Saatnya Sepeda Jadi Feeder Angkutan Massal di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Transportasi di DKI Jakarta tak pernah lepas dari masalah kemacetan yang tiap hari selalu menghampiri hampir setiap sudut jalanan. Mulai dari alat transportasi kecil semacam mikrolet hingga alat transportasi besar seperti bus Transjakarta tak bisa lepas dari kemacetan Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun memutar otak agar masalah transportasi di provinsi yang ia pimpin bisa teratasi secepatnya. Mass Rapid Transport (MRT) menjadi program terbaru untuk mengurai kemacetan.

Meski demikian, beberapa alat transportasi kecil seakan dilupakan keberadaannya oleh sang gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut. Salah satunya sepeda. Pengguna sepeda di Jakarta tidak memiliki area mumpuni saat berkendara di jalanan Jakarta lantaran kendaraan bermotor jauh lebih mendominasi dan berkuasa.

Kondisi itu berbeda jauh dengan di kota-kota besar lain di dunia, di mana sepeda justru menjadi alat transportasi utama warganya. Sepeda digunakan sebagai kendaraan mereka dari rumah menuju halte bus atau stasiun kereta. Oleh sebab itu tempat penitipan sepeda amat lazim terdapat di dekat tiap halte atau stasiun. (Lihat galeri foto: Melongok Beijing, Kota Ramah Transportasi)

Walau begitu, salah satu komunitas sepeda terpopuler di Indonesia, Bike2Work Indonesia, menolak anggapan bahwa mereka dianaktirikan oleh Ahok. Chairman Bike2Work Indonesia Toto Sugito mengatakan ada skala prioritas yang membuat pengguna sepeda sedikit terpinggirkan saat ini.

"Yang membuat Jakarta macet itu mobil pribadi dan sistem lalu lintas yang buruk. Artinya yang perlu dibenahi saat ini adalah transportasi massal agar kendaraan pribadi bisa dikurangi," kata Toto saat berbincang dengan CNN Indonesia, Kamis (27/8).

Selain itu, ujar Toto, meski sepeda termasuk alat transportasi, keberadaan mereka tak akan bisa mengurai kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.

Namun bukan berarti Bike2Work Indonesia diam saja melihat semrawut lalu lintas Jakarta dan sepeda yang terpinggirkan sebagai pilihan alat transportasi. Toto punya ide agar sepeda bisa berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah transportasi.

Pejalan kaki dan pesepeda --yang termasuk jenis alat transportasi tak bermotor-- perlu difasilitasi dengan baik. "Yang saya sampaikan ke Pak Ahok adalah sepeda ataupun pejalan kaki bisa menjadi feeder untuk transportasi massal," kata Toto.

Rencana sepeda menjadi feeder transportasi massal sudah dicanangkan sejak 2009, bahkan rencana induknya sudah dibuat. Sayangnya rencana tinggal rencana.

"Master plan-nya adalah di beberapa lokasi ditempatkan parkir sepeda. Menurut saya itu menjadi salah satu aspek integritas antara transportasi tak bermotor dengan transportasi umum," kata pria yang menjadi Chairman Bike2Work Indonesia sejak 2005 itu.

Kini dengan makin banyaknya alat transportasi umum di Jakarta, mulai bus Transjakarta, kereta api listrik, hingga MRT yang sedang dalam pengerjaan, Toto berharap Ahok bisa memberikan fasilitas, terutama trotoar layak bagi pejalan kaki dan jalur sepeda bagi pesepeda, agar integrasi transportasi massal bisa segera diwujudkan.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150828010132-20-75043/saatnya-sepeda-jadi-feeder-angkutan-massal-di-jakarta/

Dari Depok, Kini Bisa Naik Transjabodetabek ke Jakarta

TEMPO.CO , Depok - Sebanyak 28 armada Transjabodetabek siap beroperasi di Kota Depok, pekan ini. Untuk tahap awal, rencananya bus tersebut bakal beroperasi dari Terminal Depok sampai PGC Cililitan.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Kota Dinas Perhubungan Akhmat Zaini mengatakan, Sabtu sore, Transjabodetabek sudah diluncurkan di Jakarta. Di Depok, dalam beberapa hari ke depan, bus Transjabodetabek sudah bisa beroperasi.

