Perwujudan "Sister City" Ala Jokowi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penandatanganan kerja sama di bidang ketahanan pangan dengan Provinsi Lampung pada Maret 2014 lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/4/2014), bersama direksi BUMD Pasar Jaya meninjau sejumlah lokasi di Lampung yang bakal mendukung kerja sama tersebut.

Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.

Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.

"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.

Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.

Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.

"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.

"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.

Pengusaha menyambut baik

Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.

"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.

Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.

"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.

Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.

Curhat gubernur Lampung

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.

"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.

Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.

Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.

Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi

ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.

Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.

Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".

Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.

ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.

Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.

Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.

Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi

Batal Beli Truk Sampah, Jokowi Bingung

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih sulit untuk melepaskan swastanisasi. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak jadi membeli truk sampah tahun ini.

Padahal, menurut Jokowi, pengadaan truk sampah tahun ini diniatkan untuk bisa mengelola sendiri sampah. "Mau diubah gimana? Truk-nya diberi gak?" kata dia di Balai Kota Senin 17 Februari 2014.

Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan pengadaan 200 truk sampah tahun ini. Namun, anggaran untuk pembelian tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014. DPRD menyebut, tak ada pengajuan mata anggaran tersebut ke pihaknya.

Jika tidak ada truk, menurut Jokowi, pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan sampah sendiri. "Mau pakai apa?," kata dia. Sedangkan APBD Perubahan masih akan memakan waktu. "APBD-P baru kapan, masa sampah mau dibiarkan menumpuk," ujar dia.

Menurut Jokowi, DKI kekurangan truk sampah. Idealnya, DKI harus memiliki 400 truk sampah. Namun saat ini, jumlahnya tak mencapai itu. Ditambah lagi, rata-rata truk sampah sudah berusia tua sekitar 20-30 tahun.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/18/083555178/Batal-Beli-Truk-Sampah-Jokowi-Bingung

Jokowi: Pengadaan 4.000 Armada untuk Atasi Kemacetan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengadaan 4.000 armada angkutan umum oleh Pemprov yang dilakukan langsung untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ibukota.

"Lah kitanya mau menyelesaikan persoalan tidak? Kita mau menyelesaikan masalah ndak? Sudah berapa puluh tahun kita? Transjakarta sudah delapan tahun, setahun cuma 10, 20 untuk apa? Beli ya itu, 4.000 itu baru beli namanya, dan itu akan menyelesaikan masalah," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengadaan 4.000 armada angkutan umum terdiri atas 3.000 untuk bus sedang dan 1.000 untuk bus Transjakarta. "Sekitar 3.000 untuk bus sedang, 1.000 untuk Transjakarta. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya fokus seperti itu. Barang tidak dihajar ke sana-kesana, baunya aja hilang," kata dia.

Ia mengatakan program yang dilaksanakan Pemprov itu memang harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, bisa dirasakan terakhir. "Saya bisa aja beli 10 atau 20 kayak yang dulu, tapi efeknya apa. Wong yang rusak, setahun bisa 10 hingga 20 bus," ujar dia.

Sebelumnya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengkritik kebijakan Pemprov terkait pengadaan 4.000 armada angkutan umum yang dianggap terlalu terburu-buru.
"Pengadaan armada angkutan umum itu sebaiknya dilakukan secara bertahap bukan langsung, misalnya tiap enam bulan sekali itu 200 unit bus," ujar dia.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/08/mz2ih8-jokowi-pengadaan-4000-armada-untuk-atasi-kemacetan

Baru Diresmikan, JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Macet Parah

Liputan6.com, Jakarta : Kemacetan parah terjadi di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu atau Casablanca tepatnya dari arah Tanah Abang ke Kampung Melayu, malam ini. Padahal jalan ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan Mas Mansyur dan Prof Dr Satrio.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, kendaraan mengular tak bergerak mulai terjadi saat mulai naik ke atas jalan layang sampai keluar jalan layang di Casablanka. Penyebabnya, banyak keluar masuk di mal Kota Kasablanka.

Jalan layang yang diresmikan siang tadi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mengurangi kemacetan, karena dibawah dan di atas jalan layang sama-sama macet.

Banyak juga motor yang nekad melewati jalan layang, padahal sudah ada rambu larangan tersebut. Bahkan truk besar juga melintasi jalan tersebut. Tidak ada polisi yang nampak berjaga untuk mengawasi atau mengurai kemacetan. Jalan layang hanya menampung 2 jalur kendaraan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Casablanca di ruas Jalan Mas Mansyur dan Prof Satrio, Senin 30 Desember. Kendaraan roda 2 dilarang menggunakan jalan layang itu karena cukup membahayakan.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/788242/baru-diresmikan-jlnt-kampung-melayu-tanah-abang-macet-parah

Macet Jakarta Meneror Investor Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com — Macet di Jakarta rupanya tidak hanya jadi momok menakutkan bagi warga Ibu Kota, melainkan juga oleh para investor. Hal itulah yang diungkapkan duta besar negara Uni Eropa saat bertemu Gubernur DKI Joko Widodo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2013).

