Apabila penurunan tanah Jakarta terus berlanjut, petaka banjir yang menenggelamkan seisi Jakarta di masa depan adalah sebuah keniscayaan.
“Ya, memang perubahan iklim mengakibatkan naiknya permukaan laut. Namun, masalah terbesar bagi Jakarta adalah ancaman tenggelam,” ujar Jan Jaap Brinkman. “Banjir bandang pada 2007 lalu benar-benar tak terduga. Hari itu, tak ada sedikitpun awan di langit.”
Jan Jaap Brinkman merupakan ahli hidrologi dan pakar penurunan lahan dari Deltares Institute, Belanda.
Saat banjir terjadi, Brinkman merupakan salah seorang anggota konsorsium yang terdiri atas beberapa lembaga penelitian asal Belanda. Mereka diminta oleh pemerintah Indonesia untuk memberi solusi untuk mempertahankan dan memulihkan jalur-jalur air yang tersedia, tak lama besrelang setelah banjir musiman tahun 2007.
Lagi-lagi, ibukota dihantam air. Namun, kali ini, air datang dari laut. Banjir kali itu berdampak pada lebih dari 2,6 juta orang. 340 ribu terpaksa mengungsi. Sebanyak 70 orang meninggal, dan menyebarnya penyakit berakibat pada lebih dari 200 ribu orang.
Kerugian ekonomi dan finansial akibat bencana tersebut diperkirakan sebesar 900 juta dollar Amerika. Brinkman, bersama tim penelitinya, menemukan bahwa banjir besar dari laut bisa dikalkulasi secara rinci dan diperkirakan menggunakan siklus bulan. Banjir macam ini terjadi 18-19 tahun sekali. Pasang naik luar biasa selanjutnya diperkirakan terjadi tahun 2025.
Sementara itu, permukaan lahan Jakarta menurun drastis. Penurunan ini berkisar antara 7,5 hingga 25 cm setiap tahun. Air dari laut pun akan masuk ke kota, dan 40 persen ibukota memang hitungannya sudah berada di bawah permukaan laut. Jadi, titik terendah kini terletak di kota, dan bukanlah di laut. “Bayangkan bila lahan Jakarta terus menurun seperti sekarang. Seberapa hebat bencana yang akan ditimbulkan banjir besar selanjutnya?”
Sumber : http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/jakarta-tenggelam-tidak-perlahan
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label ribu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ribu. Tampilkan semua postingan
Jumat, 16 Oktober 2015
Jakarta Tidak Tenggelam Perlahan
Label:
air
,
banjir
,
banjir bandang
,
belanda
,
bencana
,
brinkman
,
dikalkulasi
,
diperkirakan
,
ibukota
,
jaap
,
jakarta
,
jalur
,
jan
,
lahan
,
laut
,
penurunan
,
permukaan
,
perubahan iklim
,
ribu
Kamis, 08 Oktober 2015
Angkutan Online di Jakarta Akan Masuk ke Smart City
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan, seluruh moda transportasi berbasis online di Ibu kota akan dimasukkan ke dalam aplikasi smart city milik Pemprov DKI.
Sehingga, mantan Bupati Belitung Timur tersebut berharap, hal ini sebagai salah satu solusi untuk meretas kemacetan di Ibu Kota.
"Kita mau cangkokkan semua ke dalam sistem smart city. Semakin banyak aplikasi online maka orang akan menjadi makin mudah. Nantinya, enggak akan macetkan, akan kita batasi bajaj cuma 14 ribu sisa 7 ribu kita paksakan isi ganti gas," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Untuk meretas persoalan kemacetan di Ibu Kota, Ahok menerangkan Pemprov DKI juga akan melakukan pembatasan motor untuk masuk ke jalan protokol di Ibu Kota. Selain itu, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan menggratiskan transportasi masal dan tepat waktu.
"Silahkan saja nanti kita batasi jalan protokol enggak boleh lewat motor. Ada bus gratis tak ada transportasi masal yang tepat waktu. Saya aja dulu suka naik ojek. Kalau macet naik ya naik ojek," pungkasnya.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/10/07/338/1228018/angkutan-online-di-jakarta-akan-masuk-ke-smart-city
Sehingga, mantan Bupati Belitung Timur tersebut berharap, hal ini sebagai salah satu solusi untuk meretas kemacetan di Ibu Kota.
