RMOL. Ahok diprotes bersikap tak adil karena hanya menuding orang miskin sebagai penyebab banjir di Jakarta. Ahok terkesan jelas mengabaikan keberadaan gedung-gedung kantor bertingkat dan pusat perbelanjaan.
Dalam aksinya di depan kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta, siang ini (Senin, 5/10), ratusan orang dari perwakilan warga korban gusuran terus meneriakkan protes atas pengambilan paksa pemukiman mereka.
Menurut para pendemo, selama ini Ahok hanya fokus menyelesaikan persoalan banjir pada orang miskin. Sementara pusat berbelanjaan justru dibiarkan tumbuh begitu saja.
"Gubernur katanya mau mengentaskan banjir tapi yang disasar hanya orang miskin. Data BPS DKI jumlah hotel hanya naik 200 jadi 400. Apa itu mengentaskan banjir," teriak seorang orator.
Mereka pun menuntut Ahok bersikap adil dengan menggusur gedung-gedung tinggi yang menyalahi tata ruang. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menurut mereka, kawasan Kelapa Gading lebih layak untuk ditertibkan daripada area bantaran kali. Karena pembangunan pusat perbelanjaan itu masih baru. Sementara warga bantara kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an.
Sumber : http://jakartabagus.rmol.co/read/2015/10/05/219797/Ahok-Tak-Adil-Gusur-Orang-Miskin,-Abaikan-Gedung-Bertingkat-Penyebab-Banjir-
Tampilkan postingan dengan label pusat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pusat. Tampilkan semua postingan
Rabu, 07 Oktober 2015
Kamis, 05 Maret 2015
Pejabat yang Ajukan Pengadaan UPS Anggap Wajar Harga Rp 5,8 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.
"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).
Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.
Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.
Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.
"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.
Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.
Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.
Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.
Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.
"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.
Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar
"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).
Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.
Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.
Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.
"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.
Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.
Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.
Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.
Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.
"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.
Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar
Kamis, 26 Februari 2015
Buang Sampah Sembarangan, Ratusan Warga Jakarta Disidang
VIVA.co.id - Ratusan warga di sekitaran Jakarta Pusat harus rela diamankan Satpol PP. Mereka menjalani sidang Yustisi karena telah kedapatan melanggar ketertiban umun.
Salah satu ketertiban umum yang dilanggar tersebut adalah membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang Yustisi tersebut terkait pelanggaran Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.
"Terkait Perda tentang kebersihan, sidang kali ini memfokuskan untuk para pedagang kaki lima liar serta warga yang membuang sampah sembarangan," ujar Bayu yang hadir langsung saat sidang Yustisi digelar di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 20 Februari 2015.
Menurut Bayu, dalam sidang ini, ada sekitar 126 warga yang mengikuti sidang.
"23 orang di antaranya adalah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan Jakarta Pusat," katanya.
Bayu melanjutkan, hingga saat ini Pemkot Jakarta Pusat terus berupaya mengantisipasi maraknya warga yang buang sampah sembarangan. Untuk mencegah, pihaknya sudah mengerahkan petugas Satpol PP baik di tingkat Kecamatan serta Kelurahan untuk berpatroli hingga dinihari.
Selanjutnya, kata Bayu, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan, setelah menjalani sidang Yustisi, wajib membayar denda ratusan ribu rupiah.
"Ini ada juga yang ditangkap pada subuh tadi. Mereka nanti akan didenda 100 ribu -150 ribu, tergantung pada putusan hakim," ujarnya
Sementara itu, dalam sidang Yustisi ini diketuai oleh Heru Prakoso sebagai Hakim Ketua serta Jaksa Penuntut Umum, Joko. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Pusat.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/592374-buang-sampah-sembarangan--ratusan-warga-jakarta-disidang
Salah satu ketertiban umum yang dilanggar tersebut adalah membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang Yustisi tersebut terkait pelanggaran Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.
"Terkait Perda tentang kebersihan, sidang kali ini memfokuskan untuk para pedagang kaki lima liar serta warga yang membuang sampah sembarangan," ujar Bayu yang hadir langsung saat sidang Yustisi digelar di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 20 Februari 2015.
Menurut Bayu, dalam sidang ini, ada sekitar 126 warga yang mengikuti sidang.
"23 orang di antaranya adalah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan Jakarta Pusat," katanya.
Bayu melanjutkan, hingga saat ini Pemkot Jakarta Pusat terus berupaya mengantisipasi maraknya warga yang buang sampah sembarangan. Untuk mencegah, pihaknya sudah mengerahkan petugas Satpol PP baik di tingkat Kecamatan serta Kelurahan untuk berpatroli hingga dinihari.
Selanjutnya, kata Bayu, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan, setelah menjalani sidang Yustisi, wajib membayar denda ratusan ribu rupiah.
"Ini ada juga yang ditangkap pada subuh tadi. Mereka nanti akan didenda 100 ribu -150 ribu, tergantung pada putusan hakim," ujarnya
Sementara itu, dalam sidang Yustisi ini diketuai oleh Heru Prakoso sebagai Hakim Ketua serta Jaksa Penuntut Umum, Joko. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Pusat.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/592374-buang-sampah-sembarangan--ratusan-warga-jakarta-disidang
Kamis, 30 Oktober 2014
Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Selasa, 08 Juli 2014
Hujan Lagi, Banjir Lagi, Macet Lagi
JAKARTA – Hujan deras kembali mengguyur wilayah Jakarta Senin sore (7/7). Akibatnya, sejumlah ruas jalan tergenang. Dampaknya, arus kendaraan yang sehari-hari macet tersebut bertambah parah macetnya.
Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.
Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.
“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.
Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.
Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.
Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.
Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-
Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.
Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.
“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.
Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.
Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.
Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.
Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-
Jumat, 06 Juni 2014
Atasi macet, Ahok usul bangun LRT di Sudirman-Thamrin
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tertarik untuk membangun monorail di pusat Kota Jakarta atau daerah-daerah perkantoran seperti daerah Sudirman dan Thamrin. Ahok meminta PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya untuk menghitung rencana tersebut.
Selain itu, Ahok bakal menawarkan pengelola gedung untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun monorail pusat kota atau Light Rail Transit (LRT). Dengan begitu, Pemprov bakal memberikan hak udara di ruang publik untuk pengelola gedung tersebut.
"Jadi kita kasih mereka hak udara, nanti mereka kasih uang buat bangun. Mereka bilang, kalau mau perawatan yang lebih murah, lebih bagus lagi LRT kayak yang ada di Kuala Lumpur," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Ahok menegaskan PT Pembangunan Jaya saat ini sedang mempelajari dan mengkaji rencana tersebut. Ahok mengaku LRT lebih cocok digunakan di pusat kota Jakarta lantaran transportasi jarak pendek. Selain itu, biaya perawatan lebih murah ketimbang monorail.
