JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Qlue diharapkan mampu menjembatani antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berinteraksi dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Tampilkan postingan dengan label wilayah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label wilayah. Tampilkan semua postingan
Kamis, 13 Agustus 2015
Senin, 10 Agustus 2015
Setelah Bali, GrabCar Resmi Mengaspal di Jakarta
Liputan6.com, Jakarta - GrabTaxi secara resmi meluncurkan GrabCar, layanan transportasi kendaraan roda empat berbasis aplikasi, seperti Uber, yang siap beroperasi di wilayah kota Jakarta.
Hadirnya GrabCar di wilayah Jakarta diharapkan pihak GrabTaxi dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman dan tentunya menjaga privasi penumpang, serta mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu dalam perjalanan, mengingat sebagian besar jalan utama di wilayah Jakarta sering `langganan` macet.
Sebelumnya, layanan GrabCar telah lebih dulu hadir di Bali pada 20 Juni 2015. Sejatinya, GrabCar memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan pribadi berlisensi melalui aplikasi GrabTaxi.
Pengguna cukup memilih opsi kendaraan GrabCar di aplikasi GrabTaxi dan mengikuti instruksi yang sama seperti saat memesan taksi.
Kiki Rizki, Head of Country Marketing GrabTaxi Indonesia menjelaskan bahwa hadirnya GrabCar dapat bertindak lokal dalam mentransformasi industri transportasi.
"Sejak hari pertama kehadiran kami, masyarakat Indonesia telah memberikan sambutan dan dukungan yang sangat baik. Oleh karena itu kami ingin membalas loyalitas dan dukungan ini dengan bekerja lebih keras dalam menyediakan pekerjaan yang terpercaya bagi masyarakat," tutur Kiki kepada tim Tekno Liputan6.com.
Layanan GrabCar akan hadir dalam update di aplikasi GrabTaxi pada 10 Agustus 2015. Untuk sementara di periode bulan Agustus, penjemputan dan dropping point hanya akan dilakukan di antara wilayah Semanggi sampai Kemang.
Untuk periode Agustus, GrabCar pun akan menyediakan pilihan kendaraan tematik yang akan dihadirkan khusus untuk pemesan.
Mengingat Agustus merupakan momen memperingati hari kemerdekaan, maka GrabCar akan menghadirkan kendaraan roda empat `vintage` yang merupakan mobil antik. Sekitar 20 armada mobil antik akan dikerahkan untuk wilayah coverage penjemputan pemesan GrabCar.
Selain itu, promo menggiurkan yang ditawarkan GrabCar khusus bagi para penumpang adalah dengan memberikan penawaran gratis tanpa batas mulai dari 10 sampai 31 Agustus 2015. Penumpang cukup memasukkan kode promo `INDONESIAKU` untuk mendapatkan promo gratis ini.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2288872/setelah-bali-grabcar-resmi-mengaspal-di-jakarta
Hadirnya GrabCar di wilayah Jakarta diharapkan pihak GrabTaxi dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman dan tentunya menjaga privasi penumpang, serta mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu dalam perjalanan, mengingat sebagian besar jalan utama di wilayah Jakarta sering `langganan` macet.
Sebelumnya, layanan GrabCar telah lebih dulu hadir di Bali pada 20 Juni 2015. Sejatinya, GrabCar memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan pribadi berlisensi melalui aplikasi GrabTaxi.
Pengguna cukup memilih opsi kendaraan GrabCar di aplikasi GrabTaxi dan mengikuti instruksi yang sama seperti saat memesan taksi.
Kiki Rizki, Head of Country Marketing GrabTaxi Indonesia menjelaskan bahwa hadirnya GrabCar dapat bertindak lokal dalam mentransformasi industri transportasi.
"Sejak hari pertama kehadiran kami, masyarakat Indonesia telah memberikan sambutan dan dukungan yang sangat baik. Oleh karena itu kami ingin membalas loyalitas dan dukungan ini dengan bekerja lebih keras dalam menyediakan pekerjaan yang terpercaya bagi masyarakat," tutur Kiki kepada tim Tekno Liputan6.com.
Layanan GrabCar akan hadir dalam update di aplikasi GrabTaxi pada 10 Agustus 2015. Untuk sementara di periode bulan Agustus, penjemputan dan dropping point hanya akan dilakukan di antara wilayah Semanggi sampai Kemang.
Untuk periode Agustus, GrabCar pun akan menyediakan pilihan kendaraan tematik yang akan dihadirkan khusus untuk pemesan.
Mengingat Agustus merupakan momen memperingati hari kemerdekaan, maka GrabCar akan menghadirkan kendaraan roda empat `vintage` yang merupakan mobil antik. Sekitar 20 armada mobil antik akan dikerahkan untuk wilayah coverage penjemputan pemesan GrabCar.
Selain itu, promo menggiurkan yang ditawarkan GrabCar khusus bagi para penumpang adalah dengan memberikan penawaran gratis tanpa batas mulai dari 10 sampai 31 Agustus 2015. Penumpang cukup memasukkan kode promo `INDONESIAKU` untuk mendapatkan promo gratis ini.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2288872/setelah-bali-grabcar-resmi-mengaspal-di-jakarta
Senin, 04 Mei 2015
Jakarta Barat 'Surga' Peredaran Narkoba di Ibu Kota
VIVA.co.id - Sejumlah tempat hiburan malam yang menjamur di wilayah Jakarta Barat ditengarai menjadi surga beredarnya narkoba di wilayah itu. Bahkan Jakarta Barat menduduki peringkat pertama dalam kasus narkoba di DKI Jakarta.
Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi di Indonesia. Sebanyak 364.174 orang dari tujuh juta penduduk menjadi penyalahguna narkoba.
Dengan kata lain 4,74 persen dari total populasi adalah pengguna narkoba. Dari enam kota dan kabupaten di DKI Jakarta, Jakarta Barat menempati peringkat teratas dalam kasus narkoba.
Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Deddy Fauzi Elhakim mengatakan Jakarta Barat sebagai tempat paling rawan peredaran narkoba di Ibu Kota Jakarta.
"Saya tidak hapal data, tapi percaya saja dengan saya yang tukang menangkap, penangkapan di Jakarta Barat itu yang paling banyak," kata Deddy, Senin, 4 Mei 2015.
Menurutnya sabu dan ganja adalah barang haram yang paling sulit dikendalikan di Jakarta Barat. Peredaran barang haram itu semakin marak ketika tempat hiburan malam seperti diskotik dan pub yang menjamur.
