Apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas di Indonesia? Hasil survei oleh aplikasi navigasi Waze di 32 negara termasuk Indonesia menyebutkan Bandung, Bogor dan Depasar menjadi kota dengan lalu lintas terburuk.Apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas di Indonesia? Hasil survei oleh aplikasi navigasi Waze di 32 negara termasuk Indonesia menyebutkan Bandung, Bogor dan Depasar menjadi kota dengan lalu lintas terburuk.
Survei Waze yang diterima Selasa (13/10) menyebutkan indeks kepuasan pengemudi yang didasarkan pada hasil survei dari pengalaman mengemudi lebih dari 50 juta pengguna Waze di 32 negara dan 167 area. Survei ini dilakukan untuk menciptakan Driver Satisfaction Index pertama di dunia dengan penilaian mulai dari memuaskan (10) hingga menyebalkan (1). Waze Driver Satisfaction Index didasarkan pada enam faktor utama yang sering dialami pengguna aplikasi Waze seperti Traffic Level berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas dan infrastruktur jalan, keamanan pengemudi berdasarkan kecelakaan, bahaya di jalan, dan cuaca.
Faktor lainnya adalah layanan pengemudi seperti akses ke SPBU dan kemudahan untuk parkir; Socio-Economi termasuk akses ke mobil dan dampaknya ke harga bahan bakar; serta Wazeyness atau tingkat bantuan dan kepuasan dalam komunitas Waze.
Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 3,7 most satisfaction index untuk tingkat kepuasan pengemudi dari skor maksimum 10. Untuk index keamanan pengemudi, Indonesia mendapat nilai yang lebih baik dengan skor 8,9.
Indeks Keamanan atau Safety Index menghitung jumlah kecelakaan, bahaya yang dilaporkan, dan juga kondisi cuaca yang membuat jalanan aman untuk dilalui atau sebaliknya. Indonesia sendiri adalah salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk Road Quality Index. Bandung, Bogor dan Denpasar masuk di daftar 10 kota yang memberikan pengalaman terburuk bagi para pengendara menurut hasil evaluasi pengelola aplikasi navigasi Waze.
Kota dunia dengan terburuk bagi pengemudi adalah San Salvador (El Salvador) dengan indeks 2,1 disusul Cali dan Medellin di Colombia dengan indeks masing-masing 2,6 dan 2,7, serta Denpasar (Indonesia) dengan indeks 2,8. Kota lain yang menurut pengguna Waze lalu lintasnya menyebalkan adalah Guatemala City (Guatemala) dengan indeks 3, Bandung (Indonesia) dengan indeks 3, Bucaramanga (Colombia) dengan indeks 3,1, Caracas (Venezuela) dengan indeks 3,1, Bogor (Indonesia) dengan indeks 3,1, dan Bogota (Colombia) dengan indeks 3,4.
Sementara kota yang dianggap paling memuaskan bagi para pengendara pengguna Waze adalah Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, dengan indeks kepuasan delapan. Secara keseluruhan, lalu lintas kota-kota di Indonesia dianggap sebagai paling menyebalkan bagi para pengendara pengguna Waze dengan indeks 3,7 atau menempati peringkat tujuh terburuk di dunia.
Sementara negara lalu lintas kendaraannya dianggap paling baik Belanda dengan indeks 7,9.
Meski demikian, soal keamanan lalu lintas di Indonesia dinilai cukup aman. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang indeks keamanan berkendaranya paling baik (8,9), sejajar dengan Perancis.
Negara yang dinilai paling aman adalah Argentina (9,8) sementara negara yang lalu lintasnya dianggap paling berbahaya bagi pengendara adalah El Salvador (3,3). Dalam hal layanan bagi pengendara, salah satunya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum, Indonesia tercatat sebagai yang terburuk di seluruh dunia dengan indeks kepuasan satu. Namun kualitas jalanan Indonesia dianggap baik dengan indeks 7,3.
Survei Waze yang diterima Selasa (13/10) menyebutkan indeks kepuasan pengemudi yang didasarkan pada hasil survei dari pengalaman mengemudi lebih dari 50 juta pengguna Waze di 32 negara dan 167 area. Survei ini dilakukan untuk menciptakan Driver Satisfaction Index pertama di dunia dengan penilaian mulai dari memuaskan (10) hingga menyebalkan (1). Waze Driver Satisfaction Index didasarkan pada enam faktor utama yang sering dialami pengguna aplikasi Waze seperti Traffic Level berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas dan infrastruktur jalan, keamanan pengemudi berdasarkan kecelakaan, bahaya di jalan, dan cuaca.
Faktor lainnya adalah layanan pengemudi seperti akses ke SPBU dan kemudahan untuk parkir; Socio-Economi termasuk akses ke mobil dan dampaknya ke harga bahan bakar; serta Wazeyness atau tingkat bantuan dan kepuasan dalam komunitas Waze.
Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 3,7 most satisfaction index untuk tingkat kepuasan pengemudi dari skor maksimum 10. Untuk index keamanan pengemudi, Indonesia mendapat nilai yang lebih baik dengan skor 8,9.
