadi PNS, dari muda sampai pensiun di sini," ucap Ahok.
Terancam Tenggelam
Tak hanya itu, Foke juga meminta Jokowi dan Ahok untuk menyelamatkan Jakarta. Apa pasal? Karena Jakarta termasuk kota-kota besar di dunia yang mendapatkan peringatan akan tenggelam beberapa tahun ke depan. "Jakarta ini masuk nomor 11 dari 20 kota yang akan tenggelam. Ini perlu perhatian. Bukan hanya pemerintahnya, tetapi juga warganya," ujar Foke saat halal bihalal di kediamannya di Jalan Teuku Umar No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Agustus 2013.
Apa kata Jokowi? Sudah ada antisipasi. Jokowi menyebut proyek Giant Sea Wall atau Tembok Laut Raksasa. Proyek yang digagas sejak masa kepemimpinan Sutiyoso dan Foke itu dianggap sebagai langkah antisipasi mencegah banjir besar di Jakarta.
"Ini kan lagi dikejar Giant Sea Wall-nya, kita sedang kejar. Kita akan mulai 2020, tapi ini akan kita percepat lagi supaya 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi. Untuk membangun megaproyek bernilai triliunan itu, Jokowi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Rencana mempercepat pengerjaan Giant Sea Wall menjadi tahun 2014 pun telah disetujui oleh Hatta. Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.
Soal kritikan yang satu ini, Ahok justru tak terlalu khawatir. Karena pernyataan Foke itu bukanlah bukanlah 'barang baru'. Ahok bahkan mengaku sudah mendengarnya sejak masih duduk di bangku sekolah. "Dari saya sekolah tahun 80-an, sejak jaman saya sekolah sudah selalu dengar peringatan itu. Jakarta sudah diperingati bakal tenggelam," ujar Ahok. Untuk itu, menurutnya, Pemprov DKI harus menyiapkan diri dengan berbagai program pembangunan yang berkesinambungan dan pencegahan banjir. Mulai dari melakukan normalisasi sungai dan waduk serta membuat pulau buatan sebagai penahan rob. "Kita mesti siap-siap beresin Jakarta. Seperti normalisasi sungai dan waduk, membangun pulau buatan untuk penahan rob. Pasang pompa yang bener. Ya seperti itu lah," papar Ahok.
Pedagang Kaki Lima
Jokowi-Ahok gencar menata pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari mulai memindahkan ratusan PKL sampai memberikan kios gratis selama 6 bulan. Penataan PKL Tanah Abang ini merupakan masalah kompleks nan-klasik di Jakarta dari masa ke masa. Tapi di era Jokowi-Ahok, penataan ini mulai membuahkan hasil.
Soal urusan PKL, Foke mengklaim juga pernah melakukan hal yang sama di Senen, Jakarta Pusat. Di bagian ini, Foke tak mengkritik. Tetapi lebih kepada membandingkan. "Saya juga pernah beresin Senen, kan sekarang jadi tidak macet. Nah masalahnya ada yang beritain tidak?" cetus Foke.
Doktor lulusan Jerman ini bercerita, saat menata Pasar Senen dirinya pernah dihadapkan pada PKL yang menolak direlokasi. "Waktu itu saya juga tanya mau dipindahin tidak? Mereka malah jawab mobilnya saja yang pindah, mereka tetap di situ jawabannya," ungkap Foke. Foke tak rela PKL merajalela di Senen. Terkait relokasi yang dilakukan Jokowi di Tanah Abang, Foke menilai itu sudah selayaknya dilakukan. "Kalau dikembalikan fungsinya, itu sudah seharusnya," ucap Foke.
Rusun Marunda
Foke juga menyatakan Rumah Susun (Rusun) di Muara Baru dan Marunda merupakan hasil pembangunan pada era pemerintahannya. Khusus Rusun Marunda, program itu sudah dimulai dari zaman mantan gubernur sebelumnya, Sutiyoso.
"Muara Baru saya yang mulai. Marunda juga saya yang mulai sama Bang Yos (Sutiyoso). Perlu dihitung kemampuan financing untuk berkontribusi. Sebelum kerja, hitung dulu. Saya enggak tahu, yang ngitung bukan saya," ungkap Foke.
