Berbagiteknologi.com – Dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota baru, maka pemerintah kota Provinsi DKI bekerja sama dengan Qlue akan menjadi wadah laporan dari segala masalah masyarakat. Dengan demikian diharapkan segala keluhan tentang pemerintah kota Jakarta bisa diatasi dengan cepat dan baik dengan adanya Qlue: Jakarta Smart City. Dengan program ini, masyarakat Jakarta diharapkan lebih aktif dan lebih pintar. Di mana mereka bisa mengadukan segala keluhan seperti gorong-gorong yang rusak, kerusakan rambu-rambu, pedagang ilegal, sanitasi dan lainnya.
Tempat Diskusi Satu Aplikasi
Jika biasanya untuk berdiskusi kita harus datang langsung ke tempat yang berwajib, namun kali ini Jakarta menjadi lebih pintar dalam menghadapi segala masalah ini. Tidak harus demo dan datang berdesak-desakan untuk menyampaikan pendapat, cukup dengan mendownload aplikasinya saja Anda bisa menyampaikan berbagai informasi penting dan telah membantu kinerja pemerintah kota Jakarta. Qlue: Jakarta Smart City sangat mudah digunakan, setelah Anda mengunduh aplikasinya dengan menggunakan smartphone Anda maka semua laporan Anda akan diterima dengan mudah dan cepat.
Setelah mengunduh teks atau foto tentang berbagai macam hal yang dilihat misalnya tumpukan sampah, jalan berlubang dan segala macamnya, maka laporan ini masuk dalam situs smartcity.jakarta.go.id. Kemudian laporan Anda tersebut tidak hanya tidak akan berhenti sampai di situ. Karena laporan tersebut akan diberikan kepada petugas harian atau kesatuan kerja perangkat daerah yang berada di daerah sekitar lokasi terlapor. Dengan demikian Qlue: Jakarta Smart City ini sangat membantu kinerja perangkat daerah.
Untuk menjadikan Jakarta Smart City memang tidak mudah, karenanya hingga saat ini setidaknya ada beberapa aplikasi yang telah mendukungnya. Selain dengan Qlue, Anda juga bisa mengunjungi aplikasi yang lain seperti akun twitter @jakartagoid, Facebook jakarta.go.id, Waze, PetaJakarta.org, LAPOR 1708. Dengan berbagai macam aplikasi yang mendukung Qlue: Jakarta Smart City ini maka diharapkan masyarakat Indonesia lebih aktif dan turut bekerja sama dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota yang smart. Dengan kerja sama yang baik antara warga dan Pemprov DKI dengan adanya program ini, maka akan cepat terwujud Jakarta sesuai dengan yang dibayangkan dan diinginkan oleh warga.
Anda bisa mengeluh tentang apa saja yang sekiranya tidak berkenan dan terjadi kerusakan pada titik-titik tertentu. Bahkan dengan adanya Qlue, Anda bisa melihat CCTV Jakarta, yang dengan adanya CCTV ini Anda bisa melihat Jakarta lebih dekat. Anda bisa memprediksi jalan-jalan yang bisa dilalui dengan lancar dan menghindar dari kemacetan ibu kota. Bahkan yang lebih menyenangkan lagi, Anda bisa mengeluhkan tentang berbagai perihal yang sebelumnya tidak bisa didiskusikan dengan baik. Dengan kata lain, Anda bisa mendiskusikan perihal yang mengganggu dengan Qlue: Jakarta Smart City.
Deskripsi: Qlue: Jakarta Smart City merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk membangun Jakarta menjadi kota yang pintar dengan melibatkan warga dalam melakukan kinerjanya.
Sumber : http://www.berbagiteknologi.com/2191/solusi-permasalahan-kota-qlue-jakarta-smart-city/
Tampilkan postingan dengan label pintar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pintar. Tampilkan semua postingan
Selasa, 08 September 2015
Rabu, 02 September 2015
Ahok: Jakarta Punya Aplikasi Qlue, Warga : Baru Denger Ada Qlue di Ponsel
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aplikasi Qlue Yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan media untuk memanatu kinerja pemprov. Lewat Qlue masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait lingkungan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Selasa, 11 Agustus 2015
Terkotor Keempat di Dunia, Mungkinkah Indonesia Bebas Sampah?
