JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggan di luar Jakarta yang ingin mencoba jasa transportasi Go-Jek akan sedikit kesulitan. Sebab, pengendara atau driver Go-Jek banyak bekerja di wilayah Jakarta, terutama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Kompas.com sempat mencoba melakukan pemesanan jasa Go-Jek melalui aplikasi dari daerah Tangerang, tepatnya di Jalan Anyelir Raya, Kecamatan Periuk. Pemesanan dilakukan pada pukul 09.30 WIB, Selasa (28/4/2015).
Namun setelah menunggu hampir satu jam lamanya, belum ada konfirmasi maupun notifikasi yang melaporkan bahwa sudah ada driver yang menjemput. Sampai Kompas.com harus menelepon call center Go-Jek, di mana nomor tersebut tertera di dalam aplikasinya.
"Mohon ditunggu, Pak. Biasanya driver terdekat akan datang setengah jam dari waktu order," kata petugas call center tersebut.
Tidak beberapa lama setelah dihubungi oleh call center, nomor yang sama, yakni petugas call center, kembali menghubungi.
Petugas itu menginformasikan bahwa driver terdekat sedang ada tugas dan belum bisa dipastikan kapan bisa melaksanakan orderan lain.
"Mohon maaf, untuk wilayah Tangerang, Serpong, dan BSD, memang sedikit driver kita. Kalau ada yang lewat sana kebetulan baru bisa kita layani. Rata-rata di Jakarta," tutur petugas itu.
Akhirnya Kompas.com pun membatalkan pemesanan jasa transportasi itu.
Kondisi Go-Jek yang sulit ditemui di Tangerang dan daerah luar Jakarta lainnya juga diakui oleh salah satu driver, Muhammad Nizar (47).
"Kalau buat di luar Jakarta sedikit sekali. Orang kita kebanyakan di Jakarta. Driver-nya ada tiga ribu orang," ujar Nizar.
Pengakuan Nizar pun dialami oleh Kompas.com yang mencoba kembali memesan jasa Go-Jek di bilangan Jakarta Barat.
Tanpa harus menunggu lama, yakni tidak sampai setengah jam, driver pun datang lalu mengantar sampai tempat tujuan seperti yang telah dipesan sebelumnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/29/08410031/Pengendara.Go-Jek.Terpusat.di.Ibu.Kota.Sulit.Didapatkan.di.Luar.Jakarta
Tampilkan postingan dengan label center. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label center. Tampilkan semua postingan
Kamis, 30 April 2015
Kamis, 12 Maret 2015
Begini Cara Masuknya Dana Siluman di APBD Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Budget Center menemukan fakta adanya usulan proyek oleh DPRD saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun 2014. "Sebanyak 4.399 kegiatan bernilai Rp 10,64 triliun merupakan program kegiatan usulan baru yang muncul saat pembahasan dengan DPRD," kata Roy Salam, peneliti Indonesia Budget Center, di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.
Roy Salam mengatakan praktek korupsi anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta benar-benar terjadi. Proses permainan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dimulai saat anggaran berada dibawah pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ia mengatakan dalam penyusunan APBD, gubernur sebagai eksekutif berhak atau bertindak sebagai badan pengajuan anggaran. Sedangkan lembaga legislatif atau DPRD bertanggung jawab pada pembahasan dan persetujuan atas pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah.
Roy merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai fungsinya, keberadaan DPRD dalam anggaran hanya bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan. "Tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran," katanya.
Faktanya, Indonesia Budget Center menemukan usulan kegiatan oleh oknum DPRD selama pembahasan di lembaga legislatif ini. Praktek semacam ini yang disebut sebagai anggaran siluman karena pengusulannya di balik meja.
Oleh karena itu, Roy menduga proses korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran dilakukan. "Ada program-program siluman. Usulan-usulan program itu tidak ada di pagu awal, tapi muncul saat pembahasan," kata dia.
Ia menduga permainan dengan pihak ketiga sudah dilakukkan sejak penganggaran dalam tahap pembahasan DPRD. Di lembaga legislatif ini terdapat Badan Anggaran yang beranggotakan 50 anggota DPRD serta utusan berbagai fraksi.
Modus permainan uang di DPR juga melalui Badan Anggaran. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September 2012 memaparkan praktek mafia anggaran tersebut. Permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.
Anggota Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai.
Modus lainnya, mafia anggaran DPR kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.
Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR.
Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.
Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung fee anggaran. Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR dan tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan.
Modus yang satu ini biasanya terkait dengan jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran operasional.”