Selain itu, pembangunan apartemen yang semakin pesat, lingkungan pemukiman yang sangat heterogen dan warga yang kurang peduli, menjadi tempat yang nyaman bagi kitchen lab (tempat pembuatan narkoba), bandar, pengedar dan pemakai narkoba beraktivitas.
Jakarta Barat disebut Fauzi sebagai surga karena menawarkan semua kenyamanan tersebut. Seiring laju pertumbuhan ekonomi, banyak rumah disulap menjadi indekos bebas yang menjadi tempat ideal bagi peredaran narkoba.
Seperti pada Kamis, 30 April lalu, seorang wanita paruh baya bernama Santi menjadi salah satu tersangka bersama 40 lainnya yang ditangkap aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
Janda lima anak ini menjual ganja "door to door", bahkan sebutan "Mami" melekat pada dirinya di wilayah Cengkareng.
Dalam periode tanggal 20-29 April 2015, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap 30 kasus narkoba dan mengamankan 41 orang tersangka.
Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Parulian Sinaga, mengatakan kasus yang diungkap kali ini merupakan jaringan Jakarta-Karawang-Purwakarta. Diamankan barang bukti 7 kilogram ganja, serta 57 gram shabu.
"Mereka ini semua (tersangka) adalah bandar atau pengedar yang kita tangkap, usia mereka 20-40 tahun, akan kita kenakan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara," ujar Parulian.
Kasus narkoba ini kurun waktu tersebut beromset 267 juta lebih. Sebagian besar bandar yang tertangkap adalah warga asal Aceh yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/621393-jakarta-barat--surga--peredaran-narkoba-di-ibu-kota
Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi di Indonesia. Sebanyak 364.174 orang dari tujuh juta penduduk menjadi penyalahguna narkoba.
Dengan kata lain 4,74 persen dari total populasi adalah pengguna narkoba. Dari enam kota dan kabupaten di DKI Jakarta, Jakarta Barat menempati peringkat teratas dalam kasus narkoba.
Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Deddy Fauzi Elhakim mengatakan Jakarta Barat sebagai tempat paling rawan peredaran narkoba di Ibu Kota Jakarta.
"Saya tidak hapal data, tapi percaya saja dengan saya yang tukang menangkap, penangkapan di Jakarta Barat itu yang paling banyak," kata Deddy, Senin, 4 Mei 2015.
Menurutnya sabu dan ganja adalah barang haram yang paling sulit dikendalikan di Jakarta Barat. Peredaran barang haram itu semakin marak ketika tempat hiburan malam seperti diskotik dan pub yang menjamur.
Selain itu, pembangunan apartemen yang semakin pesat, lingkungan pemukiman yang sangat heterogen dan warga yang kurang peduli, menjadi tempat yang nyaman bagi kitchen lab (tempat pembuatan narkoba), bandar, pengedar dan pemakai narkoba beraktivitas.
Jakarta Barat disebut Fauzi sebagai surga karena menawarkan semua kenyamanan tersebut. Seiring laju pertumbuhan ekonomi, banyak rumah disulap menjadi indekos bebas yang menjadi tempat ideal bagi peredaran narkoba.
Seperti pada Kamis, 30 April lalu, seorang wanita paruh baya bernama Santi menjadi salah satu tersangka bersama 40 lainnya yang ditangkap aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
Janda lima anak ini menjual ganja "door to door", bahkan sebutan "Mami" melekat pada dirinya di wilayah Cengkareng.
Dalam periode tanggal 20-29 April 2015, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap 30 kasus narkoba dan mengamankan 41 orang tersangka.
Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Parulian Sinaga, mengatakan kasus yang diungkap kali ini merupakan jaringan Jakarta-Karawang-Purwakarta. Diamankan barang bukti 7 kilogram ganja, serta 57 gram shabu.
"Mereka ini semua (tersangka) adalah bandar atau pengedar yang kita tangkap, usia mereka 20-40 tahun, akan kita kenakan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara," ujar Parulian.
Kasus narkoba ini kurun waktu tersebut beromset 267 juta lebih. Sebagian besar bandar yang tertangkap adalah warga asal Aceh yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/621393-jakarta-barat--surga--peredaran-narkoba-di-ibu-kota
Kamis, 09 April 2015
Izin Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Dinilai Tidak Gratis
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Indonesia Bangkit (KIB) mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin kepada perusahaan properti dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Izin dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.
Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.
"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.
Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.
"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.
"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis
Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.
"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.
Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.
"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.
"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis
Rabu, 25 Maret 2015
Anggaran besar tapi banyak sekolah di Jakarta tak punya listrik
Merdeka.com - Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.
Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.
Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.
"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).
Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.
Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.
Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.
Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:
Elektrifikasi tertinggi
1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen
Elektrifikasi rendah
1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.
Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html
Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.
Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.
"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).
Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.
Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.
Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.
Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:
Elektrifikasi tertinggi
1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen
Elektrifikasi rendah
1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.
Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html
Kamis, 29 Januari 2015
Bersabar, Jakarta Tetap Banjir sampai 2035
Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.
"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.
Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.
Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.
Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.
Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.
"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.
Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.
Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.
Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.
Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035
Jumat, 23 Januari 2015
Hujan Deras, Jakarta Utara Dikepung Genangan Banjir
JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (22/1/2015) malam hingga Jumat (23/1/2015) pagi mengakibatkan genangan banjir di sejumlah wilayah.
Berdasarkan informasi yang dilansir TMC Polda Metro Jaya, Jumat dini hari, wilayah yang tergenang dengan ketinggian bervariasi antara 10-50 cm sebagian besar terjadi di wilayah Jakarta Utara.
Berikut lokasi banjir di Jakarta sejak Jumat dini hari:
- Pukul 03.23 banjir 20-30 cm di Jalan Raya Caplin, komplek Taman Asri Ciledug, Tangerang.
- Pukul 03.14 banjir 20-30 cm di sekitar Wisma Gading Permai, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Pukul 03.29 banjir 30-50 cm di wilayah Kebon Bawang, Jakarta Utara.
- Pukul 03.32 banjir 35-45 cm di Simpang Lima Jalan Raya Plumpang-Semper, Jakarta Utara. Bagi kendaraan sejenis sedan/sepeda motor disarankan agar tidak melintas.
- Pukul 03.47 banjir 20-30 cm di Komplek ex Gaya Motor Cilincing, Jakarta Utara.
- Pukul 03.48 banjir 30-40 cm di wilayah Warakas, Jakarta Utara.
- Pukul 03.49 banjir 20-30 cm di Jalan Kangkung, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Pukul 03.50 banjir 30 cm di Kawasan Kalibaru RT. 001/012 Cilincing, Jakarta Utara.
