[JAKARTA] Para pengusaha atau siapa saja diminta agar kalau membuka kantor usaha atau bisnis sebaiknya jangan di Kota Jakarta tetapi di luar Jakarta. Pasalnya, Jakarta sudah penuh dan jalan-jalan di Jakarta setiap hari dan sepanjang hari macet.
Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).
Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.
Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.
Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.
Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.
"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604
Tampilkan postingan dengan label mengusulkan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label mengusulkan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 09 November 2012
Selasa, 14 Agustus 2012
Mimpi Kandas Kereta Layang Bekasi-Slipi
VIVAnews - Mimpi PT Hutama Karya membangun sarana transportasi massal berupa kereta layang Bekasi-Slipi, tampaknya hampir kandas. Proyek yang menelan biaya hingga Rp30 triliun itu, tak mendapat restu dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.
Sebagai perusahaan pemerintah, restu dari pemegang saham memang mutlak dikantongi. Terlebih lagi, seluruh saham Hutama Karya adalah milik pemerintah. "Yang Adhi Karya saya setuju, yang Hutama Karya (sebetulnya) bukan saya tak setuju," kata Dahlan Iskan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.
Dahlan memang tak sepenuhnya menolak usulan proyek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di ibukota tersebut. Mantan direktur utama PLN ini lebih menyoroti status proyek kereta layang Bekasi-Slipi yang dianggap merupakan pekerjaan baru.
Dengan status tersebut, pembangunan proyek kereta layang tentunya bakal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal itu juga yang membuat BUMN ragu jika pemerintah bakal memberikan dana yang dikucurkan lewat mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Apakah mungkin, APBN mengalokasikan anggaran sebesar itu, saya ragu," kata Dahlan. Kini, Dahlan tampaknya mengalihkan perhatiannya pada pembangunan proyek monorel yang diusung oleh PT Adhi Karya Tbk. Merunut pada sejarah, perusahaan konstruksi ini sebelumnya telah menyatakan mundur dari proyek yang kini menyisakan tiang-tiang penyangga di tengah kota.
Saking antusiasnya, Dahlan bahkan berani sesumbar mampu membangun proyek monorel dalam waktu dua tahun. Syaratnya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memberikan perizinan untuk mulai menggarap proyek tersebut.
"Kalau Pemda DKI Jakarta mengizinkan itu, dalam dua tahun (proyek monorel) jadi," kata Dahlan.
Sebagai bukti keseriusan, Adhi Karya bahkan berani untuk menanggung seluruh pembiayaan untuk proyek infastruktur tersebut.
*****
Harus diakui. Adhi Karya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dalam pembangunan proyek monorel. Lewat anak usahanya, PT Jakarta Monorail, perusahaan gagal mewujudkan proyek monorel yang digagas sejak era Gubernur Sutiyoso.
Sementara Hutama Karya yang menggagas proyek Kereta Layang juga belum terlalu beruntung. Perizinan yang tak diberikan oleh pemerintah bakal menjadi batu sandungan untuk merealisasikan mimpi itu.
Namun jika menilik pada konsep proyek yang ditawarkan, kedua perusahaan pelat merah ini sama-sama ingin membantu mengatasi masalah kemacetan yang telah lama melanda kawasan ibukota.
Pada proyek kali ini, Adhi Karya bahkan terlihat cukup yakin. Dana sebesar Rp3,73 triliun siap digelontorkan untuk membiayai proyek monorel yang diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT) sepanjang 13 kilometer (Km). Pengerjaan proyek ini diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2,5 tahun
Sebelum membangun jaringan, Adhi Karya fokus membangun 16 unit stasiun yang tersebar di titik strategis di Jakarta seperti; Tanah Abang, Grand Indonesia, Dukuh Atas, Mega Kuningan, Sampoerna Square, SCBD.
Jika proyek ini selesai, alat transportasi massal JLT tersebut diharapkan mampu membawa 77.500 penumpang setiap harinya.
Sebelum ditolak kementerian BUMN, Hutama Karya juga mengusulkan ide proyek yang tak kalah baik. Memanfaatkan areal kosong di median tengah jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk, perusahaan konstruksi ini menawarkan kereta layang terintegrasi sepanjang 100 kilometer (Km). Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.
Dalam rencana pengembangan kereta layang di median jalan tol ini akan terbagi menjadi lima tahap. Tahap pertama Bekasi-Cawang, tahap kedua Cawang-Semanggi, tahap tiga Bumi Serpong Damai-Taman Anggrek-Semanggi, dan tahap empat Bogor-Cawang.
