Libur Lebaran, bus wisata Jakarta laris manis

Merdeka.com - Banyak cara menghabiskan masa liburan Idul Fitri bagi masyarakat. Salah satunya dengan berwisata melihat sebagian pemandangan kota Jakarta menggunakan bus wisata.

Cara ini merupakan langkah jitu buat Anda yang ingin memberikan pengalaman jalan-jalan buat keluarga di masa libur lebaran. Sebab, Anda tidak perlu mengeluarkan ongkos buat menikmati pemandangan keliling ibu kota. Bisa dibilang jalan-jalan murah meriah.

Meski begitu, di masa liburan seperti ini, Anda harus rela mengantre cukup lama buat merasakan jalan-jalan di atas bus wisata bertingkat itu. Sebab, jumlah penumpang melonjak dari hari libur biasanya.

"Ya nunggu paling selang setengah jam lah. Namanya juga liburan, pasti banyak yang mau naik juga," kata Fitroh (34 tahun) dari Condet, Jakarta Timur kepada merdeka.com, Kamis (31/7).

Fitroh membawa serta istri dan kedua anak perempuannya berwisata ke kawasan Monumen Nasional, di masa libur lebaran. Kebetulan, kedua anaknya ingin merasakan naik bus wisata. Alhasil, dia rela berpanas-panasan mengantre di halte terletak di Jalan Medan Merdeka Barat.

Kira-kira 30 menit menunggu, bus ditunggu pun datang. Fitroh dan keluarga bersiap mengambil posisi sedekat mungkin dengan pintu masuk. Maklum, saking banyak peminatnya tak jarang para penumpang berebut masuk. Mereka pun rata-rata mengincar tempat duduk di dek atas.

"Enak ngelihatnya. Kalau di bawah udah biasa," ujar seorang penumpang bernama Ida (28 tahun) dari Depok, Jawa Barat, turut serta membawa dua anaknya.

Bus tingkat berkelir paduan ungu dan kuning itu hanya melayani trayek Bundaran Hotel Indonesia hingga Pasar Baru. Meski kapasitas cukup banyak, tapi jumlah penumpang dibatasi.

Pemandangan ditawarkan sepanjang perjalanan pun sebenarnya biasa saja. Apalagi di sepanjang Jalan Mohammad Husni Thamrin kondisinya cukup berantakan akibat proses pembangunan moda transportasi Monorail. Tetapi buat Fitroh dan Elin, justru di situ nikmatnya menghabiskan masa liburan bersama keluarga.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/libur-lebaran-bus-wisata-jakarta-laris-manis.html

Lebaran, Sebagian Jalan Jakarta Malah Macet Total

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jalan di Jakarta macet total pada hari kedua Idul Fitri. "Berdasarkan pada laporan yang diterima dari petugas di lapangan, yang menjadi titik kemacetan parah terutama merupakan wilayah di sekitar tempat rekreasi," ujar petugas Traffic Management Center Polda Metro, Brigadir Satrio, saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014.

Satrio menuturkan jalan-jalan utama menuju Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dalam kondisi padat merayap. Akun Twitter resmi TMC Polda Metro mencuit, belasan ribu kendaraan yang memenuhi jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan menyebabkan kemacetan. Belasan ribu kendaraan itu terdiri atas 2.000 kendaraan roda empat dan lebih dari 10 ribu sepeda motor. (Baca juga: Mulai 1 Agustus, Transjakarta Berlakukan E-Ticket)

Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan yang menuju area rekreasi, tapi juga di jalan bebas hambatan. Seperti yang dilansir di linimasa Traffic Management Center Polda Metro, mobil-mobil di jalan tol dalam kota Cawang menuju Taman Mini padat merayap. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Tol Kebon Jeruk menuju arah Tomang mengalami penumpukan kendaraan. (Baca juga: Lebaran, Transjakarta Buka Trayek Harmoni-Ancol)

Penumpukan kendaraan di beberapa wilayah Ibu Kota yang terjadi hari ini diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. "Ini akan kami antisipasi. Baru kembali normal hari Minggu mendatang," ujar Satrio. (Baca juga: Membludak, Pengunjung ke Puncak Monas Dibatasi)

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/29/083596323/Lebaran-Sebagian-Jalan-Jakarta-Malah-Macet-Total

Tol Ciledug-Ulujami Beroperasi, Kemacetan DKI Diprediksi Berkurang 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengoperasian jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 (W2) diprediksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengurangi kemacetan Jakarta sebesar 30 persen.