- Pukul 03.55 banjir di Jalan Tipar Selatan 12, Semper Barat, Jakarta Utara.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/23/07200441/Hujan.Deras.Jakarta.Utara.Dikepung.Genangan.Banjir
Berdasarkan informasi yang dilansir TMC Polda Metro Jaya, Jumat dini hari, wilayah yang tergenang dengan ketinggian bervariasi antara 10-50 cm sebagian besar terjadi di wilayah Jakarta Utara.
Berikut lokasi banjir di Jakarta sejak Jumat dini hari:
- Pukul 03.23 banjir 20-30 cm di Jalan Raya Caplin, komplek Taman Asri Ciledug, Tangerang.
- Pukul 03.14 banjir 20-30 cm di sekitar Wisma Gading Permai, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Pukul 03.29 banjir 30-50 cm di wilayah Kebon Bawang, Jakarta Utara.
- Pukul 03.32 banjir 35-45 cm di Simpang Lima Jalan Raya Plumpang-Semper, Jakarta Utara. Bagi kendaraan sejenis sedan/sepeda motor disarankan agar tidak melintas.
- Pukul 03.47 banjir 20-30 cm di Komplek ex Gaya Motor Cilincing, Jakarta Utara.
- Pukul 03.48 banjir 30-40 cm di wilayah Warakas, Jakarta Utara.
- Pukul 03.49 banjir 20-30 cm di Jalan Kangkung, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Pukul 03.50 banjir 30 cm di Kawasan Kalibaru RT. 001/012 Cilincing, Jakarta Utara.
- Pukul 03.55 banjir di Jalan Tipar Selatan 12, Semper Barat, Jakarta Utara.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/23/07200441/Hujan.Deras.Jakarta.Utara.Dikepung.Genangan.Banjir
Jumat, 16 Januari 2015
Jakarta Utara Jadi "Pilot Project" Pengolahan Sampah Hasilkan Listrik
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mencanangkan wilayah kota administrasi Jakarta Utara sebagai lokasi pilot project pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik.
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
Rabu, 01 Oktober 2014
Biopori, Minimalisir Banjir dan Genangan Air
TANJUNG PRIOK (Pos Kota) - Guna mengantisipasi banjir maupun genangan air, di pesisir utara Jakarta berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Salah satunya dengan memperbanyak lubang biofori, bukan hanya itu, pemerintah juga meminta kepada warganya yang mempunyai lahan kosong atau halaman rumah diusulkan agar dibuatkan lubang biofori.
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Kamis, 18 September 2014
Jakarta, Kota Terburuk di Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Studi Urban dan Desain (PSUD) Mohammad Danisworo mengatakan, Jakarta merupakan kota terburuk di Indonesia. Meski menyandang predikat sebagai ibu kota, Jakarta tidak indah secara visual, tidak berfungsi secara baik, dan buruk dalam hal tata kota.
"Semua serba kacau, semrawut, dan serampangan. Kualitas hidup penduduknya jangan ditanya," ujar Danisworo kepada Kompas.com seusai proses penjurian Indocement Awards 2014 kategori Developer Award, Selasa (16/9/2014).
Lebih jauh, Danisworo mengungkapkan, Jakarta disebut tidak berfungsi karena untuk menempuh jarak sepanjang 5 kilometer saja memerlukan waktu sekitar 2 jam. "Jakarta menjadi tidak berfungsi dilihat dari segi itu. Pendek kata, kualitas fungsi kotanya buruk," kata Danisworo.
Dia melanjutkan, Jakarta tidak indah karena secara visual semrawut, tidak tertata dengan baik, dan secara visual tidak estetis. Selain itu, tata kotanya sangat membingungkan warganya.
"Jangan dulu lakukan kajian tata ruang wilayah. Hal-hal yang kecil saja, seperti penunjuk jalan, tempat sampah, dan taman, Jakarta tidak mampu menyediakannya dengan baik," imbuh Danisworo.
Padahal, dia menambahkan, estetika sangat perlu untuk memudahkan dan memperlancar warga, terlebih bagi turis untuk mengeksplorasi tiap sudut kota. "Jalan-jalan di kota ini menjadi tidak efektif dan efisien hanya karena masalah sepele," tandasnya.
Hal berikutnya yang tak kalah krusial disorot oleh Danisworo adalah masalah tata kota dan tata lingkungan. Faktor ini dipandang sangat vital karena menyangkut keberlanjutan pengembangan kota berikut aktivitas fisik warganya.
"Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkomitmen dengan rencana tata ruangnya, kreatif membuat terobosan-terobosan dan inovasi dalam mengatasi tiga masalah tadi," ucap Danisworo.
TOD
Dia menambahkan, meski demikian, langkah Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) patut diapresiasi, walaupun sangat terlambat. Jakarta merupakan kota yang unik. Pasalnya, pembangunan sarana transit dilakukan belakangan.
"Jika kemudian hal itu (transit oriented development atauTOD) yang ditempuh, Jakarta seharusnya juga melakukan perbaikan pada tataran kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah kecil dulu sehingga dapat dihubungkan oleh sarana transit tadi menuju pusat. Dengan demikian, sirkulasi lancar dan kepadatan Jakarta tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik," kata Danisworo.
TOD yang merupakan pengembangan kawasan berlandaskan transit, imbuh dia, cocok untuk Jakarta. Daerah-daerah TOD akan memiliki kepadatan tinggi. "Orang harus bisa berjalan kaki dari rumahnya menuju tempat aktivitas. Ini esensi TOD. TOD juga harus multiguna tanpa tergantung pada kendaraan. Namun sebaiknya, sebelum bangun TOD, diperbaiki dulu wilayah-wilayah kecil di sekitarnya," pungkas Danisworo.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/09/17/115909921/Jakarta.Kota.Terburuk.di.Indonesia
"Semua serba kacau, semrawut, dan serampangan. Kualitas hidup penduduknya jangan ditanya," ujar Danisworo kepada Kompas.com seusai proses penjurian Indocement Awards 2014 kategori Developer Award, Selasa (16/9/2014).
Lebih jauh, Danisworo mengungkapkan, Jakarta disebut tidak berfungsi karena untuk menempuh jarak sepanjang 5 kilometer saja memerlukan waktu sekitar 2 jam. "Jakarta menjadi tidak berfungsi dilihat dari segi itu. Pendek kata, kualitas fungsi kotanya buruk," kata Danisworo.
Dia melanjutkan, Jakarta tidak indah karena secara visual semrawut, tidak tertata dengan baik, dan secara visual tidak estetis. Selain itu, tata kotanya sangat membingungkan warganya.