"Model LRT ini lebih unggul dari kereta api karena naik bisa, turun bisa, nekuk pendek bisa. Jadi kalau dari Plaza Indonesia mau langsung berhenti lagi di Grand Indonesia juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk jarak-jarak pendek, karena bukan kayak kereta api yang mesti kenceng," kata Ahok.
"Sehingga cocok untuk menghubungkan mal, perumahan mewah, perkantoran, bandara. Harga tiket Rp 20.000 juga laku. Atau langganan Rp 500.000 per bulan," lanjut dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/lagisolusi-tangani-macet-jakarta-bangun-lrt-di-sudirman-thamrin.html
Selain itu, Ahok bakal menawarkan pengelola gedung untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun monorail pusat kota atau Light Rail Transit (LRT). Dengan begitu, Pemprov bakal memberikan hak udara di ruang publik untuk pengelola gedung tersebut.
"Jadi kita kasih mereka hak udara, nanti mereka kasih uang buat bangun. Mereka bilang, kalau mau perawatan yang lebih murah, lebih bagus lagi LRT kayak yang ada di Kuala Lumpur," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Ahok menegaskan PT Pembangunan Jaya saat ini sedang mempelajari dan mengkaji rencana tersebut. Ahok mengaku LRT lebih cocok digunakan di pusat kota Jakarta lantaran transportasi jarak pendek. Selain itu, biaya perawatan lebih murah ketimbang monorail.
"Model LRT ini lebih unggul dari kereta api karena naik bisa, turun bisa, nekuk pendek bisa. Jadi kalau dari Plaza Indonesia mau langsung berhenti lagi di Grand Indonesia juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk jarak-jarak pendek, karena bukan kayak kereta api yang mesti kenceng," kata Ahok.
"Sehingga cocok untuk menghubungkan mal, perumahan mewah, perkantoran, bandara. Harga tiket Rp 20.000 juga laku. Atau langganan Rp 500.000 per bulan," lanjut dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/lagisolusi-tangani-macet-jakarta-bangun-lrt-di-sudirman-thamrin.html
Selasa, 29 Januari 2013
IBM Indonesia dapat Ciptakan Sistem Pengurai Kemacetan Jakarta
Pengelolaan 13 juta kendaraan menjadi tantangan yang besar untuk pemerintah daerah dan pusat
Jakarta - Bagi sebagian besar warga Jakarta - kaya, miskin dan berada diantaranya - lalu lintas merupakan bagian tak terhindarkan dan tidak nyaman bagi hidup di ibukota.
Dengan 10 juta sepeda motor dan 3 juta mobil di jalan-jalan Jakarta, menurut Yoga Adiwinarto dari Institut Transportasi dan Kebijakan Pembangunan, pengelolaan 13 juta kendaraan ini menjadi tantangan yang besar untuk pemerintah daerah dan pusat.
Suryo Suwignjo, Presiden Direktur IBM Indonesia mengatakan dia merupakan salah satu orang yang frustasi dengan jalanan yang padat.
"Sekarang di Jakarta, jarak tidak relevan, waktu tempuh yang lebih relevan. Jika Anda memiliki pertemuan dengan klien pukul 3:00 di Pacific Place, kapan waktu Anda benar-benar berangkat dari kantor? Pada akhirnya Anda bisa menjadi terlalu awal atau sangat terlambat sehingga sangat sulit. Banyak waktu produktif yang dihabiskan di jalan, "kata Suryo dalam sebuah wawancara di kantornya di Jakarta bulan lalu.
Suryo percaya bahwa sekarang mungkin waktu yang tepat untuk ibukota negara keempat di dunia yang paling padat penduduknya untuk mengikuti jejak kota-kota di seluruh dunia dan menerapkan teknologi berbasis sistem untuk memberikan kewenangan kepada mereka yang bertanggung jawab mengelola lalu lintas.
IBM memiliki pengalaman mengembangkan sejumlah sistem disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang beragam.
Seperti Proyek It's Smarter Cities Unit's yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Rio De Janeiro, di mana sebuah pusat operasi dirancang oleh IBM atas permintaan walikota, Eduardo Paes. Kota kedua terbesar di Brasil, yang bersiap-siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2014 dan Olimpiade tahun 2016, itu kini dikoordinasikan oleh ruang kontrol di mana data tentang kondisi yang mempengaruhi kota - seperti cuaca, risiko bencana alam, lalu lintas, kejahatan, dan besar acara seperti pesta besar atau kerusuhan - dikumpulkan dan ditampilkan secara real time.
Informasi ini kemudian dipantau dan diproses oleh pekerja pusat yang bisa berkomunikasi dengan otoritas terkait - membantu dengan respon dan interkoneksi antara lembaga-lembaga publik.
Lebih dekat ke rumah di Asia, di selatan kota Davao phillippine sebuah pusat komando telah dibentuk dengan tujuan keamanan publik meningkat terhadap kecelakaan, banjir, kebakaran, kejahatan dan ancaman lain terhadap keselamatan.
Sementara itu, di Zhenjiang, sebuah kota dari tiga juta penduduk di Cina timur, IBM memasang perangkat lunak yang telah diintegrasikan ke dalam sistem transportasi kota untuk memprediksi kemacetan lalu lintas sebelum mereka terjadi, yang memungkinkan pihak berwenang untuk lebih siap serta memulai jadwal bus baru untuk lebih mencerminkan kali di mana angkutan umum yang paling dibutuhkan.
Infrastruktur Kemitraan IBM dan Knowledge Center memperkirakan bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta membuat hilangnya produktivitas sebanyak Rp12,8 triliun ($1,3 miliar) pada tahun 2012.
Sejumlah sistem yang berbeda dapat disesuaikan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta berdasarkan prioritas pemerintah dan anggaran, menurut Suryo.
Salah satu pilihan langsung akan mengambil keuntungan penuh dari sistem pemantauan sudah diatur di persimpangan paling besar.
"Sekarang, jika Anda memiliki kamera di persimpangan itu, Anda akan dapat melihatnya dari pusat perintah Anda, yang berarti bahwa, jika ada kemacetan lalu lintas, Anda akan tahu," katanya.
"Jika ada kemacetan lalu lintas di persimpangan, semua orang dari arah yang sibuk akan terjebak karena semua arah mendapatkan 60 detik sama lampu hijau. Sebuah sistem yang baik, di bagian paling minimal, akan memungkinkan polisi atau siapa pun mengambil kendali dari sistem lalu lintas untuk mengatakan bahwa, 'Hei antrian di jalan ini sangat panjang jadi saya akan memberi mereka dua menit cahaya hijau dan mengurangi jumlah waktu di hijau untuk jalan-jalan lainnya.'"
Suryo menambahkan bahwa lebih baik akan menggunakan teknologi prediktif untuk menganalisis lalu lintas menuju ke hotspot kemacetan sehingga kemacetan lalu lintas dapat diprediksi. Hal ini akan memungkinkan untuk tindakan pencegahan untuk menghindari kemacetan.