Indeks Keamanan atau Safety Index menghitung jumlah kecelakaan, bahaya yang dilaporkan, dan juga kondisi cuaca yang membuat jalanan aman untuk dilalui atau sebaliknya. Indonesia sendiri adalah salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk Road Quality Index. Bandung, Bogor dan Denpasar masuk di daftar 10 kota yang memberikan pengalaman terburuk bagi para pengendara menurut hasil evaluasi pengelola aplikasi navigasi Waze.
Kota dunia dengan terburuk bagi pengemudi adalah San Salvador (El Salvador) dengan indeks 2,1 disusul Cali dan Medellin di Colombia dengan indeks masing-masing 2,6 dan 2,7, serta Denpasar (Indonesia) dengan indeks 2,8. Kota lain yang menurut pengguna Waze lalu lintasnya menyebalkan adalah Guatemala City (Guatemala) dengan indeks 3, Bandung (Indonesia) dengan indeks 3, Bucaramanga (Colombia) dengan indeks 3,1, Caracas (Venezuela) dengan indeks 3,1, Bogor (Indonesia) dengan indeks 3,1, dan Bogota (Colombia) dengan indeks 3,4.
Sementara kota yang dianggap paling memuaskan bagi para pengendara pengguna Waze adalah Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, dengan indeks kepuasan delapan. Secara keseluruhan, lalu lintas kota-kota di Indonesia dianggap sebagai paling menyebalkan bagi para pengendara pengguna Waze dengan indeks 3,7 atau menempati peringkat tujuh terburuk di dunia.
Sementara negara lalu lintas kendaraannya dianggap paling baik Belanda dengan indeks 7,9.
Meski demikian, soal keamanan lalu lintas di Indonesia dinilai cukup aman. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang indeks keamanan berkendaranya paling baik (8,9), sejajar dengan Perancis.
Negara yang dinilai paling aman adalah Argentina (9,8) sementara negara yang lalu lintasnya dianggap paling berbahaya bagi pengendara adalah El Salvador (3,3). Dalam hal layanan bagi pengendara, salah satunya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum, Indonesia tercatat sebagai yang terburuk di seluruh dunia dengan indeks kepuasan satu. Namun kualitas jalanan Indonesia dianggap baik dengan indeks 7,3.
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?36950-survei%20waze%20jadi%20panduan%20pengemudi%20di%20kota%20besar
Tampilkan postingan dengan label negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label negara. Tampilkan semua postingan
Kamis, 15 Oktober 2015
Kamis, 25 September 2014
Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut
BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Rabu, 16 Juli 2014
Kadishub: ERP Bisa Kurangi Macet di Jakarta hingga 30 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, berharap jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Jumat, 09 November 2012
Jakarta Macet, Buka Kantor Bisnis di Luar Ibukota Saja
[JAKARTA] Para pengusaha atau siapa saja diminta agar kalau membuka kantor usaha atau bisnis sebaiknya jangan di Kota Jakarta tetapi di luar Jakarta. Pasalnya, Jakarta sudah penuh dan jalan-jalan di Jakarta setiap hari dan sepanjang hari macet.
Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).
Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.
Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.
Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.
Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.
"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604
Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).
Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.
Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.
Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.
Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.
"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604
Senin, 05 November 2012
Sampah Sungai Jakarta Akan Diurai dengan Bakteri
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan teknologi pengurai sampah dengan bakteri sebagai langkah untuk mempercepat pembersihan sungai-sungai di Jakarta agar dapat dijadikan sebagai alternatif air baku untuk air minum.
Teknologi sendiri ditawarkan oleh sebuah perusahaan China, yang telah menerapkannya sejak tahun 2008. Bakteri tersebut memiliki kemampuan menghancurkan sampah-sampah padat dan menjadikan air sungai bening. Perusahaan ini pun sudah melakukan pemaparan di Sekretariat Negara untuk mempromosikan teknologi tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia akan mengundang perusahan tersebut. "Saya sengaja mengundang mereka. Teknologi bakteri ini akan membuat air sungai yang keruh menjadi bening karena mampu menghilangkan tanah, lumpur, minyak dan oli dalam kali, sehingga air sungai jadi bening. Di China juga ada seperti itu," kata Basuki, usai menerima perwakilan perusahaan dari China tersebut di Balaikota DKI, Jakarta, Sabtu (3/11/12).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, sampah dalam sungai atau kali akan diurai oleh mikro bakteri pemakan sampah. Masyarakat pun tidak perlu khawatir, karena bakteri ini juga aman untuk masyarakat.
"Kita ingin lakukan sesuatu buat rakyat DKI. Bayangkan di depan Istana saja sungainya kotor begitu. Jadi sebagai uji coba, kita bersihkan pakai teknologi ini," Basuki memaparkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna mengatakan bakteri yang dikembangkan bisa memakan sedimen sampah yang menumpuk di dasar kali.
Sebagai tahap awal, uji coba penguraian sampah di anak Kali Ciliwung depan Istana Negara akan dilakukan sepanjang satu kilometer. Proses penguraian sampah ini sendiri memakan waktu selama tiga bulan hingga anak sungai tersebut menjadi bening.