Dia menambahkan, program rusun itu harusnya mencontoh Singapura. Di negara tersebut, pembangunannya disertai kemampuan beli dari masyarakatnya. "Pemerintah Singapura tidak cuma sekadar bangun rumah, tapi juga bangun kesejahteraan warga. Itu gunanya apa? Supaya bisa dibeli warga," tutur pria 65 tahun itu.
Ahok akui banyak program yang dibangun pada masa pemerintahan Foke selama 10 tahun. Sejak Foke menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Sutiyoso dan berlanjut menjadi Gubernur. "Dia buat taman ke bandara dan rusun. Ya kalau rusak, kita tinggal perbaiki saja. Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja," lanjut Ahok.
Ahok pun 'kangen' dengan Foke, ingin sekali bertemu untuk saling bertukar pikiran. Sayangnya, pada acara Halal bihalal di rumah Foke, pada 25 Agustus kemarin, Ahok tak diundang. "Saya nggak pernah telepon beliau lagi sih, kalau ketemu paling ketika ada acara-acara. Saya kemarin nggak tahu di rumah beliau ada open house (halal bihalal), kalau tahu saya pasti pergi," ujar Ahok. (Ism)
Sumber :http://news.liputan6.com/read/675502/cara-jokowi-ahok-balas-kritikan-foke
Dari mulai penanganan banjir, urbanisasi, hingga kemacetan. Kritikan dihujam bertubi-tubi, Jokowi dan Ahok tak emosi. Malah, keduanya mengaku akan mendengar aspirasi 'Bang Kumis'. "Saya kira semua masukan baik dan akan dipakai," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (26/8/2013). "Memberikan masukan saya kira bagus, semua masukan dari senior saya kira bagus. Baik dari Pak Foke, Pak Sutiyoso, baik dari yang lain pasti sangat baik."
Begitu juga bagi Ahok, Foke merupakan tokoh yang telah lama berada di dalam birokrasi di Jakarta. Ahok akui Foke telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Jakarta. "Ya memang harus diakui, Pak Foke sudah melakukan banyak hal. Macam-macam sudah dia buat," kata Ahok. "Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja."
Jakarta Bangkrut?
Apa saja yang dikritik Foke kepada pasangan Jokowi-Ahok? Beragam-macam. Pertama soal dampak urbanisasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Foke khawatir, dengan banjirnya urbanisasi, Jakarta tidak lagi punya kemampuan untuk memberi layanan pada masyarakat. Bahkan, Foke was-was bila Jakarta menjadi bangkrut seperti kota Detroit di Amerika Serikat.
Apa respons Jokowi? "Kita ini bukan Detroit. Income kita besar, pertumbuhan ekonomi kita juga baik. Kalau dinasionalkan lebih baik," jawab Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengaku telah melakukan beberapa terobosan dalam pelayanan. Seperti membuat sistem online dalam perpajakan daerah dan mempermudah perijinan usaha. "Apalagi pelayanan perizinan kita perbaiki dan dipersepikan positif bagi dunia usaha. Saya kira akan menjadi lebih baik," kata mantan Walikota Solo ini. Tapi, Jokowi masih menyimpan jurus jitu. "Nanti data itu untuk evaluasi, bahwa harus ada jurus yang jitu, supaya tidak ada yang ke Jakarta lagi," tegasnya.
Bagaimana kata Ahok soal ancaman bangkrut Jakarta? Ahok menilai, apa yang disampaikan Foke juga merupakan kekhawatiran yang dialami seluruh negara di dunia. Bila manajemen anggaran tidak terkelola dengan baik, maka sebuah negara atau kota bisa mengalami kebangkrutan.