"Tapi sementara dengan armada 28 baru bisa melayani sampai PGC Cililitan. Nunggu armada tambahan baru bisa melayani sampai Terminal Grogol," kata Zaini, Minggu, 23 Agustus 2015.

Adapun rute Transjabodetabek dari Depok dimulai dari Terminal Terpadu Depok, Jalan Juanda, Tol Cijago-Jagorawi, ke luar Universitas Kristen Indonesia, lalu masuk jalur Transjakarta. Untuk sarana dan prasarana, untuk sementara digunakan yang sudah ada lebih dulu lantaran belum ada pembangunan baru.

Headway Transjabodetabek pada jam sibuk adalah setiap 7 menit dan di luar jam sibuk 15 menit. Jam operasional Transjabodetabek adalah pukul 05.00-22.00 WIB. "Penambahan armada diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun depan sebanyak 25 bus Transjabodetabek," ujarnya.

Salah satu kewajiban yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Dishub Kota Depok adalah kepastian soal standar pelayanan minimal headway Transjabodetabek yang sudah ditetapkan Kementerian. Secara teknis, Transjabodetabek berada di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, secara usaha dipegang PPD, yang menjadi bagian dari badan usaha milik negara.

Untuk tahap awal ini, penumpang naik dan turun di Terminal Depok, Jalan Kedondong Pesona Khayangan, Juanda di Sugutamu dan Saminten, serta Pelni, yang sudah dipasangi rambu shelter. "Kami akan sediakan 14 halte di Depok. Empat di Margonda dan sepuluh di Jalan Juanda," ujarnya.

Endah Pangestuti, 23 tahun, menyambut positif rencana pengoperasian armada Transjabodetabek. Perempuan yang bekerja di Jakarta ini mengaku memang selalu menggunakan kendaraan umum untuk menuju tempat kerjanya.

"Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dengan adanya Transjabodetabek ini. Tapi seharusnya ada jalannya sendiri kayak jalur bus Transjakarta, agar enggak macet," ujarnya.

Transjabodetabek merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pembentukan badan layanan usaha (BLU) angkutan umum perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan raya Ibu Kota yang terus tumbuh pesat.

Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/24/083694414/dari-depok-kini-bisa-naik-transjabodetabek-ke-jakarta

TransJabodetabek 'Gratis'

VIVA.co.id - Sebanyak 88 unit bus TransJabodetabek akan mulai beroperasi secara terintegrasi dengan bus TransJakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2015.

Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.

"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.

PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.

Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.

Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.

Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.

"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.

PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.

Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.

Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.

"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-

Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Izzul Waro mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).

Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.

"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.

Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.

Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.

Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua

Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.

Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.

"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.

Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.

Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)

Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.

Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)

Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.

Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.

Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.

Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/

HUT Ke-488 Jakarta, Kenyamanan Transportasi Jadi Sorotan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com — Waktu untuk berbuka puasa masih beberapa jam. Namun, sejumlah ruas jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ke arah Semanggi dan Blok M sudah terpantau padat pada Senin (22/6/2015) sore. Kemacetan hampir selalu tidak terhindarkan dari rutinitas di Jakarta, tidak hanya saat menjelang berbuka puasa pada bulan ini.

Bagi Ninies, beraktivitas di Jakarta ibarat berada di ring tinju, terlebih saat berurusan dengan kemacetan arus lalu lintas. Tak jarang, ia menjadi frustrasi menghadapi sekelumit masalah transportasi di Ibu Kota.

Menurut dia, Jakarta yang sedemikian besar masih belum didukung oleh fasilitas transportasi umum yang memadai.

"Tetapi, adakalanya Jakarta membuat gue jadi pemenang dalam pertempuran melawan kemacetan, kereta yang ngaret, taksi yang penuh terus, atau metromini dan kopaja yang miring ke kiri saking penuhnya," kata Ninies kepada Kompas.com, Senin siang.

Bahkan, kata dia, fenomena ojek yang semakin berkembang di Jakarta mencerminkan betapa buruknya sistem transportasi umum yang ada saat ini. Banyak orang mau tak mau menggunakan ojek karena ingin lebih cepat sampai tujuan dan praktis membelah kemacetan di Jakarta.