"Jangan dulu lakukan kajian tata ruang wilayah. Hal-hal yang kecil saja, seperti penunjuk jalan, tempat sampah, dan taman, Jakarta tidak mampu menyediakannya dengan baik," imbuh Danisworo.
Padahal, dia menambahkan, estetika sangat perlu untuk memudahkan dan memperlancar warga, terlebih bagi turis untuk mengeksplorasi tiap sudut kota. "Jalan-jalan di kota ini menjadi tidak efektif dan efisien hanya karena masalah sepele," tandasnya.
Hal berikutnya yang tak kalah krusial disorot oleh Danisworo adalah masalah tata kota dan tata lingkungan. Faktor ini dipandang sangat vital karena menyangkut keberlanjutan pengembangan kota berikut aktivitas fisik warganya.
"Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkomitmen dengan rencana tata ruangnya, kreatif membuat terobosan-terobosan dan inovasi dalam mengatasi tiga masalah tadi," ucap Danisworo.
TOD
Dia menambahkan, meski demikian, langkah Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) patut diapresiasi, walaupun sangat terlambat. Jakarta merupakan kota yang unik. Pasalnya, pembangunan sarana transit dilakukan belakangan.
"Jika kemudian hal itu (transit oriented development atauTOD) yang ditempuh, Jakarta seharusnya juga melakukan perbaikan pada tataran kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah kecil dulu sehingga dapat dihubungkan oleh sarana transit tadi menuju pusat. Dengan demikian, sirkulasi lancar dan kepadatan Jakarta tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik," kata Danisworo.
TOD yang merupakan pengembangan kawasan berlandaskan transit, imbuh dia, cocok untuk Jakarta. Daerah-daerah TOD akan memiliki kepadatan tinggi. "Orang harus bisa berjalan kaki dari rumahnya menuju tempat aktivitas. Ini esensi TOD. TOD juga harus multiguna tanpa tergantung pada kendaraan. Namun sebaiknya, sebelum bangun TOD, diperbaiki dulu wilayah-wilayah kecil di sekitarnya," pungkas Danisworo.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/09/17/115909921/Jakarta.Kota.Terburuk.di.Indonesia
Senin, 14 Juli 2014
Ancam Mogok Angkut Sampah di DKI Jakarta
JAKARTA - Puluhan pengusaha pengangkut sampah menuntut Dinas Kebersihan DKI segera melunasi ongkos jasa pengangkutan sampah yang belum dibayar sejak Januari hingga Juni tahun ini.
Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.
Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.
Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.
"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.
Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.
Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.
"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.
"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.
Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-
Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.
Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.
Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.
"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.
Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.
Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.
"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.
"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.
Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-
Selasa, 08 Juli 2014
Hujan Lagi, Banjir Lagi, Macet Lagi
JAKARTA – Hujan deras kembali mengguyur wilayah Jakarta Senin sore (7/7). Akibatnya, sejumlah ruas jalan tergenang. Dampaknya, arus kendaraan yang sehari-hari macet tersebut bertambah parah macetnya.
Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.
Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.
“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.
Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.
Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.
Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.
Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-
Berdasarkan data yang dihimpun tim Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta, ada 24 ruas jalan yang tergenang banjir. Khusus di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ketinggian air berkisar 10-40 cm.
Beberapa ruas jalan yang banjir tersebut, antara lain, Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan dengan ketinggian air 20 cm. Lalu, Jalan Arteri Pondok Indah tergenang 30 cm, Jalan Gedung Hijau tergenang 30-40 cm, Jalan Prapanca 10-15 cm, Jalan Bintaro Sektor 1 depan masjid 30 cm, Jalan Panglima Polim arah Cipete 20 cm, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City 30 cm, Jalan Bangka 30 cm, depan Giant Bintaro Sektor II 30-40 cm, Jalan Gatot Subroto (depan Kemenakertrans) 20 cm, depan Kuningan City arah Rasuna Said 25 cm, dan belakang gedung MPR/DPR 15-20 cm.
“Pantauan terakhir kami lakukan sekitar pukul 20.00,’’ terang Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana kepada Jawa Pos tadi malam.
Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, tutur dia, ketinggian air lebih rendah, yaitu berkisar 10-15 cm. Beberapa ruas jalan itu adalah depan Gereja Theresia, Jalan Cikini Raya depan Taman Ismail Marzuki, Jalan KH Mas Mansyur Pejompongan, depan Atmajaya, Gedung BRI Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Tengah, dan depan Kementerian Pertahanan, Menteng. ’’Genangan tertinggi di Jakarta Pusat hanya di depan Kemenhan dan depan Atmajaya,’’ ungkapnya.
Ketinggian banjir di wilayah Jakarta Barat tercatat paling tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Beberapa ruas jalan yang tergenang, antara lain, Jalan S. Parman, Grogol, Persimpangan Pos Pengumben, Patra Raya, Duri Kepa, depan RS Siloam Kebon Jeruk, dan dekat traffic light McD Green Garden.
Sementara itu, wilayah di Jakarta Timur yang tergenang adalah Jalan Matraman arah Pramuka dengan ketinggian air sekitar 30 cm. “Di Jakarta Utara, sampai saat ini (tadi malam, Red) belum terpantau ada genangan,’’ ujar Bambang itu.
Sumbeh : http://www.jpnn.com/read/2014/07/08/244894/Hujan-Lagi,-Banjir-Lagi,-Macet-Lagi-
Senin, 30 Juni 2014
Polda: Selama Ramadan, Jam Kemacetan Jakarta Berubah
VIVAnews - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan akan terjadi perubahan jam dan lokasi kemacetan selama bulan Ramadan. Ini terjadi karena adanya perubahan jam masuk dan pulang kantor satu jam lebih cepat dari biasanya.
Rikwanto menjelaskan, kemacetan pada pulang kerja akan dimulai pukul 15.30 WIB hingga 19.00 WIB. Polisi, kata Rikwanto, berharap agar pukul 19.30 WIB jalan Ibu Kota sudah mulai lancar.
"Pada Minggu pertama puasa, kemacetan diperkirakan akan parah jelang buka puasa. Biasanya terjadi karena sebagian besar orang ingin berbuka dengan keluarga di rumah," ujar Rikwanto, Senin 30 Juni 2014.
Dia menambahkan, kemacetan saat bulan Ramadan bukan hanya terjadi di ruas arteri dan jalan tol, tetapi juga di setiap masjid. Itu dikarenakan adanya kegiatan salat tarawih.