"Mereka bilang macet di Jakarta itu buang waktu, sangat tidak mendukung iklim investasi," ujar Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pertemuan antara duta besar Uni Eropa dan Jokowi pada Selasa siang.

Heru menjelaskan, terhadap topik tersebut, muncul usul dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Menurut sang dubes, macet di Jakarta harus diawali dengan kemauan masyarakat untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, menggunakan sepeda saat beraktivitas bisa menjadi awal mengurai kemacetan di Jakarta. "Kalau kata dia (Dubes Denmark untuk Indonesia) usul supaya semua lapisan naik sepeda dulu. Melalui sepeda, dia bilang dapat melihat kekurangan di sekitarnya sehingga perilaku dia selanjutnya berubah atas perspektifnya terhadap suatu hal," ujar Heru.

Heru menjelaskan, terkait kemacetan yang ditakutkan perwakilan Uni Eropa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memaparkan proyeksi pembangunan transportasi massal di DKI.

Lebih jauh, Heru mengatakan pertemuan tersebut belum menyentuh kerja sama konkret. Pemprov DKI ingin mengetahui apa potensi yang ada di negara-negara tersebut untuk menjalin kerja sama di waktu mendatang.

Sementara itu, perwakilan negara asing baru mencari tahu komitmen Jokowi membangun Jakarta sekaligus memastikan apakah Jakarta kondusif untuk berinvestasi. "Mereka dengarkan di media massa, Pak Jokowi bagus. Mereka mau tahu langsung, benar enggak ada KJS (Kartu Jakarta Sehat), benar enggak ada KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan sebagainya. Sejauh ini tanggapannya positif," lanjutnya.

Heru pun meminta seluruh masyarakat di Jakarta untuk bersama menjaga stabilitas, baik ekonomi maupun keamanan di Ibu Kota, demi terciptanya kerja sama positif antara Jakarta dan pihak lain. Jika investasi dibuka di Jakarta, maka ia yakin hal itu dapat berefek positif bagi warga. Salah satunya, ketersediaan lapangan kerja.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/12/2115468/Macet.Jakarta.Meneror.Investor.Uni.Eropa

Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai

JAKARTA — Gubernur Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan awal stasiun kereta transportasi massal cepat (MRT) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Rencananya pemerintah Jakarta akan membangun proyek MRT lanjutan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta.

Proyek MRT tahap satu ini menyerap biaya sekitar Rp 20 triliun yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dicicil selama sekitar 40 tahun.

Menurut Direktur Utama PT. MRT, Dono Bustami, proyek MRT tahap satu ini mencakup pembangunan enam stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Hal ini, ujarnya, merupakan proyek besar karena pertama kali terjadi di Indonesia sehingga memerlukan dukungan masyarakat.

“Konstruksi dimulai hari ini akan berlangsung hingga awal 2018. Total panjang jalur MRT Jakarta tahap satu nantinya sekitar 16 kilometer dengan jalur layang sekitar 10 kilometer, dan jalur bawah tanah sekitar 6 kilometer. Pekerjaan yang sangat besar, pengalaman pertama untuk kita semua,” ujarnya.

Menurut Gubernur Joko, dimulainya pembangunan proyek MRT tahap satu sekaligus membuktikan impian masyarakat akhirnya terwujud.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujarnya.

“Saya hanya titip sosialisasi kemacetan pada warga ini selalu diberikan setiap hari karena jelas bahwa ini akan menimbulkan tambahan kemacetan di DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal utamanya MRT ini sudah dimulai dari sekarang sehingga jika nanti MRT jadi, orang sudah bisa masuk berbondong-bondong ingin menggunakan MRT dan meninggalkan mobil-mobil pribadi.”

Dalam kesempatan sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus dapat memastikan proyek MRT dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

Sosialisasi dampak dari proses pembangunan proyek MRT, penggunaan anggaran secara efisien dan transparan juga harus dilakukan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan proyek MRT, ujarnya.

“Sejauhmana bisa memberikan manfaat optimalnya, ketika dikerjakan efisien cepat selesai kemudian tidak menimbulkan dampak-dampak yang melampaui, yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa setiap proyek publik itu menimbulkan dampak-dampak teknis, lingkungan sementara, iya pasti. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan itu,” ujarnya.

