Banjir Jakarta Akibat Sistem Drainase dan Tata Ruang Buruk

Jakarta-Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkali-kali mengatakan, akibat banjir di Jakarta karena 12 pompa air di Waduk Pluit tak berfungsi terkena dampak pemutusan listrik oleh PLN, alasan itu tak dapat diterima oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga.

Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.

Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.

Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.

"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).

Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.

Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.

"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.

Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.

Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.

Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.

Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.

"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.

"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.

Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).

"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html

Bersabar, Jakarta Tetap Banjir sampai 2035

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.

"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.

Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.

Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.

Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.

Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035

Waspada, Banjir Merata di Seluruh DKI Jakarta pada 3-5 Februari

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan akan terjadi banjir pada 3 sampai 5 Februari 2015 secara merata di seluruh Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Taman Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).

"Menurut BMKG, Februari adalah puncak hujan. Antara 3-5 Februari ini kita akan mengalami banjir merata di seluruh Jakarta," ujar Agus.

Menurut dia, banjir terjadi karena program untuk mengentaskan banjir di Jakarta belum dapat sepenuhnya selesai tahun ini. Bahkan, kata Agus, banjir juga tidak dapat dihilangkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kata Agus, butuh waktu hingga 2035 untuk bisa tuntas membuat seluruh Jakarta "kering". Untuk tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sudah memiliki target pengerjaan dengan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun.

Program yang dikerjakan Dinas PU tahun ini di antaranya pembuatan Polder Trisakti (Grogol), pembuatan pompa di Bidara Cina, Sungai Mampang, dan juga pompa di Kelapa Gading.

Pompa-pompa ini akan berfungsi untuk mengeringkan beberapa wilayah di Jakarta. Semua program tersebut berada pada sistem tata air aliran barat, tengah, dan timur.

"Makanya, kalau pengendalian banjir, tahun ini masih belum bisa. Banjir masih menggenangi beberapa wilayah. Tetapi akhir tahun nanti, insya Allah bisa kering setelah proyek Trisakti, Bidara Cina, Mampang, dan Kelapa Gading," ujar Agus.

Untuk mengantisipasi perkiraan banjir pada 3-5 Februari nanti, Dinas PU sedang menyiagakan semua pompa yang ada di Jakarta. Pompa yang rusak akan dibetulkan.

Tercatat, saat ini DKI Jakarta memiliki 555 pompa. Selain itu, hal lain seperti karung pasir, perahu karet, pompa berjalan, dan ekskavator juga disiagakan untuk kondisi darurat. "Kita berharap banjirnya tidak terlalu parah," ujar Agus.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/26/1824127/Waspada.Banjir.Merata.di.Seluruh.DKI.Jakarta.pada.3-5.Februari

Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.

Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.

“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).

Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.

Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.

“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.

Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.

Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.

Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.

“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html

Jakarta, Kota Terburuk di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Studi Urban dan Desain (PSUD) Mohammad Danisworo mengatakan, Jakarta merupakan kota terburuk di Indonesia. Meski menyandang predikat sebagai ibu kota, Jakarta tidak indah secara visual, tidak berfungsi secara baik, dan buruk dalam hal tata kota.

"Semua serba kacau, semrawut, dan serampangan. Kualitas hidup penduduknya jangan ditanya," ujar Danisworo kepada Kompas.com seusai proses penjurian Indocement Awards 2014 kategori Developer Award, Selasa (16/9/2014).

Lebih jauh, Danisworo mengungkapkan, Jakarta disebut tidak berfungsi karena untuk menempuh jarak sepanjang 5 kilometer saja memerlukan waktu sekitar 2 jam. "Jakarta menjadi tidak berfungsi dilihat dari segi itu. Pendek kata, kualitas fungsi kotanya buruk," kata Danisworo.

Dia melanjutkan, Jakarta tidak indah karena secara visual semrawut, tidak tertata dengan baik, dan secara visual tidak estetis. Selain itu, tata kotanya sangat membingungkan warganya.

"Jangan dulu lakukan kajian tata ruang wilayah. Hal-hal yang kecil saja, seperti penunjuk jalan, tempat sampah, dan taman, Jakarta tidak mampu menyediakannya dengan baik," imbuh Danisworo.