"Pada dasarnya perangkat lunak memprediksi masa depan, tetapi dalam kasus ini adalah masa depan lalu lintas, dan kemudian jika Anda memiliki informasi itu dan menggabungkannya dengan kemampuan Anda untuk menyesuaikan lampu lalu lintas, Anda benar-benar dapat menghindari kemacetan," katanya.
Suryo menegaskan bahwa IBM telah berkonsultasi dengan sejumlah departemen pemerintah yang berbeda pada sistem yang dapat diterapkan di Jakarta, meskipun tidak ada proyek formal direncanakan.
"Kami telah berbagi banyak dengan mereka pada apa yang kita miliki. Semua orang mengakui bahwa ini adalah hal yang baik, tetapi ketika datang untuk menerapkan itu adalah cerita yang berbeda, "katanya.
Suryo menambahkan bahwa sementara satu penghalang mungkin biaya pelaksanaan sistem baru, yang lain adalah kesulitan dari lembaga yang berbeda yang terlibat dalam menjalankan jalan Jakarta koordinasi satu sama lain.
Yoga dari ITDP setuju dan mengatakan bahwa sementara sistem IBM tidak harus dianggap satu-satunya solusi yang layak untuk masalah lalu lintas Jakarta, mereka adalah salah satu cara di mana koordinasi yang lebih bisa ditimbulkan antara instansi pemerintah.
"Paling sering, ini vakum di lembaga tersebut disebabkan oleh prosedur yang ketat dan peraturan yang membatasi mereka melakukan sesuatu di luar tanggung jawab mereka, meskipun mereka tahu masalahnya adalah karena kurangnya staf dan jumlah beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing instansi, perbaikan sederhana dengan mudah bisa gagal karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga, "katanya.
Tampaknya pemerintah Jakarta akhirnya dapat bergerak untuk meningkatkan kerjasama mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas kota.
"Untuk memecahkan masalah, kita perlu bekerja pada semua sisi secara bersamaan," kata Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan kepada Jakarta Globe, di Jakarta.
Pristono menjelaskan bahwa Badan Perhubungan DKI Jakarta telah membangun kerjasama yang bagus dengan Polisi Lalu Lintas Jakarta. Mereka akan segera memiliki satu sistem lalu lintas pemantauan bukan dua sistem yang terpisah yang dijalankan oleh Pusat Manajemen Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Sistem Transportasi Cerdas badan transportasi itu.
"Kombinasi dari kedua sistem berharap untuk dapat mengidentifikasi titik-titik kemacetan segera setelah mereka terdeteksi, sehingga personil dari kedua unit dapat bereaksi dengan cepat dan membantu memudahkan aliran lalu lintas," kata Pristono.
Suryo mengatakan kepemimpinan yang kuat akan menjadi penting dalam menyelesaikan kebuntuan lalu lintas Jakarta dan bahwa pemerintahan baru di kota mungkin dapat membuat kemajuan, berkat Gubernur Joko Widodo.
"Mulailah dengan kepemimpinan dan hanya jika Anda memiliki masalah yang dapat diselesaikan. Karena, sama seperti aku ingin mengatakan bahwa teknologi IBM adalah No 1 di sini, apa yang saya katakan adalah bahwa beberapa solusi yang tidak begitu canggih seperti orang berpikir, "katanya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/93855-ibm-indonesia-dapat-ciptakan-sistem-pengurai-kemacetan-jakarta.html
Jakarta - Bagi sebagian besar warga Jakarta - kaya, miskin dan berada diantaranya - lalu lintas merupakan bagian tak terhindarkan dan tidak nyaman bagi hidup di ibukota.
Dengan 10 juta sepeda motor dan 3 juta mobil di jalan-jalan Jakarta, menurut Yoga Adiwinarto dari Institut Transportasi dan Kebijakan Pembangunan, pengelolaan 13 juta kendaraan ini menjadi tantangan yang besar untuk pemerintah daerah dan pusat.
Suryo Suwignjo, Presiden Direktur IBM Indonesia mengatakan dia merupakan salah satu orang yang frustasi dengan jalanan yang padat.
"Sekarang di Jakarta, jarak tidak relevan, waktu tempuh yang lebih relevan. Jika Anda memiliki pertemuan dengan klien pukul 3:00 di Pacific Place, kapan waktu Anda benar-benar berangkat dari kantor? Pada akhirnya Anda bisa menjadi terlalu awal atau sangat terlambat sehingga sangat sulit. Banyak waktu produktif yang dihabiskan di jalan, "kata Suryo dalam sebuah wawancara di kantornya di Jakarta bulan lalu.
Suryo percaya bahwa sekarang mungkin waktu yang tepat untuk ibukota negara keempat di dunia yang paling padat penduduknya untuk mengikuti jejak kota-kota di seluruh dunia dan menerapkan teknologi berbasis sistem untuk memberikan kewenangan kepada mereka yang bertanggung jawab mengelola lalu lintas.
IBM memiliki pengalaman mengembangkan sejumlah sistem disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang beragam.
Seperti Proyek It's Smarter Cities Unit's yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Rio De Janeiro, di mana sebuah pusat operasi dirancang oleh IBM atas permintaan walikota, Eduardo Paes. Kota kedua terbesar di Brasil, yang bersiap-siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2014 dan Olimpiade tahun 2016, itu kini dikoordinasikan oleh ruang kontrol di mana data tentang kondisi yang mempengaruhi kota - seperti cuaca, risiko bencana alam, lalu lintas, kejahatan, dan besar acara seperti pesta besar atau kerusuhan - dikumpulkan dan ditampilkan secara real time.
Informasi ini kemudian dipantau dan diproses oleh pekerja pusat yang bisa berkomunikasi dengan otoritas terkait - membantu dengan respon dan interkoneksi antara lembaga-lembaga publik.
Lebih dekat ke rumah di Asia, di selatan kota Davao phillippine sebuah pusat komando telah dibentuk dengan tujuan keamanan publik meningkat terhadap kecelakaan, banjir, kebakaran, kejahatan dan ancaman lain terhadap keselamatan.
Sementara itu, di Zhenjiang, sebuah kota dari tiga juta penduduk di Cina timur, IBM memasang perangkat lunak yang telah diintegrasikan ke dalam sistem transportasi kota untuk memprediksi kemacetan lalu lintas sebelum mereka terjadi, yang memungkinkan pihak berwenang untuk lebih siap serta memulai jadwal bus baru untuk lebih mencerminkan kali di mana angkutan umum yang paling dibutuhkan.
Infrastruktur Kemitraan IBM dan Knowledge Center memperkirakan bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta membuat hilangnya produktivitas sebanyak Rp12,8 triliun ($1,3 miliar) pada tahun 2012.
Sejumlah sistem yang berbeda dapat disesuaikan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta berdasarkan prioritas pemerintah dan anggaran, menurut Suryo.