"Berdasarkan perhitungan, bisa mengurangi beban kendaraan di tol dalam kota Jakarta sampai sebesar 30 persen. Mudah-mudahan bisa mengurangi kemacetan secara signifikan," kata Menteri Pekerjaan Umum RI Djoko Kirmanto seusai meresmikan jalan tol JORR W2 segmen Ciledug-Ulujami di Ulujami, Senin (21/7/2014).

Djoko menjelaskan, selesainya jalan tol segmen tersebut sudah ditunggu sejak lama. Meski hanya sepanjang 2,14 km, selesainya segmen Ciledug-Ulujami melengkapi keseluruhan pengoperasian tol JORR W.

"Dengan adanya JORR, orang dari airport mau ke Bogor tidak perlu lewat Jakarta. Jadi, orang kalau memang tidak ke Jakarta, tidak perlu lewat Jakarta," ucap Djoko.

Pembangunan tol JORR W2 terdiri atas empat paket, yaitu Kebon Jeruk-Meruya, Meruya-Joglo, Joglo-Ciledug, dan Ciledug-Ulujami. Ketiga paket pertama sudah resmi beroperasi bersamaan dengan peresmian tol JORR W1, 27 Desember 2013.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/21/11565271/Tol.Ciledug-Ulujami.Beroperasi.Kemacetan.DKI.Diprediksi.Berkurang.30.Persen

Tol JORR W2 Utara operasi, macet di tol dalam kota bisa menurun

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto direncanakan akan meresmikan pengoperasian tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) west 2 (JORR W2) Utara ruas Ciledug-Ulujami, pagi ini. Pengoperasin tol sepanjang 2,1 kilometer tersebut diyakini dapat mengurangi sekitar 20 persen-25 persen kemacetan di tol dalam kota.

"Kita berharap volume lalu lintas 75.000 kendaraan per hari di awal-awal, ya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu bisa lebih besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno kepada merdeka.com, Minggu (20//7) malam.

Tarif tol tersebut ditetapkan Rp 8.500. "Kalau masuk lewat kebon jeruk hanya bayar Rp 8.500 sudah bisa menikmati JORR W2 utara plus JORR. Jadi bisa keluar sampai kampung rambutan, Cikunir atau Jati Asih dikenakan tarif sama," jelas David.

Dampak dari pengoperasian ruas Ciledug-Ulujami, Jasa Marga mengubah tarif Golongan I pada tol JORR. Seperti:

Serpong-Pondok Aren dan sebaliknya Rp 5.000

Serpong-Ulujami dan sebaliknya Rp 7.500

Serpong-JORR dan sebaliknya Rp 16.000

Serpong-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 18.000

Pondok Aren-Ulujami dan sebaliknya Rp 2.500

Pondok Aren-JORR dan sebaliknya Rp 11.000

Pondok Aren-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 13.000

Ulujami-JORR dan sebaliknya Rp 8.500

Ulujami-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500.

JORR-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/tol-jorr-w2-utara-operasi-macet-di-tol-dalam-kota-bisa-menurun.html

Ini Cara Agar MRT Tak Banjir dan Tahan Gempa Saat Gali Stasiun Bawah Tanah

Jakarta - PT MRT Jakarta akan memulai menggali dan membangun stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) di titik Senayan dan Setiabudi. Sebelumnya pekerjaan yang sama sudah dimulai di titik Bundaran HI pada April lalu. Kedalaman titik gali tersebut bervariasi dari mulai 20-23 meter di bawah tanah. Bagaimana caranya agar lokasi kerja tersebut tetap kering dan bebas dari banjir?

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk kemungkinan tersebut. "Kami evaluasi mulai dari metode dan teknis. Untuk pekerjaan sipil nanti salah satunya adalah dengan dewatering. Kami siapkan pompa-pompanya saat penggalian besar," kata Dono saat jumpa pers di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Dia berujar untuk penggalian di kedalaman 20-30 meter nantinya yang akan lebih banyak diangkat berbentuk lumpur. Namun pembangunan MRT yang mengadopsi teknologi Jepang itu juga akan memampung lumpurnya hingga airnya turun.