"Kenyamanan (transportasi) Jakarta sepertinya memang akan terus jadi ring pertaruhan. Tetapi, ya karena emang transportasi publik kita masih berantakan banget ya, ojek bisa jadi penolong, dalam tanda kutip," kata Ninies.

Tak hanya kenyamanan, keamanan di dalam moda transportasi umum juga disuarakan oleh warga Jakarta. Menurut Sandi, meski kasus pelecehan seksual sudah terbilang berkurang terjadi di angkutan umum, hal itu tidak serta-merta membuat warga menjadi nyaman dalam menggunakan angkutan umum.

"Pencopetan dan ramainya pengamen atau pengemis di atas kopaja bikin kita yang naik jadi khawatir juga loh, apalagi tuh yang ngamen maksa-maksa. Masih sering terjadi kayak gitu," kata Sandi yang tengah menunggu kopaja di kawasan Kebon Sirih, Senin siang.

Sandi berpendapat, seharusnya ada sebuah paguyuban yang mampu memberdayakan para pengamen maupun pengemis tersebut agar lebih bermanfaat bagi ibu kota Jakarta.

Senada dengan Ninies, Marina juga melihat sektor transportasi di Jakarta masih jauh dari memuaskan. Sebab, banyak orang, termasuk dia, merasa belum nyaman menggunakan transportasi publik, khususnya pada kereta rel listrik (KRL), disebabkan masalah teknis yang sering terjadi.

"Kereta api jangan terlalu sering gangguan begitu dong. Jadi, orang-orang kan tidak nyaman ya," kata Marina kepada Kompas.com, Senin (22/6/2015).

Pekerja kantoran yang tinggal di Menteng ini pun berharap PT KCJ sebagai pengelola KRL tidak cuek dengan masalah-masalah teknis yang semakin sering menggerogoti moda transportasi yang banyak digunakan warga itu.

Di sisi lain, Thomas mengapresiasi Pemerintah DKI yang konsisten membenahi transjakarta agar bisa menjadi moda transportasi utama masyarakat Jakarta. Thomas bahkan merasa terakomodasi dengan layanan transjakarta yang beroperasi hingga 24 jam.

"Saya lebih sering bekerja pada malam hari. Sebelum adanya transjakarta yang amari (angkutan malam hari), pengeluaran saya menjadi bolong hanya karena ongkos ojek pulang ke rumah," kata Thomas yang tinggal di kawasan Senen.

Hanya saja, Thomas juga merasa tingkat keamanan di jalanan Jakarta masih harus diperbaiki, terutama pada malam hari.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/22/16583801/HUT.Ke-488.Jakarta.Kenyamanan.Transportasi.Jadi.Sorotan.Warga

APTB Dilarang Masuk Jakarta, Penumpang Protes

TEMPO.CO , Jakarta: Pegiat akun Twitter @NaikUmum, Andreas Lucky Lukwira, mengatakan kebijakan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang dilarang tidak boleh masuk ke Jakarta menyulitkan penumpang. Alasannya, APTB merupakan salah satu opsi moda transportasi jika jarak kedatangan bus atau headway Transjakarta jauh.

"Kami berharap APTB tetap ada untuk menambah pilihan angkutan," ujar Andreas, Rabu, 6 Mei 2015.

Kelak bus APTB hanya diizinkan mengangkut penumpang hingga daerah perbatasan. Musababnya, PT Transportasi Jakarta dan pengelola APTB gagal mencapai kesepakatan bergabung ke badan usaha milik DKI itu dengan pembayaran per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu.

Andreas menuturkan, pelayanan APTB sudah memadai jika dibandingkan dengan bus Transjakarta. Dari segi headway, ia berujar, APTB juga lebih unggul ketimbang Transjakarta. Hal ini bisa dibuktikan terutama pada rute yang melintas di koridor IX Pinang Ranti-Pluit. Kedatangan Bus APTB lebih sering dibandingkan bus Transjakarta.

Andreas mengatakan penumpang kesulitan mengandalkan bus Transjakarta di jam sibuk. Dari pengalamannya, dalam lima tahun terakhir penerapan rupiah per kilometer justru membuat pengemudi tak berorientasi kepada penumpang. "Seringkali saya melihat TJ istirahat atau isi BBG di jam sibuk, padahal shelter sedang padat," ujar Andreas.