Salah satu pilihan langsung akan mengambil keuntungan penuh dari sistem pemantauan sudah diatur di persimpangan paling besar.
"Sekarang, jika Anda memiliki kamera di persimpangan itu, Anda akan dapat melihatnya dari pusat perintah Anda, yang berarti bahwa, jika ada kemacetan lalu lintas, Anda akan tahu," katanya.
"Jika ada kemacetan lalu lintas di persimpangan, semua orang dari arah yang sibuk akan terjebak karena semua arah mendapatkan 60 detik sama lampu hijau. Sebuah sistem yang baik, di bagian paling minimal, akan memungkinkan polisi atau siapa pun mengambil kendali dari sistem lalu lintas untuk mengatakan bahwa, 'Hei antrian di jalan ini sangat panjang jadi saya akan memberi mereka dua menit cahaya hijau dan mengurangi jumlah waktu di hijau untuk jalan-jalan lainnya.'"
Suryo menambahkan bahwa lebih baik akan menggunakan teknologi prediktif untuk menganalisis lalu lintas menuju ke hotspot kemacetan sehingga kemacetan lalu lintas dapat diprediksi. Hal ini akan memungkinkan untuk tindakan pencegahan untuk menghindari kemacetan.
"Pada dasarnya perangkat lunak memprediksi masa depan, tetapi dalam kasus ini adalah masa depan lalu lintas, dan kemudian jika Anda memiliki informasi itu dan menggabungkannya dengan kemampuan Anda untuk menyesuaikan lampu lalu lintas, Anda benar-benar dapat menghindari kemacetan," katanya.
Suryo menegaskan bahwa IBM telah berkonsultasi dengan sejumlah departemen pemerintah yang berbeda pada sistem yang dapat diterapkan di Jakarta, meskipun tidak ada proyek formal direncanakan.
"Kami telah berbagi banyak dengan mereka pada apa yang kita miliki. Semua orang mengakui bahwa ini adalah hal yang baik, tetapi ketika datang untuk menerapkan itu adalah cerita yang berbeda, "katanya.
Suryo menambahkan bahwa sementara satu penghalang mungkin biaya pelaksanaan sistem baru, yang lain adalah kesulitan dari lembaga yang berbeda yang terlibat dalam menjalankan jalan Jakarta koordinasi satu sama lain.
Yoga dari ITDP setuju dan mengatakan bahwa sementara sistem IBM tidak harus dianggap satu-satunya solusi yang layak untuk masalah lalu lintas Jakarta, mereka adalah salah satu cara di mana koordinasi yang lebih bisa ditimbulkan antara instansi pemerintah.
"Paling sering, ini vakum di lembaga tersebut disebabkan oleh prosedur yang ketat dan peraturan yang membatasi mereka melakukan sesuatu di luar tanggung jawab mereka, meskipun mereka tahu masalahnya adalah karena kurangnya staf dan jumlah beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing instansi, perbaikan sederhana dengan mudah bisa gagal karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga, "katanya.
Tampaknya pemerintah Jakarta akhirnya dapat bergerak untuk meningkatkan kerjasama mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas kota.
"Untuk memecahkan masalah, kita perlu bekerja pada semua sisi secara bersamaan," kata Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan kepada Jakarta Globe, di Jakarta.
Pristono menjelaskan bahwa Badan Perhubungan DKI Jakarta telah membangun kerjasama yang bagus dengan Polisi Lalu Lintas Jakarta. Mereka akan segera memiliki satu sistem lalu lintas pemantauan bukan dua sistem yang terpisah yang dijalankan oleh Pusat Manajemen Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Sistem Transportasi Cerdas badan transportasi itu.
"Kombinasi dari kedua sistem berharap untuk dapat mengidentifikasi titik-titik kemacetan segera setelah mereka terdeteksi, sehingga personil dari kedua unit dapat bereaksi dengan cepat dan membantu memudahkan aliran lalu lintas," kata Pristono.
Suryo mengatakan kepemimpinan yang kuat akan menjadi penting dalam menyelesaikan kebuntuan lalu lintas Jakarta dan bahwa pemerintahan baru di kota mungkin dapat membuat kemajuan, berkat Gubernur Joko Widodo.
"Mulailah dengan kepemimpinan dan hanya jika Anda memiliki masalah yang dapat diselesaikan. Karena, sama seperti aku ingin mengatakan bahwa teknologi IBM adalah No 1 di sini, apa yang saya katakan adalah bahwa beberapa solusi yang tidak begitu canggih seperti orang berpikir, "katanya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/93855-ibm-indonesia-dapat-ciptakan-sistem-pengurai-kemacetan-jakarta.html
Jumat, 09 November 2012
Jakarta Macet, Buka Kantor Bisnis di Luar Ibukota Saja
[JAKARTA] Para pengusaha atau siapa saja diminta agar kalau membuka kantor usaha atau bisnis sebaiknya jangan di Kota Jakarta tetapi di luar Jakarta. Pasalnya, Jakarta sudah penuh dan jalan-jalan di Jakarta setiap hari dan sepanjang hari macet.
Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).
Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.
Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.
Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.
Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.
"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604
Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).
Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.
Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.
Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.
Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.
"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604
Kamis, 02 Agustus 2012
Pengadilan Kabulkan Gugatan Warga Soal Kemacetan Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait Kemacetan Jakarta yang diajukan kantor hukum Lex Regis.
Majelis hakim yang diketuai Kasianus Telaumbanua dalam putusan sela menyatakan menerima gugatan warga negara tersebut dan persidangan akan diteruskan dalam materi pokok permasalahan.
"Pengadilan menerima dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki Legal Standing (hak berperkara) untuk mengajukan gugatan atas perkara a qou. Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkannya pada materi pokok perkara," bunyi putusan sela PN Jakpus, Selasa (31/7/2012) sebagaimana rilis, yang diterima Kompas.com, Rabu (1/8/2012).
Gugatan ini diajukan dua warga Jakarta yang juga advokat pada kantor hukum Lex Regis. Mereka adalah Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda.
Keduanya mengajukan gugatan sebagai warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 53/PDT.G/2012 tanggal 31 Januari 2012/PN.JKT.PST.
Selain menerima gugatan secara lengkap, majelis hakim juga memberikan waktu 40 hari bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi.
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim, meskipun gugatan warga belum diatur dalam hukum acara di Indonesia, hakim dapat melakukan perbandingan dengan CLS yang diberlakukan di beberapa negara, seperti USA, India, dan Australia.
Gugatan CLS ini diajukan oleh para penggugat untuk mengkritisi permasalahan kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung usai dan terselesaikan.
Kemacetan yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat Jakarta umumnya dan para Penggugat khususnya telah banyak menyebabkan kerugian baik materiil seperti pemborosan bahan bakar maupun kerugian immateriil, seperti waktu yang terbuang, kelelahan fisik, stress dan ketidaknyamanan yang dihadapi selama perjalanan.