JAKARTA, KOMPAS.com - Apa kabarnya Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020? Desember 2014 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan gerakan Indonesia harus bebas dari sampah pada 2020 nanti. Namun, tujuh bulan berjalan, gerakan tersebut dinilai tidak terdengar gaungnya.
Saat ini saja, khusus Provinsi DKI Jakarta, sukses "mengekspor" sampah sebanyak 6.500 ton per hari ke Bantar Gebang, Bekasi. Padahal seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun dan memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, serta mampu mengelola sampah secara bertanggung jawab (responsible waste management). Bukan malah membebani kota lain dengan berton-ton sampah.
Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, tak bergemanya gerakan ini karena setengah utopis, dan setengah yakin. Gerakan ini diluncurkan tanpa dilengkapi skenario besar, dan infrastruktur pendukung untuk menuju terciptanya Indonesia bersih.
"Selain itu Indonesia belum memiliki kisah sukses (success story) pengelolaan sampah," ujar Yayat kepada Kompas.com, (6/8/2015).
Agar tidak dicap hanya gerakan utopis, Yayat menyarankan, Indonesia Bebas Sampah 2020 harus diskenariokan sebagai sebuah gerakan budaya. Masyarakat dididik untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kalau melanggar harus ada sanksi tegas.
"Itu hal pertama, ajakan, dan sanksi harus diimplementasikan paralel," imbuh dia.
Hal kedua adalah pemerintah harus membangun sistem Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Tidak seluruh sampah itu tidak bermanfaat. Ada sampah yang punya potensi dan punya nilai keekonomian.
Pemerintah, kata Yayat, harus membangun bank sampah yang kemudian dapat dimanfaatkan warga untuk diolah kembali menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomis.
Perubahan pola pikir dan kebiasaan
Hal ketiga adalah memberikan insentif bagi warga yang mampu memproduksi barang-barang ekonomis berbasis sampah.
"Daripada memberikan kartu Indonesia Sehat atau Indonesia Pintar secara gratis, pemerintah harus menerapkan mekanisme "paksaan" dan insentif. Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar diberikan bila seluruh warga telah menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab," tandas Yayat.
Artinya, pemerintah harus bisa memaksa warga pribadi, institusi, sekolah, pusat belanja, dan lain-lain untuk memiliki tempat sampah, dan mengelolanya dengan baik.
"Bila semua itu tidak dijalankan, maka Gerakan Indonesia Bersih 2020 sulit tercapai," ucap Yayat.
Terlebih, menurut perwakilan Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano yang mengutip hasil riset International Earth Science Information Network, Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia.
Meskipun banyak anggapan gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 sulit dicapai, namun Junerosano yakin bila seluruh elemen masyarakat bahu membahu dan berupaya keras mewujudkannya, Indonesia bisa bebas dari sampah.
"Banyak elemen masyarakat yang merespon positif gerakan tersebut dan saat ini sudah banyak yang mengimplementasikannya. Contohnya, kami digandeng oleh pengembang Gunas Land untuk membangun dan mengelola tempat pembuangan sampah terpadu di perumahan Vida Bekasi seluas 2 hektar," urai Junerosano.
Dia menambahkan, selain membangun TPS secara fisik, pihaknya juga mendorong dan mengedukasi warga penghuni Vida Bekasi untuk mengubah sikap dan kebiasaannya terhadap sampah.
Warga dididik dan dilatih memilah sampah untuk kemudian dikelola secara lebih bertanggung jawab. Inisitatif lainnya adalah dengan menggarap Farm4Life, kebun organik yang pupuknya diperoleh dari hasil pengomposan sampah warga.
“Sudah saatnya masyarakat berubah mindset dalam memandang sampah. Sampah bukanlah sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh, tetapi harus kita simpan dan kita kelola secara bertanggung jawab sesuai nilai guna sampah itu," pungkas Junerosano.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/08/06/220000521/Terkotor.Keempat.di.Dunia.Mungkinkah.Indonesia.Bebas.Sampah
Saat ini saja, khusus Provinsi DKI Jakarta, sukses "mengekspor" sampah sebanyak 6.500 ton per hari ke Bantar Gebang, Bekasi. Padahal seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun dan memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, serta mampu mengelola sampah secara bertanggung jawab (responsible waste management). Bukan malah membebani kota lain dengan berton-ton sampah.
Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, tak bergemanya gerakan ini karena setengah utopis, dan setengah yakin. Gerakan ini diluncurkan tanpa dilengkapi skenario besar, dan infrastruktur pendukung untuk menuju terciptanya Indonesia bersih.