"Airnya nanti kita salurkan ke drainase. Dewatering pakai pompa itu standar, di setiap pekerjaan bawah tanah kita juga sediakan pompanya. Kalau misalnya kondisi hujan, jumlah pompa bisa ditambah. Intinya kita akan menjaga agar area kerjanya tetap kering," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, M. Nasir, mengatakan pola pengerjaan stasiun bawah tanah yakni dengan mengalihkan median jalan terlebih dulu selebar sekitar 30 meter. Setelah itu akan dibuat Guide Wall atau dinding penahan, lalu pihaknya akan menggali tanah secara bertahap hingga kedalaman yang diperlukan. Setelah terowongan tempat relnya jadi, pekerjaan selanjutnya membuat stasiun di sisi Barat dan Timur jalan.

Selain antisipasi banjir saat penggalian pihaknya juga mengklaim sudah mengantisipasi terjadinya bencana gempa dan banjir jika MRT dan stasiun bawh tanahnya sudah rampung.

"Kita desain tahan gempa secara periodik hingga 100 tahun. Kemudian pintu stasiunnya di atas tanah juga kita bangun setinggi 1,5 meter untuk antisipasi banjir yang mungkin terjadi. Kalaupun misalnya banjir di Sudirman-Thamrin meluap sampai mulut pintu kita siapkan pintu otomatis di bawah sehingga air tidak akan masuk ke terowongan sehingga MRT masih bisa tetap jalan," ujarnya

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/17/214423/2640625/10/ini-cara-agar-mrt-tak-banjir-dan-tahan-gempa-saat-gali-stasiun-bawah-tanah

6 Tahun Jadi Tukang Sampah Gaji Jaya Hanya Rp500 Ribu per Bulan

Jakarta, HanTer - Jalanan yang bersih dan pemandangan indah serta sampah yang tidak menumpuk adalah kerja nyata dari para petugas kebersihan di berbagai wilayah di Jakarta ini.

Namun pernahkah kita melihat kehidupan mereka yang sehari-hari berjibaku dengan sampah dan telah terbiasa dengan busuk, karena mau tidak mau lingkungan harus tetap bersih asri dan terjaga kebersihannya.

Saat ditemui Harian Terbit, Jaya Wijaya (32) seorang tenaga kebersihan di wilayah Taman Ratu, kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, menjadi petugas kebersihan baginya sudah dianggap suratan takdir. Jaya begitu panggilan akrab lelaki ini terlihat dekil dengan wajah yang lelah karena sehabis bekerja.

"Kadang saya bekerja bisa sampai malam hari. Sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan di Taman Ratu, sejak tahun 2009. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bekerja menyambung hidup," kata Jaya, di warung kopi Taman Ratu, Jakarta Barat, Rabu (16/7).

Jaya mengisahkan, dengan gaji sebulan Rp500 ribu, berupaya mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang baru berumur 2 tahun dan tinggal bersama istrinya di kontrakan. "Gaji sebulan Rp500 ribu, ya nggak cukup mas, hanya saya berusaha juga mengumpulkan gelas dan botol-botol plastik dikiloin saya jual, lumayan buat nambah penghasilan," tutur Jaya polos.

Bapak yang sempat mengenyam bangku SD ini semula ingin bekerja dibidang lainnya, namun sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, bahkan ada seorang kawannya yang bergelar sarjana sudah lama menjadi petugas kebersihan.

"Sulit cari kerja sekarang, senior saya juga keliling jadi tenaga kebersihan, dia mah udah lebih dari 10 tahun, kita kenal namanya hanya Bejo aja. Dia sarjana, tapi sampai sekarang begitu aja terus. Kami semua di wilayah ini ada 20 orang, Bejo itu termasuk yang paling tua," ujar Jaya.

Jaya mengaku asli dari Karawang, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta karena di kampung merasa sulit mendapatkan pekerjaan. "Di kampung sulit mas, yah di sini cukuplah walau masih kost sebulan Rp350 ribu," ucapnya. Saat ditanyakan apakah dari pihak RT RW yang memberikannya gaji, apakah sudah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), Jaya menggeleng. "Belum, kalau THR tahun-tahun pertama kerja kami dapat Rp300 ribu per orang, tahun lalu udah sebulan gaji Rp500 ribu," sambungnya.