Terhadap persoalan itu, penggugat berharap bahwa melalui jalur hukum ini, pemerintah disadarkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Adapun ada tiga pihak yang menjadi tergugat dalam CLS ini. Presiden RI menjadi Tergugat 1, Gubernur DKI Jakarta menjadi Tergugat 2, sedangkan 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta menjadi Tergugat 3.
Materi gugatan yang disampaikan Dawarja dan Firnanda, antara lain menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan di DKI. Jakarta, antara lain,
a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini; b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi; c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI. Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan.
d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI. Jakarta; e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI. Jakarta; f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut.
g. Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan h. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan Warga Kota Jakarta dalam sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional; 7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/21360743/Pengadilan.Kabulkan.Gugatan.Warga.Soal.Kemacetan.Jakarta
Majelis hakim yang diketuai Kasianus Telaumbanua dalam putusan sela menyatakan menerima gugatan warga negara tersebut dan persidangan akan diteruskan dalam materi pokok permasalahan.
"Pengadilan menerima dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki Legal Standing (hak berperkara) untuk mengajukan gugatan atas perkara a qou. Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkannya pada materi pokok perkara," bunyi putusan sela PN Jakpus, Selasa (31/7/2012) sebagaimana rilis, yang diterima Kompas.com, Rabu (1/8/2012).
Gugatan ini diajukan dua warga Jakarta yang juga advokat pada kantor hukum Lex Regis. Mereka adalah Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda.
Keduanya mengajukan gugatan sebagai warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 53/PDT.G/2012 tanggal 31 Januari 2012/PN.JKT.PST.
Selain menerima gugatan secara lengkap, majelis hakim juga memberikan waktu 40 hari bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi.
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim, meskipun gugatan warga belum diatur dalam hukum acara di Indonesia, hakim dapat melakukan perbandingan dengan CLS yang diberlakukan di beberapa negara, seperti USA, India, dan Australia.
Gugatan CLS ini diajukan oleh para penggugat untuk mengkritisi permasalahan kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung usai dan terselesaikan.
Kemacetan yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat Jakarta umumnya dan para Penggugat khususnya telah banyak menyebabkan kerugian baik materiil seperti pemborosan bahan bakar maupun kerugian immateriil, seperti waktu yang terbuang, kelelahan fisik, stress dan ketidaknyamanan yang dihadapi selama perjalanan.
Terhadap persoalan itu, penggugat berharap bahwa melalui jalur hukum ini, pemerintah disadarkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Adapun ada tiga pihak yang menjadi tergugat dalam CLS ini. Presiden RI menjadi Tergugat 1, Gubernur DKI Jakarta menjadi Tergugat 2, sedangkan 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta menjadi Tergugat 3.
Materi gugatan yang disampaikan Dawarja dan Firnanda, antara lain menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan di DKI. Jakarta, antara lain,
a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini; b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi; c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI. Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan.
d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI. Jakarta; e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI. Jakarta; f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut.
g. Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan h. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan Warga Kota Jakarta dalam sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional; 7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/21360743/Pengadilan.Kabulkan.Gugatan.Warga.Soal.Kemacetan.Jakarta
Selasa, 31 Juli 2012
Busway, jalur tengkorak bagi pemotor di Jakarta
Istilah jalur tengkorak biasanya akrab pada jalan-jalan lintas provinsi. Tapi kini, jalur yang dianggap selalu menimbulkan kecelakaan dan memakan korban itu juga ada di Jakarta.
Jalur tengkorak versi Jakarta agak berbeda dengan yang biasanya kita jumpai di daerah. Sebab di Jakarta, jalur tengkorak justru bisa kita temui di sisi kanan beberapa ruas jalan ibu kota.
Seperti apa jalur tengkorak model kota metropolitan? Dan di mana saja letaknya.
Sebenarnya jalur tengkorak yang dimaksud adalah jalur khusus bus Transjakarta yang ada di 11 ruas jalan Jakarta. Kenapa dikatakan jalur tengkorak, sebab kecelakaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang belakangan menjadi insiden yang biasa terjadi.
Sulit juga menyimpulkan siapa yang salah. Sebab, pemotor juga nekat menyerobot jalur Transjakarta karena tak sanggup menghabiskan waktu berjam-jam akibat terjebak kemacetan panjang.
Seperti sebutannya jalur khusus, maka seharusnya hanya bus Transjakarta dan kendaraan yang sifatnya emergency-lah yang bisa melintas di jalanan itu. Tapi apa daya, kini bus Transjakarta mau tidak mau, suka tidak suka harus berbagai jalan dengan puluhan pemotor yang menyerbot juga mobil pribadi.
Akibat dari banyaknya sepeda motor di jalur itu, kerab kali pramudi tak dapat mengontrol laju bus nya. Alhasil, pemotor itu tertabrak dan tewas.
Bukan hanya pemotor yang berada di jalur khusus itu, yang di jalur bebas pun bisa saja meregang nyawa di jalur busway. Biasanya itu terjadi karena posisi sepeda motor yang terlalu mepet ke separator busway, kemudian tersenggol mobil yang melintas. Akhirnya terjatuh ke jalur Transjakarta, dan tertabrak bus.
Selain itu, angka kecelakaan di jalur busway bertambah banyak karena ulah para pejalan kaki yang memilih menyeberang bebas. Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) yang dibuat dinas terkait nyatanya tak menjadi alternatif buat warga karena dinilai terlalu merepotkan.
Tapi kesalahan tak selamanya karena ulah warga. Acap kali pramudi yang kurang lihai, asyik bertelepon atau memacu dengan kecepatan tinggi lah yang menyebabkan tabrakan. Merasa jalur itu khusus, pramudi seakan tak sadar bahwa kecepatan bus sesuai aturan harus diantara 50-60 km/jam.
Kepala BLU Transjakarta M Akbar beberapa waktu lalu mengaku telah menyikapi tegas pada awaknya yang dianggap ugal-ugalan saat mengemudi. Bahkan kala itu Akbar siap memecat pramudi yang dianggap melanggar peraturan yang diterapkan BLU sebagai manajemen pengelola.
"Terkait pramudi, kami sedang siapkan mekanisme penilaian, di mana setiap harinya kita akan melakukan pengawasan harian, lalu tiap bulan ada rapor, dan kalau hasilnya merah tentu akan dipinggirkan," kata Kepala BLU TransJakarta, M Akbar, beberapa waktu lalu.
Kala itu Akbar juga berpendapat, memang tidak seharusnya sopir mengemudi dengan ugal-ugalan meskipun bus ini memiliki jalur khusus.
"Ya saya setuju bahwa pramudi busway harus mengikuti ketentuan dalam mengemudi bus. Tapi perlu dilihat juga ada beberapa faktor yang sebabkan kecelakaan itu," ungkapnya.
Wacana untuk menekan angka kecelakaan di jalur busway pun lantas bermunculan. Mulai dari memasang portal yang dijaga petugas, meninggikan separator sampai memagar jalur. Namun dari semua impian itu hanya pemasangan portal yang berhasil diterapkan. Itu pun tetap tak berjalan maksimal karena kendaraan yang menyerobot jauh lebih banyak.
