Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan Pemprov DKI akan berlakukan prinsip lima tertib di Ibu Kota Jakarta. Lima tertib tersebut meliputi tertib lalu lintas, tertib sampah, tertib hunian, tertib pajak dan tertib demonstrasi.
Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.
"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).
Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.
"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.
Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.
Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/
Tampilkan postingan dengan label hunian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hunian. Tampilkan semua postingan
Selasa, 28 Juli 2015
Jumat, 10 Oktober 2014
Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Jumat, 24 Januari 2014
Inilah Wajah Jakarta Impian yang Bebas Banjir Gagasan LIPI
KOMPAS.com — Banjir sudah menjadi langganan Jakarta sejak zaman Belanda. Saking seringnya, saat ini dikenal mitos banjir lima tahunan, yang di antaranya terjadi pada tahun 2002, 2007, dan 2013.
Beragam upaya dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, banyak yang masih berupa upaya jangka pendek, seperti sodetan Sungai Ciliwung hingga modifikasi cuaca.
Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, mengatakan perlunya upaya jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir.
Dalam konferensi pers "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", Kamis (23/1/2014), Jan memaparkan konsep pembangunan Jakarta agar bebas dari masalah banjir.
Salah satu langkah yang menurutnya penting adalah membawa masyarakat kelas menengah kembali tinggal di kota.
"Mereka yang menggerakkan ekonomi. Tapi, selama ini mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Untuk tempat tinggal, mereka menyita ruang hijau," kata Jan.
"Masalah lain yang muncul karena tinggal di pinggiran adalah soal transportasi yang juga soal polusi dan subsidi BBM," imbuhnya.
Dengan membawa masyarakat kelas menengah kembali ke kota, ruang hijau untuk daerah serapan di wilayah selatan Jakarta bisa dipertahankan atau dikembalikan.
Jakarta, kata Jan, masih sangat mampu menampung warga yang berjumlah 9 juta. Yang diperlukan adalah rekayasa ruangan.
Singapura saat ini masih lebih padat dari Jakarta. Kepadatan penduduk mencapai 497 per hektar, sementara Jakarta hanya 207 per hektar.
Namun, kata Jan, ruang yang dipakai untuk hunian di Singapura jauh lebih rendah. Jakarta mencapai 65 persen total wilayah, sementara Singapura hanya 12 persen.
Agar bisa menampung warga dalam jumlah besar di wilayah yang lebih kecil, Jan memaparkan perlunya transformasi kampung atau hunian di Jakarta.
Hunian di Jakarta kini cenderung konvensional, horizontal, masih gaya kampung. Warga masih berpandangan bahwa memiliki hunian juga harus memiliki tanah.
Perlu ada perubahan sehingga hunian di Jakarta lebih menyesuaikan tantangan kota. Hunian masa depan bersifat vertikal.
Langkah lain yang diperlukan selain membawa masyarakat kelas menengah ke kota adalah mengelola air yang masuk di Jakarta.
Jan mengatakan, untuk mengelola air, solusinya bukan dengan membuat sodetan, melainkan dengan menyediakan ruang penampungan bagi air yang masuk.
Kosepnya, wilayah selatan Jakarta, dengan batasnya utaranya adalah Gambir, dibuat menjadi area penyerapan air atau ruang hijau.
Sementara wilayah Gambir ke utara dibuat menjadi ruang biru, di mana air dikelola dalam kanal-kanal.
Dua langkah lagi yang diperlukan adalah pengelolaan transportasi dalam kota serta pertahanan dari abrasi Laut Jawa dengan giant sea wall yang sudah direncanakan.
Waterfront city
Jan menyebutkan, pembangunan Jakarta bebas banjir bisa dilakukan dengan memulainya di sebagian wilayah Jakarta, misalnya di barat dan utara Jakarta.
"Batasnya dari Kali Pesanggrahan untuk di barat," ungkap Jan yang menyebut model Jakarta itu sebagai waterfront city.
Dalam model itu, akan terdapat waduk buatan yang bisa menampung air sebanyak 10-15 juta meter kubik saat banjir.
Waduk bisa dibuat di wilayah Jakarta Barat yang kini selalu terendam. Jan mengatakan, studi sudah dilakukan dan pembuatan waduk itu memungkinkan.
"Di wilayah itu nanti kita bangun rumah susun, ada yang untuk kelas menengah atas dan ke bawah," jelasnya.
"Di sana tidak ada mobil yang boleh masuk. Warga akan berhenti di pinggiran wilayah,, lalu akan naik transportasi publik yang disediakan. Jalan Panjang akan menjadi median way," imbuhnya.
Transportasi publik akan terkoneksi dengan perkantoran dan wilayah hunian. Bukan cuma kereta, transportasi yang tersedia juga berupa water way.