"Selain itu Indonesia belum memiliki kisah sukses (success story) pengelolaan sampah," ujar Yayat kepada Kompas.com, (6/8/2015).
Agar tidak dicap hanya gerakan utopis, Yayat menyarankan, Indonesia Bebas Sampah 2020 harus diskenariokan sebagai sebuah gerakan budaya. Masyarakat dididik untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kalau melanggar harus ada sanksi tegas.
"Itu hal pertama, ajakan, dan sanksi harus diimplementasikan paralel," imbuh dia.
Hal kedua adalah pemerintah harus membangun sistem Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Tidak seluruh sampah itu tidak bermanfaat. Ada sampah yang punya potensi dan punya nilai keekonomian.
Pemerintah, kata Yayat, harus membangun bank sampah yang kemudian dapat dimanfaatkan warga untuk diolah kembali menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomis.
Perubahan pola pikir dan kebiasaan
Hal ketiga adalah memberikan insentif bagi warga yang mampu memproduksi barang-barang ekonomis berbasis sampah.
"Daripada memberikan kartu Indonesia Sehat atau Indonesia Pintar secara gratis, pemerintah harus menerapkan mekanisme "paksaan" dan insentif. Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar diberikan bila seluruh warga telah menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab," tandas Yayat.
Artinya, pemerintah harus bisa memaksa warga pribadi, institusi, sekolah, pusat belanja, dan lain-lain untuk memiliki tempat sampah, dan mengelolanya dengan baik.
"Bila semua itu tidak dijalankan, maka Gerakan Indonesia Bersih 2020 sulit tercapai," ucap Yayat.
Terlebih, menurut perwakilan Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano yang mengutip hasil riset International Earth Science Information Network, Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia.
Meskipun banyak anggapan gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 sulit dicapai, namun Junerosano yakin bila seluruh elemen masyarakat bahu membahu dan berupaya keras mewujudkannya, Indonesia bisa bebas dari sampah.
"Banyak elemen masyarakat yang merespon positif gerakan tersebut dan saat ini sudah banyak yang mengimplementasikannya. Contohnya, kami digandeng oleh pengembang Gunas Land untuk membangun dan mengelola tempat pembuangan sampah terpadu di perumahan Vida Bekasi seluas 2 hektar," urai Junerosano.
Dia menambahkan, selain membangun TPS secara fisik, pihaknya juga mendorong dan mengedukasi warga penghuni Vida Bekasi untuk mengubah sikap dan kebiasaannya terhadap sampah.
Warga dididik dan dilatih memilah sampah untuk kemudian dikelola secara lebih bertanggung jawab. Inisitatif lainnya adalah dengan menggarap Farm4Life, kebun organik yang pupuknya diperoleh dari hasil pengomposan sampah warga.
“Sudah saatnya masyarakat berubah mindset dalam memandang sampah. Sampah bukanlah sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh, tetapi harus kita simpan dan kita kelola secara bertanggung jawab sesuai nilai guna sampah itu," pungkas Junerosano.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/08/06/220000521/Terkotor.Keempat.di.Dunia.Mungkinkah.Indonesia.Bebas.Sampah
Jumat, 27 Februari 2015
Kota Pintar Jakarta "Banjir" Pengaduan dari Medsos
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diluncurkan pada Desember 2014, implementasi Jakarta Smart City atau Kota Pintar Jakarta diklaim cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang terus meningkat.
Salah satu penerapan kota pintar Jakarta adalah penanganan aduan atau komplain dari masyarakat secara online. Adapun aduan yang dimaksud biasanya berupa laporan banjir, pungutan liar, pedagang kaki lima, sampah, dan fasilitas transportasi umum.
"Kalau kita lihat sekarang per minggunya masuk sekitar 300 sampai 500 aduan dari masyarakat," kata Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui usai jumpa pers "Social Media Week" 2015 di Pacific Place, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Menurut Riezka, tanggapan positif masyarakat sedikit banyak berkat peran media sosial. Dari beberapa kanal yang tersedia untuk mengadu, media sosial menjadi pilihan masyarakat kebanyakan.
"Lewat Twitter dan QLUE yang paling sering, karena lewat Twitter flow-nya cepat. Masyarakat bisa mengadu dan ditanggapi secara real time," kata Riezka saat ditanya.