"Kita mau cangkokkan semua ke dalam sistem smart city. Semakin banyak aplikasi online maka orang akan menjadi makin mudah. Nantinya, enggak akan macetkan, akan kita batasi bajaj cuma 14 ribu sisa 7 ribu kita paksakan isi ganti gas," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Untuk meretas persoalan kemacetan di Ibu Kota, Ahok menerangkan Pemprov DKI juga akan melakukan pembatasan motor untuk masuk ke jalan protokol di Ibu Kota. Selain itu, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan menggratiskan transportasi masal dan tepat waktu.
"Silahkan saja nanti kita batasi jalan protokol enggak boleh lewat motor. Ada bus gratis tak ada transportasi masal yang tepat waktu. Saya aja dulu suka naik ojek. Kalau macet naik ya naik ojek," pungkasnya.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/10/07/338/1228018/angkutan-online-di-jakarta-akan-masuk-ke-smart-city
Rabu, 12 Agustus 2015
8.500 Orang Melamar jadi Sopir Ojek GrabBike
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan peranti lunak GrabTaxi yang menyediakan jasa pemanggilan kendaraan, menggelar acara yang mempersilakan 8.500 pengemudi ojek mendaftar untuk bergabung dengan GrabBike di kawasan Plaza Barat Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (12/8).
GrabBike yang berada di dalam aplikasi GrabTaxi, memberi layanan untuk menghubungkan konsumen dengan pengendara ojek, sama seperti Gojek yang saat ini memimpin pasar ojek panggilan berbasis aplikasi.
Head of Country Manager GrabTaxi Indonesia, Kiki Rizki mengatakan, acara pendaftaran ini dibagi dalam dua kelompok. Sebanyak 3.500 kandidat sebelumnya sudah pernah mendaftar di GrabBike dan 5.000 lain belum pernah daftar.
"Untuk yang belum pernah daftar, mereka baru kasih lamaran saja dan kita data. Kalau yang 3.500 orang itu mereka bisa langsung mengikuti serangkaian proses dari kami," kata Kiki kepada awak media, Rabu (12/8).
Kandidat pengemudi GrabBike secara bertahap akan mengikuti proses seleksi. Antara lain pemeriksaan kelayakan kendaraan motor pada emisi, rem, dan lampu. Kemudian pemeriksaan latar belakang individu dan catatan kriminal, di sini calon pengemudi diwajibkan memiliki SIM C. Ada pula pelatihan berkendara aman dan edukasi memakai ponsel pintar yang diberikan GrabBike.
"Kami sangat tegas soal SIM. Jadi kalau ada yang tidak bawa atau belum punya, langsung kami pulangkan," sambung Kiki.
Perusahaan asal Malaysia itu menjanjikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada mitra pengemudinya, yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan GrabTaxi.
Kiki tidak secara detail menyebut jumlah mitra pengemudi GrabBike, tetapi ia mengklaim jumlahnya mencapai "belasan ribu" di Jakarta dan jumlah tersebut diakuinya masih kurang untuk bisa melayani masyarakat.
"Dari GrabBike Kingdom ini, kita berharap bisa semakin menyebarkan jasa ojek motor untuk masyarakat lebih banyak lagi," kata Kiki lagi.
GrabBike secara langsung bersaing dengan Gojek yang telah memiliki 15 ribu mitra pengendara di empat daerah operasional, meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jumlah tersebut diharapkan bertambah setelah Gojek ekspansi pasar ke Makassar.
Pendiri sekaligus CEO Gojek, Nadiem Makarim, dalam sebuah acara bincang-bincang di CNN Indonesia, secara tegas meminta pihak GrabBike merasionalkan tarif karena selama ini GrabBike memasang tarif promosi Rp 5 ribu untuk jasa transportasi, dan Gojek Rp 10.000.
Gojek telah menaikkan tarif promosi khusus transporasi di Jakarta menjadi Rp 15.000, tetapi untuk jasa lain dan di kota lain, Gojek masih mematok tarif promosi Rp 10.000.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150812135504-185-71637/8500-orang-melamar-jadi-sopir-ojek-grabbike/
GrabBike yang berada di dalam aplikasi GrabTaxi, memberi layanan untuk menghubungkan konsumen dengan pengendara ojek, sama seperti Gojek yang saat ini memimpin pasar ojek panggilan berbasis aplikasi.