Kalau sudah begini siapa yang harus disalahkan?
Berikut hasil rangkuman merdeka.com terkait kecelakaan di jalur Transjakarta yang terjadi selama bulan Juni-Juli 2012 ini :
1. Bus TransJakarta di koridor VIII Lebak Bulus-Harmoni menabrak seorang pemotor di kawasan Jalan Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Juni 2012. Untungnya pengemudi motor hanya mengalami luka ringan.
2. Bus Transjakarta menabrak sepeda motor di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada 7 Juli 2012. Pemotor tewas.
3. Bus Transjakarta menabrak bocah bernama Adam (10) pada Jumat 13 Juli 2012, di kawasan Jalan Mampang, Jakarta Selatan. Saat itu Adam tengah menyebrang tanpa didampingi siapa pun. Adam pun tewas seketika. Melihat kejadian itu, warga mengaku memecahkan kaca bus dan mencoreti dengan cat pilox.
4. Bus Transjakarta koridor VIII (Harmoni-Lebak Bulus) kembali menabrak pejalan kaki di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat pada Sabtu 14 Juli 2012. Korban langsung dibawa ke rumah sakit RS Puri Mandiri untuk mendapat penanganan.
5. Bus Transjakarta bernomor polisi B 74850 SZ menabrak seorang penyeberang jalan, Supriyadi (22) di Jalan Hasyim Ashari, Roxy, Gambir, pada Rabu 18 Juli 2012. Korban yang kritis dibawa ke RS Sumber Waras. Warga yang emosi melihat kejadian itu sempat merusak bus Trans Jakarta itu hingga mengakibatkan kaca samping pecah dan kaca depan retak.
6. Bus Transjakarta menabrak seorang pemotor di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Minggu 29 Juli 2012.
7. Bus TransJakarta di koridor V jurusan Kampung Melayu-Harmoni menabrak seorang pengendara motor matic Vario, tepatnya di depan Kantor Dinas Olahraga Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada Senin 30 Juli 2012. Korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke RS Premier Jatinegara.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/busway-jalur-tengkorak-bagi-pemotor-di-jakarta.html
Jalur tengkorak versi Jakarta agak berbeda dengan yang biasanya kita jumpai di daerah. Sebab di Jakarta, jalur tengkorak justru bisa kita temui di sisi kanan beberapa ruas jalan ibu kota.
Seperti apa jalur tengkorak model kota metropolitan? Dan di mana saja letaknya.
Sebenarnya jalur tengkorak yang dimaksud adalah jalur khusus bus Transjakarta yang ada di 11 ruas jalan Jakarta. Kenapa dikatakan jalur tengkorak, sebab kecelakaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang belakangan menjadi insiden yang biasa terjadi.
Sulit juga menyimpulkan siapa yang salah. Sebab, pemotor juga nekat menyerobot jalur Transjakarta karena tak sanggup menghabiskan waktu berjam-jam akibat terjebak kemacetan panjang.
Seperti sebutannya jalur khusus, maka seharusnya hanya bus Transjakarta dan kendaraan yang sifatnya emergency-lah yang bisa melintas di jalanan itu. Tapi apa daya, kini bus Transjakarta mau tidak mau, suka tidak suka harus berbagai jalan dengan puluhan pemotor yang menyerbot juga mobil pribadi.
Akibat dari banyaknya sepeda motor di jalur itu, kerab kali pramudi tak dapat mengontrol laju bus nya. Alhasil, pemotor itu tertabrak dan tewas.
Bukan hanya pemotor yang berada di jalur khusus itu, yang di jalur bebas pun bisa saja meregang nyawa di jalur busway. Biasanya itu terjadi karena posisi sepeda motor yang terlalu mepet ke separator busway, kemudian tersenggol mobil yang melintas. Akhirnya terjatuh ke jalur Transjakarta, dan tertabrak bus.
Selain itu, angka kecelakaan di jalur busway bertambah banyak karena ulah para pejalan kaki yang memilih menyeberang bebas. Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) yang dibuat dinas terkait nyatanya tak menjadi alternatif buat warga karena dinilai terlalu merepotkan.
Tapi kesalahan tak selamanya karena ulah warga. Acap kali pramudi yang kurang lihai, asyik bertelepon atau memacu dengan kecepatan tinggi lah yang menyebabkan tabrakan. Merasa jalur itu khusus, pramudi seakan tak sadar bahwa kecepatan bus sesuai aturan harus diantara 50-60 km/jam.
Kepala BLU Transjakarta M Akbar beberapa waktu lalu mengaku telah menyikapi tegas pada awaknya yang dianggap ugal-ugalan saat mengemudi. Bahkan kala itu Akbar siap memecat pramudi yang dianggap melanggar peraturan yang diterapkan BLU sebagai manajemen pengelola.
"Terkait pramudi, kami sedang siapkan mekanisme penilaian, di mana setiap harinya kita akan melakukan pengawasan harian, lalu tiap bulan ada rapor, dan kalau hasilnya merah tentu akan dipinggirkan," kata Kepala BLU TransJakarta, M Akbar, beberapa waktu lalu.
Kala itu Akbar juga berpendapat, memang tidak seharusnya sopir mengemudi dengan ugal-ugalan meskipun bus ini memiliki jalur khusus.
"Ya saya setuju bahwa pramudi busway harus mengikuti ketentuan dalam mengemudi bus. Tapi perlu dilihat juga ada beberapa faktor yang sebabkan kecelakaan itu," ungkapnya.
Wacana untuk menekan angka kecelakaan di jalur busway pun lantas bermunculan. Mulai dari memasang portal yang dijaga petugas, meninggikan separator sampai memagar jalur. Namun dari semua impian itu hanya pemasangan portal yang berhasil diterapkan. Itu pun tetap tak berjalan maksimal karena kendaraan yang menyerobot jauh lebih banyak.
Kalau sudah begini siapa yang harus disalahkan?
Berikut hasil rangkuman merdeka.com terkait kecelakaan di jalur Transjakarta yang terjadi selama bulan Juni-Juli 2012 ini :
1. Bus TransJakarta di koridor VIII Lebak Bulus-Harmoni menabrak seorang pemotor di kawasan Jalan Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Juni 2012. Untungnya pengemudi motor hanya mengalami luka ringan.
2. Bus Transjakarta menabrak sepeda motor di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada 7 Juli 2012. Pemotor tewas.
3. Bus Transjakarta menabrak bocah bernama Adam (10) pada Jumat 13 Juli 2012, di kawasan Jalan Mampang, Jakarta Selatan. Saat itu Adam tengah menyebrang tanpa didampingi siapa pun. Adam pun tewas seketika. Melihat kejadian itu, warga mengaku memecahkan kaca bus dan mencoreti dengan cat pilox.