Model Jakarta sebagai kota yang berketahanan dan bebas banjir itu dibangun di wilayah seluas 700 hektar.
Dari total wilayah, hanya 300 hektar yang menjadi ruang hunian dan bangunan. Sebanyak 200 hektar adalah ruang biru dan 300 hektar lainnya untuk ruang hijau.
Wilayah yang dibangun tersebut di kemudian hari bukan hanya menjadi wilayah hunian, melainkan juga sekaligus ikon metropolitan Indonesia.
Wilayah itu akan terkoneksi dengan bandara. Warga asing yang datang dan masuk ke kota akan mengelilingi daerah yang disebut Jan sebagai "Blue Green Metropolis Jakarta 2030" itu.
"Ini akan kita jadikan percontohan terlebih dahulu. Nanti kalau berjalan, kita bisa kembangkan lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ungkapnya.
Visioner tetapi mungkinkah?
Jang mengakui, perubahan besar yang akan dilakukan pada Jakarta sangat radikal dan memiliki banyak tantangan.
"Tapi sebenarnya, secara ekonomi ini sangat mungkin, secara politik mungkin, dan secara sosial, walaupun tantangannya besar, juga masih mungkin," ungkap Jan.
Menurut Jan, yang diperlukan dari sisi politik adalah komitmen untuk mengubah Jakarta menjadi kota lebih baik. "Setidaknya butuh dua periode pemerintahan daerah yang konsisten," katanya.
Tantangan sosial adalah yang paling besar. Namun, pemerintah daerah sebenarnya bisa menawarkan opsi kepada warga.
Untuk relokasi warga, pemerintah bisa membangun hunian sementara. Setelah gagasan kota tersebut terwujud, warga bisa kembali.
Relokasi untuk industri yang ada di Jakarta, kata Jan, akan lebih mudah asal pemerintah mampu memberi tawaran yang baik.
"Memang ini butuh pengorbanan. Kita bisa pilih 5 atau 10 tahun berkorban atau terus mengalami kondisi seperti sekarang," kata Jan.
Konsep pembangunan Jakarta seperti yang diungkapkan Jan sebenarnya sudah memenangi lomba yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mereka seharusnya juga sudah mengetahui. Tinggal mewujudkan apa yang sudah dilombakan," pungkas Jan.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2014/01/24/0736098/Inilah.Wajah.Jakarta.Impian.yang.Bebas.Banjir.Gagasan.LIPI
Beragam upaya dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, banyak yang masih berupa upaya jangka pendek, seperti sodetan Sungai Ciliwung hingga modifikasi cuaca.
Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, mengatakan perlunya upaya jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir.
Dalam konferensi pers "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", Kamis (23/1/2014), Jan memaparkan konsep pembangunan Jakarta agar bebas dari masalah banjir.
Salah satu langkah yang menurutnya penting adalah membawa masyarakat kelas menengah kembali tinggal di kota.
"Mereka yang menggerakkan ekonomi. Tapi, selama ini mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Untuk tempat tinggal, mereka menyita ruang hijau," kata Jan.
"Masalah lain yang muncul karena tinggal di pinggiran adalah soal transportasi yang juga soal polusi dan subsidi BBM," imbuhnya.
Dengan membawa masyarakat kelas menengah kembali ke kota, ruang hijau untuk daerah serapan di wilayah selatan Jakarta bisa dipertahankan atau dikembalikan.
Jakarta, kata Jan, masih sangat mampu menampung warga yang berjumlah 9 juta. Yang diperlukan adalah rekayasa ruangan.
Singapura saat ini masih lebih padat dari Jakarta. Kepadatan penduduk mencapai 497 per hektar, sementara Jakarta hanya 207 per hektar.
Namun, kata Jan, ruang yang dipakai untuk hunian di Singapura jauh lebih rendah. Jakarta mencapai 65 persen total wilayah, sementara Singapura hanya 12 persen.
Agar bisa menampung warga dalam jumlah besar di wilayah yang lebih kecil, Jan memaparkan perlunya transformasi kampung atau hunian di Jakarta.
Hunian di Jakarta kini cenderung konvensional, horizontal, masih gaya kampung. Warga masih berpandangan bahwa memiliki hunian juga harus memiliki tanah.
Perlu ada perubahan sehingga hunian di Jakarta lebih menyesuaikan tantangan kota. Hunian masa depan bersifat vertikal.
Langkah lain yang diperlukan selain membawa masyarakat kelas menengah ke kota adalah mengelola air yang masuk di Jakarta.
Jan mengatakan, untuk mengelola air, solusinya bukan dengan membuat sodetan, melainkan dengan menyediakan ruang penampungan bagi air yang masuk.