"Itu semua negara juga sama. Semua kota juga sama. Kalau Anda tidak hati-hati, pasti bisa bangkrut," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/8/2013). Namun demikian, peringatan dari Foke itu akan menjadi saran dan masukan berarti buatnya. Terlebih walau sempat saling adu kuat dalam Pilgub tahun lalu memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur, Ahok menganggap Foke bukan orang sembarangan. "Oh jelas dong, Beliau sudah lama di sini. Pak Foke kan lebih berpengalaman, karena dia kan pernah jadi wakil gubernur, sampe gubernur. Dari baru jadi PNS, dari muda sampai pensiun di sini," ucap Ahok.
Terancam Tenggelam
Tak hanya itu, Foke juga meminta Jokowi dan Ahok untuk menyelamatkan Jakarta. Apa pasal? Karena Jakarta termasuk kota-kota besar di dunia yang mendapatkan peringatan akan tenggelam beberapa tahun ke depan. "Jakarta ini masuk nomor 11 dari 20 kota yang akan tenggelam. Ini perlu perhatian. Bukan hanya pemerintahnya, tetapi juga warganya," ujar Foke saat halal bihalal di kediamannya di Jalan Teuku Umar No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Agustus 2013.
Apa kata Jokowi? Sudah ada antisipasi. Jokowi menyebut proyek Giant Sea Wall atau Tembok Laut Raksasa. Proyek yang digagas sejak masa kepemimpinan Sutiyoso dan Foke itu dianggap sebagai langkah antisipasi mencegah banjir besar di Jakarta.
"Ini kan lagi dikejar Giant Sea Wall-nya, kita sedang kejar. Kita akan mulai 2020, tapi ini akan kita percepat lagi supaya 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi. Untuk membangun megaproyek bernilai triliunan itu, Jokowi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Rencana mempercepat pengerjaan Giant Sea Wall menjadi tahun 2014 pun telah disetujui oleh Hatta. Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.
Soal kritikan yang satu ini, Ahok justru tak terlalu khawatir. Karena pernyataan Foke itu bukanlah bukanlah 'barang baru'. Ahok bahkan mengaku sudah mendengarnya sejak masih duduk di bangku sekolah. "Dari saya sekolah tahun 80-an, sejak jaman saya sekolah sudah selalu dengar peringatan itu. Jakarta sudah diperingati bakal tenggelam," ujar Ahok. Untuk itu, menurutnya, Pemprov DKI harus menyiapkan diri dengan berbagai program pembangunan yang berkesinambungan dan pencegahan banjir. Mulai dari melakukan normalisasi sungai dan waduk serta membuat pulau buatan sebagai penahan rob. "Kita mesti siap-siap beresin Jakarta. Seperti normalisasi sungai dan waduk, membangun pulau buatan untuk penahan rob. Pasang pompa yang bener. Ya seperti itu lah," papar Ahok.
Pedagang Kaki Lima
Jokowi-Ahok gencar menata pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari mulai memindahkan ratusan PKL sampai memberikan kios gratis selama 6 bulan. Penataan PKL Tanah Abang ini merupakan masalah kompleks nan-klasik di Jakarta dari masa ke masa. Tapi di era Jokowi-Ahok, penataan ini mulai membuahkan hasil.
Soal urusan PKL, Foke mengklaim juga pernah melakukan hal yang sama di Senen, Jakarta Pusat. Di bagian ini, Foke tak mengkritik. Tetapi lebih kepada membandingkan. "Saya juga pernah beresin Senen, kan sekarang jadi tidak macet. Nah masalahnya ada yang beritain tidak?" cetus Foke.
Doktor lulusan Jerman ini bercerita, saat menata Pasar Senen dirinya pernah dihadapkan pada PKL yang menolak direlokasi. "Waktu itu saya juga tanya mau dipindahin tidak? Mereka malah jawab mobilnya saja yang pindah, mereka tetap di situ jawabannya," ungkap Foke. Foke tak rela PKL merajalela di Senen. Terkait relokasi yang dilakukan Jokowi di Tanah Abang, Foke menilai itu sudah selayaknya dilakukan. "Kalau dikembalikan fungsinya, itu sudah seharusnya," ucap Foke.
Rusun Marunda
Foke juga menyatakan Rumah Susun (Rusun) di Muara Baru dan Marunda merupakan hasil pembangunan pada era pemerintahannya. Khusus Rusun Marunda, program itu sudah dimulai dari zaman mantan gubernur sebelumnya, Sutiyoso.
