RMOL. Mencairnya es di arktik dan antartika bukan menjadi penyebab kota-kota yang berada di kawasan delta seperti Jakarta tenggelam.
Demikian dikatakan Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zaenal Muttaqin dalam acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang strategis kawasan pantura Jakarta di Balai Kota, Kamis (22/10).
"Mencairnya es hanya 0,3 milicenti per tahun. Jadi, bukan karena mencairnya es tapi karena penurunan muka tanah Jakarta," ujarnya.
Setiap tahun terjadi penurunan muka tanah setinggi 2 sampai 17 cm per tahun. Yang menyebabkan permukaan tanah ibukota turun karea banjir rob dan pembangunan di ibukota yang tak beraturan.
"Yang buat permukaan Jakarta turun karena rob dan pembangunan di Jakarta yang tidak teratur," tukasnya.
Karena kondisi tersebut, lanjutnya, bila proyek reklamasi dilanjutkan akan terjadi bencana lingkungan. Karena seharusnya yang menjadi fokus utama Pemprov DKI adalah merevitalisasi sungai-sungai besar yang mengalir disepanjang ibukota sebelum memutuskan untuk memberi izin kepada para pengembang untuk mereklamasi kawasan utara Jakarta. Sehingga tekanan arus laut dari Teluk Jakarta membanjir sungai yang dangkal.
"Wilayah pinggiran sungai terjadi nol gravitasi. Sementara itu dari laut muncul tekanan arus laut. Akibatnya air bergerak ke daratan dan menyebabkan terjadinya pelebaran banjir," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Ahok menuding penyebab utama kota-kota yang berada di kawasan delta tenggelam karena es di kutub utara dan kutub selatan mencair.
"Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah membangun tanggul laut dan reklamasi," ujar Ahok.
Di era Ahok menjabat sebagai kepala daerah di Jakarta, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan dari Agung Podomoro Land Tbk keluar. Izin tersebut dituangkan dalam SK Gubernur Provinsi DKI No. 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.
Dengan demikian, maka PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak perusahaannya dapat melaksanakan reklamasi Pulau G yang disebut dengan Pluit City. Dan hingga saat ini, izin pelaksanaan reklamasi ini masih mendapat pertentangan dari warga setempat, aktivis lingkungan bahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sumber : http://www.rmol.co/read/2015/10/22/221786/Bukan-Karena-Antartika-Mencair,-Tapi-Reklamasi-yang-akan-Tenggelamkan-Jakarta-
Tampilkan postingan dengan label land. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label land. Tampilkan semua postingan
Jumat, 23 Oktober 2015
Jumat, 03 Juli 2015
Agung Podomoro Sulap Sampah Apartemen Jadi Gas Metana
TEMPO.CO, Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk melalui Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) menginisiasi gerakan Green Waste atau pengelolaan sampah dengan alur daur ulang. Dengan menggandeng PT Prima Buana Internusa, YAPL menyulap sampah rumah tangga di kawasan Agung Podomoro City, Jakarta Barat menjadi kompos dan Gas Metana.
Wakil Ketua 1 Yayasan Agung Podomor Land Indra Antono mengatakan superblok Agung Podomoro City di jl. S Parman kini terdiri dari 20 menara apartemen. Adapun total sampah rumah tangga setiap harinya mencapai 3 hingga 4 kubik.
Melihat kondisi seperti itu, YAPL terpanggil untuk mengelola sampah supaya bermanfaat dari segi sosial maupun lingkungan, katanya saat ditemui Bisnis di kompleks pengelolaan sampah Agung Podomoro City, akhir pekan ini.
Sebenarnya, lanjut dia, pengelolaan sampah metode Green Waste bukanlah barang baru bagi YAPL. Beberapa proyek Agung Podomoro lainnya sudah menerapkan konsep serupa di kompleks Kalibata City, Sudirman Park, CBD Pluit dan Gading Nias Residence. Namun, pengelolaan menjadi gas metana adalah yang pertama diaplikasikan di proyek mentereng di Jakarta Barat ini.
Penanggung Jawab Divisi Lingkungan Hidup YAPL Kadek R Biantara menjelaskan tranformasi dari sampah rumah tangga menjadi gas metana yang membutuhkan beberapa tahapan.
Pertama, sampah dari 20 menara apartemen dikumpulkan menjadi satu di sebuah ruangan khusus berukuruan 260 meter persegi. Tempat penampungan sampah tersebut berjarak sekitar 500 meter dari APL Tower dan Menara Central Park.
Langkah selanjutnya, sampah dipilah antara organik dan anorganik. "Hingga tahap ini kami bersinergi dengan tenaga cleaning service, pemulung dan pengepul sampah atau barang bekas," ujarnya.