Head of Country Manager GrabTaxi Indonesia, Kiki Rizki mengatakan, acara pendaftaran ini dibagi dalam dua kelompok. Sebanyak 3.500 kandidat sebelumnya sudah pernah mendaftar di GrabBike dan 5.000 lain belum pernah daftar.
"Untuk yang belum pernah daftar, mereka baru kasih lamaran saja dan kita data. Kalau yang 3.500 orang itu mereka bisa langsung mengikuti serangkaian proses dari kami," kata Kiki kepada awak media, Rabu (12/8).
Kandidat pengemudi GrabBike secara bertahap akan mengikuti proses seleksi. Antara lain pemeriksaan kelayakan kendaraan motor pada emisi, rem, dan lampu. Kemudian pemeriksaan latar belakang individu dan catatan kriminal, di sini calon pengemudi diwajibkan memiliki SIM C. Ada pula pelatihan berkendara aman dan edukasi memakai ponsel pintar yang diberikan GrabBike.
"Kami sangat tegas soal SIM. Jadi kalau ada yang tidak bawa atau belum punya, langsung kami pulangkan," sambung Kiki.
Perusahaan asal Malaysia itu menjanjikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada mitra pengemudinya, yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan GrabTaxi.
Kiki tidak secara detail menyebut jumlah mitra pengemudi GrabBike, tetapi ia mengklaim jumlahnya mencapai "belasan ribu" di Jakarta dan jumlah tersebut diakuinya masih kurang untuk bisa melayani masyarakat.
"Dari GrabBike Kingdom ini, kita berharap bisa semakin menyebarkan jasa ojek motor untuk masyarakat lebih banyak lagi," kata Kiki lagi.
GrabBike secara langsung bersaing dengan Gojek yang telah memiliki 15 ribu mitra pengendara di empat daerah operasional, meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jumlah tersebut diharapkan bertambah setelah Gojek ekspansi pasar ke Makassar.
Pendiri sekaligus CEO Gojek, Nadiem Makarim, dalam sebuah acara bincang-bincang di CNN Indonesia, secara tegas meminta pihak GrabBike merasionalkan tarif karena selama ini GrabBike memasang tarif promosi Rp 5 ribu untuk jasa transportasi, dan Gojek Rp 10.000.
Gojek telah menaikkan tarif promosi khusus transporasi di Jakarta menjadi Rp 15.000, tetapi untuk jasa lain dan di kota lain, Gojek masih mematok tarif promosi Rp 10.000.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150812135504-185-71637/8500-orang-melamar-jadi-sopir-ojek-grabbike/
Kamis, 30 Juli 2015
Ahok Marah Harga Barang di Jakarta Book & Education Fair Lebih Mahal
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah mendengar harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair 2015 lebih mahal daripada harga di pasaran. Sembari memberikan sambutan, pria yang akrab disapa Ahok ini menunjukkan catatan mengenai harga barang.
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
Jumat, 19 Juni 2015
GO-JEK Bayar Rp 10 Ribu, GrabBike Rp 5 Ribu, Pilih Mana?
Liputan6.com, Jakarta - Fenomena reservasi ojek online jadi fenomena bagi warga Ibu Kota. Untuk menyedot perhatian konsumen, khususnya yang berada di Jakarta, GO-JEK dan GrabBike pun punya jurus dengan menyediakan promo menarik.
Dimulai dari GO-JEK, layanan yang lekat dengan warna hijau ini punya program "CEBAN MENJELANG RAMADHAN". Sesuai namanya, sang pemesan hanya perlu bayar Rp 10 ribu untuk menikmati jasa antar-jemput dengan ojek.
Dijelaskan, program ini berlaku untuk layanan GO-Jek, yakni Instant Courier, Shopping, Transport dan GO-FOOD. Untuk ketentuannya, promo GO-JEK ini tidak berlaku di Jakarta saat rush hour (Senin-Jumat pada pukul 16.00-19.00). Jarak maksimum ini 25 kilometer.