“Tapi kalau untuk proyek yang besar seperti ini, multi tahun begini memang tentu agak menganggu aktivitas yang lain. Masyarakat harus paham dan sabar, harus mau bertoleransi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, mengurangi pergerakan yang nggak perlu. Kemudian tidak memunculkan biaya-biaya tak terduga, namanya proyek publik harus transparan, harus akuntabel.”

Selain mampu menampung sekitar 1.500 orang per lima menit, kereta MRT ini diperkirakan mampu menempuh rute Lebak Bulus hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia hanya dalam waktu 30 menit.

Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/article/1766755.html

Antisipasi Banjir, 80 Kali di Jakarta Difungsikan Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan memfungsikan kembali puluhan sungai dan kali di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sungai yang tidak terawat sekaligus mengantisipasi bencana banjir pada musim hujan.

"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.

Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali

Jakarta Mampu Kelola Sampah Secara Mandiri Tahun 2017

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tiga Inventory Trash Recyling (ITR) di beberapa kawasan Ibukota. Diperkirakan ketiga tempat pengendalian dan pengelolaan sampah tersebut rampung pada tahun 2017. Rencana pembangunan ITR akan dimulai paling lambat 2014. Ketiga ITR tersebut antara lain akan ditempatkan di Pluit, Cawang-Cilincing dan Marunda dengan kapasitas antara 1500-2500 metrik ton sampah.

Rencana pembangunan ITR diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di sidang paripurna DPRD DKI, dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda Pengelolaan Sampah, Rabu (13/3) siang ini. "Dengan ketiga ITR tersebut kita dapat mengelola sampah secara mandiri dalam kota. Akan beroperasi paling lambat 2017 mendatang," ungkap Joko Widodo.

Saat ini pengelolaan sampah untuk wilayah DKI Jakarta terpusat di luar wilayah ibukota. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi menjadi tumpuan utama pemprov sampah-sampah yang diproduksi warga Jakarta. "Sebenarnya kita sudah ada kompensasi kepada masyarakat sektiar TPA Bantar Gebang, berupa Comunity Development sejak 2007 lalu," jawab Gubernur Jokowi menanggapi tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (F-PDIP).

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/26028-jakarta-mampu-kelola-sampah-secara-mandiri-tahun-2017.html

Warga DKI Ikut Bertanggung Jawab Kelola Sampah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menekankan kepada seluruh warga Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga kebersihan dan mengelola sampah.

"Mulai saat ini, masyarakat DKI Jakarta menjadi pelaku utama dan harus bertanggungjawab dalam pengelolaan kebersihan kota," ujar Joko Widodo saat berpidato dalam Rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Joko Widodo menjelaskan, penekanan ini dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat yang dinilai masih abai terhadap kebersihan kota, sehingga bencana banjir terus menjadi ancaman warga lantaran pengabaian itu.

"Ini menuntut perubahan pola pikir dan cara pandang seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah," kata pria yang akrab disapa Jokowi.

Rencana perubahan pola pikir tersebut, lanjut Jokowi, yakni dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

"Bahwa sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis masyarakat pelaku industri dan pengelola kawasan mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah pengelolaan sampah harus lebih mengutamakan pengurangan di sumber sampah," kata Jokowi.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/05/warga-dki-ikut-bertanggung-jawab-kelola-sampah

Puluhan Bangunan Liar di Penjaringan Dibongkar

JAKARTA (Suara Karya): Upaya meminimalisasi banjir terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta seperti normalisasi Kali Pakin di Penjaringan, Jakarta Utara, sepanjang 400 meter.

Dalam normalisasi itu, sebanyak 40 bangunan liar di bantaran kali tersebut dibongkar petugas. Petugas juga berhasil mengumpulkan sekitar 200 meter kubik lumpur.

Koordinator Pelaksanaan Paska Darurat Banjir Waduk Pluit, Heryanto mengatakan, sebelumnya kondisi Kali Pakin memang memprihatinkan, bahkan menyebabkan banjir hingga setinggi 1,5 meter karena kali tersebut tak mampu lagi menampung debit air saat banjir Januari. "Keberadaan bangunan liar di bantaran kali ini sangat mengganggu makanya kita bongkar. Sudah ada 40 bangunan yang kami bongkar," ujar Heryanto, Minggu (17/2).

Pihaknya, kata Heryanto, mengerahkan sebanyak 8 unit eskavator, 10 unit truk dan 4 beko. "Kami juga sudah menyosialisasikan normalisasi kali ini termasuk kepada para pemilik bangunan liar di sepanjang bantaran kali yang ditertibkan. Saat ini, sebagian penghuni bangunan liar itu sudah pindah ke Rusun Marunda," katanya.

Proyek ini, kata Heryanto, merupakan normalisasi paska banjir dan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang mulai dikerjakan sejak 21 Januari hingga 21 April 2013.