Perlu diketahui, QLUE adalah aplikasi yang khusus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk menghimpun aduan masyarakat di manapun dan kapanpun. Untuk Twitter, akun yang digunakan milik Pemprov DKI adalah @jakartagoid.
Selain dua kanal yang paling banyak diakses tersebut, ada pula kanal lainnya yang bisa dijadikan alternatif untuk mengadu, yakni e-mail dki@jakarta.go.id, Facebook jakarta.go.id, Balai warga di situs www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, Google Waze, serta nomor telepon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Keseluruhan laporan dari semua kanal pada akhirnya akan terintegrasi di situs Jakarta Smart City. Di situ, masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta melalui peta. Jumlah aduan yang baru masuk dan yang telah ditangani pemerintah pun dapat diketahui.
Implementasi Smart City ke depannya
Menyadari tingginya peran media sosial dalam mewujudkan Smart City, pemerintah berharap ke depannya dapat menggandeng lebih banyak layanan media sosial untuk bekerjasama.
"Kami sangat membuka ruang bagi media sosial yang ingin bergabung mewujudkan Smart City," kata Riezka. Menurut dia, semakin banyak kanal tempat masyarakat mengadu, maka semakin banyak masalah yang akan terakomodir dan terselesaikan.
Tak hanya media sosial yang sudah punya panggung di hati masyarakat, pemerintah juga berharap para pengembang aplikasi yang berpotensi mendukung program pemerintah dapat merapatkan diri. "Misalnya SwaKita. Ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan aplikasi itu," ungkap Riezka.
SwaKita adalah startup lokal yang dibuat kelompok pengembang bernama Skydream. Aplikasi ini memungkinkan laporan disajikan dalam peta yang diambil dari Google Maps. Lalu, peta dipadukan dengan pin ilustrasi yang memudahkan pantauan laporan pengguna.
Melihat keaktifan masyarakat dan aparat di tiga bulan pertama ini, Riezka optimis Smart City dapat terwujud secara mapan pada 2016. Walaupun tentunya pemerintah harus terus berbenah diri
"Saat ini, kita masih terus berfokus pada smart government. Jadi aparatnya dulu yang harus pintar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Smart City adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah kinerja aparat dalam merespon keluhan warga. Diharapkan, ini akan mempermudah kehidupan masyarakat.
Mekanisme Smart City ini sederhana. Warga diberi media untuk menumpahkan keluhan dan saran. Kemudian aparat ditugaskan untuk membereskan keluhan dan saran yang masuk. Media perantara itu hampir semuanya diakses melalui teknologi internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/02/23/17101027/Kota.Pintar.Jakarta.Banjir.Pengaduan.dari.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Salah satu penerapan kota pintar Jakarta adalah penanganan aduan atau komplain dari masyarakat secara online. Adapun aduan yang dimaksud biasanya berupa laporan banjir, pungutan liar, pedagang kaki lima, sampah, dan fasilitas transportasi umum.
"Kalau kita lihat sekarang per minggunya masuk sekitar 300 sampai 500 aduan dari masyarakat," kata Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui usai jumpa pers "Social Media Week" 2015 di Pacific Place, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Menurut Riezka, tanggapan positif masyarakat sedikit banyak berkat peran media sosial. Dari beberapa kanal yang tersedia untuk mengadu, media sosial menjadi pilihan masyarakat kebanyakan.
"Lewat Twitter dan QLUE yang paling sering, karena lewat Twitter flow-nya cepat. Masyarakat bisa mengadu dan ditanggapi secara real time," kata Riezka saat ditanya.
Perlu diketahui, QLUE adalah aplikasi yang khusus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk menghimpun aduan masyarakat di manapun dan kapanpun. Untuk Twitter, akun yang digunakan milik Pemprov DKI adalah @jakartagoid.
Selain dua kanal yang paling banyak diakses tersebut, ada pula kanal lainnya yang bisa dijadikan alternatif untuk mengadu, yakni e-mail dki@jakarta.go.id, Facebook jakarta.go.id, Balai warga di situs www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, Google Waze, serta nomor telepon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Keseluruhan laporan dari semua kanal pada akhirnya akan terintegrasi di situs Jakarta Smart City. Di situ, masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta melalui peta. Jumlah aduan yang baru masuk dan yang telah ditangani pemerintah pun dapat diketahui.