"Seperti Masjid Istiqlal, Masjid Cut Mutia, Masjid Sunda Kelapa, dan beberapa Masjid lainnya ini akan disiapkan personel untuk mengatur lalu lintas," kata Rikwanto.
Rikwanto memprediksi, selama bulan puasa ini, kepadatan jalan Jakarta akan bertambah sekitar 25 persen dari hari biasanya. Lokasi yang akan menjadi macet berkepanjangan adalah wilayah-wilayah penghubung.
"Seperti akses menuju Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi akan bertambah padat pada malam hari," jelasnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/517195-polda--selama-ramadan--jam-kemacetan-jakarta-berubah
Rikwanto menjelaskan, kemacetan pada pulang kerja akan dimulai pukul 15.30 WIB hingga 19.00 WIB. Polisi, kata Rikwanto, berharap agar pukul 19.30 WIB jalan Ibu Kota sudah mulai lancar.
"Pada Minggu pertama puasa, kemacetan diperkirakan akan parah jelang buka puasa. Biasanya terjadi karena sebagian besar orang ingin berbuka dengan keluarga di rumah," ujar Rikwanto, Senin 30 Juni 2014.
Dia menambahkan, kemacetan saat bulan Ramadan bukan hanya terjadi di ruas arteri dan jalan tol, tetapi juga di setiap masjid. Itu dikarenakan adanya kegiatan salat tarawih.
"Seperti Masjid Istiqlal, Masjid Cut Mutia, Masjid Sunda Kelapa, dan beberapa Masjid lainnya ini akan disiapkan personel untuk mengatur lalu lintas," kata Rikwanto.
Rikwanto memprediksi, selama bulan puasa ini, kepadatan jalan Jakarta akan bertambah sekitar 25 persen dari hari biasanya. Lokasi yang akan menjadi macet berkepanjangan adalah wilayah-wilayah penghubung.
"Seperti akses menuju Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi akan bertambah padat pada malam hari," jelasnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/517195-polda--selama-ramadan--jam-kemacetan-jakarta-berubah
Rabu, 21 Mei 2014
Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Kamis, 30 Januari 2014
Peta Resmi Google Sajikan Titik Banjir Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Sama seperti tahun lalu, Google, melalui layanan Crisis Response, kembali menyajikan informasi seputar banjir, termasuk peta sebaran titik-titik banjir.
Bedanya, layanan Google kali ini tampaknya akan memberikan informasi dengan cakupan yang lebih luas, yaitu dari seluruh wilayah Indonesia, tidak dari wilayah Ibu Kota Jakarta saja.
Google sendiri menamakan layanan tersebut sebagai "Banjir Indonesia 2014". Pengguna internet dapat mengakses laman ini untuk mengetahui daerah mana saja yang terkena dampak banjir.
"Banjir di berbagai wilayah Indonesia pada Januari 2014 menimbulkan banyak kerusakan dan memaksa puluhan ribu penduduk untuk meninggalkan rumah mereka," tulis Google di bagian "About" atau "Tentang" pada layanan ini.
Hingga berita ini dinaikkan, menurut pengamatan KompasTekno, Google baru menyajikan informasi titik banjir di wilayah Jakarta saja. Daerah-daerah yang terkena dampak banjir ditandai dengan pointer berwarna hijau dan biru.
Warna hijau merupakan titik posko banjir DKI Jakarta. Sementara, warna biru melambangkan wilayah RW (rukun warga) terdampak banjir.
Data titik banjir tersebut didapatkan oleh Google melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain informasi daerah yang terkena dampak banjir, Google juga menyajikan informasi seputar peringatan lalu lintas dari pengguna aplikasi peta Waze, informasi jalan raya, dan curah hujan.
Dengan adanya informasi di Google Crisis Response ini, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengakses informasi terkini dengan cepat dan mudah lewat jaringan internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2014/01/29/1542200/Peta.Resmi.Google.Sajikan.Titik.Banjir.Jakarta
Bedanya, layanan Google kali ini tampaknya akan memberikan informasi dengan cakupan yang lebih luas, yaitu dari seluruh wilayah Indonesia, tidak dari wilayah Ibu Kota Jakarta saja.
Google sendiri menamakan layanan tersebut sebagai "Banjir Indonesia 2014". Pengguna internet dapat mengakses laman ini untuk mengetahui daerah mana saja yang terkena dampak banjir.
"Banjir di berbagai wilayah Indonesia pada Januari 2014 menimbulkan banyak kerusakan dan memaksa puluhan ribu penduduk untuk meninggalkan rumah mereka," tulis Google di bagian "About" atau "Tentang" pada layanan ini.
Hingga berita ini dinaikkan, menurut pengamatan KompasTekno, Google baru menyajikan informasi titik banjir di wilayah Jakarta saja. Daerah-daerah yang terkena dampak banjir ditandai dengan pointer berwarna hijau dan biru.
Warna hijau merupakan titik posko banjir DKI Jakarta. Sementara, warna biru melambangkan wilayah RW (rukun warga) terdampak banjir.
Data titik banjir tersebut didapatkan oleh Google melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain informasi daerah yang terkena dampak banjir, Google juga menyajikan informasi seputar peringatan lalu lintas dari pengguna aplikasi peta Waze, informasi jalan raya, dan curah hujan.
Dengan adanya informasi di Google Crisis Response ini, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengakses informasi terkini dengan cepat dan mudah lewat jaringan internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2014/01/29/1542200/Peta.Resmi.Google.Sajikan.Titik.Banjir.Jakarta
Jumat, 24 Januari 2014
Inilah Wajah Jakarta Impian yang Bebas Banjir Gagasan LIPI
KOMPAS.com — Banjir sudah menjadi langganan Jakarta sejak zaman Belanda. Saking seringnya, saat ini dikenal mitos banjir lima tahunan, yang di antaranya terjadi pada tahun 2002, 2007, dan 2013.
Beragam upaya dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, banyak yang masih berupa upaya jangka pendek, seperti sodetan Sungai Ciliwung hingga modifikasi cuaca.
Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, mengatakan perlunya upaya jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir.
Dalam konferensi pers "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", Kamis (23/1/2014), Jan memaparkan konsep pembangunan Jakarta agar bebas dari masalah banjir.
Salah satu langkah yang menurutnya penting adalah membawa masyarakat kelas menengah kembali tinggal di kota.
"Mereka yang menggerakkan ekonomi. Tapi, selama ini mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Untuk tempat tinggal, mereka menyita ruang hijau," kata Jan.