Dwi Satria Utama, 26 tahun, juga melayangkan protes. Penumpang APTB rute Bekasi-Tanah Abang ini mengatakan larangan APTB masuk ke Jakarta merugikan penumpang lantaran waktu tempuh yang semakin lama dan ongkos yang semakin mahal karena membayar tiket sebanyak dua kali.

Sebagai gambaran, penumpang APTB dari Bekasi akan turun di daerah Cawang untuk beralih ke bus Transjakarta. Untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang, penumpang juga harus transit lagi di Halte Semanggi. "Waktu tempuh yang semakin lama itu sangat merugikan," kata dia.

Rio, sapaan Dwi, menyarankan Pemerintah DKI mempertimbangkan kembali larangan itu. Alasannya, APTB merupakan salah satu moda transportasi bagi para penglaju. "Transjakarta sampai saat ini juga belum bisa diandalkan," kata Rio.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/07/083664207/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta-Penumpang-Protes

APTB Dilarang Masuk Jakarta, Jumlah Penumpang dan Pendapatan Bakal Merosot

JAKARTA, KOMPAS — KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA YANG MELARANG BUS ANGKUTAN PERBATASAN TERINTEGRASI BUS TRANSJAKARTA BEROPERASI DI IBU KOTA DIKHAWATIRKAN MENURUNKAN PENDAPATAN PARA PETUGAS APTB KARENA JUMLAH PENUMPANG MEROSOT. GUBERNUR PUN DIMINTA MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEPUTUSANNYA.

Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.

Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.

Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.

Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.

Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.

Berharap solusi yang tepat

Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.

Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.

Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.

Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.

Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.

Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan

Atasi Macet Jakarta, Kereta dan Busway Layang Disiapkan

Sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota di antaranya, transportasi umum berbasis kereta layang (loopline), penambahan jaringan jalan, hingga pembangunan jalur bus Transjakarta layang untuk menuntaskan pembangunan 15 koridor Transjakarta.

Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.

”Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).

Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.

”Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.

Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .

"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.

Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.

"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.

Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan

Ada Konflik Internal, PT MRT Jakarta Klaim Tak Hambat Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta menyatakan perselisihan hukum antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia tidak mengganggu proses pembangunan proyek MRT yang tengah berlangsung.

“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).

Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.

Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.

Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.

“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.

Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.

Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.

Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.

Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek

Petugas Pergi, Angkot Kembali Ngetem Sembarangan

JAKARTA - Petugas gabungan dari Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda metro Jaya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dan UP TransJakarta menertibkan angkutan kota yang kerap ngetem sembarangan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (22/9/2014) pagi.

Pantauan Okezone di lokasi, 30 menit setelah dilakukan penertiban, angkot-angkot tersebut kembali mengetem di sembarang tempat. Hal itu lantaran petugas telah meninggalkan lokasi.

Angkot berbagai trayek seperti M 16 jurusan Pasar Minggu-Kampung Melayu, M 06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria, M 02 Kampung Melayu- Pulogadung terlihat berhenti menunggu penumpang di jalur kendaraan pribadi. Angkot tersebut berhenti di tengah jalan hingga memakan tiga jalur. Beberapa angkot juga mengetem di jalur bus Transjakarta.

Padahal sebelumnya, angkot tersebut terlihat tertib dan mengetem di tempat yang telah disediakan. Angkot yang kedapatan melanggar marka jalan dan memasuki jalur TransJakarta dikenakan sanksi tilang oleh petugas. Meski menuai protes dari sopir angkot yang merasa tidak diberi sosialisasi, namun penertiban berjalan lancar.

"Saya tidak tahu, sebelumnya tidak ada sosialisasi. Biasanya lewat jalur sini saja kalau macet pagi hari. Kalau tau ada polisi saya tidak lewat sini," ujar Supriadi (48) sopir angkot Mikrolet M06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria saat ditemui di lokasi.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/22/500/1042507/petugas-pergi-angkot-kembali-ngetem-sembarangan

Ahok: Kami Mau Usul Semua Transjakarta Bayar Rupiah per Kilometer

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.