"Bakteri tersebut akan disuntikkan ke dalam sungai. Lalu bakteri itu akan memakan sedimen yang ada di dasar sungai karena dapat memakan sampah organik maupun non organik. Selain airnya jadi bening, baunya juga hilang," jelas Eko yang mendampingi Basuki. Jika uji coba tersebut sukses, pemakaian bakteri ini dapat diteruskan di sungai-sungai kecil lain di Jakarta.
Eko menerangkan, belum ada pembicaraan mengenai harga teknologi tersebut karena harga harga ditentukan menurut jenis dan karakter dari sampah atau sedimen sungai di Jakarta. Oleh sebab itu selama uji coba yang berlangsung selama tiga bulan tersebut, perusahaan tersebut akan meneliti jenis dan karakter sampah yang dimiliki DKI Jakarta.
Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov DKI dengan perusahaan dari China tersebut pun baru dibuat setelah penelitian tersebut selesai. MoU ini yang kemudian akan menjadi awal kelanjutan kerja.
Sayangnya, lanjut Eko, perusahaan China tersebut masih belum mau membeberkan nama bakteri yang digunakan. "Nama perusahaannya juga diminta untuk dirahasiakan. Tapi yang pasti kami belum bicara harga karena mereka akan menghitung dulu. Karena tiap negara kondisinya lain-lain," jelas Eko.
Eko menambahkan, teknologi bakteri ini akan membuka peluang air sungai di DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai sumber tambahan untuk kebutuhan air bersih di Ibukota.
Hal senada diungkapkan oleh Sem Johari selaku perwakilan perusahaan dari China tersebut. Ia menerangkan pihaknya menawarkan cara membersihkan sungai-sungai di DKI Jakarta dengan menggunakan sistem bactery treatment.
"Sekarang baru diperkenalkan kepada Wagub DKI. Bila disetujui, baru dibuatkan MoU. Kita masih bicarakan dan presentasi saja. Kami lihat beliau menanggapi dengan antusias. Mudah-mudahan setelah ini bisa diundang kembali," katanya singkat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/03/22534434/Sampah.Sungai.Jakarta.Akan.Diurai.dengan.Bakteri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Eko menerangkan, belum ada pembicaraan mengenai harga teknologi tersebut karena harga harga ditentukan menurut jenis dan karakter dari sampah atau sedimen sungai di Jakarta. Oleh sebab itu selama uji coba yang berlangsung selama tiga bulan tersebut, perusahaan tersebut akan meneliti jenis dan karakter sampah yang dimiliki DKI Jakarta.
Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov DKI dengan perusahaan dari China tersebut pun baru dibuat setelah penelitian tersebut selesai. MoU ini yang kemudian akan menjadi awal kelanjutan kerja.
Sayangnya, lanjut Eko, perusahaan China tersebut masih belum mau membeberkan nama bakteri yang digunakan. "Nama perusahaannya juga diminta untuk dirahasiakan. Tapi yang pasti kami belum bicara harga karena mereka akan menghitung dulu. Karena tiap negara kondisinya lain-lain," jelas Eko.
Eko menambahkan, teknologi bakteri ini akan membuka peluang air sungai di DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai sumber tambahan untuk kebutuhan air bersih di Ibukota.
Hal senada diungkapkan oleh Sem Johari selaku perwakilan perusahaan dari China tersebut. Ia menerangkan pihaknya menawarkan cara membersihkan sungai-sungai di DKI Jakarta dengan menggunakan sistem bactery treatment.
"Sekarang baru diperkenalkan kepada Wagub DKI. Bila disetujui, baru dibuatkan MoU. Kita masih bicarakan dan presentasi saja. Kami lihat beliau menanggapi dengan antusias. Mudah-mudahan setelah ini bisa diundang kembali," katanya singkat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/03/22534434/Sampah.Sungai.Jakarta.Akan.Diurai.dengan.Bakteri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Selasa, 14 Agustus 2012
Mimpi Kandas Kereta Layang Bekasi-Slipi
VIVAnews - Mimpi PT Hutama Karya membangun sarana transportasi massal berupa kereta layang Bekasi-Slipi, tampaknya hampir kandas. Proyek yang menelan biaya hingga Rp30 triliun itu, tak mendapat restu dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.
Sebagai perusahaan pemerintah, restu dari pemegang saham memang mutlak dikantongi. Terlebih lagi, seluruh saham Hutama Karya adalah milik pemerintah. "Yang Adhi Karya saya setuju, yang Hutama Karya (sebetulnya) bukan saya tak setuju," kata Dahlan Iskan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.
Dahlan memang tak sepenuhnya menolak usulan proyek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di ibukota tersebut. Mantan direktur utama PLN ini lebih menyoroti status proyek kereta layang Bekasi-Slipi yang dianggap merupakan pekerjaan baru.