"Masalah lain yang muncul karena tinggal di pinggiran adalah soal transportasi yang juga soal polusi dan subsidi BBM," imbuhnya.
Dengan membawa masyarakat kelas menengah kembali ke kota, ruang hijau untuk daerah serapan di wilayah selatan Jakarta bisa dipertahankan atau dikembalikan.
Jakarta, kata Jan, masih sangat mampu menampung warga yang berjumlah 9 juta. Yang diperlukan adalah rekayasa ruangan.
Singapura saat ini masih lebih padat dari Jakarta. Kepadatan penduduk mencapai 497 per hektar, sementara Jakarta hanya 207 per hektar.
Namun, kata Jan, ruang yang dipakai untuk hunian di Singapura jauh lebih rendah. Jakarta mencapai 65 persen total wilayah, sementara Singapura hanya 12 persen.
Agar bisa menampung warga dalam jumlah besar di wilayah yang lebih kecil, Jan memaparkan perlunya transformasi kampung atau hunian di Jakarta.
Hunian di Jakarta kini cenderung konvensional, horizontal, masih gaya kampung. Warga masih berpandangan bahwa memiliki hunian juga harus memiliki tanah.
Perlu ada perubahan sehingga hunian di Jakarta lebih menyesuaikan tantangan kota. Hunian masa depan bersifat vertikal.
Langkah lain yang diperlukan selain membawa masyarakat kelas menengah ke kota adalah mengelola air yang masuk di Jakarta.
Jan mengatakan, untuk mengelola air, solusinya bukan dengan membuat sodetan, melainkan dengan menyediakan ruang penampungan bagi air yang masuk.
Kosepnya, wilayah selatan Jakarta, dengan batasnya utaranya adalah Gambir, dibuat menjadi area penyerapan air atau ruang hijau.
Sementara wilayah Gambir ke utara dibuat menjadi ruang biru, di mana air dikelola dalam kanal-kanal.
Dua langkah lagi yang diperlukan adalah pengelolaan transportasi dalam kota serta pertahanan dari abrasi Laut Jawa dengan giant sea wall yang sudah direncanakan.
Waterfront city
Jan menyebutkan, pembangunan Jakarta bebas banjir bisa dilakukan dengan memulainya di sebagian wilayah Jakarta, misalnya di barat dan utara Jakarta.
"Batasnya dari Kali Pesanggrahan untuk di barat," ungkap Jan yang menyebut model Jakarta itu sebagai waterfront city.
Dalam model itu, akan terdapat waduk buatan yang bisa menampung air sebanyak 10-15 juta meter kubik saat banjir.
Waduk bisa dibuat di wilayah Jakarta Barat yang kini selalu terendam. Jan mengatakan, studi sudah dilakukan dan pembuatan waduk itu memungkinkan.
"Di wilayah itu nanti kita bangun rumah susun, ada yang untuk kelas menengah atas dan ke bawah," jelasnya.
"Di sana tidak ada mobil yang boleh masuk. Warga akan berhenti di pinggiran wilayah,, lalu akan naik transportasi publik yang disediakan. Jalan Panjang akan menjadi median way," imbuhnya.
Transportasi publik akan terkoneksi dengan perkantoran dan wilayah hunian. Bukan cuma kereta, transportasi yang tersedia juga berupa water way.
Model Jakarta sebagai kota yang berketahanan dan bebas banjir itu dibangun di wilayah seluas 700 hektar.
Dari total wilayah, hanya 300 hektar yang menjadi ruang hunian dan bangunan. Sebanyak 200 hektar adalah ruang biru dan 300 hektar lainnya untuk ruang hijau.
Wilayah yang dibangun tersebut di kemudian hari bukan hanya menjadi wilayah hunian, melainkan juga sekaligus ikon metropolitan Indonesia.
Wilayah itu akan terkoneksi dengan bandara. Warga asing yang datang dan masuk ke kota akan mengelilingi daerah yang disebut Jan sebagai "Blue Green Metropolis Jakarta 2030" itu.
"Ini akan kita jadikan percontohan terlebih dahulu. Nanti kalau berjalan, kita bisa kembangkan lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ungkapnya.
Visioner tetapi mungkinkah?
Jang mengakui, perubahan besar yang akan dilakukan pada Jakarta sangat radikal dan memiliki banyak tantangan.
"Tapi sebenarnya, secara ekonomi ini sangat mungkin, secara politik mungkin, dan secara sosial, walaupun tantangannya besar, juga masih mungkin," ungkap Jan.
Menurut Jan, yang diperlukan dari sisi politik adalah komitmen untuk mengubah Jakarta menjadi kota lebih baik. "Setidaknya butuh dua periode pemerintahan daerah yang konsisten," katanya.
Tantangan sosial adalah yang paling besar. Namun, pemerintah daerah sebenarnya bisa menawarkan opsi kepada warga.
Untuk relokasi warga, pemerintah bisa membangun hunian sementara. Setelah gagasan kota tersebut terwujud, warga bisa kembali.
Relokasi untuk industri yang ada di Jakarta, kata Jan, akan lebih mudah asal pemerintah mampu memberi tawaran yang baik.
"Memang ini butuh pengorbanan. Kita bisa pilih 5 atau 10 tahun berkorban atau terus mengalami kondisi seperti sekarang," kata Jan.
Konsep pembangunan Jakarta seperti yang diungkapkan Jan sebenarnya sudah memenangi lomba yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mereka seharusnya juga sudah mengetahui. Tinggal mewujudkan apa yang sudah dilombakan," pungkas Jan.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2014/01/24/0736098/Inilah.Wajah.Jakarta.Impian.yang.Bebas.Banjir.Gagasan.LIPI
Beragam upaya dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, banyak yang masih berupa upaya jangka pendek, seperti sodetan Sungai Ciliwung hingga modifikasi cuaca.
Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, mengatakan perlunya upaya jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir.
Dalam konferensi pers "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", Kamis (23/1/2014), Jan memaparkan konsep pembangunan Jakarta agar bebas dari masalah banjir.
Salah satu langkah yang menurutnya penting adalah membawa masyarakat kelas menengah kembali tinggal di kota.
"Mereka yang menggerakkan ekonomi. Tapi, selama ini mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Untuk tempat tinggal, mereka menyita ruang hijau," kata Jan.
"Masalah lain yang muncul karena tinggal di pinggiran adalah soal transportasi yang juga soal polusi dan subsidi BBM," imbuhnya.
Dengan membawa masyarakat kelas menengah kembali ke kota, ruang hijau untuk daerah serapan di wilayah selatan Jakarta bisa dipertahankan atau dikembalikan.