"Total panjang seluruh tahapan ini mencapai 100 kilometer, di mana per kilometernya rata-rata investasi sebesar Rp300 miliar," kata Wikumurti kepada VIVAnews.
Untuk menunjukan keseriusan, Hutama Karya bahkan mengklaim telah memiliki peminat untuk proyek tersebut. Disebut-sebut, Mitsui Corporation, sudah melakukan pembicaraan awal untuk masuk sebagai salah satu investor proyek kereta layang Bekasi-Slipi.
****
Untuk saat ini, baik Adhi Karya lewat proyek monorel maupun Hutama Karya melalui Kereta Layang memang masih memiliki peluang untuk mewujudkan mimpinya. Namun rencana itu tampaknya harus bersaing dengan proyek-proyek lain yang diusulkan perusahaan lain.
Menanggapi banyaknya perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ibukota, Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna justru tak terlalu gembira.
"Seharusnya kembali ke hakikat utama yaitu pembenahan angkutan masyarakat Jakarta," kata dia.
Pemerintah diketahui sudah mempunyai sebuah cetak biru penanggulangan masalah kemacetan di Ibukota. Lewat program Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta, berbagai proyek mulai dari mass rapid transit (MRT), busway, dan monorel sudah dirancang oleh para ahli dan berbagai instansi terkait.
Sesuai dengan cetak biru program tersebut, seluruh sistem trasportasi di Ibukota ditargetkan selesai pada 2020.
Sayangnya, kata Yayat, hampir seluruh pemangku kepentingan terlihat tak konsisten dengan program yang sudah dibuatnya. Hal ini terlihat dari program pengembangan infrastruktur yang tak lagi sesuai dengan rencana awal
"Busway harusnya sudah selesai pada 2010," tegas Yayat.
Permasalahan bertambah rumit karena mulai banyak perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur diluar rencana yang dibuat pemerintah.
Kondisi diperparah dengan tak adanya lembaga yang khusus menangani dan mengawasi pelaksanaan program PTM tersebut. "Masalahnya sekarang tak ada yang bersama padahal program ini berhasil jika bersatu padu," kata Yayat.
Pada akhirnya, ujar Yayat, persoalan kemacetan di ibukota hanya dapat diselesaikan dengan cepat jika saja pembangunan angkutan massal bisa terealisasi dengan tepat. "Saat ini jumlah pemakai angkutan itu semakin banyak sementara ruas jalan yang ada begitu-begitu saja," katanya.
Sumber : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/343208-mimpi-kandas-kereta-layang-bekasi-slipi
Sebagai perusahaan pemerintah, restu dari pemegang saham memang mutlak dikantongi. Terlebih lagi, seluruh saham Hutama Karya adalah milik pemerintah. "Yang Adhi Karya saya setuju, yang Hutama Karya (sebetulnya) bukan saya tak setuju," kata Dahlan Iskan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.
Dahlan memang tak sepenuhnya menolak usulan proyek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di ibukota tersebut. Mantan direktur utama PLN ini lebih menyoroti status proyek kereta layang Bekasi-Slipi yang dianggap merupakan pekerjaan baru.
Dengan status tersebut, pembangunan proyek kereta layang tentunya bakal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal itu juga yang membuat BUMN ragu jika pemerintah bakal memberikan dana yang dikucurkan lewat mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Apakah mungkin, APBN mengalokasikan anggaran sebesar itu, saya ragu," kata Dahlan. Kini, Dahlan tampaknya mengalihkan perhatiannya pada pembangunan proyek monorel yang diusung oleh PT Adhi Karya Tbk. Merunut pada sejarah, perusahaan konstruksi ini sebelumnya telah menyatakan mundur dari proyek yang kini menyisakan tiang-tiang penyangga di tengah kota.
Saking antusiasnya, Dahlan bahkan berani sesumbar mampu membangun proyek monorel dalam waktu dua tahun. Syaratnya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memberikan perizinan untuk mulai menggarap proyek tersebut.
"Kalau Pemda DKI Jakarta mengizinkan itu, dalam dua tahun (proyek monorel) jadi," kata Dahlan.
Sebagai bukti keseriusan, Adhi Karya bahkan berani untuk menanggung seluruh pembiayaan untuk proyek infastruktur tersebut.