Menurut Jaya, beruntung ada saja warga yang sudi berbagi rezeki selama ia bertugas menjadi tenaga kebersihan yang saban hari berkeliling mengumpulkan sampah atau menyapu jalanan. "Untungnya selama jadi petugas kebersihan, ada saja warga di sini yang ngerti, ngasih jajan buat anak saya atau uang rokoklah gitu," bebernya.

Kedepan Jaya berharap gajinya bisa naik dan THR dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. "Ya, gimana ya. Saya pengennya naik gaji dan THR paling nggak bisa cair beberapa hari sebelum Idul Fitri," ucapnya malu-malu.

Selain itu, Jaya menjelaskan pemerintah semestinya bisa menyediakan tempat penampungan sampah. "Dari pemerintah tidak menyediakan tempat, untungnya dari orang-orang di sini nyediain tempat, kalau nggak kan diusir, gerobak-gerobak mau dikemanain? Jokowi - Ahok sebaiknya meresmikan Dipo tempat penampungan sampah, adanya di atas kali di Taman Ratu ini," pungkas Jaya yang ditemani Sahrul (19) seorang pemuda yang mengais rezeki dengan menyebrangkan anak-anak sekolah di kali Sekretaris.

"Saya kerja nyebrangin anak-anak sekolah di kali Sekretaris. Udah setahun kerja, mau cari kerja lain masih sulit. Setiap anak bayar Rp500 perak sekali nyebrang," kata Sahrul.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/17/5284/28/18/6-Tahun-Jadi-Tukang-Sampah-Gaji-Jaya-Hanya-Rp500-Ribu-per-Bulan

Kadishub: ERP Bisa Kurangi Macet di Jakarta hingga 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, berharap jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.

"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).

Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.

Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.

Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.

Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.

"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen

Cara Ahok Berantas Sampah dan Jalan Rusak

Liputan6.com, Jakarta - Masih banyaknya jalan rusak dan tumpukan sampah di sejumlah kawasan di Jakarta membuat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setiap kelurahan akan dilengkapi 50-100 pekerja harian lepas (PHL). Mereka nantinya bertugas menjaga kelurahan agar terhindar dari jalan rusak dan sampah.

"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.

Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.

"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.

Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.

Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.

"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak

Ancam Mogok Angkut Sampah di DKI Jakarta

JAKARTA - Puluhan pengusaha pengangkut sampah menuntut Dinas Kebersihan DKI segera melunasi ongkos jasa pengangkutan sampah yang belum dibayar sejak Januari hingga Juni tahun ini.

Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.

Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.

Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.

"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.

Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.

Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.

"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.

"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.

Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-

Dua Tahun Mengurus Sampah, Upah Selalu Dikebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir dua tahun terakhir Kukun (33) blusukan mengumpulkan sampah di kolong-kolong kios pasar Karet Belakang, Setia Budi, Jakarta Selatan. Selama dua tahun pula ia tidak pernah menerima gaji yang dijanjikan dalam kontrak. Tidak tanggung-tanggung, gaji yang diterima hanya setengah dari kontrak.

Kukun adalah salah seorang petugas kebersihan Pasar Karbela. Bersama Yanto (52), dan tiga rekannya, mereka berlima bertugas membersihkan pasar tradisional ini.

Setiap pagi, sejak pukul 06.00 ia mulai melaksanakan tugasnya. Dengan bekal kotak kayu sebagai tempat penampungan sampah, ia bergegas menyisir setiap sudut-sudut pasar.

Indera penciumannya seakan telah menyatu dengan aroma pasar tersebut. Di tengah bau menyengat yang berasal dari sisa perut ikan, rempah-rempah, dan keringat orang-orang, ia nyungsep ke kolong-kolong meja, mengumpulkan setiap jenis sampah.

Ia baru berhenti mengumpulkan sampah jika waktu telah menunjukkan pukul 18.00. Begitu rutinitasnya setiap hari, tujuh hari seminggu.

”Yah, kalau tidak masuk gaji dipotong. Jadi harus rajin,” kata Kukun, pekan lalu.

Akan tetapi, berbeda dari rekan lainnya yang dikontrak PD Pasar Jaya, Kukun adalah tenaga kontrak dari sebuah perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sejak 2012. Awalnya, status tenaga kontrak tersebut sempat membuatnya bahagia. Sebab, gaji dalam kontrak yang ia tanda tangani telah sesuai upah minimum provinsi (UMP), hingga mencapai Rp 2,4 juta per bulan pada 2013.