Jakarta, kata Jan, masih sangat mampu menampung warga yang berjumlah 9 juta. Yang diperlukan adalah rekayasa ruangan.
Singapura saat ini masih lebih padat dari Jakarta. Kepadatan penduduk mencapai 497 per hektar, sementara Jakarta hanya 207 per hektar.
Namun, kata Jan, ruang yang dipakai untuk hunian di Singapura jauh lebih rendah. Jakarta mencapai 65 persen total wilayah, sementara Singapura hanya 12 persen.
Agar bisa menampung warga dalam jumlah besar di wilayah yang lebih kecil, Jan memaparkan perlunya transformasi kampung atau hunian di Jakarta.
Hunian di Jakarta kini cenderung konvensional, horizontal, masih gaya kampung. Warga masih berpandangan bahwa memiliki hunian juga harus memiliki tanah.
Perlu ada perubahan sehingga hunian di Jakarta lebih menyesuaikan tantangan kota. Hunian masa depan bersifat vertikal.
Langkah lain yang diperlukan selain membawa masyarakat kelas menengah ke kota adalah mengelola air yang masuk di Jakarta.
Jan mengatakan, untuk mengelola air, solusinya bukan dengan membuat sodetan, melainkan dengan menyediakan ruang penampungan bagi air yang masuk.
Kosepnya, wilayah selatan Jakarta, dengan batasnya utaranya adalah Gambir, dibuat menjadi area penyerapan air atau ruang hijau.
Sementara wilayah Gambir ke utara dibuat menjadi ruang biru, di mana air dikelola dalam kanal-kanal.
Dua langkah lagi yang diperlukan adalah pengelolaan transportasi dalam kota serta pertahanan dari abrasi Laut Jawa dengan giant sea wall yang sudah direncanakan.
Waterfront city
Jan menyebutkan, pembangunan Jakarta bebas banjir bisa dilakukan dengan memulainya di sebagian wilayah Jakarta, misalnya di barat dan utara Jakarta.
"Batasnya dari Kali Pesanggrahan untuk di barat," ungkap Jan yang menyebut model Jakarta itu sebagai waterfront city.
Dalam model itu, akan terdapat waduk buatan yang bisa menampung air sebanyak 10-15 juta meter kubik saat banjir.
Waduk bisa dibuat di wilayah Jakarta Barat yang kini selalu terendam. Jan mengatakan, studi sudah dilakukan dan pembuatan waduk itu memungkinkan.
"Di wilayah itu nanti kita bangun rumah susun, ada yang untuk kelas menengah atas dan ke bawah," jelasnya.
"Di sana tidak ada mobil yang boleh masuk. Warga akan berhenti di pinggiran wilayah,, lalu akan naik transportasi publik yang disediakan. Jalan Panjang akan menjadi median way," imbuhnya.
Transportasi publik akan terkoneksi dengan perkantoran dan wilayah hunian. Bukan cuma kereta, transportasi yang tersedia juga berupa water way.
Model Jakarta sebagai kota yang berketahanan dan bebas banjir itu dibangun di wilayah seluas 700 hektar.
Dari total wilayah, hanya 300 hektar yang menjadi ruang hunian dan bangunan. Sebanyak 200 hektar adalah ruang biru dan 300 hektar lainnya untuk ruang hijau.
Wilayah yang dibangun tersebut di kemudian hari bukan hanya menjadi wilayah hunian, melainkan juga sekaligus ikon metropolitan Indonesia.
Wilayah itu akan terkoneksi dengan bandara. Warga asing yang datang dan masuk ke kota akan mengelilingi daerah yang disebut Jan sebagai "Blue Green Metropolis Jakarta 2030" itu.
"Ini akan kita jadikan percontohan terlebih dahulu. Nanti kalau berjalan, kita bisa kembangkan lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ungkapnya.
Visioner tetapi mungkinkah?
Jang mengakui, perubahan besar yang akan dilakukan pada Jakarta sangat radikal dan memiliki banyak tantangan.
"Tapi sebenarnya, secara ekonomi ini sangat mungkin, secara politik mungkin, dan secara sosial, walaupun tantangannya besar, juga masih mungkin," ungkap Jan.
Menurut Jan, yang diperlukan dari sisi politik adalah komitmen untuk mengubah Jakarta menjadi kota lebih baik. "Setidaknya butuh dua periode pemerintahan daerah yang konsisten," katanya.
Tantangan sosial adalah yang paling besar. Namun, pemerintah daerah sebenarnya bisa menawarkan opsi kepada warga.
Untuk relokasi warga, pemerintah bisa membangun hunian sementara. Setelah gagasan kota tersebut terwujud, warga bisa kembali.
Relokasi untuk industri yang ada di Jakarta, kata Jan, akan lebih mudah asal pemerintah mampu memberi tawaran yang baik.
"Memang ini butuh pengorbanan. Kita bisa pilih 5 atau 10 tahun berkorban atau terus mengalami kondisi seperti sekarang," kata Jan.
Konsep pembangunan Jakarta seperti yang diungkapkan Jan sebenarnya sudah memenangi lomba yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mereka seharusnya juga sudah mengetahui. Tinggal mewujudkan apa yang sudah dilombakan," pungkas Jan.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2014/01/24/0736098/Inilah.Wajah.Jakarta.Impian.yang.Bebas.Banjir.Gagasan.LIPI
Selasa, 21 Januari 2014
Penanganan banjir Jakarta terkendala pengesahan APBD 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan salah satu kendala penanganan banjir kali ini, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih belum disahkan.
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
Rabu, 30 Oktober 2013
DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Jumat, 25 Oktober 2013
Jakarta Butuh Lahan 50 Kali Luas Monas untuk Tampung Banjir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta membutuhkan lahan hingga 50 kilometer persegi (km2) atau 50 kali luas Monas sebagai ruang biru untuk menampung air larian banjir.
"Kita butuh lahan 50 kali Monas atau 50 km2 untuk tampung larian banjir dan itu tidak gampang," kata Mantan Direktur ICIAR LIPI yang juga Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jan Sopaheluwakan, di Jakarta, Kamis.
Namun demikian, ia mengatakan lahan tersebut dapat digabungkan dengan jalur-jalur infrastruktur transportasi publik seperti water way.
Selain itu, kekurangan lahan sebagai ruang biru untuk mengatasi banjir juga akan tertolong dengan penanaman pohon di ruang hijau di bagian selatan Jakarta.
Pengaktifan kembali danau-danau dan situ di Jakarta dan sekitarnya, menurut dia, juga dapat membantu mengurangi beban ruang biru.