Implementasi Smart City ke depannya
Menyadari tingginya peran media sosial dalam mewujudkan Smart City, pemerintah berharap ke depannya dapat menggandeng lebih banyak layanan media sosial untuk bekerjasama.
"Kami sangat membuka ruang bagi media sosial yang ingin bergabung mewujudkan Smart City," kata Riezka. Menurut dia, semakin banyak kanal tempat masyarakat mengadu, maka semakin banyak masalah yang akan terakomodir dan terselesaikan.
Tak hanya media sosial yang sudah punya panggung di hati masyarakat, pemerintah juga berharap para pengembang aplikasi yang berpotensi mendukung program pemerintah dapat merapatkan diri. "Misalnya SwaKita. Ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan aplikasi itu," ungkap Riezka.
SwaKita adalah startup lokal yang dibuat kelompok pengembang bernama Skydream. Aplikasi ini memungkinkan laporan disajikan dalam peta yang diambil dari Google Maps. Lalu, peta dipadukan dengan pin ilustrasi yang memudahkan pantauan laporan pengguna.
Melihat keaktifan masyarakat dan aparat di tiga bulan pertama ini, Riezka optimis Smart City dapat terwujud secara mapan pada 2016. Walaupun tentunya pemerintah harus terus berbenah diri
"Saat ini, kita masih terus berfokus pada smart government. Jadi aparatnya dulu yang harus pintar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Smart City adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah kinerja aparat dalam merespon keluhan warga. Diharapkan, ini akan mempermudah kehidupan masyarakat.
Mekanisme Smart City ini sederhana. Warga diberi media untuk menumpahkan keluhan dan saran. Kemudian aparat ditugaskan untuk membereskan keluhan dan saran yang masuk. Media perantara itu hampir semuanya diakses melalui teknologi internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/02/23/17101027/Kota.Pintar.Jakarta.Banjir.Pengaduan.dari.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Selasa, 03 Februari 2015
Aplikasi Go-Jek Diapresiasi Gubernur Jakarta
Jakarta, CNN Indonesia -- Aplikasi Go-Jek mendapatkan apresiasi dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, karena perannya menghubungkan pemesanan jasa ojek kepada pelanggan lewat aplikasi di ponsel pintar.
Perusahaan Go-Jek sejatinya telah beroperasi sejak Oktober 2011. Mereka kemudian meluncurkan aplikasi di ponsel pintar Android dan iOS pada Januari 2015.
Selain menyediakan jasa ojek, aplikasi Go-Jek juga menyediakan jasa kurir instan dan jasa pembelian sebuah produk yang selanjutnya akan diantarkan kepada pemesan (shopping delivery).
Ahok kabarnya akan memanggil pengelola Go-Jek untuk berbicara lebih lanjut. Pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim, mengatakan, ia telah mendengar kabar itu namun hingga kini belum menerima surat dari Gubernur Ahok.
"Kapan dan di mana kami belum tahu karena belum ada balasan secara resmi. Tapi kami tetap bersiap," kata Nadiem saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (27/1).
Upaya Ahok memanggil pengelola Go-Jek sekaligus juga ingin membicarakan izin jasa transportasi yang seharusnya dikantongi. Menanggapi kabar ini, Nadiem menilai Go-Jek tidak memerlukan izin khusus tersebut karena mereka bukan perusahaan transportasi.
"Kami adalah perusahaan software, bukan transportasi, dan kami sudah mengikuti peraturan pemerintah dengan membayar pajak sebagai perusahaan," kata Nadiem.
Menurutnya, model bisnis yang ditawarkan Go-Jek serupa tapi berbeda dengan aplikasi Uber yang sempat menuai kontroversi di Jakarta. Persamaannya ada pada pemanfaatan aplikasi ponsel untuk memesan jasa transportasi, serta sepenuhnya memanfaatkan tenaga alih daya (outsourcing)
Perbedaannya, Nadiem menegaskan bahwa Go-Jek merupakan perusahaan yang sepenuhnya lokal. Kemudian, Go-Jek memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak perusahaan kepada pemerintah.
"Kami adalah penghubung antara supply dan demand, kami malah menjadi revenue pajak bagi pemerintah," lanjutnya.
Ia percaya jasa ojek dapat menjadi alternatif transportasi dalam menembus kemacetan parah seperti di Jakarta dan bisa mempersingkat waktu tempuh. Nadiem juga menilai Go-Jek dapat menjadi salah satu feeder yang mengantar penumpang ke stasiun atau halte terdekat.