"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.

Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.

"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer

Lebaran, Sebagian Jalan Jakarta Malah Macet Total

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jalan di Jakarta macet total pada hari kedua Idul Fitri. "Berdasarkan pada laporan yang diterima dari petugas di lapangan, yang menjadi titik kemacetan parah terutama merupakan wilayah di sekitar tempat rekreasi," ujar petugas Traffic Management Center Polda Metro, Brigadir Satrio, saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014.

Satrio menuturkan jalan-jalan utama menuju Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dalam kondisi padat merayap. Akun Twitter resmi TMC Polda Metro mencuit, belasan ribu kendaraan yang memenuhi jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan menyebabkan kemacetan. Belasan ribu kendaraan itu terdiri atas 2.000 kendaraan roda empat dan lebih dari 10 ribu sepeda motor. (Baca juga: Mulai 1 Agustus, Transjakarta Berlakukan E-Ticket)

Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan yang menuju area rekreasi, tapi juga di jalan bebas hambatan. Seperti yang dilansir di linimasa Traffic Management Center Polda Metro, mobil-mobil di jalan tol dalam kota Cawang menuju Taman Mini padat merayap. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Tol Kebon Jeruk menuju arah Tomang mengalami penumpukan kendaraan. (Baca juga: Lebaran, Transjakarta Buka Trayek Harmoni-Ancol)

Penumpukan kendaraan di beberapa wilayah Ibu Kota yang terjadi hari ini diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. "Ini akan kami antisipasi. Baru kembali normal hari Minggu mendatang," ujar Satrio. (Baca juga: Membludak, Pengunjung ke Puncak Monas Dibatasi)

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/29/083596323/Lebaran-Sebagian-Jalan-Jakarta-Malah-Macet-Total

Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta

Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.

Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.

“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).

Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.

DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.

“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.

Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.

“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.

Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/

Mulai Juni Jakarta Akan Lebih Macet, Kenapa?

JAKARTA, Jaringnews.com - PT Mass Rapid Transid (MRT) mulai akan mengadakan pembangunan dengan skala besar mulai, Juni 2014 mendatang. Pembangunan ini kemungkinan akan menimbulkan macet besar.

Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.

"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.

Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.

"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.

Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-

Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.

"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.

Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji

Pengguna TransJakarta Kini Wajib Pakai Kartu Elektronik

EMPO.CO, Jakarta - Mulai hari ini, Selasa, 20 Mei 2014, seluruh pengguna TransJakarta wajib menggunakan kartu elektronik atau disebut Indomaret Card. Upaya ini merupakan hasil kerjasama Bank Mandiri dengan PT Indomarco Prismatama guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan. (Baca juga: Koridor Baru Transjakarta Masih Sepi Penumpang).

Setiap penumpang harus membayar Rp 20 ribu untuk pembelian perdana Indomaret Card. Kartu ini bisa diisi ulang melalui debit mandiri atau langsung mendatangi kios Indomaret terdekat. Banyak warga yang kaget atas pemberlakuan ini.

Untuk yang sering memakai angkutan TransJakarta langkah tersebut dianggap tak masalah. “Kalau tiap hari naik Trans Jakarta, ya enggak masalah menggunakan ini,” Ujar Linda, salah satu pengguna Trans Jakarta yang ditemui di Halte Blok M, Jakarta Selatan.

Lantas, bagaimana dengan yang hanya sesekali menggunakan transportasi TransJakarta ini? Tentu harus dicarikan solusinya. Kartu ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran Trans Jakarta, melainkan juga tempat -tempat yang telah bekerja sama dengan Indomaret dan Bank Mandiri. (Baca juga: Ahok Janjikan Seluruh Busway Berkarpet Beton 2015).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/20/083578965/Pengguna-Trans-Jakarta-Kini-Wajib-Pakai-Kartu-Ele

Memikat Pengguna Kendaraan Pribadi dengan Botabek Shuttle Express

JAKARTA, KOMPAS.com - Botabek Shuttle Express (BSE) merupakan moda transportasi baru yang akan dijalankan PT Jakarta Marga Jaya. Proyek mengatasi kemacetan Jakarta tersebut bertujuan menarik para komuter atau pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum.

Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.

PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).

Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.

Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.

Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.

Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express

Sistem Bus Transjakarta Bagus, tapi Implementasinya Jeblok

JAKARTA - Kerap bermasalahnya bus Transjakarta baik mogok, berasap dan terbakar, menyebabkan sebagian masyarakat menjadi tak nyaman. Padahal pengembangan jalur khusus bus (busway) yang diadopsi dari Bogota, Ibukota Kolombia dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan.

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman mengatakan bahwa sistem moda transportasi masal ini dinilai baik, namun pada praktiknya melenceng.

"Sistem strategi bagus, tapi implementasinya kurang. Karena masalahnya di lakukan setengah hati, jeblok," kata Noegroho saat berbincang dengan Okezone, Senin (14/4/2014).

Dia menambahkan menumpuknya masalah bus transjakarta, seharusnya dapat diselesaikan secepatnya. "Seperti bus tranasjakarta yang karatan, saya pikir pimpinan harus bertanggung jawab itu," ucapnya.

Lebih lanjut sesepuh Polri ini mengatakan keberadaan bus transjakarta tidak akan menyelesaikan masalah seluruh masalah kemacetan di Jakarta. Pemerintah harus memperhatikan soal fasilitas bus transjakarta. "Bus transjakarta bagus, 20 menit sampai dari Blok M menuju ke Kota, fasilitas harus diperbaiki," terangnya.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta, lanjutnya, bisa diatasi dengan melihat jumlah kendaraan dan panjangan jalan. Bisa jalan diperpanjang, atau jumlah produksi kendaraan yang dikurangi.

"Atau cara lain dengan menambah alat transportasi, memperbarui alat transportasi, seperti MRT atau lainnya, namun direncanakan dengan matang," terangnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/04/14/500/969832/sistem-bus-transjakarta-bagus-tapi-implementasinya-jeblok

Atasi Macet Harusnya dengan Program Bus Murah, Bukan Mobil Murah...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatasi masalah kemacetan dengan memperbaiki angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Program mobil murah kembali mendapat kritik, bersamaan dengan kebutuhan perubahan strategi layanan angkutan umum.

"Harusnya (yang dibuat adalah program) bus murah, jangan mobil murah. Kalau pengusaha beli bus murah, jelas tarif bisa lebih murah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Rabu (2/4/2014). Dia menegaskan, perlu ada pembatasan penggunaan mobil pribadi bila ingin mengurai kemacetan Jakarta.

Menurut Akbar, pembatasan penggunaan bukan berarti membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Namun, dia mengatakan, harus ada cara untuk mengubah pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Oleh karenanya, Akbar berpendapat bahwa program mobil murah tidak tepat karena justru mendorong orang membeli mobil tersebut. Sementara itu, bila program yang dibuat adalah bus murah, masyarakat bisa diajak berpindah ke angkutan umum ketika tarif bus bisa murah karena pengadaannya pun murah.

Upaya mengajak pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum juga akan dilakukan antara lain dengan penerapan electronic road pricing (ERP) dan menaikkan tarif parkir. "Membuat pengendara merasa mahal menggunakan mobil pribadi," ujar Akbar.

Strategi baru angkutan umum

Berbicara dalam forum diskusi buku Mobil Murah & Kemacetan Jakarta Merdesa Institute/Newseum, Akbar mengatakan bahwa pembenahan angkutan umum sudah mulai dilakukan dengan beragam program, antara lain penambahan transjakarta, pembangunan mass rapid transit (MRT), monorel, ataupun Botabek Shuttle Express (BSE).

Karena moda transportasi di atas belum memadai, Akbar mengatakan, harus ada perbaikan moda transportasi lain, misalnya mikrolet dan bus ukuran sedang. Angkutan-angkutan ini, ujar dia, tetap dapat berhenti sesuai trayek dan tak harus di selter transjakarta. "Saat ini penumpang tak hanya memikirkan kenyamanan, tetapi juga kecepatan," ujar Akbar. Karenanya, kepastian waktu tempuh atau kecepatan sampai ke tujuan harus diperhitungkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/03/0715549/Atasi.Macet.Harusnya.dengan.Program.Bus.Murah.Bukan.Mobil.Murah