Dengan status tersebut, pembangunan proyek kereta layang tentunya bakal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal itu juga yang membuat BUMN ragu jika pemerintah bakal memberikan dana yang dikucurkan lewat mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Apakah mungkin, APBN mengalokasikan anggaran sebesar itu, saya ragu," kata Dahlan. Kini, Dahlan tampaknya mengalihkan perhatiannya pada pembangunan proyek monorel yang diusung oleh PT Adhi Karya Tbk. Merunut pada sejarah, perusahaan konstruksi ini sebelumnya telah menyatakan mundur dari proyek yang kini menyisakan tiang-tiang penyangga di tengah kota.
Saking antusiasnya, Dahlan bahkan berani sesumbar mampu membangun proyek monorel dalam waktu dua tahun. Syaratnya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memberikan perizinan untuk mulai menggarap proyek tersebut.
"Kalau Pemda DKI Jakarta mengizinkan itu, dalam dua tahun (proyek monorel) jadi," kata Dahlan.
Sebagai bukti keseriusan, Adhi Karya bahkan berani untuk menanggung seluruh pembiayaan untuk proyek infastruktur tersebut.
*****
Harus diakui. Adhi Karya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dalam pembangunan proyek monorel. Lewat anak usahanya, PT Jakarta Monorail, perusahaan gagal mewujudkan proyek monorel yang digagas sejak era Gubernur Sutiyoso.
Sementara Hutama Karya yang menggagas proyek Kereta Layang juga belum terlalu beruntung. Perizinan yang tak diberikan oleh pemerintah bakal menjadi batu sandungan untuk merealisasikan mimpi itu.
Namun jika menilik pada konsep proyek yang ditawarkan, kedua perusahaan pelat merah ini sama-sama ingin membantu mengatasi masalah kemacetan yang telah lama melanda kawasan ibukota.
Pada proyek kali ini, Adhi Karya bahkan terlihat cukup yakin. Dana sebesar Rp3,73 triliun siap digelontorkan untuk membiayai proyek monorel yang diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT) sepanjang 13 kilometer (Km). Pengerjaan proyek ini diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2,5 tahun
Sebelum membangun jaringan, Adhi Karya fokus membangun 16 unit stasiun yang tersebar di titik strategis di Jakarta seperti; Tanah Abang, Grand Indonesia, Dukuh Atas, Mega Kuningan, Sampoerna Square, SCBD.
Jika proyek ini selesai, alat transportasi massal JLT tersebut diharapkan mampu membawa 77.500 penumpang setiap harinya.
Sebelum ditolak kementerian BUMN, Hutama Karya juga mengusulkan ide proyek yang tak kalah baik. Memanfaatkan areal kosong di median tengah jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk, perusahaan konstruksi ini menawarkan kereta layang terintegrasi sepanjang 100 kilometer (Km). Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.
Dalam rencana pengembangan kereta layang di median jalan tol ini akan terbagi menjadi lima tahap. Tahap pertama Bekasi-Cawang, tahap kedua Cawang-Semanggi, tahap tiga Bumi Serpong Damai-Taman Anggrek-Semanggi, dan tahap empat Bogor-Cawang.
"Total panjang seluruh tahapan ini mencapai 100 kilometer, di mana per kilometernya rata-rata investasi sebesar Rp300 miliar," kata Wikumurti kepada VIVAnews.
Untuk menunjukan keseriusan, Hutama Karya bahkan mengklaim telah memiliki peminat untuk proyek tersebut. Disebut-sebut, Mitsui Corporation, sudah melakukan pembicaraan awal untuk masuk sebagai salah satu investor proyek kereta layang Bekasi-Slipi.
****
Untuk saat ini, baik Adhi Karya lewat proyek monorel maupun Hutama Karya melalui Kereta Layang memang masih memiliki peluang untuk mewujudkan mimpinya. Namun rencana itu tampaknya harus bersaing dengan proyek-proyek lain yang diusulkan perusahaan lain.
Menanggapi banyaknya perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ibukota, Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna justru tak terlalu gembira.
"Seharusnya kembali ke hakikat utama yaitu pembenahan angkutan masyarakat Jakarta," kata dia.
Pemerintah diketahui sudah mempunyai sebuah cetak biru penanggulangan masalah kemacetan di Ibukota. Lewat program Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta, berbagai proyek mulai dari mass rapid transit (MRT), busway, dan monorel sudah dirancang oleh para ahli dan berbagai instansi terkait.
Sesuai dengan cetak biru program tersebut, seluruh sistem trasportasi di Ibukota ditargetkan selesai pada 2020.
Sayangnya, kata Yayat, hampir seluruh pemangku kepentingan terlihat tak konsisten dengan program yang sudah dibuatnya. Hal ini terlihat dari program pengembangan infrastruktur yang tak lagi sesuai dengan rencana awal
"Busway harusnya sudah selesai pada 2010," tegas Yayat.
Permasalahan bertambah rumit karena mulai banyak perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur diluar rencana yang dibuat pemerintah.
Kondisi diperparah dengan tak adanya lembaga yang khusus menangani dan mengawasi pelaksanaan program PTM tersebut. "Masalahnya sekarang tak ada yang bersama padahal program ini berhasil jika bersatu padu," kata Yayat.