Selain di Jakarta, promo Rp 10 ribu dari GO-JEK ini turut tersedia di Bandung, Bali, dan Surabaya.
Nikmat bener dah naek @gojekindonesia cuma ceban ampe bintaro👍👍 semoga bertahan lama dah GoJek👍👍 pic.twitter.com/VWqF9NU3L2
— #BerharapRidhoMU (@MuhammadAboe) June 16, 2015
Sementara layanan lainnya, GrabBike, tak mau ketinggalan. Mereka punya "Goceng Go Anywhere dengan GrabBike".
Beda dengan GO-JEK yang disediakan menjelang Bulan Ramadan, GrabBike sengaja mengadakan promosi ini untuk merayakan ulang tahun pertama GrabTaxi.
Layanan yang berlaku pada 11-17 Juni ini hanya mematok tarif Rp 5 ribu untuk mengantar pelanggan ke wilayah Jakarta.
"Perlu nembus kemacetan Jakarta tapi bingung gimana secara duit di dompet tinggal goceng alias Rp 5.000? Gak usah khawatir! Mulai hari ini, cukup dengan bayar GOCENG atau Rp 5.000 aja, kamu bisa Nge-Bike kemana aja di Jakarta! Asik kan? Tunggu apa lagi, ayo pakai GrabBike sekarang!" Demikian bunyi pesan promosi GrabBike. Untuk syarat layanannya hanya berlaku untuk tujuan Jakarta (Barat, Pusat, Selatan, dan Utara).
Krna pesen utk diri sendiri udh mainstream, akhirnya pesenin buat sodara yg mau menembus kemacetan dgn promo GOCENG😍 pic.twitter.com/t2Z0FcMJpJ
— TFH† (@talitafh) June 12, 2015
Kedua layanan reservasi ojek ini memang menjadi alternatif pilihan warga Jakarta untuk mendapatkan moda transportasi yang aman, cepat, dan murah. Bahkan, seorang pengguna merasa lebih nyaman mengguankan ojek online ketimbang yang konvensional.
"Kalau dikasih pilihan taksi atau ojek (konvensional) pilihannya tentu taksi, tapi kalau ada GO-JEK, saya pilih itu," kata seorang karyawan swasta, Adit. Ia menuturkan, telah beberapa kali menggunakan layanan tersebut, mulai dari jasa antar hingga kirim barang.
Jadi pilih mana? GO-JEK atau GrabBike?
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2253141/go-jek-bayar-rp-10-ribu-grabbike-rp-5-ribu-pilih-mana
Dimulai dari GO-JEK, layanan yang lekat dengan warna hijau ini punya program "CEBAN MENJELANG RAMADHAN". Sesuai namanya, sang pemesan hanya perlu bayar Rp 10 ribu untuk menikmati jasa antar-jemput dengan ojek.
Dijelaskan, program ini berlaku untuk layanan GO-Jek, yakni Instant Courier, Shopping, Transport dan GO-FOOD. Untuk ketentuannya, promo GO-JEK ini tidak berlaku di Jakarta saat rush hour (Senin-Jumat pada pukul 16.00-19.00). Jarak maksimum ini 25 kilometer.
Selain di Jakarta, promo Rp 10 ribu dari GO-JEK ini turut tersedia di Bandung, Bali, dan Surabaya.
Nikmat bener dah naek @gojekindonesia cuma ceban ampe bintaro👍👍 semoga bertahan lama dah GoJek👍👍 pic.twitter.com/VWqF9NU3L2
— #BerharapRidhoMU (@MuhammadAboe) June 16, 2015
Sementara layanan lainnya, GrabBike, tak mau ketinggalan. Mereka punya "Goceng Go Anywhere dengan GrabBike".
Beda dengan GO-JEK yang disediakan menjelang Bulan Ramadan, GrabBike sengaja mengadakan promosi ini untuk merayakan ulang tahun pertama GrabTaxi.
Layanan yang berlaku pada 11-17 Juni ini hanya mematok tarif Rp 5 ribu untuk mengantar pelanggan ke wilayah Jakarta.