4. Bus Transjakarta koridor VIII (Harmoni-Lebak Bulus) kembali menabrak pejalan kaki di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat pada Sabtu 14 Juli 2012. Korban langsung dibawa ke rumah sakit RS Puri Mandiri untuk mendapat penanganan.
5. Bus Transjakarta bernomor polisi B 74850 SZ menabrak seorang penyeberang jalan, Supriyadi (22) di Jalan Hasyim Ashari, Roxy, Gambir, pada Rabu 18 Juli 2012. Korban yang kritis dibawa ke RS Sumber Waras. Warga yang emosi melihat kejadian itu sempat merusak bus Trans Jakarta itu hingga mengakibatkan kaca samping pecah dan kaca depan retak.
6. Bus Transjakarta menabrak seorang pemotor di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Minggu 29 Juli 2012.
7. Bus TransJakarta di koridor V jurusan Kampung Melayu-Harmoni menabrak seorang pengendara motor matic Vario, tepatnya di depan Kantor Dinas Olahraga Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada Senin 30 Juli 2012. Korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke RS Premier Jatinegara.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/busway-jalur-tengkorak-bagi-pemotor-di-jakarta.html
Selasa, 24 Juli 2012
Bocah Bertarung Hidup di Gemerlapnya Jakarta
Jakarta Tak semua anak bisa merayakan peringatan Hari Anak Nasional. Febry (15) salah satunya. Remaja ini harus bertarung hidup ditengah gemerlapnya Jakarta dengan mengamen.
Selama bertahun-tahun Febry harus merasakan teriknya matahari dan tebalnya asap knalpot demi melanjutkan hidupnya. Dia biasa mengamen di sekitar Cililitan, Jakarta Timur. Meski begitu ia masih menyimpan harapan untuk dapat bersekolah.
"Saya juga inginnya bisa sekolah, ingin meneruskan cita-cita saya sebagai TNI supaya bisa melindungi rakyat dan banggain orangtua saya," ujar Febry saat ditemui detikcom di seputaran Pusat Grosir Cililitan (PGC), Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2012).
Febry mengaku setiap harinya ia berangkat dari kontrakannya di daerah Condet sejak pukul 06.00 WIB kemudian memutari kawasan PGC. Terkadang ia harus mengamen di beberapa angkutan umum jurusan Pasar Minggu dan kembali ke PGC menjelang petang.
Tak berhenti di situ, Febry masih terus mengamen hingga pukul 22.00 WIB di kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Penghasilannya sehari rata-rata berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000.
"Tapi kalau sekarang lagi sepi, enggak macet," kata Febry yang mengaku hari ini hanya mendapatkan Rp 8.000," ujarnya..
Tak berapa lama adzan Maghrib berkumandang, Febry pun lekas meminta izin untuk membeli semangkuk Soto Ayam untuk berbuka puasa dengan hasil ngamennya tadi. Rupanya satu mangkuk Soto itu tak hanya dinikmati oleh Febry sendiri. Ia bersama kawan-kawan pengamen lainnya ikut mengeroyok semangkuk Soto Ayam yang terlihat masih panas itu.
"Dulu saya sempat tidak ngamen karena dimarahi orangtua," cerita Febry usai berbuka puasa. Ia pun sempat ikut orang lain berjualan buah Duren.
"Kadang kalau lagi sepi saya melamun suka kangen kumpul bareng anak-anak jalanan lain, karena disitu saya merasakan senang maupun susah," sambungnya.
Selama menjadi pengamen, Febry mengaku belum pernah terjaring razia penertiban oleh Satpol PP. Namun adiknya yang juga seorang pengamen sudah pernah terjaring razia sebanyak 4 kali. Untuk membebaskan adiknya, Febry harus merogeh kocek yanng cukup dalam.
"Terakhir saya tebus bayar Rp 200.000. Adik saya juga cerita kalau ada pengamen yang meninggal di panti di daerah Cipayung karena sakit. Tapi orangtuanya tidak tahu akhirnya dikubur massal gitu saja," kata Febry yang menyesalkan kejadian tersebut.
Febry sendiri berharap ada perubahan perilaku Satpol PP dalam menertibkan para pengamen. "Jangan dipukul, kan bisa bilang baik-baik jangan ngamen, kita juga mengerti," pinta Febry.
Di Hari Anak Nasional ini, Febry berharap bisa mencicipi kebahagian seperti yang dirasakan anak-anak lain. "Berkumpul bersama keluarga, mendapat pelukan dan kasih sayang orangtua. Tapi itu tidak mungkin karena saya bekerja untuk membantu orang tua saya," tutupnya dengan pandangan mata nerawang jauh ke depan.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/07/24/065020/1972933/10/bocah-bertarung-hidup-di-gemerlapnya-jakarta?9911012
Selama bertahun-tahun Febry harus merasakan teriknya matahari dan tebalnya asap knalpot demi melanjutkan hidupnya. Dia biasa mengamen di sekitar Cililitan, Jakarta Timur. Meski begitu ia masih menyimpan harapan untuk dapat bersekolah.
"Saya juga inginnya bisa sekolah, ingin meneruskan cita-cita saya sebagai TNI supaya bisa melindungi rakyat dan banggain orangtua saya," ujar Febry saat ditemui detikcom di seputaran Pusat Grosir Cililitan (PGC), Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2012).
Febry mengaku setiap harinya ia berangkat dari kontrakannya di daerah Condet sejak pukul 06.00 WIB kemudian memutari kawasan PGC. Terkadang ia harus mengamen di beberapa angkutan umum jurusan Pasar Minggu dan kembali ke PGC menjelang petang.
Tak berhenti di situ, Febry masih terus mengamen hingga pukul 22.00 WIB di kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Penghasilannya sehari rata-rata berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000.
"Tapi kalau sekarang lagi sepi, enggak macet," kata Febry yang mengaku hari ini hanya mendapatkan Rp 8.000," ujarnya..
Tak berapa lama adzan Maghrib berkumandang, Febry pun lekas meminta izin untuk membeli semangkuk Soto Ayam untuk berbuka puasa dengan hasil ngamennya tadi. Rupanya satu mangkuk Soto itu tak hanya dinikmati oleh Febry sendiri. Ia bersama kawan-kawan pengamen lainnya ikut mengeroyok semangkuk Soto Ayam yang terlihat masih panas itu.
"Dulu saya sempat tidak ngamen karena dimarahi orangtua," cerita Febry usai berbuka puasa. Ia pun sempat ikut orang lain berjualan buah Duren.
"Kadang kalau lagi sepi saya melamun suka kangen kumpul bareng anak-anak jalanan lain, karena disitu saya merasakan senang maupun susah," sambungnya.
Selama menjadi pengamen, Febry mengaku belum pernah terjaring razia penertiban oleh Satpol PP. Namun adiknya yang juga seorang pengamen sudah pernah terjaring razia sebanyak 4 kali. Untuk membebaskan adiknya, Febry harus merogeh kocek yanng cukup dalam.