Pada akhirnya, ujar Yayat, persoalan kemacetan di ibukota hanya dapat diselesaikan dengan cepat jika saja pembangunan angkutan massal bisa terealisasi dengan tepat. "Saat ini jumlah pemakai angkutan itu semakin banyak sementara ruas jalan yang ada begitu-begitu saja," katanya.
Sumber : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/343208-mimpi-kandas-kereta-layang-bekasi-slipi
Sebagai perusahaan pemerintah, restu dari pemegang saham memang mutlak dikantongi. Terlebih lagi, seluruh saham Hutama Karya adalah milik pemerintah. "Yang Adhi Karya saya setuju, yang Hutama Karya (sebetulnya) bukan saya tak setuju," kata Dahlan Iskan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.
Dahlan memang tak sepenuhnya menolak usulan proyek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di ibukota tersebut. Mantan direktur utama PLN ini lebih menyoroti status proyek kereta layang Bekasi-Slipi yang dianggap merupakan pekerjaan baru.
Dengan status tersebut, pembangunan proyek kereta layang tentunya bakal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal itu juga yang membuat BUMN ragu jika pemerintah bakal memberikan dana yang dikucurkan lewat mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Apakah mungkin, APBN mengalokasikan anggaran sebesar itu, saya ragu," kata Dahlan. Kini, Dahlan tampaknya mengalihkan perhatiannya pada pembangunan proyek monorel yang diusung oleh PT Adhi Karya Tbk. Merunut pada sejarah, perusahaan konstruksi ini sebelumnya telah menyatakan mundur dari proyek yang kini menyisakan tiang-tiang penyangga di tengah kota.
Saking antusiasnya, Dahlan bahkan berani sesumbar mampu membangun proyek monorel dalam waktu dua tahun. Syaratnya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memberikan perizinan untuk mulai menggarap proyek tersebut.
"Kalau Pemda DKI Jakarta mengizinkan itu, dalam dua tahun (proyek monorel) jadi," kata Dahlan.
Sebagai bukti keseriusan, Adhi Karya bahkan berani untuk menanggung seluruh pembiayaan untuk proyek infastruktur tersebut.
*****
Harus diakui. Adhi Karya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dalam pembangunan proyek monorel. Lewat anak usahanya, PT Jakarta Monorail, perusahaan gagal mewujudkan proyek monorel yang digagas sejak era Gubernur Sutiyoso.
Sementara Hutama Karya yang menggagas proyek Kereta Layang juga belum terlalu beruntung. Perizinan yang tak diberikan oleh pemerintah bakal menjadi batu sandungan untuk merealisasikan mimpi itu.
Namun jika menilik pada konsep proyek yang ditawarkan, kedua perusahaan pelat merah ini sama-sama ingin membantu mengatasi masalah kemacetan yang telah lama melanda kawasan ibukota.
Pada proyek kali ini, Adhi Karya bahkan terlihat cukup yakin. Dana sebesar Rp3,73 triliun siap digelontorkan untuk membiayai proyek monorel yang diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT) sepanjang 13 kilometer (Km). Pengerjaan proyek ini diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2,5 tahun
Sebelum membangun jaringan, Adhi Karya fokus membangun 16 unit stasiun yang tersebar di titik strategis di Jakarta seperti; Tanah Abang, Grand Indonesia, Dukuh Atas, Mega Kuningan, Sampoerna Square, SCBD.
Jika proyek ini selesai, alat transportasi massal JLT tersebut diharapkan mampu membawa 77.500 penumpang setiap harinya.
Sebelum ditolak kementerian BUMN, Hutama Karya juga mengusulkan ide proyek yang tak kalah baik. Memanfaatkan areal kosong di median tengah jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk, perusahaan konstruksi ini menawarkan kereta layang terintegrasi sepanjang 100 kilometer (Km). Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.
Dalam rencana pengembangan kereta layang di median jalan tol ini akan terbagi menjadi lima tahap. Tahap pertama Bekasi-Cawang, tahap kedua Cawang-Semanggi, tahap tiga Bumi Serpong Damai-Taman Anggrek-Semanggi, dan tahap empat Bogor-Cawang.
"Total panjang seluruh tahapan ini mencapai 100 kilometer, di mana per kilometernya rata-rata investasi sebesar Rp300 miliar," kata Wikumurti kepada VIVAnews.
Untuk menunjukan keseriusan, Hutama Karya bahkan mengklaim telah memiliki peminat untuk proyek tersebut. Disebut-sebut, Mitsui Corporation, sudah melakukan pembicaraan awal untuk masuk sebagai salah satu investor proyek kereta layang Bekasi-Slipi.
****
Untuk saat ini, baik Adhi Karya lewat proyek monorel maupun Hutama Karya melalui Kereta Layang memang masih memiliki peluang untuk mewujudkan mimpinya. Namun rencana itu tampaknya harus bersaing dengan proyek-proyek lain yang diusulkan perusahaan lain.
Menanggapi banyaknya perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ibukota, Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna justru tak terlalu gembira.
"Seharusnya kembali ke hakikat utama yaitu pembenahan angkutan masyarakat Jakarta," kata dia.