Setelah itu, jenis sampah organik ditampung dan diolah di fasilitas pengelolaan sampah Green Waste. Alat pengelola ini berupa bejana hitam berdiameter 50 centimeter. Di dalam alat ini, proses Green Waste berlangsung sehingga hasilnya berupa kompos dan gas metana.
Dari bejana tersebut, tersambung pipa panjang yang mampu mentransfer gas metana ke rumah warga di sekeliling proyek Agung Podomor City agar dapat dimanfaatkan untuk memasak.
Kadek menjelaskan, YAPL hanya memerlukan modal sekitar Rp60 juta untuk tiga bejana tersebut. Modal tersebut dinilai kecil ketimbang efek berganda kepada masyarakat sekitar proyek pengembangan.
"Memang baru dua rumah masyarakat yang baru disalurkan gas metana karena ini adalah program baru. Kami masih membutuhkan kelengkapan teknologi lainnya agar gas metana ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak," terangnya.
Sementara itu di sisi lain, sampah anorganik juga dapat dijadikan lahan bisnis oleh pemulung di mana hasilnya dapat dijual ke pengepul untuk kemudian masuk ke indistri daur ulang.
Menurutnya, superblok-superblok di Jakarta harus menerapkan strategi Green Waste dan berperan meringankan beban sampah Ibu Kota. Pasalnya, kondisi sampah di Jakarta sudah memprihatikan.
Berdasarkan data yang dihimpun YAPL, setiap hari ada 6.500 ton sampah baru yang berasal dari warga Jakarta. Semua sampah harus segera dikirim ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, sedangkan khusus Bulan Puasa Ramadan, Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat ada penambahan sampah sedikitnya 20% atau menjadi 7.800 ton per hari, yang dilayani oleh 1.110 truk pengangkat sampah.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/27/090678903/agung-podomoro-sulap-sampah-apartemen-jadi-gas-metana
Wakil Ketua 1 Yayasan Agung Podomor Land Indra Antono mengatakan superblok Agung Podomoro City di jl. S Parman kini terdiri dari 20 menara apartemen. Adapun total sampah rumah tangga setiap harinya mencapai 3 hingga 4 kubik.
Melihat kondisi seperti itu, YAPL terpanggil untuk mengelola sampah supaya bermanfaat dari segi sosial maupun lingkungan, katanya saat ditemui Bisnis di kompleks pengelolaan sampah Agung Podomoro City, akhir pekan ini.
Sebenarnya, lanjut dia, pengelolaan sampah metode Green Waste bukanlah barang baru bagi YAPL. Beberapa proyek Agung Podomoro lainnya sudah menerapkan konsep serupa di kompleks Kalibata City, Sudirman Park, CBD Pluit dan Gading Nias Residence. Namun, pengelolaan menjadi gas metana adalah yang pertama diaplikasikan di proyek mentereng di Jakarta Barat ini.
Penanggung Jawab Divisi Lingkungan Hidup YAPL Kadek R Biantara menjelaskan tranformasi dari sampah rumah tangga menjadi gas metana yang membutuhkan beberapa tahapan.
Pertama, sampah dari 20 menara apartemen dikumpulkan menjadi satu di sebuah ruangan khusus berukuruan 260 meter persegi. Tempat penampungan sampah tersebut berjarak sekitar 500 meter dari APL Tower dan Menara Central Park.
Langkah selanjutnya, sampah dipilah antara organik dan anorganik. "Hingga tahap ini kami bersinergi dengan tenaga cleaning service, pemulung dan pengepul sampah atau barang bekas," ujarnya.
Setelah itu, jenis sampah organik ditampung dan diolah di fasilitas pengelolaan sampah Green Waste. Alat pengelola ini berupa bejana hitam berdiameter 50 centimeter. Di dalam alat ini, proses Green Waste berlangsung sehingga hasilnya berupa kompos dan gas metana.
Dari bejana tersebut, tersambung pipa panjang yang mampu mentransfer gas metana ke rumah warga di sekeliling proyek Agung Podomor City agar dapat dimanfaatkan untuk memasak.
Kadek menjelaskan, YAPL hanya memerlukan modal sekitar Rp60 juta untuk tiga bejana tersebut. Modal tersebut dinilai kecil ketimbang efek berganda kepada masyarakat sekitar proyek pengembangan.
"Memang baru dua rumah masyarakat yang baru disalurkan gas metana karena ini adalah program baru. Kami masih membutuhkan kelengkapan teknologi lainnya agar gas metana ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak," terangnya.
Sementara itu di sisi lain, sampah anorganik juga dapat dijadikan lahan bisnis oleh pemulung di mana hasilnya dapat dijual ke pengepul untuk kemudian masuk ke indistri daur ulang.