"Muara Baru saya yang mulai. Marunda juga saya yang mulai sama Bang Yos (Sutiyoso). Perlu dihitung kemampuan financing untuk berkontribusi. Sebelum kerja, hitung dulu. Saya enggak tahu, yang ngitung bukan saya," ungkap Foke.
Dia menambahkan, program rusun itu harusnya mencontoh Singapura. Di negara tersebut, pembangunannya disertai kemampuan beli dari masyarakatnya. "Pemerintah Singapura tidak cuma sekadar bangun rumah, tapi juga bangun kesejahteraan warga. Itu gunanya apa? Supaya bisa dibeli warga," tutur pria 65 tahun itu.
Ahok akui banyak program yang dibangun pada masa pemerintahan Foke selama 10 tahun. Sejak Foke menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Sutiyoso dan berlanjut menjadi Gubernur. "Dia buat taman ke bandara dan rusun. Ya kalau rusak, kita tinggal perbaiki saja. Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja," lanjut Ahok.
Ahok pun 'kangen' dengan Foke, ingin sekali bertemu untuk saling bertukar pikiran. Sayangnya, pada acara Halal bihalal di rumah Foke, pada 25 Agustus kemarin, Ahok tak diundang. "Saya nggak pernah telepon beliau lagi sih, kalau ketemu paling ketika ada acara-acara. Saya kemarin nggak tahu di rumah beliau ada open house (halal bihalal), kalau tahu saya pasti pergi," ujar Ahok. (Ism)
Sumber :http://news.liputan6.com/read/675502/cara-jokowi-ahok-balas-kritikan-foke
Rabu, 19 Juni 2013
Kawasan Kumuh Akan Dijadikan Rusun dan Ruang Terbuka Hijau
Jakarta - Untuk mengurangi kepadatan penduduk di kawasan kumuh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah kawasan kumuh dengan membangun rumah susun (rusun) dan ruang terbuka hijau.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penataan kepadatan penduduk di kawasan kumuh sedang dilakukan. Rencananya, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dibongkar, diganti dengan pembangunan rusun yang menjadi kewajiban 20 persen pengembang.
“Kawasan kumuh harus digantikan dengan rusun. Sehingga warga memiliki rumah yang layak huni. Tidak berupa gubuk reot lagi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/6).
Selain mengubahnya menjadi lahan untuk rusun, lanjutnya, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 hingga 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.
“Kita akan bangun sekitar 40 hingga 60 persen jadi setengah RTH, setengah jadi taman. Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 RW kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.
Guna mendata rumah kumuh, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal. Di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.
Hasil penelitian tersebut turut pula menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.
Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp 30 miliar-Rp 50 miliar.
Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jaksel, akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.
Lalu, akan dibangun kampung protein di Tegal Parang, sebab di kawasan tersebut terdapat industri tempe dan tahu. Selanjutnya, akan dibangun kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shopping di Poncol, kampung kampus di Tomang, kampung backpacker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan Kampung CBD di Tanah Abang.
Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/120479-kawasan-kumuh-akan-dijadikan-rusun-dan-ruang-terbuka-hijau.html
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penataan kepadatan penduduk di kawasan kumuh sedang dilakukan. Rencananya, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dibongkar, diganti dengan pembangunan rusun yang menjadi kewajiban 20 persen pengembang.
“Kawasan kumuh harus digantikan dengan rusun. Sehingga warga memiliki rumah yang layak huni. Tidak berupa gubuk reot lagi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/6).
Selain mengubahnya menjadi lahan untuk rusun, lanjutnya, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 hingga 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.
“Kita akan bangun sekitar 40 hingga 60 persen jadi setengah RTH, setengah jadi taman. Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 RW kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.
Guna mendata rumah kumuh, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal. Di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.
Hasil penelitian tersebut turut pula menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.
Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp 30 miliar-Rp 50 miliar.
Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jaksel, akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.