Pemerintah diketahui sudah mempunyai sebuah cetak biru penanggulangan masalah kemacetan di Ibukota. Lewat program Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta, berbagai proyek mulai dari mass rapid transit (MRT), busway, dan monorel sudah dirancang oleh para ahli dan berbagai instansi terkait.
Sesuai dengan cetak biru program tersebut, seluruh sistem trasportasi di Ibukota ditargetkan selesai pada 2020.
Sayangnya, kata Yayat, hampir seluruh pemangku kepentingan terlihat tak konsisten dengan program yang sudah dibuatnya. Hal ini terlihat dari program pengembangan infrastruktur yang tak lagi sesuai dengan rencana awal
"Busway harusnya sudah selesai pada 2010," tegas Yayat.
Permasalahan bertambah rumit karena mulai banyak perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur diluar rencana yang dibuat pemerintah.
Kondisi diperparah dengan tak adanya lembaga yang khusus menangani dan mengawasi pelaksanaan program PTM tersebut. "Masalahnya sekarang tak ada yang bersama padahal program ini berhasil jika bersatu padu," kata Yayat.
Pada akhirnya, ujar Yayat, persoalan kemacetan di ibukota hanya dapat diselesaikan dengan cepat jika saja pembangunan angkutan massal bisa terealisasi dengan tepat. "Saat ini jumlah pemakai angkutan itu semakin banyak sementara ruas jalan yang ada begitu-begitu saja," katanya.
Sumber : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/343208-mimpi-kandas-kereta-layang-bekasi-slipi
Kamis, 02 Agustus 2012
Pengadilan Kabulkan Gugatan Warga Soal Kemacetan Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait Kemacetan Jakarta yang diajukan kantor hukum Lex Regis.
Majelis hakim yang diketuai Kasianus Telaumbanua dalam putusan sela menyatakan menerima gugatan warga negara tersebut dan persidangan akan diteruskan dalam materi pokok permasalahan.
"Pengadilan menerima dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki Legal Standing (hak berperkara) untuk mengajukan gugatan atas perkara a qou. Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkannya pada materi pokok perkara," bunyi putusan sela PN Jakpus, Selasa (31/7/2012) sebagaimana rilis, yang diterima Kompas.com, Rabu (1/8/2012).
Gugatan ini diajukan dua warga Jakarta yang juga advokat pada kantor hukum Lex Regis. Mereka adalah Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda.
Keduanya mengajukan gugatan sebagai warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 53/PDT.G/2012 tanggal 31 Januari 2012/PN.JKT.PST.
Selain menerima gugatan secara lengkap, majelis hakim juga memberikan waktu 40 hari bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi.
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim, meskipun gugatan warga belum diatur dalam hukum acara di Indonesia, hakim dapat melakukan perbandingan dengan CLS yang diberlakukan di beberapa negara, seperti USA, India, dan Australia.
Gugatan CLS ini diajukan oleh para penggugat untuk mengkritisi permasalahan kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung usai dan terselesaikan.
Kemacetan yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat Jakarta umumnya dan para Penggugat khususnya telah banyak menyebabkan kerugian baik materiil seperti pemborosan bahan bakar maupun kerugian immateriil, seperti waktu yang terbuang, kelelahan fisik, stress dan ketidaknyamanan yang dihadapi selama perjalanan.
Terhadap persoalan itu, penggugat berharap bahwa melalui jalur hukum ini, pemerintah disadarkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Adapun ada tiga pihak yang menjadi tergugat dalam CLS ini. Presiden RI menjadi Tergugat 1, Gubernur DKI Jakarta menjadi Tergugat 2, sedangkan 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta menjadi Tergugat 3.
Materi gugatan yang disampaikan Dawarja dan Firnanda, antara lain menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan di DKI. Jakarta, antara lain,
a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini; b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi; c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI. Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan.
d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI. Jakarta; e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI. Jakarta; f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut.
g. Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan h. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan Warga Kota Jakarta dalam sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional; 7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/21360743/Pengadilan.Kabulkan.Gugatan.Warga.Soal.Kemacetan.Jakarta
Majelis hakim yang diketuai Kasianus Telaumbanua dalam putusan sela menyatakan menerima gugatan warga negara tersebut dan persidangan akan diteruskan dalam materi pokok permasalahan.
"Pengadilan menerima dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki Legal Standing (hak berperkara) untuk mengajukan gugatan atas perkara a qou. Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkannya pada materi pokok perkara," bunyi putusan sela PN Jakpus, Selasa (31/7/2012) sebagaimana rilis, yang diterima Kompas.com, Rabu (1/8/2012).
Gugatan ini diajukan dua warga Jakarta yang juga advokat pada kantor hukum Lex Regis. Mereka adalah Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda.
Keduanya mengajukan gugatan sebagai warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 53/PDT.G/2012 tanggal 31 Januari 2012/PN.JKT.PST.
Selain menerima gugatan secara lengkap, majelis hakim juga memberikan waktu 40 hari bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi.