"Perlu nembus kemacetan Jakarta tapi bingung gimana secara duit di dompet tinggal goceng alias Rp 5.000? Gak usah khawatir! Mulai hari ini, cukup dengan bayar GOCENG atau Rp 5.000 aja, kamu bisa Nge-Bike kemana aja di Jakarta! Asik kan? Tunggu apa lagi, ayo pakai GrabBike sekarang!" Demikian bunyi pesan promosi GrabBike. Untuk syarat layanannya hanya berlaku untuk tujuan Jakarta (Barat, Pusat, Selatan, dan Utara).
Krna pesen utk diri sendiri udh mainstream, akhirnya pesenin buat sodara yg mau menembus kemacetan dgn promo GOCENG😍 pic.twitter.com/t2Z0FcMJpJ
— TFH† (@talitafh) June 12, 2015
Kedua layanan reservasi ojek ini memang menjadi alternatif pilihan warga Jakarta untuk mendapatkan moda transportasi yang aman, cepat, dan murah. Bahkan, seorang pengguna merasa lebih nyaman mengguankan ojek online ketimbang yang konvensional.
"Kalau dikasih pilihan taksi atau ojek (konvensional) pilihannya tentu taksi, tapi kalau ada GO-JEK, saya pilih itu," kata seorang karyawan swasta, Adit. Ia menuturkan, telah beberapa kali menggunakan layanan tersebut, mulai dari jasa antar hingga kirim barang.
Jadi pilih mana? GO-JEK atau GrabBike?
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2253141/go-jek-bayar-rp-10-ribu-grabbike-rp-5-ribu-pilih-mana
Rabu, 01 April 2015
Jasa Marga: Jakarta Macet Tak Ada Obatnya
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Umum PT Jasa Marga Tbk Adityawarman memprediksi kemacetan di DKI Jakarta akan semakin menjadi-jadi. Bahkan, Aditya mengakui kemacetan takkan bisa terobati meskipun Jasa Marga membangun banyak ruas jalan tol di Jakarta sekalipun.
“Ada dua juta mobil baru setiap tahunnya, sedangkan jalan tol berapa yang baru?” ujar dia kepada Tempo, Jumat, 27 Maret 2015. Adityawarman mengatakan sekarang ini secara teori, volume kendaraan yang bisa ditampung jalan tol hanya 150 ribu kendaraan, sedangkan kendaraan yang ternyata melintas sebanyak 500 ribu unit.
Kepadatan lalu lintas Ibu Kota akan diperparah dengan selesainya proyek jalan tol Cikampek-Palimanan yang akan dibuka tahun ini. Jalan tol tersebut, ujar Adityawarman, dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Jalur Pantura dari lima-enam jam menjadi 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/per jam.
Selanjutnya, gaji baru fantastis pegawai Pemda DKI Jakarta yang akan diterapkan tahun 2015 ini juga akan ikut andil. “Makin banyak yang beli mobil nanti,” kata dia.
Menurut Adityawarman, fungsi jalan yang sesungguhnya adalah sebagai pelancar sirkulasi kendaraan. Kelancaran sirkulasi sangat berpengaruh terhadap jumlah volume kendaraan yang melewatinya.
“Perlu ada dorongan membangun potensi moda transportasi selain kendaraan pribadi, kalau hanya mengandalkan jalan tol takkan bisa mengatasi kemacetan,” kata Adityawarman.
Karena itu, dirinya menyatakan mendukung dan siap membantu pemerintah pusat maupun Pemerintah DKI Jakarta dengan rancangan moda transportasi massal seperti MRT dan LRT.
Selain itu, Jasa Marga juga tetap akan menggenjot target 1.000 kilometer jalan tol baru yang dimandatkan Presiden Jokowi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/28/083653653/Jasa-Marga-Jakarta-Macet-Tak-Ada-Obatnya
“Ada dua juta mobil baru setiap tahunnya, sedangkan jalan tol berapa yang baru?” ujar dia kepada Tempo, Jumat, 27 Maret 2015. Adityawarman mengatakan sekarang ini secara teori, volume kendaraan yang bisa ditampung jalan tol hanya 150 ribu kendaraan, sedangkan kendaraan yang ternyata melintas sebanyak 500 ribu unit.
Kepadatan lalu lintas Ibu Kota akan diperparah dengan selesainya proyek jalan tol Cikampek-Palimanan yang akan dibuka tahun ini. Jalan tol tersebut, ujar Adityawarman, dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Jalur Pantura dari lima-enam jam menjadi 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/per jam.