Padahal, dia menambahkan, estetika sangat perlu untuk memudahkan dan memperlancar warga, terlebih bagi turis untuk mengeksplorasi tiap sudut kota. "Jalan-jalan di kota ini menjadi tidak efektif dan efisien hanya karena masalah sepele," tandasnya.

Hal berikutnya yang tak kalah krusial disorot oleh Danisworo adalah masalah tata kota dan tata lingkungan. Faktor ini dipandang sangat vital karena menyangkut keberlanjutan pengembangan kota berikut aktivitas fisik warganya.

"Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkomitmen dengan rencana tata ruangnya, kreatif membuat terobosan-terobosan dan inovasi dalam mengatasi tiga masalah tadi," ucap Danisworo.

TOD

Dia menambahkan, meski demikian, langkah Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) patut diapresiasi, walaupun sangat terlambat. Jakarta merupakan kota yang unik. Pasalnya, pembangunan sarana transit dilakukan belakangan.

"Jika kemudian hal itu (transit oriented development atauTOD) yang ditempuh, Jakarta seharusnya juga melakukan perbaikan pada tataran kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah kecil dulu sehingga dapat dihubungkan oleh sarana transit tadi menuju pusat. Dengan demikian, sirkulasi lancar dan kepadatan Jakarta tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik," kata Danisworo.

TOD yang merupakan pengembangan kawasan berlandaskan transit, imbuh dia, cocok untuk Jakarta. Daerah-daerah TOD akan memiliki kepadatan tinggi. "Orang harus bisa berjalan kaki dari rumahnya menuju tempat aktivitas. Ini esensi TOD. TOD juga harus multiguna tanpa tergantung pada kendaraan. Namun sebaiknya, sebelum bangun TOD, diperbaiki dulu wilayah-wilayah kecil di sekitarnya," pungkas Danisworo.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/09/17/115909921/Jakarta.Kota.Terburuk.di.Indonesia

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota

Sampah Penuhi Kali Cipinang

Pengguna jalan maupun warga yang bemukim di RW 15 Cipinangmuara, Jatinegara mengeluhkan banyaknya sampah yang tergenang di badan Kali Cipinang. Pasalnya, selain tak sedap dipandang mata, tumpukkan sampah di badan kali itu juga menimbulkan aroma tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga.

Edi Riyatno (340, warga RT 10/15, Cipinangmuara menuturkan, yang paling menjengkelkan warga, tumpukkan sampah itu selalu menebar aroma bau busuk. Ia dan warga lainnya pun khawatir tumpukkan sampah itu akan memicu timbulnya penyakit yang dibawa oleh lalat. "Bukan cuma warga yang tersiksa bau sampah, tapi pengguna jalan di sini juga selalu menutup hidungnya saat melintas," ujar Edi, Selasa (12/3).

Dikatakan Edi, tumpukkan sampah di Kali Cipinang itu berasal dari sampah warga daerah lain yang kerap membuang sampah ke badan Kali Ciipinang. Sebab, kata Edi, dirinya sering menjumpai pengendara sepeda motor maupun mobil yang kerap membuang sampah ke kali terutama pada malam hari.

Selain itu, kata Edi, warga dari RW 04 Kelurahan Klender yang lokasinya berseberangan dengan kali juga sering dijumpainya membuang sampah ke badan kali tersebut. "Sepengetahuan saya kali ini dikeruk lumpurnya dan dibersihkan dari sampah sekitar empat tahun lalu. Warga seberang kali juga sering melemparkan sampahnya ke kali," keluh Edi.

Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Apul Silalahi saat dikonfirmasi mengenai masalah ini menuturkan, untuk sampah yang berada di kali merupakan kewenangan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Timur. Meski begitu, pihaknya siap kapan saja membantu membersihkan sampah-sampah yang berada di badan kali. "Bila dibutuhkan, kami siap membantu membersihkannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Timur mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas PU DKI untuk mengangkut sampah di Kali Cipinang. "Segera kami tindaklanjuti keluhan warga ini. Kami segera berkoordinasi dengan Dinas PU agar bisa dicarikan solusi," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=53660