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648635/Begini-Cara-Masuknya-Dana-Siluman-di-APBD-Jakarta
Roy Salam mengatakan praktek korupsi anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta benar-benar terjadi. Proses permainan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dimulai saat anggaran berada dibawah pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ia mengatakan dalam penyusunan APBD, gubernur sebagai eksekutif berhak atau bertindak sebagai badan pengajuan anggaran. Sedangkan lembaga legislatif atau DPRD bertanggung jawab pada pembahasan dan persetujuan atas pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah.
Roy merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai fungsinya, keberadaan DPRD dalam anggaran hanya bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan. "Tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran," katanya.
Faktanya, Indonesia Budget Center menemukan usulan kegiatan oleh oknum DPRD selama pembahasan di lembaga legislatif ini. Praktek semacam ini yang disebut sebagai anggaran siluman karena pengusulannya di balik meja.
Oleh karena itu, Roy menduga proses korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran dilakukan. "Ada program-program siluman. Usulan-usulan program itu tidak ada di pagu awal, tapi muncul saat pembahasan," kata dia.
Ia menduga permainan dengan pihak ketiga sudah dilakukkan sejak penganggaran dalam tahap pembahasan DPRD. Di lembaga legislatif ini terdapat Badan Anggaran yang beranggotakan 50 anggota DPRD serta utusan berbagai fraksi.
Modus permainan uang di DPR juga melalui Badan Anggaran. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September 2012 memaparkan praktek mafia anggaran tersebut. Permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.
Anggota Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai.
Modus lainnya, mafia anggaran DPR kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.
Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR.
Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.
Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung fee anggaran. Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR dan tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan.
Modus yang satu ini biasanya terkait dengan jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran operasional.”
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648635/Begini-Cara-Masuknya-Dana-Siluman-di-APBD-Jakarta
Rabu, 30 Juli 2014
Lebaran, Sebagian Jalan Jakarta Malah Macet Total
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jalan di Jakarta macet total pada hari kedua Idul Fitri. "Berdasarkan pada laporan yang diterima dari petugas di lapangan, yang menjadi titik kemacetan parah terutama merupakan wilayah di sekitar tempat rekreasi," ujar petugas Traffic Management Center Polda Metro, Brigadir Satrio, saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014.
Satrio menuturkan jalan-jalan utama menuju Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dalam kondisi padat merayap. Akun Twitter resmi TMC Polda Metro mencuit, belasan ribu kendaraan yang memenuhi jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan menyebabkan kemacetan. Belasan ribu kendaraan itu terdiri atas 2.000 kendaraan roda empat dan lebih dari 10 ribu sepeda motor. (Baca juga: Mulai 1 Agustus, Transjakarta Berlakukan E-Ticket)
Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan yang menuju area rekreasi, tapi juga di jalan bebas hambatan. Seperti yang dilansir di linimasa Traffic Management Center Polda Metro, mobil-mobil di jalan tol dalam kota Cawang menuju Taman Mini padat merayap. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Tol Kebon Jeruk menuju arah Tomang mengalami penumpukan kendaraan. (Baca juga: Lebaran, Transjakarta Buka Trayek Harmoni-Ancol)
Penumpukan kendaraan di beberapa wilayah Ibu Kota yang terjadi hari ini diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. "Ini akan kami antisipasi. Baru kembali normal hari Minggu mendatang," ujar Satrio. (Baca juga: Membludak, Pengunjung ke Puncak Monas Dibatasi)
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/29/083596323/Lebaran-Sebagian-Jalan-Jakarta-Malah-Macet-Total
Satrio menuturkan jalan-jalan utama menuju Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dalam kondisi padat merayap. Akun Twitter resmi TMC Polda Metro mencuit, belasan ribu kendaraan yang memenuhi jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan menyebabkan kemacetan. Belasan ribu kendaraan itu terdiri atas 2.000 kendaraan roda empat dan lebih dari 10 ribu sepeda motor. (Baca juga: Mulai 1 Agustus, Transjakarta Berlakukan E-Ticket)
Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan yang menuju area rekreasi, tapi juga di jalan bebas hambatan. Seperti yang dilansir di linimasa Traffic Management Center Polda Metro, mobil-mobil di jalan tol dalam kota Cawang menuju Taman Mini padat merayap. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Tol Kebon Jeruk menuju arah Tomang mengalami penumpukan kendaraan. (Baca juga: Lebaran, Transjakarta Buka Trayek Harmoni-Ancol)
Penumpukan kendaraan di beberapa wilayah Ibu Kota yang terjadi hari ini diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. "Ini akan kami antisipasi. Baru kembali normal hari Minggu mendatang," ujar Satrio. (Baca juga: Membludak, Pengunjung ke Puncak Monas Dibatasi)
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/29/083596323/Lebaran-Sebagian-Jalan-Jakarta-Malah-Macet-Total
Langganan:
Postingan
(
Atom
)