"Kali ini sudah dinormalisasi sepanjang 200 meter, dan rencananya akan ditata hingga sepanjang 400 meter. Kedalaman kali ini baru 1,5 meter dan seharusnya 5 meter. Anggaran untuk normalisasi ini tidak masuk dalam APBD, dana ini dari pak gubernur dan pak wagub langsung," tuturnya seperti dikutip Beritajakarta.com.

Seperti diketahui, Kali Pakin menghubungkan ke tiga aliran, yaitu aliran pertama dari Pasar Ikan, Beos, Lintoves, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Istiqlal, Ciliwung. Aliran kedua, Pasar Ikan, Hotel Omni Batavia, Kali Krukut, Kali Cideng, dan bundaran HI.

Lalu, aliran ketiga, Pasar Ikan, Jl Kopi, Jembatan Lima Asemka, dan Tubagussangke. "Ketiga aliran itu semuanya mengalir ke laut yang disedot melalui 11 pompa di waduk Pluit. Banjir Jakarta kemarin pengaruh dari sini juga, karena jebolnya tanggul Latuharhary menambah beban air di sini, makanya banjir di Pluit sampai 2 meter," katanya.

Selain melakukan normalisasi, lanjut Heryanto, pihaknya juga telah membangun jalan di Kali Inspeksi sepanjang 200 meter dengan lebar masing-masing sisi kiri dan kanan kali 7,5 meter. Jalan inspeksi kali ini dibangun dari dukungan PT Jakarta Propertindo BUMD.

Pihaknya, kata Heryanto, juga tengah menormalisasi Waduk Pluit dengan menggunakan 4 eskavator apung (ponton), dan telah membongkar sebanyak 17 rumah semi permanen.

Aliyus (37), warga RT 21/07 Penjaringan mendukung program normalisasi Kali Pakin meski kegiatan itu turut membongkar bangunan miliknya. "Saya dukung program ini, tapi saya juga harus dapat tempat tinggal penggantinya. Pindah ke rusun juga nggak apa-apa tapi tetap harus ada uang ganti rugi," tandasnya. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan bagi warga di RW 03 Kelurahan Cipinangmelayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Minggu (17/2). Bantuan yang diberikan antara lain, 2 ton beras, 8 dus buku tulis, 250 stel seragam sekolah serta 200 tas sekolah.

Acung, warga RT 03/03 Cipinangmelayu berharap, kedatangan Jokowi dapat menyelesaikan masalah banjir di kawasan tersebut. "Permasalahan yang terjadi akibat adanya galian menyerupai waduk yang saat banjir menerjang Ibu Kota pada Januari lalu jebol dan sempat menggenangi pemukiman warga," ujar Acung.

Ketua RW 03, Muchtar Usman mengatakan, pihaknya juga merasa khawatir dengan keberadaan waduk yang dibuat pihak TNI AU akan meluber saat hujan deras sehingga akan merendam pemukiman warga.

Setelah mendengarkan apa yang dihadapi warganya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menuturkan, pihaknya akan mempertemukan warga dan TNI AU untuk mencari solusi terbaik. "Sengketa antara warga dengan Pihak TNI AU dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Nanti wali kota yang akan menyelesaikan," kata Jokowi.

Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto yang turut serta dalam kunjungan gubernur menambahkan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan mediasi antara warga dengan pihak TNI AU agar mendapat solusi terbaik. "Kita sedang rapatkan dengan TNI AU dengan mengundang warga untuk kita carikan solusi yang terbaik buat semua," katanya. (Dwi Putro AA)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=321479

Program Gubernur Atasi Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemacetan arus lalu lintas di Ibu Kota negeri ini, DKI Jakarta, sudah menjadi program utama gubernur termasuk Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi terus menggerakkan berbagai rencana pengentasan kemacetan, sehingga prediksi 2014 Jakarta macet total tidak terwujud.

Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas ibu kota akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14 persen tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01 persen.

Untuk itu, Gubernur Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru, seperti kereta dalam tanah (subway), Mass Rapid Transportation (MRT), hingga penambahan 1.000 armada bus TransJakarta. Terkait anggaran semuanya terus dibahas bersama badan legislatif.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta layang Ciledug - Blok M dengan anggaran Rp1,4 triliun. Proyek akan dikerjakan tahun 2013 hingga pertengahan 2015.

Bukan hanya menambah sarana dan prasarana angkutan masal pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak.

Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia, Trond Giske. Tentang bagaimana sistem pembayaran pengguna kendaraan masih dibahas.

Kombinasi penambahan angkutan masal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet.(DNI)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/27/165131/Program-Gubernur-Atasi-Kemacetan-Jakarta/6