Ruang biru yang idealnya dibangun di wilayah Jakarta yang memang sering tergenang banjir juga dapat menjadi sumber air. Ini mengingat Ibukota Indonesia telah 18 tahun menghadapi krisis air.
Secara keseluruhan, ia mengatakan untuk Jakarta membutuhkan peremajaan kota, memperbaiki transportasi publik dengan mengembangkan Transit Oriented Development, pembenahan tata ruang kota dengan menjadikan wilayah selatan sebagai ruang hijau dan wilayah utara yang sering tergenang sebagai ruang biru.
Hal lain menjadi perhatian adalah 13 sungai yang melewati Jakarta yang pada Januari 2013 menjadi sumber air banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/24/mv6fto-jakarta-butuh-lahan-50-kali-luas-monas-untuk-tampung-banjir
"Kita butuh lahan 50 kali Monas atau 50 km2 untuk tampung larian banjir dan itu tidak gampang," kata Mantan Direktur ICIAR LIPI yang juga Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jan Sopaheluwakan, di Jakarta, Kamis.
Namun demikian, ia mengatakan lahan tersebut dapat digabungkan dengan jalur-jalur infrastruktur transportasi publik seperti water way.
Selain itu, kekurangan lahan sebagai ruang biru untuk mengatasi banjir juga akan tertolong dengan penanaman pohon di ruang hijau di bagian selatan Jakarta.
Pengaktifan kembali danau-danau dan situ di Jakarta dan sekitarnya, menurut dia, juga dapat membantu mengurangi beban ruang biru.
Ruang biru yang idealnya dibangun di wilayah Jakarta yang memang sering tergenang banjir juga dapat menjadi sumber air. Ini mengingat Ibukota Indonesia telah 18 tahun menghadapi krisis air.
Secara keseluruhan, ia mengatakan untuk Jakarta membutuhkan peremajaan kota, memperbaiki transportasi publik dengan mengembangkan Transit Oriented Development, pembenahan tata ruang kota dengan menjadikan wilayah selatan sebagai ruang hijau dan wilayah utara yang sering tergenang sebagai ruang biru.
Hal lain menjadi perhatian adalah 13 sungai yang melewati Jakarta yang pada Januari 2013 menjadi sumber air banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/24/mv6fto-jakarta-butuh-lahan-50-kali-luas-monas-untuk-tampung-banjir
Senin, 13 Mei 2013
Katulampa Siaga III, Banjir Kembali Ancam Jakarta
INILAH.COM, Bogor - Hujan deras yang menguyur kawasan Puncak dan Bogor, Jawa Barat, membuat ketinggian permukaan air di Bendung Katulampa mengalami peningkatan.
"Ketinggian air baru naik sekitar pukul 17.15 WIB setinggi 100 centimeter, statusnya siaga tiga," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa, Andi Sudirman.
Andi mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah Puncak sekitar pukul 15.00 WIB. Selama kurang lebih dua jam air kiriman dari wilayah Puncak seperti Taman Wisata Matahari telah sampai di Bendung Katulampa.
Menurutnya, kemungkinan ada penambahan air namun tidak terlalu besar karena hingga pukul 17.35 WIB hujan sudah mereda, sedangkan air kiriman dari Puncak juga sudah sampai di Katulampa.
Hujan lebat disertai petir yang melanda Kota dan Kabupaten Bogor selain menyebabkan naiknya volume permukaan air, juga menyebabkan listrik di wilayah Bendung Katulampa padam. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas petugas di Bendung Katulampa dalam memonitor ketinggian air menjadi terganggu.
"Informasinya gardu listrik untuk wilayah Katulampa yang ada di Tol Jagorawi kesambar petir, jadi lampu di wilayah Bendung Katulampa padam semua," kata Andi.
Andi menyebutkan, akibat padamnya aliran listrik di sekitar wilayah Bendung Katulampa, pihaknya tidak bisa memonitor dan melaporkan ketinggian air ke wilayah Depok dan Manggarai.
Menurut Andi, pihak PLN telah turun melakukan perbaikan listrik yang padam di wilayah Bendung Katulampa dengan memperbaiki gardu yang ada di dekat Tol Jagorawi. Untuk mengiformasikan ketinggian air, pihak Bendung Katulampa hanya mengandalkan telepon seluler dan pesan singkat.
"Kami tidak bisa menyiarkan ketinggian air lewat radio, karena semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa menyala. Hanya lewat telepon sama SMS aja bisa laporan," tandasnya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987833/katulampa-siaga-iii-banjir-kembali-ancam-jakarta#.UZCJVaJTCBx
"Ketinggian air baru naik sekitar pukul 17.15 WIB setinggi 100 centimeter, statusnya siaga tiga," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa, Andi Sudirman.
Andi mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah Puncak sekitar pukul 15.00 WIB. Selama kurang lebih dua jam air kiriman dari wilayah Puncak seperti Taman Wisata Matahari telah sampai di Bendung Katulampa.
Menurutnya, kemungkinan ada penambahan air namun tidak terlalu besar karena hingga pukul 17.35 WIB hujan sudah mereda, sedangkan air kiriman dari Puncak juga sudah sampai di Katulampa.
Hujan lebat disertai petir yang melanda Kota dan Kabupaten Bogor selain menyebabkan naiknya volume permukaan air, juga menyebabkan listrik di wilayah Bendung Katulampa padam. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas petugas di Bendung Katulampa dalam memonitor ketinggian air menjadi terganggu.
"Informasinya gardu listrik untuk wilayah Katulampa yang ada di Tol Jagorawi kesambar petir, jadi lampu di wilayah Bendung Katulampa padam semua," kata Andi.
Andi menyebutkan, akibat padamnya aliran listrik di sekitar wilayah Bendung Katulampa, pihaknya tidak bisa memonitor dan melaporkan ketinggian air ke wilayah Depok dan Manggarai.
Menurut Andi, pihak PLN telah turun melakukan perbaikan listrik yang padam di wilayah Bendung Katulampa dengan memperbaiki gardu yang ada di dekat Tol Jagorawi. Untuk mengiformasikan ketinggian air, pihak Bendung Katulampa hanya mengandalkan telepon seluler dan pesan singkat.
"Kami tidak bisa menyiarkan ketinggian air lewat radio, karena semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa menyala. Hanya lewat telepon sama SMS aja bisa laporan," tandasnya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987833/katulampa-siaga-iii-banjir-kembali-ancam-jakarta#.UZCJVaJTCBx
Langganan:
Postingan
(
Atom
)