Tarif yang harus dikeluarkan konsumen untuk naik Go-Jek ini tergantung pada jarak dan waktu tempuh. Dari setiap transaksi yang terjadi antara konsumen dengan Go-Jek, akan dilakukan bagi hasil yaitu 80 persen masuk kantong pengojek dan 20 persen menjadi jatah Go-Jek.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150127144320-185-27697/aplikasi-go-jek-diapresiasi-gubernur-jakarta/
Perusahaan Go-Jek sejatinya telah beroperasi sejak Oktober 2011. Mereka kemudian meluncurkan aplikasi di ponsel pintar Android dan iOS pada Januari 2015.
Selain menyediakan jasa ojek, aplikasi Go-Jek juga menyediakan jasa kurir instan dan jasa pembelian sebuah produk yang selanjutnya akan diantarkan kepada pemesan (shopping delivery).
Ahok kabarnya akan memanggil pengelola Go-Jek untuk berbicara lebih lanjut. Pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim, mengatakan, ia telah mendengar kabar itu namun hingga kini belum menerima surat dari Gubernur Ahok.
"Kapan dan di mana kami belum tahu karena belum ada balasan secara resmi. Tapi kami tetap bersiap," kata Nadiem saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (27/1).
Upaya Ahok memanggil pengelola Go-Jek sekaligus juga ingin membicarakan izin jasa transportasi yang seharusnya dikantongi. Menanggapi kabar ini, Nadiem menilai Go-Jek tidak memerlukan izin khusus tersebut karena mereka bukan perusahaan transportasi.
"Kami adalah perusahaan software, bukan transportasi, dan kami sudah mengikuti peraturan pemerintah dengan membayar pajak sebagai perusahaan," kata Nadiem.
Menurutnya, model bisnis yang ditawarkan Go-Jek serupa tapi berbeda dengan aplikasi Uber yang sempat menuai kontroversi di Jakarta. Persamaannya ada pada pemanfaatan aplikasi ponsel untuk memesan jasa transportasi, serta sepenuhnya memanfaatkan tenaga alih daya (outsourcing)
Perbedaannya, Nadiem menegaskan bahwa Go-Jek merupakan perusahaan yang sepenuhnya lokal. Kemudian, Go-Jek memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak perusahaan kepada pemerintah.
"Kami adalah penghubung antara supply dan demand, kami malah menjadi revenue pajak bagi pemerintah," lanjutnya.
Ia percaya jasa ojek dapat menjadi alternatif transportasi dalam menembus kemacetan parah seperti di Jakarta dan bisa mempersingkat waktu tempuh. Nadiem juga menilai Go-Jek dapat menjadi salah satu feeder yang mengantar penumpang ke stasiun atau halte terdekat.
Tarif yang harus dikeluarkan konsumen untuk naik Go-Jek ini tergantung pada jarak dan waktu tempuh. Dari setiap transaksi yang terjadi antara konsumen dengan Go-Jek, akan dilakukan bagi hasil yaitu 80 persen masuk kantong pengojek dan 20 persen menjadi jatah Go-Jek.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150127144320-185-27697/aplikasi-go-jek-diapresiasi-gubernur-jakarta/
Senin, 02 Desember 2013
Aplikasi Cerdas Pemantau Macet
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Teknik Informatika ITB 2010 membuat aplikasi cerdas pemantau macet. Aplikasi bernama Smart Traffic Controller itu menyuguhkan kondisi real time kemacetan di jalan, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Aplikasi itu buatan Rizal Panji Islami dan Okharyadi Saputra. Mereka mengandalkan sistem Global Positioning System (GPS) pada telepon seluler pintar pengguna aplikasi. Dari GPS itu, terpantau posisi pengendara dan jalan mana saja yang dilalui.
Indikasi adanya hambatan di jalan atau kemacetan, berdasarkan dari menurunnya laju kendaraan. "Misalnya ketika berjalan lancar 40 km/jam, lalu turun menjadi 10 km/jam atau sampai diam di jalan raya tak seperti biasanya, kita bisa menghindari jalur itu," kata Rizal. Aplikasi tersebut dikhususkan bagi pengendara roda empat atau lebih.
Data seperti itu dari lebih satu orang pengguna, kemudian diolah server. Hasilnya menjadi peringatan adanya hambatan atau kemacetan. Di layar ponsel atau tablet, kemacetan itu berupa titik bulat hijau di atas peta.