Menurutnya, superblok-superblok di Jakarta harus menerapkan strategi Green Waste dan berperan meringankan beban sampah Ibu Kota. Pasalnya, kondisi sampah di Jakarta sudah memprihatikan.
Berdasarkan data yang dihimpun YAPL, setiap hari ada 6.500 ton sampah baru yang berasal dari warga Jakarta. Semua sampah harus segera dikirim ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, sedangkan khusus Bulan Puasa Ramadan, Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat ada penambahan sampah sedikitnya 20% atau menjadi 7.800 ton per hari, yang dilayani oleh 1.110 truk pengangkat sampah.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/27/090678903/agung-podomoro-sulap-sampah-apartemen-jadi-gas-metana
Kamis, 29 Agustus 2013
Langkah Awal Mengurai Kemacetan Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Henniko Okada, peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sosekling) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, kemacetan Jakarta ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi.
Demikian dia sampaikan pada acara kolokium yang diselenggarakan Puslitbang Sosekling Dinas Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (28/8/2013). Seusai presentasinya, Henniko mengungkapkan potensi gridlock tersebut dia dapatkan berdasarkan kajian 2012 dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia mengakui, penelitian berbasis studi pustaka yang dia presentasikan hari ini masih merupakan kajian awal. Namun, kajian awal tersebut setidaknya bisa mencetuskan ide-ide dan tantangan pemikiran baru di antara peserta kolokium.
Untuk menjawab masalah di Jakarta, Henniko membandingkan kondisi kemacetan dan kemungkinan solusinya dari Kota Curitiba dan Sao Paolo di Brazil, Bogota di Kolombia, dan Seoul di Korea Selatan. Hasilnya, tampak bahwa kota-kota tersebut memiliki pola yang berbeda dari Ibukota Indonesia ini.
Menurut Henniko, pemimpin negara dan pemimpin regional di lokasi-lokasi tersebut masing-masing memiliki cita-cita besar di balik berbagai kebijakannya. Dia mencontohkan, visi pemimpin Bogota berorientasi untuk memanusiakan penduduknya. Alhasil, berbagai kebijakan berorientasi pada kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Fokus dari segala keputusannya mengarah pada kebutuhan publik.
"Siapa pun pemimpinnya, sang pemimpin berbagi visi dengan pemimpin sebelumnya untuk mewujudkan hal yang sama," ujar Henniko.
Namun, lanjut Henniko, untuk mencapai hal tersebut dan mengurai kemacetan Jakarta, kota ini membutuhkan lebih dari satu solusi.
"Solusi yang berpotensi mengatasi kemacetan di Jakarta terdiri dari pembangunan perkotaan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, integrasi moda transportasi, lembaga transportasi (yang ideal), penegakkan arah tata guna lahan, dan penegakkan hukum," kata Henniko.
Menurutnya, pemerataan pusat-pusat kegiatan merupakan salah satu hal penting mengurangi kemacetan.
"Pergerakan manusia akan menentukan titik-titik di mana pusat kegiatan masyarakat," ujarnya.
Harus tersebar
Henniko juga mengungkapkan hal mendasar lainnya, bahwa kemacetan ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi. Pembangunan kota multi-guna (mixed use) berbasis transportasi dan adanya sistem transportasi terintegrasi juga dapat menjadi salah satu jalan keluar.
Menanggapi presentasi tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Waskito Pandu mengungkapkan, bahwa memang harus ada berbagai institusi yang menangani masalah (kemacetan) ini.
"Tidak semua orang harus bergerak ke 'gula-gula' yang ada di satu titik. Seharusnya tersebar, tidak semuanya ke pusat kota," kata Waskito.
Sementara itu, Nuzul Achyar dari LPEM UI menanggapi masalah kemacetan di Jakarta dengan sudut pandang lebih mendasar. Menurut dia, kuncinya secara konseptual, kemacetan menyebabkan eksternalitas negatif.
"Bukan pada satu-dua individu, tapi masyarakat. Ketika terjadi kemacetan, maka yang tinggi tidak hanya biaya lagi. Polusi juga bertambah. Itu sebabnya, ada kaitan antara land use policy dengan lebar jalan. Repotnya, bangsa kita tidak punya zoning regulation. Kalau pun punya zoning, itu buatan Belanda," ujarnya.
"Yang kedua dengan zoning. Zoning ini mampu melindungi heritage juga. Karena itu, land use-nya dibatasi," lanjutnya.
Ia mengatakan, mengurangi kemacetan juga harus dengan instrumen. Khususnya instrumen makro.
"Di Jepang orang enggan pakai kendaraan pribadi karena tersedia infrastrukturnya. Di Singapura, kendaraan dibatasi agar orang mau berinvestasi di sana," terang Nuzul.
