Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.

”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.

Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.

”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.

Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.

”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.

Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.

Sesuai harapan

Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.

Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.

Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.

Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.

Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.

Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi

Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta

Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.

Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.

“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).

Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.

DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.

“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.

Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.

“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.

Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/