Kosepnya, wilayah selatan Jakarta, dengan batasnya utaranya adalah Gambir, dibuat menjadi area penyerapan air atau ruang hijau.
Sementara wilayah Gambir ke utara dibuat menjadi ruang biru, di mana air dikelola dalam kanal-kanal.
Dua langkah lagi yang diperlukan adalah pengelolaan transportasi dalam kota serta pertahanan dari abrasi Laut Jawa dengan giant sea wall yang sudah direncanakan.
Waterfront city
Jan menyebutkan, pembangunan Jakarta bebas banjir bisa dilakukan dengan memulainya di sebagian wilayah Jakarta, misalnya di barat dan utara Jakarta.
"Batasnya dari Kali Pesanggrahan untuk di barat," ungkap Jan yang menyebut model Jakarta itu sebagai waterfront city.
Dalam model itu, akan terdapat waduk buatan yang bisa menampung air sebanyak 10-15 juta meter kubik saat banjir.
Waduk bisa dibuat di wilayah Jakarta Barat yang kini selalu terendam. Jan mengatakan, studi sudah dilakukan dan pembuatan waduk itu memungkinkan.
"Di wilayah itu nanti kita bangun rumah susun, ada yang untuk kelas menengah atas dan ke bawah," jelasnya.
"Di sana tidak ada mobil yang boleh masuk. Warga akan berhenti di pinggiran wilayah,, lalu akan naik transportasi publik yang disediakan. Jalan Panjang akan menjadi median way," imbuhnya.
Transportasi publik akan terkoneksi dengan perkantoran dan wilayah hunian. Bukan cuma kereta, transportasi yang tersedia juga berupa water way.
Model Jakarta sebagai kota yang berketahanan dan bebas banjir itu dibangun di wilayah seluas 700 hektar.
Dari total wilayah, hanya 300 hektar yang menjadi ruang hunian dan bangunan. Sebanyak 200 hektar adalah ruang biru dan 300 hektar lainnya untuk ruang hijau.
Wilayah yang dibangun tersebut di kemudian hari bukan hanya menjadi wilayah hunian, melainkan juga sekaligus ikon metropolitan Indonesia.
Wilayah itu akan terkoneksi dengan bandara. Warga asing yang datang dan masuk ke kota akan mengelilingi daerah yang disebut Jan sebagai "Blue Green Metropolis Jakarta 2030" itu.
"Ini akan kita jadikan percontohan terlebih dahulu. Nanti kalau berjalan, kita bisa kembangkan lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ungkapnya.
Visioner tetapi mungkinkah?
Jang mengakui, perubahan besar yang akan dilakukan pada Jakarta sangat radikal dan memiliki banyak tantangan.
"Tapi sebenarnya, secara ekonomi ini sangat mungkin, secara politik mungkin, dan secara sosial, walaupun tantangannya besar, juga masih mungkin," ungkap Jan.
Menurut Jan, yang diperlukan dari sisi politik adalah komitmen untuk mengubah Jakarta menjadi kota lebih baik. "Setidaknya butuh dua periode pemerintahan daerah yang konsisten," katanya.
Tantangan sosial adalah yang paling besar. Namun, pemerintah daerah sebenarnya bisa menawarkan opsi kepada warga.
Untuk relokasi warga, pemerintah bisa membangun hunian sementara. Setelah gagasan kota tersebut terwujud, warga bisa kembali.
Relokasi untuk industri yang ada di Jakarta, kata Jan, akan lebih mudah asal pemerintah mampu memberi tawaran yang baik.
"Memang ini butuh pengorbanan. Kita bisa pilih 5 atau 10 tahun berkorban atau terus mengalami kondisi seperti sekarang," kata Jan.
Konsep pembangunan Jakarta seperti yang diungkapkan Jan sebenarnya sudah memenangi lomba yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mereka seharusnya juga sudah mengetahui. Tinggal mewujudkan apa yang sudah dilombakan," pungkas Jan.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2014/01/24/0736098/Inilah.Wajah.Jakarta.Impian.yang.Bebas.Banjir.Gagasan.LIPI
Jumat, 06 September 2013
Normalisasi Ciliwung, 2 Blok Rusun Bakal Dibangun
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 1.211 kepala keluarga (KK) bakal terkena dampak relokasi dari program normalisasi Sungai Ciliwung untuk Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Dua blok rusun rencananya akan mulai dibangun pada Oktober sebagai tempat hunian warga Kampung Melayu yang bakal direlokasi tersebut. "Jadi, akan dibangun dua blok rusun di Kampung Melayu. Rencananya untuk merelokasi warga-warga di Kampung Pulo dan Kampung Melayu pada normalisasi Sungai Ciliwung," kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013) malam.