Menurut Nuzul, salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan transportasi publik. Namun, para peneliti dan akademisi sepakat, masalah kemacetan merupakan masalah multi dimensi.
"Kemacetan Jakarta masalahnya bukan hanya soal transportasi. Jauh lebih kompleks," tandas Soenjoto Usman dari PIPM UGM, menutup diskusi.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2013/08/28/1814479/Langkah.Awal.Mengurai.Kemacetan.Jakarta
Demikian dia sampaikan pada acara kolokium yang diselenggarakan Puslitbang Sosekling Dinas Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (28/8/2013). Seusai presentasinya, Henniko mengungkapkan potensi gridlock tersebut dia dapatkan berdasarkan kajian 2012 dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia mengakui, penelitian berbasis studi pustaka yang dia presentasikan hari ini masih merupakan kajian awal. Namun, kajian awal tersebut setidaknya bisa mencetuskan ide-ide dan tantangan pemikiran baru di antara peserta kolokium.
Untuk menjawab masalah di Jakarta, Henniko membandingkan kondisi kemacetan dan kemungkinan solusinya dari Kota Curitiba dan Sao Paolo di Brazil, Bogota di Kolombia, dan Seoul di Korea Selatan. Hasilnya, tampak bahwa kota-kota tersebut memiliki pola yang berbeda dari Ibukota Indonesia ini.
Menurut Henniko, pemimpin negara dan pemimpin regional di lokasi-lokasi tersebut masing-masing memiliki cita-cita besar di balik berbagai kebijakannya. Dia mencontohkan, visi pemimpin Bogota berorientasi untuk memanusiakan penduduknya. Alhasil, berbagai kebijakan berorientasi pada kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Fokus dari segala keputusannya mengarah pada kebutuhan publik.
"Siapa pun pemimpinnya, sang pemimpin berbagi visi dengan pemimpin sebelumnya untuk mewujudkan hal yang sama," ujar Henniko.
Namun, lanjut Henniko, untuk mencapai hal tersebut dan mengurai kemacetan Jakarta, kota ini membutuhkan lebih dari satu solusi.
"Solusi yang berpotensi mengatasi kemacetan di Jakarta terdiri dari pembangunan perkotaan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, integrasi moda transportasi, lembaga transportasi (yang ideal), penegakkan arah tata guna lahan, dan penegakkan hukum," kata Henniko.
Menurutnya, pemerataan pusat-pusat kegiatan merupakan salah satu hal penting mengurangi kemacetan.
"Pergerakan manusia akan menentukan titik-titik di mana pusat kegiatan masyarakat," ujarnya.
Harus tersebar
Henniko juga mengungkapkan hal mendasar lainnya, bahwa kemacetan ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi. Pembangunan kota multi-guna (mixed use) berbasis transportasi dan adanya sistem transportasi terintegrasi juga dapat menjadi salah satu jalan keluar.
Menanggapi presentasi tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Waskito Pandu mengungkapkan, bahwa memang harus ada berbagai institusi yang menangani masalah (kemacetan) ini.
"Tidak semua orang harus bergerak ke 'gula-gula' yang ada di satu titik. Seharusnya tersebar, tidak semuanya ke pusat kota," kata Waskito.
Sementara itu, Nuzul Achyar dari LPEM UI menanggapi masalah kemacetan di Jakarta dengan sudut pandang lebih mendasar. Menurut dia, kuncinya secara konseptual, kemacetan menyebabkan eksternalitas negatif.
"Bukan pada satu-dua individu, tapi masyarakat. Ketika terjadi kemacetan, maka yang tinggi tidak hanya biaya lagi. Polusi juga bertambah. Itu sebabnya, ada kaitan antara land use policy dengan lebar jalan. Repotnya, bangsa kita tidak punya zoning regulation. Kalau pun punya zoning, itu buatan Belanda," ujarnya.
"Yang kedua dengan zoning. Zoning ini mampu melindungi heritage juga. Karena itu, land use-nya dibatasi," lanjutnya.
Ia mengatakan, mengurangi kemacetan juga harus dengan instrumen. Khususnya instrumen makro.
"Di Jepang orang enggan pakai kendaraan pribadi karena tersedia infrastrukturnya. Di Singapura, kendaraan dibatasi agar orang mau berinvestasi di sana," terang Nuzul.
Menurut Nuzul, salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan transportasi publik. Namun, para peneliti dan akademisi sepakat, masalah kemacetan merupakan masalah multi dimensi.
"Kemacetan Jakarta masalahnya bukan hanya soal transportasi. Jauh lebih kompleks," tandas Soenjoto Usman dari PIPM UGM, menutup diskusi.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2013/08/28/1814479/Langkah.Awal.Mengurai.Kemacetan.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)