Sayangnya, hingga saat ini ia mengaku hanya menerima Rp 1 juta setiap bulannya. Naik Rp 200.000 setelah setahun sebelumnya hanya menerima Rp 800.000.

”Gak tahu juga, Mas. Waktu tanda tangan dua tahun lalu, gaji yang ada dalam kontak dua jutaan. Namun, saat gajian, kata orang (perusahaan) dibagi dua sama Yanto. Yah, mau gimana lagi, kami tahunya cuma kerja,” ujar pria lulusan SMA ini.

Meski sebagai petugas lapangan dengan tugas paling berat, ia tidak pernah menanyakan kepada perusahaan mengenai model penggajian yang ia terima. Ia juga tak pernah tahu ke mana sisa uang Rp 400.000 setiap bulannya. Setiap bulan, secara tunai ia hanya menerima Rp 1 juta.

Ayah dari seorang putri ini hanya menerima upah yang tak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan, ia harus mengeluarkan setengah dari upah itu untuk membayar sebuah kamar kontrakan berukuran 4 meter x 5 meter di Johar Baru. Separuhnya lagi, ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan putri semata wayangnya, Kayla (3).

Itu sebabnya ia harus pandai-pandai mengatur dengan baik setiap pengeluarannya.

Untung saja ia sering dimintai tolong oleh beberapa pedagang di pasar ini. Dari kerjaan sampingan seperti tukang angkut, tukang antar, atau tukang jaga, ia mendapatkan penghasilan tambahan.

Namun, uang yang didapatnya tersebut tidak bertahan lama. Sebab, uang tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karut-marut pengupahan

Kisah Kukun adalah contoh karut-marut model pengupahan di Ibu Kota ini. Penggajian pekerja kebersihan yang bermasalah tersebut ada yang dikontrak PD Pasar Jaya, juga yang dikontrak Dinas Kebersihan. Sederet masalah kerap membelit, di antaranya keterlambatan gaji, ketidakadilan penggajian, ataupun pemotongan gaji.

Seperti diberitakan Kompas (22/5), seorang penyapu jalan di Sunter, Jakarta Utara, St (43), juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah April (2014) juga belum cair,” kata St.

Sejak awal 2014 ini, pemerintah telah memutus kontrak tahunan perusahaan swasta. Semua petugas kebersihan juga telah diminta untuk menyetorkan nomor rekening pribadi kepada Pemprov DKI.

Program ini menekankan agar honor pekerja bisa langsung ditransfer tanpa ada pungutan atau risiko penyalahgunaan oleh perusahaan rekanan. Sayangnya, kondisi ideal masih sangat jauh dari harapan. Diperlukan pengawasan yang lebih maksimal agar kisah Kukun tidak berulang.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/10/17242601/Dua.Tahun.Mengurus.Sampah.Upah.Selalu.Dikebiri

Tarif Tertinggi ERP Rp23 ribu Sekali Melintas

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah diuji coba pada pertengahan bulan Juli ini, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan terus dimatangkan Pemprov DKI. Dari kajian yang dilakukan, tarif tertinggi sistem rekayasa lalu lintas dalam penanganan kemacetan tersebut sebesar Rp23 ribu.

Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.

Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.

Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.

Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.

“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.

Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.

Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)

Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/

Hujan Lagi, Banjir Lagi, Macet Lagi

JAKARTA – Hujan deras kembali mengguyur wilayah Jakarta Senin sore (7/7). Akibatnya, sejumlah ruas jalan tergenang. Dampaknya, arus kendaraan yang sehari-hari macet tersebut bertambah parah macetnya.

Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.

Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.

“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.

Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.

Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.

Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.

Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-

Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta

Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.

Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.

“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).

Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.

DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.

“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.

Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.

“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.

Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/

Mangkrak sebulan, perbaikan jembatan di Plumpang bikin macet

Merdeka.com - Kemacetan parah hampir setiap hari melanda kawasan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hal tersebut tidak terlepas dari imbas mangkraknya proyek perbaikan jembatan Bendungan Melayu sejak awal Juni lalu.

Pantauan merdeka.com, Jumat (4/7), kemacetan bertambah parah terjadi saat jam berangkat kerja pagi hari dan jam pulang kerja sore hari di kedua ruas jalan, baik yang mengarah ke Simpang Lima Semper maupun Plumpang.