Selanjutnya, gaji baru fantastis pegawai Pemda DKI Jakarta yang akan diterapkan tahun 2015 ini juga akan ikut andil. “Makin banyak yang beli mobil nanti,” kata dia.
Menurut Adityawarman, fungsi jalan yang sesungguhnya adalah sebagai pelancar sirkulasi kendaraan. Kelancaran sirkulasi sangat berpengaruh terhadap jumlah volume kendaraan yang melewatinya.
“Perlu ada dorongan membangun potensi moda transportasi selain kendaraan pribadi, kalau hanya mengandalkan jalan tol takkan bisa mengatasi kemacetan,” kata Adityawarman.
Karena itu, dirinya menyatakan mendukung dan siap membantu pemerintah pusat maupun Pemerintah DKI Jakarta dengan rancangan moda transportasi massal seperti MRT dan LRT.
Selain itu, Jasa Marga juga tetap akan menggenjot target 1.000 kilometer jalan tol baru yang dimandatkan Presiden Jokowi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/28/083653653/Jasa-Marga-Jakarta-Macet-Tak-Ada-Obatnya
Label:
adityawarman
,
dimandatkan
,
dki
,
jakarta
,
jalan tol
,
jam
,
jasa
,
kemacetan
,
kendaraan
,
marga
,
moda
,
mrt
,
pelancar
,
ribu
,
sirkulasi
,
takkan
,
tempo
,
transportasi
,
volume
Kamis, 26 Februari 2015
Buang Sampah Sembarangan, Ratusan Warga Jakarta Disidang
VIVA.co.id - Ratusan warga di sekitaran Jakarta Pusat harus rela diamankan Satpol PP. Mereka menjalani sidang Yustisi karena telah kedapatan melanggar ketertiban umun.
Salah satu ketertiban umum yang dilanggar tersebut adalah membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang Yustisi tersebut terkait pelanggaran Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.
"Terkait Perda tentang kebersihan, sidang kali ini memfokuskan untuk para pedagang kaki lima liar serta warga yang membuang sampah sembarangan," ujar Bayu yang hadir langsung saat sidang Yustisi digelar di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 20 Februari 2015.
Menurut Bayu, dalam sidang ini, ada sekitar 126 warga yang mengikuti sidang.
"23 orang di antaranya adalah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan Jakarta Pusat," katanya.
Bayu melanjutkan, hingga saat ini Pemkot Jakarta Pusat terus berupaya mengantisipasi maraknya warga yang buang sampah sembarangan. Untuk mencegah, pihaknya sudah mengerahkan petugas Satpol PP baik di tingkat Kecamatan serta Kelurahan untuk berpatroli hingga dinihari.
Selanjutnya, kata Bayu, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan, setelah menjalani sidang Yustisi, wajib membayar denda ratusan ribu rupiah.
"Ini ada juga yang ditangkap pada subuh tadi. Mereka nanti akan didenda 100 ribu -150 ribu, tergantung pada putusan hakim," ujarnya
Sementara itu, dalam sidang Yustisi ini diketuai oleh Heru Prakoso sebagai Hakim Ketua serta Jaksa Penuntut Umum, Joko. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Pusat.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/592374-buang-sampah-sembarangan--ratusan-warga-jakarta-disidang
Salah satu ketertiban umum yang dilanggar tersebut adalah membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang Yustisi tersebut terkait pelanggaran Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.
"Terkait Perda tentang kebersihan, sidang kali ini memfokuskan untuk para pedagang kaki lima liar serta warga yang membuang sampah sembarangan," ujar Bayu yang hadir langsung saat sidang Yustisi digelar di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 20 Februari 2015.
Menurut Bayu, dalam sidang ini, ada sekitar 126 warga yang mengikuti sidang.
"23 orang di antaranya adalah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan Jakarta Pusat," katanya.
Bayu melanjutkan, hingga saat ini Pemkot Jakarta Pusat terus berupaya mengantisipasi maraknya warga yang buang sampah sembarangan. Untuk mencegah, pihaknya sudah mengerahkan petugas Satpol PP baik di tingkat Kecamatan serta Kelurahan untuk berpatroli hingga dinihari.