Makin banyak pengguna yang mengalami kondisi seperti itu, informasi kemacetannya semakin akurat. Pada kondisi kendaraan antre karena lampu merah, server mengabaikan data itu. Kendaraan yang diam karena sedang diparkir juga tak masuk hitungan.
Di peta wilayah Jakarta, misalnya, Tempo melihat ada lima titik bulat berwarna hijau berkedip-kedip di layar laptop juga telepon seluler pintar. Sedangkan di Bandung pada saat bersamaan, ada sebelas titik serupa yang menyala. Pantauan lalu lintas itu pada Kamis, 28 November 2013, pukul 11.38 WIB.
Di Jakarta, titik hijau itu antara lain menyala di atas peta jalan tol Jakarta-Merak, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat persimpangan dengan Jalan Penjernihan, serta di Palmerah. Sedangkan di Bandung, sebaran titik kemacetan di waktu yang sama terpantau di kawasan Dago, seperti Jalan Cisitu, Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan Tubagus Ismail.
Selain itu, aplikasi yang menjadikan mereka terpilih sebagai Most Valuable Team di ajang Compfest di Universitas Indonesia, Oktober 2013, tersebut punya menu Route Access. Pilihan itu menunjukkan jarak terpendek dari titik berangkat ke tempat tujuan, lengkap dengan perkiraan waktu tempuh dengan kecepatan tertentu. Adapun menu Golden Way, akan menuntun pengendara ke jalur alternatif dan lowong jika jalan utama macet. Dua menu lainnya, yaitu biodata pengguna dan log out untuk keluar dari aplikasi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/02/061533848/Aplikasi-Cerdas-Pemantau-Macet
Aplikasi itu buatan Rizal Panji Islami dan Okharyadi Saputra. Mereka mengandalkan sistem Global Positioning System (GPS) pada telepon seluler pintar pengguna aplikasi. Dari GPS itu, terpantau posisi pengendara dan jalan mana saja yang dilalui.
Indikasi adanya hambatan di jalan atau kemacetan, berdasarkan dari menurunnya laju kendaraan. "Misalnya ketika berjalan lancar 40 km/jam, lalu turun menjadi 10 km/jam atau sampai diam di jalan raya tak seperti biasanya, kita bisa menghindari jalur itu," kata Rizal. Aplikasi tersebut dikhususkan bagi pengendara roda empat atau lebih.
Data seperti itu dari lebih satu orang pengguna, kemudian diolah server. Hasilnya menjadi peringatan adanya hambatan atau kemacetan. Di layar ponsel atau tablet, kemacetan itu berupa titik bulat hijau di atas peta.
Makin banyak pengguna yang mengalami kondisi seperti itu, informasi kemacetannya semakin akurat. Pada kondisi kendaraan antre karena lampu merah, server mengabaikan data itu. Kendaraan yang diam karena sedang diparkir juga tak masuk hitungan.
Di peta wilayah Jakarta, misalnya, Tempo melihat ada lima titik bulat berwarna hijau berkedip-kedip di layar laptop juga telepon seluler pintar. Sedangkan di Bandung pada saat bersamaan, ada sebelas titik serupa yang menyala. Pantauan lalu lintas itu pada Kamis, 28 November 2013, pukul 11.38 WIB.
Di Jakarta, titik hijau itu antara lain menyala di atas peta jalan tol Jakarta-Merak, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat persimpangan dengan Jalan Penjernihan, serta di Palmerah. Sedangkan di Bandung, sebaran titik kemacetan di waktu yang sama terpantau di kawasan Dago, seperti Jalan Cisitu, Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan Tubagus Ismail.
Selain itu, aplikasi yang menjadikan mereka terpilih sebagai Most Valuable Team di ajang Compfest di Universitas Indonesia, Oktober 2013, tersebut punya menu Route Access. Pilihan itu menunjukkan jarak terpendek dari titik berangkat ke tempat tujuan, lengkap dengan perkiraan waktu tempuh dengan kecepatan tertentu. Adapun menu Golden Way, akan menuntun pengendara ke jalur alternatif dan lowong jika jalan utama macet. Dua menu lainnya, yaitu biodata pengguna dan log out untuk keluar dari aplikasi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/02/061533848/Aplikasi-Cerdas-Pemantau-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)