Krisdiyanto mengatakan, kemungkinan awal pengerjaan rusun tersebut akan dimulai setelah peletakan batu pertama pada Oktober 2013 ini. Ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dua blok rusun yang bakal dibangun tersebut, kata dia, terdiri dari 16 lantai dengan kapasitas 1 blok untuk 500 unit hunian. "Total ada 1.000 unit," ujar Krisdiyanto.
Sementara bagi warga yang tak tertampung akan ditempatkan di rusun di Cibesel dan juga di Rusun Komarudin. Rencananya, menurut informasi, rusun di Kampung Melayu itu nantinya akan dihibahkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, lahan yang akan dibangun rusun tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran terhadap tiga bangunan teknis dari suku dinas, yang sebelumnya berdiri di lahan tersebut.
"Itu gedung kantor Sudin kita, sekarang sudah dikosongkan," ujarnya.
Sementara itu, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dilakukan. Saat ini, lanjut Krisdiyanto, tahapan inventarisasi dan juga pematokan tengah dijalankan.
"Misalnya, berapa tanah (warga) yang kena, bangunan, dan benda di atasnya yang kena," ujar dia.
Untuk wilayah Jakarta Timur, lanjut dia, akan ada tiga kecamatan yang warganya akan terkena dampak relokasi, meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati.
Pihaknya memperkirakan akan ada 7.000 KK dari tiga kecamatan yang bakal direlokasi tersebut. "Sosialisasi kepada warga sudah berjalan. Pada dasarnya, mereka siap pindah karena mereka berpikir tidak mau terkena banjir terus," ujarnya.
Dari 7.000 KK tersebut, sisanya bakal ditampung di rusun-rusun lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga menambahkan di Jakarta Timur sendiri ke depannya akan ada pembangunan rusun yang banyak. Warga yang terkena dampak relokasi Sungai Ciliwung, menurutnya, akan ditawarkan untuk menempati rusun yang tersedia nantinya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/05/1951210/Normalisasi.Ciliwung.2.Blok.Rusun.Bakal.Dibangun
Dua blok rusun rencananya akan mulai dibangun pada Oktober sebagai tempat hunian warga Kampung Melayu yang bakal direlokasi tersebut. "Jadi, akan dibangun dua blok rusun di Kampung Melayu. Rencananya untuk merelokasi warga-warga di Kampung Pulo dan Kampung Melayu pada normalisasi Sungai Ciliwung," kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013) malam.
Krisdiyanto mengatakan, kemungkinan awal pengerjaan rusun tersebut akan dimulai setelah peletakan batu pertama pada Oktober 2013 ini. Ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dua blok rusun yang bakal dibangun tersebut, kata dia, terdiri dari 16 lantai dengan kapasitas 1 blok untuk 500 unit hunian. "Total ada 1.000 unit," ujar Krisdiyanto.
Sementara bagi warga yang tak tertampung akan ditempatkan di rusun di Cibesel dan juga di Rusun Komarudin. Rencananya, menurut informasi, rusun di Kampung Melayu itu nantinya akan dihibahkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, lahan yang akan dibangun rusun tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran terhadap tiga bangunan teknis dari suku dinas, yang sebelumnya berdiri di lahan tersebut.
"Itu gedung kantor Sudin kita, sekarang sudah dikosongkan," ujarnya.
Sementara itu, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dilakukan. Saat ini, lanjut Krisdiyanto, tahapan inventarisasi dan juga pematokan tengah dijalankan.
"Misalnya, berapa tanah (warga) yang kena, bangunan, dan benda di atasnya yang kena," ujar dia.
Untuk wilayah Jakarta Timur, lanjut dia, akan ada tiga kecamatan yang warganya akan terkena dampak relokasi, meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati.
Pihaknya memperkirakan akan ada 7.000 KK dari tiga kecamatan yang bakal direlokasi tersebut. "Sosialisasi kepada warga sudah berjalan. Pada dasarnya, mereka siap pindah karena mereka berpikir tidak mau terkena banjir terus," ujarnya.
Dari 7.000 KK tersebut, sisanya bakal ditampung di rusun-rusun lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga menambahkan di Jakarta Timur sendiri ke depannya akan ada pembangunan rusun yang banyak. Warga yang terkena dampak relokasi Sungai Ciliwung, menurutnya, akan ditawarkan untuk menempati rusun yang tersedia nantinya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/05/1951210/Normalisasi.Ciliwung.2.Blok.Rusun.Bakal.Dibangun
Rabu, 29 Mei 2013
Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan
Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Langganan:
Postingan
(
Atom
)