*****
Harus diakui. Adhi Karya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dalam pembangunan proyek monorel. Lewat anak usahanya, PT Jakarta Monorail, perusahaan gagal mewujudkan proyek monorel yang digagas sejak era Gubernur Sutiyoso.
Sementara Hutama Karya yang menggagas proyek Kereta Layang juga belum terlalu beruntung. Perizinan yang tak diberikan oleh pemerintah bakal menjadi batu sandungan untuk merealisasikan mimpi itu.
Namun jika menilik pada konsep proyek yang ditawarkan, kedua perusahaan pelat merah ini sama-sama ingin membantu mengatasi masalah kemacetan yang telah lama melanda kawasan ibukota.
Pada proyek kali ini, Adhi Karya bahkan terlihat cukup yakin. Dana sebesar Rp3,73 triliun siap digelontorkan untuk membiayai proyek monorel yang diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT) sepanjang 13 kilometer (Km). Pengerjaan proyek ini diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2,5 tahun
Sebelum membangun jaringan, Adhi Karya fokus membangun 16 unit stasiun yang tersebar di titik strategis di Jakarta seperti; Tanah Abang, Grand Indonesia, Dukuh Atas, Mega Kuningan, Sampoerna Square, SCBD.
Jika proyek ini selesai, alat transportasi massal JLT tersebut diharapkan mampu membawa 77.500 penumpang setiap harinya.
Sebelum ditolak kementerian BUMN, Hutama Karya juga mengusulkan ide proyek yang tak kalah baik. Memanfaatkan areal kosong di median tengah jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk, perusahaan konstruksi ini menawarkan kereta layang terintegrasi sepanjang 100 kilometer (Km). Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.
Dalam rencana pengembangan kereta layang di median jalan tol ini akan terbagi menjadi lima tahap. Tahap pertama Bekasi-Cawang, tahap kedua Cawang-Semanggi, tahap tiga Bumi Serpong Damai-Taman Anggrek-Semanggi, dan tahap empat Bogor-Cawang.
"Total panjang seluruh tahapan ini mencapai 100 kilometer, di mana per kilometernya rata-rata investasi sebesar Rp300 miliar," kata Wikumurti kepada VIVAnews.
Untuk menunjukan keseriusan, Hutama Karya bahkan mengklaim telah memiliki peminat untuk proyek tersebut. Disebut-sebut, Mitsui Corporation, sudah melakukan pembicaraan awal untuk masuk sebagai salah satu investor proyek kereta layang Bekasi-Slipi.
****
Untuk saat ini, baik Adhi Karya lewat proyek monorel maupun Hutama Karya melalui Kereta Layang memang masih memiliki peluang untuk mewujudkan mimpinya. Namun rencana itu tampaknya harus bersaing dengan proyek-proyek lain yang diusulkan perusahaan lain.
Menanggapi banyaknya perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ibukota, Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna justru tak terlalu gembira.
"Seharusnya kembali ke hakikat utama yaitu pembenahan angkutan masyarakat Jakarta," kata dia.
Pemerintah diketahui sudah mempunyai sebuah cetak biru penanggulangan masalah kemacetan di Ibukota. Lewat program Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta, berbagai proyek mulai dari mass rapid transit (MRT), busway, dan monorel sudah dirancang oleh para ahli dan berbagai instansi terkait.
Sesuai dengan cetak biru program tersebut, seluruh sistem trasportasi di Ibukota ditargetkan selesai pada 2020.
Sayangnya, kata Yayat, hampir seluruh pemangku kepentingan terlihat tak konsisten dengan program yang sudah dibuatnya. Hal ini terlihat dari program pengembangan infrastruktur yang tak lagi sesuai dengan rencana awal
"Busway harusnya sudah selesai pada 2010," tegas Yayat.
Permasalahan bertambah rumit karena mulai banyak perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur diluar rencana yang dibuat pemerintah.
Kondisi diperparah dengan tak adanya lembaga yang khusus menangani dan mengawasi pelaksanaan program PTM tersebut. "Masalahnya sekarang tak ada yang bersama padahal program ini berhasil jika bersatu padu," kata Yayat.
Pada akhirnya, ujar Yayat, persoalan kemacetan di ibukota hanya dapat diselesaikan dengan cepat jika saja pembangunan angkutan massal bisa terealisasi dengan tepat. "Saat ini jumlah pemakai angkutan itu semakin banyak sementara ruas jalan yang ada begitu-begitu saja," katanya.
Sumber : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/343208-mimpi-kandas-kereta-layang-bekasi-slipi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)