Lalu, akan dibangun kampung protein di Tegal Parang, sebab di kawasan tersebut terdapat industri tempe dan tahu. Selanjutnya, akan dibangun kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shopping di Poncol, kampung kampus di Tomang, kampung backpacker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan Kampung CBD di Tanah Abang.
Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/120479-kawasan-kumuh-akan-dijadikan-rusun-dan-ruang-terbuka-hijau.html
Selasa, 21 Mei 2013
Demi Warga Waduk Pluit, Pemerintah Tata Rusun
TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Perumahan Jonathan Pasodung mengatakan pihaknya berencana menata kembalinya Rumah Susun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Penataan agar bisa ditempati oleh warga gusuran dari bantaran Waduk Pluit yang tengah dinormalisasi.
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Selasa, 02 April 2013
Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura
Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-jadikan-marunda-seperti-singapura.html
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-jadikan-marunda-seperti-singapura.html
Jumat, 15 Februari 2013
"Waterway" untuk Warga Rusun Marunda
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan moda transportasi baru untuk memfasilitasi keterbatasan transportasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dua unit kapal motor disediakan untuk mengangkut penumpang dari Rusun Marunda menuju Muara Baru.
"Ada dua kapal jenis karapu yang kami sediakan untuk trayek waterway ini. Kebetulan banyak warga rusun yang bekerja di sana, makanya trayeknya seperti itu," kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tri Hendro S di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2013).
Ia menjelaskan, Dishub memiliki enam kapal jenis karapu dan dua kapal jenis lumba-lumba. Kapal-kapal tersebut selama ini melayani rute Muara Angke - Kepulauan Seribu.
"Namun, selalu ada yang dicadangkan, termasuk dua ini. Karena itu, sekarang dimanfaatkan dulu buat transportasi di sini," kata Tri.
Dua kapal yang disiapkan masing-masing karapu II dan karapu III. Keduanya berkapasitas 24 penumpang. Masing-masing dilengkapi dua mesin 200 PK, total 400 PK, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot.
"Dengan jarak (Marunda-Muara Baru) sekitar 12 mil atau sekitar 17 kilometer, kami perkirakan waktu perjalanan sekitar 30 menit," imbuh Tri.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat yang mencapai sekitar satu jam di saat lancar, bahkan 2-3 jam di saat macet. Karena itu, Tri menilai, transportasi laut lebih efektif meskipun cukup menguras dari sisi anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/12141963/.Waterway.untuk.Warga.Rusun.Marunda
"Ada dua kapal jenis karapu yang kami sediakan untuk trayek waterway ini. Kebetulan banyak warga rusun yang bekerja di sana, makanya trayeknya seperti itu," kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tri Hendro S di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2013).
Ia menjelaskan, Dishub memiliki enam kapal jenis karapu dan dua kapal jenis lumba-lumba. Kapal-kapal tersebut selama ini melayani rute Muara Angke - Kepulauan Seribu.
"Namun, selalu ada yang dicadangkan, termasuk dua ini. Karena itu, sekarang dimanfaatkan dulu buat transportasi di sini," kata Tri.
Dua kapal yang disiapkan masing-masing karapu II dan karapu III. Keduanya berkapasitas 24 penumpang. Masing-masing dilengkapi dua mesin 200 PK, total 400 PK, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot.
"Dengan jarak (Marunda-Muara Baru) sekitar 12 mil atau sekitar 17 kilometer, kami perkirakan waktu perjalanan sekitar 30 menit," imbuh Tri.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat yang mencapai sekitar satu jam di saat lancar, bahkan 2-3 jam di saat macet. Karena itu, Tri menilai, transportasi laut lebih efektif meskipun cukup menguras dari sisi anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/12141963/.Waterway.untuk.Warga.Rusun.Marunda
Selasa, 08 Januari 2013
19 Blok Rusun Marunda Tak Berpenghuni
KEBON SIRIH - Rumor terjadinya jual-beli unit Rumah Susun (Rusun) Marunda sampai juga ke telinga Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Karenanya meski belum tahu kepastian adanya jual-belu, namun Jokowi dalam waktu dekat akan menyambangi rusun itu.