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim, meskipun gugatan warga belum diatur dalam hukum acara di Indonesia, hakim dapat melakukan perbandingan dengan CLS yang diberlakukan di beberapa negara, seperti USA, India, dan Australia.
Gugatan CLS ini diajukan oleh para penggugat untuk mengkritisi permasalahan kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung usai dan terselesaikan.
Kemacetan yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat Jakarta umumnya dan para Penggugat khususnya telah banyak menyebabkan kerugian baik materiil seperti pemborosan bahan bakar maupun kerugian immateriil, seperti waktu yang terbuang, kelelahan fisik, stress dan ketidaknyamanan yang dihadapi selama perjalanan.
Terhadap persoalan itu, penggugat berharap bahwa melalui jalur hukum ini, pemerintah disadarkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Adapun ada tiga pihak yang menjadi tergugat dalam CLS ini. Presiden RI menjadi Tergugat 1, Gubernur DKI Jakarta menjadi Tergugat 2, sedangkan 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta menjadi Tergugat 3.
Materi gugatan yang disampaikan Dawarja dan Firnanda, antara lain menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan di DKI. Jakarta, antara lain,
a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini; b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi; c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI. Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan.
d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI. Jakarta; e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI. Jakarta; f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut.
g. Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan h. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan Warga Kota Jakarta dalam sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional; 7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/21360743/Pengadilan.Kabulkan.Gugatan.Warga.Soal.Kemacetan.Jakarta
Kamis, 19 Juli 2012
Macet bikin kantong negara bocor Rp 128 triliun
JAKARTA. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Tigor Nainggolan menyatakan, negara telah merugi Rp 128 triliun akibat kemacetan yang terjadi di Ibukota Jakarta. Salah satu sumber kerugian negara itu berasal dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dipakai sia-sia akibat kendaraan terjebak macet.
Tigor bilang, apabila Rp 128 triliun itu dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan transportasi umum, maka masalah kemacetan di Jakarta bisa lebih terurai. Sebab, banyak pengguna kendaraan pribadi akan beralih kepada angkutan umum.
"Penyumbang kemacetan ini berasal dari tidak seimbang-nya jumlah kendaraan dengan pembangunan jalan. Hal ini harus disiasati dengan mengupayakan peralihan ke moda angkutan umum," kata Tigor di Jakarta, Rabu (18/7).
Salah satu solusi dari DTKJ untuk angkutan umum itu adalah; memaksimalkan angkutan Transjakarta dengan cara membangun jalan layang khusus. Tigor bilang, angkutan Transjakarta dengan sarana jalan dan bus yang memadai, akan meningkatkan jumlah penumpangnya.
Selain itu, DTKJ juga mengusulkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dengan cara memberlakukan tarif parkir yang mahal. Cara ini dinilai Tigor ampuh untuk menekan kemacetan, dan bisa mengurangi kerugian negara setidaknya 50%.
Sumber : http://industri.kontan.co.id/news/macet-bikin-kantong-negara-bocor-rp-128-triliun
Tigor bilang, apabila Rp 128 triliun itu dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan transportasi umum, maka masalah kemacetan di Jakarta bisa lebih terurai. Sebab, banyak pengguna kendaraan pribadi akan beralih kepada angkutan umum.
"Penyumbang kemacetan ini berasal dari tidak seimbang-nya jumlah kendaraan dengan pembangunan jalan. Hal ini harus disiasati dengan mengupayakan peralihan ke moda angkutan umum," kata Tigor di Jakarta, Rabu (18/7).
Salah satu solusi dari DTKJ untuk angkutan umum itu adalah; memaksimalkan angkutan Transjakarta dengan cara membangun jalan layang khusus. Tigor bilang, angkutan Transjakarta dengan sarana jalan dan bus yang memadai, akan meningkatkan jumlah penumpangnya.
Selain itu, DTKJ juga mengusulkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dengan cara memberlakukan tarif parkir yang mahal. Cara ini dinilai Tigor ampuh untuk menekan kemacetan, dan bisa mengurangi kerugian negara setidaknya 50%.
Sumber : http://industri.kontan.co.id/news/macet-bikin-kantong-negara-bocor-rp-128-triliun
Selasa, 01 Mei 2012
Generasi Muda Jakarta Terancam 'Amnesia' Sejarah
JAKARTA - Pernah menonton film Night At The Museum? Jika belum, film ini sangat direkomendasikan untuk Anda pencinta koleksi peninggalan sejarah di Museum.
Film bergenre komedi ini menceritakan seorang pria bernama Larry Daley yang bekerja sebagai penjaga Museum. Masalah muncul saat malam tiba, di kala semua tokoh dan benda-benda bersejarah hidup secara ajaib.
Salah satu kejadian lucu terjadi saat fosil T-rex (dinosaurus) mengajak Larry bermain perang-perangan mengguakan salah satu tulang rangakanya. Fim ini diadaptasi dari buku cerita bergambar anak-anak yang mengisahkan sama seperti adegan di film.