"Terakhir saya tebus bayar Rp 200.000. Adik saya juga cerita kalau ada pengamen yang meninggal di panti di daerah Cipayung karena sakit. Tapi orangtuanya tidak tahu akhirnya dikubur massal gitu saja," kata Febry yang menyesalkan kejadian tersebut.
Febry sendiri berharap ada perubahan perilaku Satpol PP dalam menertibkan para pengamen. "Jangan dipukul, kan bisa bilang baik-baik jangan ngamen, kita juga mengerti," pinta Febry.
Di Hari Anak Nasional ini, Febry berharap bisa mencicipi kebahagian seperti yang dirasakan anak-anak lain. "Berkumpul bersama keluarga, mendapat pelukan dan kasih sayang orangtua. Tapi itu tidak mungkin karena saya bekerja untuk membantu orang tua saya," tutupnya dengan pandangan mata nerawang jauh ke depan.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/07/24/065020/1972933/10/bocah-bertarung-hidup-di-gemerlapnya-jakarta?9911012
Rabu, 20 Juni 2012
Presiden dan Foke Digugat Lantaran Kemacetan Jakarta
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerah karena kemacetan Jakarta tak terurai, Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya siang ini menggugat Presiden dan Gubernur DK Jakarta Fauzi Bowo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Ini gugatan class action kepada Presiden dan Gubernur DKI Jakarta karena tak dapat mengatasi kemacetan di Jakarta," ujar Ngurah kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2012).
Ngurah menjelaskan, selama ini kebijakan pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta lemah dalam mengurus ruas jalan di Jakarta seperti adanya pembiaran kendaraan parkir di bahu jalan yang seharusnya bukan lahan parkir sehingga mempersempit luas jalan.
Ngurah melanjutkan, kemacetan tersebut telah merugikan masyarakat Jakarta. Kerugian tersebut tidak bukan hanya kerugian materiil seperti pemborosan bahan bakar, tetapi juga kerugian immateriil.
"Kerugian imateriil misalnya kelelahan fisik, stres, tidak nyaman, terpotongnya jam kerja, lingkungan yang tidak bersih," ujar Ngurah.
Untuk itu, Ngurah menjelaskan, pihaknya meminta presiden dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke untuk segera membuat kebijakan yang tegas untuk menanggulangi kemacetan di Ibukota.
"Kami berharap Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta terbitkan kebijakan untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta," ujar Ngurah.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/06/19/presiden-dan-foke-digugat-lantaran-kemacetan-jakarta
"Ini gugatan class action kepada Presiden dan Gubernur DKI Jakarta karena tak dapat mengatasi kemacetan di Jakarta," ujar Ngurah kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2012).
Ngurah menjelaskan, selama ini kebijakan pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta lemah dalam mengurus ruas jalan di Jakarta seperti adanya pembiaran kendaraan parkir di bahu jalan yang seharusnya bukan lahan parkir sehingga mempersempit luas jalan.
Ngurah melanjutkan, kemacetan tersebut telah merugikan masyarakat Jakarta. Kerugian tersebut tidak bukan hanya kerugian materiil seperti pemborosan bahan bakar, tetapi juga kerugian immateriil.
"Kerugian imateriil misalnya kelelahan fisik, stres, tidak nyaman, terpotongnya jam kerja, lingkungan yang tidak bersih," ujar Ngurah.
Untuk itu, Ngurah menjelaskan, pihaknya meminta presiden dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke untuk segera membuat kebijakan yang tegas untuk menanggulangi kemacetan di Ibukota.
"Kami berharap Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta terbitkan kebijakan untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta," ujar Ngurah.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/06/19/presiden-dan-foke-digugat-lantaran-kemacetan-jakarta
Selasa, 17 April 2012
Gubernur Baru dan Ruwetnya Tata Ruang Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur baru DKI Jakarta yang akan terpilih nanti dipastikan menghadapi permasalahan tata ruang. Tata ruang yang tidak konsisten menjadi sumber masalah banjir, kemacetan, kawasan padat penduduk serta permasalahan sosial lainnya.
Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.
"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.
Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.
"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.
Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.
"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.
Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.
"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/04/16/15463667/Gubernur.Baru.dan.Ruwetnya.Tata.Ruang.Jakarta
Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.
"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.
Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.
"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.
Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.
"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.
Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.
"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/04/16/15463667/Gubernur.Baru.dan.Ruwetnya.Tata.Ruang.Jakarta
Jumat, 13 April 2012
Penataan Lingkungan Jakarta Berantakan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penataan lingkungan hidup di Jakarta dinilai masih berantakan oleh komunitas lingkungan hidup Walhi. Banyak lahan kosong yang tidak diprioritaskan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Menurut Direktur Eksekutif Walhi DKI, Ubaidillah, masih banyak wilayah Jakarta yang belum tersentuh penataan lingkungannya, terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.
"Di sana masih banyak rumah tinggal yang hampir roboh dan sampah yang tertimbun di pemukiman padat penduduk. Pemprov DKI juga tak bisa lihat lahan kosong, langsung dijadikan mal atau ruko," ujar Ubaidillah, Kamis (12/4/2012).
Ubaidillah menuturkan sebenarnya gedung pusat perbelanjaan atau ruko yang dibangun di lahan kosong itu tidak diperlukan warga Jakarta. Akibatnya, pusat perbelanjaan dan ruko tersebut dibiarkan kosong begitu saja.
"Penataan ruang lingkungan hidup di Jakarta masih berantakan. Ruko dan mal di Penjaringan serta Sunter kosong begitu saja. Harusnya lahan kosong yang jadi mal dan ruko itu, dijadikan RTH untuk serapan air," tandasnya.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/04/12/penataan-lingkungan-jakarta-berantakan
Menurut Direktur Eksekutif Walhi DKI, Ubaidillah, masih banyak wilayah Jakarta yang belum tersentuh penataan lingkungannya, terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.
"Di sana masih banyak rumah tinggal yang hampir roboh dan sampah yang tertimbun di pemukiman padat penduduk. Pemprov DKI juga tak bisa lihat lahan kosong, langsung dijadikan mal atau ruko," ujar Ubaidillah, Kamis (12/4/2012).
Ubaidillah menuturkan sebenarnya gedung pusat perbelanjaan atau ruko yang dibangun di lahan kosong itu tidak diperlukan warga Jakarta. Akibatnya, pusat perbelanjaan dan ruko tersebut dibiarkan kosong begitu saja.
"Penataan ruang lingkungan hidup di Jakarta masih berantakan. Ruko dan mal di Penjaringan serta Sunter kosong begitu saja. Harusnya lahan kosong yang jadi mal dan ruko itu, dijadikan RTH untuk serapan air," tandasnya.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/04/12/penataan-lingkungan-jakarta-berantakan
Langganan:
Postingan
(
Atom
)