Seperti diketahui, Rusun Marunda masuk kategori rusun sewa. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Kabar beredar bahwa jual beli Rusun Marunda dengan harga rata-rata Rp 20 juta per unit. "Saya belum dengar adanya jual beli, nanti saya cari tahu,"ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (7/1).
Kendati demikian Jokowi akan berusaha menggali informasi terkait dengan kabar terjadinya jual beli rusun itu. Termasuk dengan adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga.
"Seperti itu harus dikontrol, harus dicek. Kalau nggak bener ya dibenerin. Ini memang saya temukan banyak yang nggak benar. Itulah perlunya manajemen lapangan, manajemen kontrol dan manajemen cek ricek," tandasnya.
Jokowi juga menyayangkan Rusun Marunda dibiarkan kosong selama lima tahun terakhir. Dari 26 blok yang ada, terdapat 19 blok tak terisi. Kondisi ini membuat puluhan blok menjadi rusak karena tak berpenghuni. Rencananya Pemprov DKI akan melakukan perbaikan.
"Kami akan perbaiki blok-blok yang rusak. Kami ingin semua blok terisi. Dalam perbaikan tersebut, akan dikomplitin dengan integrasi moda transportasi, puskesmas dan pasar. Mau kami komplitin. Tahun ini harus komplit," ungkap dia.
Selain itu, sebanyak 19 blok yang mengalami kerusakan ditargetkan perbaikannya rampung pada akhir tahun 2013. Termasuk perbaikan fasilitas air bersih yang selama ini sulit didapatkan di rusun tersebut. "Beri saya waktu. Sampe akhir tahun ini," janji Jokowi.
Awalnya, pembangunan Rusun Marunda diperuntukan untuk keperluan relokasi warga yang selama ini kerap terkena banjir. Di antaranya adalah warga yang berada di pemukiman Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun relokasi tersebut tidak berjalan mulus. Sebab warga menolak direlokasi lantaran jaraknya yang jauh dari lokasi usaha. (rul)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153467/19-Blok-Rusun-Marunda-Tak-Berpenghuni-
Seperti diketahui, Rusun Marunda masuk kategori rusun sewa. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Kabar beredar bahwa jual beli Rusun Marunda dengan harga rata-rata Rp 20 juta per unit. "Saya belum dengar adanya jual beli, nanti saya cari tahu,"ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (7/1).
Kendati demikian Jokowi akan berusaha menggali informasi terkait dengan kabar terjadinya jual beli rusun itu. Termasuk dengan adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga.
"Seperti itu harus dikontrol, harus dicek. Kalau nggak bener ya dibenerin. Ini memang saya temukan banyak yang nggak benar. Itulah perlunya manajemen lapangan, manajemen kontrol dan manajemen cek ricek," tandasnya.
Jokowi juga menyayangkan Rusun Marunda dibiarkan kosong selama lima tahun terakhir. Dari 26 blok yang ada, terdapat 19 blok tak terisi. Kondisi ini membuat puluhan blok menjadi rusak karena tak berpenghuni. Rencananya Pemprov DKI akan melakukan perbaikan.
"Kami akan perbaiki blok-blok yang rusak. Kami ingin semua blok terisi. Dalam perbaikan tersebut, akan dikomplitin dengan integrasi moda transportasi, puskesmas dan pasar. Mau kami komplitin. Tahun ini harus komplit," ungkap dia.
Selain itu, sebanyak 19 blok yang mengalami kerusakan ditargetkan perbaikannya rampung pada akhir tahun 2013. Termasuk perbaikan fasilitas air bersih yang selama ini sulit didapatkan di rusun tersebut. "Beri saya waktu. Sampe akhir tahun ini," janji Jokowi.
Awalnya, pembangunan Rusun Marunda diperuntukan untuk keperluan relokasi warga yang selama ini kerap terkena banjir. Di antaranya adalah warga yang berada di pemukiman Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun relokasi tersebut tidak berjalan mulus. Sebab warga menolak direlokasi lantaran jaraknya yang jauh dari lokasi usaha. (rul)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153467/19-Blok-Rusun-Marunda-Tak-Berpenghuni-
Langganan:
Postingan
(
Atom
)