Mengambil contoh film ini, terlihat jelas betapa besar minat masyarakat Amerika mempromosikan Museum, tak hanya kepada warga negara sendiri, melainkan juga kepada warga negara dunia. Museum yang selama ini dinilai kuno, membosankan, dan seram oleh sebagian besar masyarakat tersebut dikemas secara apik dan menarik dalam film ini.
Khusus di Tanah Air, museum kerap kali diacuhkan masyarakat. Padahal, keberadaannya bisa menjadi garda depan pengetahuan masyarakat terhadap sejarah bangsanya.
Untuk mencapai hal itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata sudah menggulirkan program Visit Museum serta menggelontorkan dana untuk perbaikan fisilitas Museum. Siswa-siswa juga secara rutin diajak berkunjung ke museum. Lantas mengapa museum tetap kurang diminati dan masyarakat lebih suka jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau mal.
“Pengemasan sejarah harus kreatif juga. Rasa bangga dan cinta terhadap budaya sendiri harus dimulai dari diri sendiri,” kata Ketua Komunitas Historia Indonesia Asep Kambali kepada Okezone, belum lama ini.
Dia menyayangkan, generasi muda masa kini yang lebih antusias mempelajari budaya negara lain ketimbang sejarah Indonesia. Pemerintah, kata Asep, juga ikut memperparah keadaan dengan menghancurkan gedung bersejarah dan mendirikan mal di atasnya. “Contohnya sengketa atas pabrik es Saripetojo Solo,” ungkap pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 16 Juli 31 tahun silam ini.
Asep pun khawatir generasi muda Indonesia mengalami ‘amnesia’ sejarah. “(Karena) untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu membombardir negara tersebut. Cukup hancurkan ingatan (sejarah) generasi mudanya,” imbuh lulusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.
“Sejarah adalah alat untuk membangun jiwa yang akhirnya akan menumbuhkan Nasionalisme.” Untuk membuat sejarah diminati, Asep menyarankan agar mata pelajaran sejarah dimasukkan dalam Ujian Nasional (UN). Selain itu, semua pihak harus berperan aktif dalam melestarian sejarah.
“Malaysia, Brunei sampai sekarang saja masih mempelajari sejarah Indonesia, masak kita sendiri cuek,” ujarnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/30/500/620908/generasi-muda-jakarta-terancam-amnesia-sejarah
Film bergenre komedi ini menceritakan seorang pria bernama Larry Daley yang bekerja sebagai penjaga Museum. Masalah muncul saat malam tiba, di kala semua tokoh dan benda-benda bersejarah hidup secara ajaib.
Salah satu kejadian lucu terjadi saat fosil T-rex (dinosaurus) mengajak Larry bermain perang-perangan mengguakan salah satu tulang rangakanya. Fim ini diadaptasi dari buku cerita bergambar anak-anak yang mengisahkan sama seperti adegan di film.
Mengambil contoh film ini, terlihat jelas betapa besar minat masyarakat Amerika mempromosikan Museum, tak hanya kepada warga negara sendiri, melainkan juga kepada warga negara dunia. Museum yang selama ini dinilai kuno, membosankan, dan seram oleh sebagian besar masyarakat tersebut dikemas secara apik dan menarik dalam film ini.
Khusus di Tanah Air, museum kerap kali diacuhkan masyarakat. Padahal, keberadaannya bisa menjadi garda depan pengetahuan masyarakat terhadap sejarah bangsanya.
Untuk mencapai hal itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata sudah menggulirkan program Visit Museum serta menggelontorkan dana untuk perbaikan fisilitas Museum. Siswa-siswa juga secara rutin diajak berkunjung ke museum. Lantas mengapa museum tetap kurang diminati dan masyarakat lebih suka jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau mal.
“Pengemasan sejarah harus kreatif juga. Rasa bangga dan cinta terhadap budaya sendiri harus dimulai dari diri sendiri,” kata Ketua Komunitas Historia Indonesia Asep Kambali kepada Okezone, belum lama ini.
Dia menyayangkan, generasi muda masa kini yang lebih antusias mempelajari budaya negara lain ketimbang sejarah Indonesia. Pemerintah, kata Asep, juga ikut memperparah keadaan dengan menghancurkan gedung bersejarah dan mendirikan mal di atasnya. “Contohnya sengketa atas pabrik es Saripetojo Solo,” ungkap pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 16 Juli 31 tahun silam ini.
Asep pun khawatir generasi muda Indonesia mengalami ‘amnesia’ sejarah. “(Karena) untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu membombardir negara tersebut. Cukup hancurkan ingatan (sejarah) generasi mudanya,” imbuh lulusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.
“Sejarah adalah alat untuk membangun jiwa yang akhirnya akan menumbuhkan Nasionalisme.” Untuk membuat sejarah diminati, Asep menyarankan agar mata pelajaran sejarah dimasukkan dalam Ujian Nasional (UN). Selain itu, semua pihak harus berperan aktif dalam melestarian sejarah.
“Malaysia, Brunei sampai sekarang saja masih mempelajari sejarah Indonesia, masak kita sendiri cuek,” ujarnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/30/500/620908/generasi-muda-jakarta-terancam-amnesia-sejarah
Langganan:
Postingan
(
Atom
)