Selain itu, terlihat pula tumpukan tiang pancang teronggok di jembatan yang mengarah ke Simpang Lima Semper. Akibatnya kendaraan yang datang dari arah Plumpang menuju Simpang Lima Semper mesti melewati jalur sebaliknya.

Akibatnya kemacetan mengular hingga 300 meter dari kedua jalur ini tidak dapat terhindarkan. Bukan hanya kemacetan, kontur jalan di jembatan itu juga masih rusak parah. Hal ini membuat mobil dan motor hanya melaju sekira 5-10 km/jam.

Abdul Rojak (42), salah seorang warga Jalan Bendungan Melayu RT 07/01, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara mengatakan, beberapa hari lalu ia pernah bertemu dengan kontraktor yang memperbaiki Jembatan Melayu di lokasi. Kepada Rojak, kontraktor itu mengaku tak mengerjakan proyek lagi sejak awal Juni dengan alasan telah dicoret oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

Rojak menjelaskan, pencoretan kontraktor itu lantaran pengerjaannya melebihi tenggat waktu waktu yang diberikan oleh Dinas PU Jakarta. Lebih detil Rojak menjelaskan, pada bulan Februari alat berat dan segala bahan baku keperluan proyek telah tiba di lokasi. Namun pengerjaan baru dilakukan pada awal Maret.

Sesuai perjanjian antara kontraktor dengan instansi terkait, proyek itu akan selesai pada Juli-Agustus. Namun hingga Juni progres perbaikan jembatan dinilai tak sesuai harapan. Saat itulah, segala alat berat yang mendukung pengerjaan ditarik oleh kontraktor.

"Harusnya kan bulan Juni setidaknya proyek hampir selesai, tapi pas di lapangan masih banyak yang perlu dilakukan. Makanya kontraktor dicoret oleh Sudin PU Jalan," jelas Rojak, Jumat (3/7).

Rojak menambahkan, saat perusahaan kontraktor itu dicoret, mereka mengaku telah salah memprediksi perbaikan jembatan. Sebab saat perbaikan berlangsung, banyak kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tertanam di lapisan jalan. Kontraktor pun mesti menggali dan memindahkan kabel itu dulu, hingga membuat proyek perbaikan jalan molor.

"Jadi kendalanya ada di kabel listrik ini, mereka salah prediksi dikira tidak ada kabel nggak tahunya ada kabel listrik," ujar Rojak.

"Meski telah dicoret, tapi pihak kontraktor tetap ingin memperbaiki jalan yang rusak tanpa bayaran, asalkan mereka tidak dicoret lagi. Tapi instansi terkait tetap ingin mencoretnya," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mangkrak-sebulan-perbaikan-jembatan-di-plumpang-bikin-macet.html

Proyek Waduk Ciawi Gagal, Ini Kata Kadis PU

JAKARTA - Dicoretnya pembangunan waduk Ciawi, Bogor menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta hanya mengaku sedang melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.

"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.

"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.

Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu

Program Penanggulangan Banjir Ini Dicoret Pemprov DKI

JAKARTA - Warga Jakarta nampaknya belum terbebas dari banjir, karena sejumlah program yang dibuat untuk menanggulangi banjir justru dicoret oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro menerangkan, ada beberapa anggaran yang telah diprogramkan kemudian dicoret atau dialihkan untuk anggaran lain.

Andi Baso menegaskan, anggaran sebesar Rp770 miliar terpaksa dialihkan karena belum bisa terserap tahun ini. Anggaran tersebut diantaranya, untuk pembangunan waduk Ciawi Rp195 miliar, pembangunan rumah pompa di lima wilayah Rp5 miliar, dan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau Rp14 miliar.

"Dinas-dinas ini anggarannya kami alihkan karena tidak bisa menyerap lahan. Kebanyakan masalahnya pada pembebasan lahan," tukasnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Sebagai contoh Andi menjelaskan bahwa mata anggaran pembangunan Ciawi senilai Rp195 miliar dicoret karena hingga saat ini belum ada kelanjutan rencana pembangunan waduk tersebut.

‪"Belum ada sosialisasi, inventarisasi, penggambaran, negosiasi, dan banyak surat lahan yang tidak dipercaya," katanya.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878700/31/program-penanggulangan-banjir-ini-dicoret-pemprov-dki