Selanjutnya, kata Bayu, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan, setelah menjalani sidang Yustisi, wajib membayar denda ratusan ribu rupiah.
"Ini ada juga yang ditangkap pada subuh tadi. Mereka nanti akan didenda 100 ribu -150 ribu, tergantung pada putusan hakim," ujarnya
Sementara itu, dalam sidang Yustisi ini diketuai oleh Heru Prakoso sebagai Hakim Ketua serta Jaksa Penuntut Umum, Joko. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Pusat.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/592374-buang-sampah-sembarangan--ratusan-warga-jakarta-disidang
Label:
bayu
,
hakim
,
jakarta
,
kecamatan
,
kedapatan
,
ketertiban
,
megantara
,
pedagang kaki lima
,
penuntut umum
,
pp
,
prakoso
,
pusat
,
ribu
,
sampah
,
satpol
,
sidang
,
viva
,
warga
,
yustisi
Rabu, 28 Januari 2015
Tertangkap Buang Sampah Sembarangan, 26 Warga Jakarta Disidang
Liputan6.com, Jakarta - Jangan buang sampah sembarangan. Larangan ini kerap dijumpai di sebagian besar sudut Ibukota Jakarta. Akan tetapi larangan kerap diabaikan karena kurangnya efek jera. Namun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk menjerat warga Ibukota yang tidak disiplin.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Jumat, 02 Januari 2015
JNF 2015 Menyisakan Sampah Berserakan
VIVAnews - Perayaan Jakarta Night Festival (JNF) 2015 menyisakan sampah berserakan di sepanjang jalan MH Thamrin hingga Monumen Nasional, pada 1 Januari 2015. Para pengunjung JNF membuang sampah plastik, botol minuman kemasan dan makanan begitu saja.
Himbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan tidak diikuti. Sebagian besar pengunjung juga tidak peduli dengan adanya ancaman sanksi denda Rp500 ribu bagi para pembuang sampah di jalan.
Ribuan orang tampak memadati JNF 2015, sejak Rabu malam, 31 Desember 2014. Mereka antusias menyalakan kembang api, sejak sekitar pukul 23.40 WIB, disertai riuh suara terompet.
Berbicara di depan pengunjung, Basuki yang akrab disapa Ahok itu, mengingatkan tentang beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, seperti longsor di Banjarnegara, serta jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501.
Usai mengajak para pengunjung berdoa, pesta kembang api dimulai, menyambut detik-detik pergantian tahun. Sayang, semarak perayaan Tahun Baru 2015, tidak disertai dengan perubahan prilaku masyarakat Jakarta dalam hal kebersihan.
Walau begitu sampah dianggap berkah bagi sebagian kecil orang, yaitu pemulung yang terlihat sibuk mengumpulkan botol-botol minuman kemasan. Diantaranya Carca (54), yang mengumpulkan botol kemasan di kawasan Patung Kuda.
"Saya cari botol minum kemasan untuk dijual," kata Carca, ditemui pada Kamis pagi, 1 Desember 2014. Dia mengatakan, satu karung botol bekas, dapat dijualnya seharga Rp12 ribu.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/573779-jnf-2015-menyisakan-sampah-berserakan
Himbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan tidak diikuti. Sebagian besar pengunjung juga tidak peduli dengan adanya ancaman sanksi denda Rp500 ribu bagi para pembuang sampah di jalan.
Ribuan orang tampak memadati JNF 2015, sejak Rabu malam, 31 Desember 2014. Mereka antusias menyalakan kembang api, sejak sekitar pukul 23.40 WIB, disertai riuh suara terompet.
Berbicara di depan pengunjung, Basuki yang akrab disapa Ahok itu, mengingatkan tentang beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, seperti longsor di Banjarnegara, serta jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501.
Usai mengajak para pengunjung berdoa, pesta kembang api dimulai, menyambut detik-detik pergantian tahun. Sayang, semarak perayaan Tahun Baru 2015, tidak disertai dengan perubahan prilaku masyarakat Jakarta dalam hal kebersihan.
Walau begitu sampah dianggap berkah bagi sebagian kecil orang, yaitu pemulung yang terlihat sibuk mengumpulkan botol-botol minuman kemasan. Diantaranya Carca (54), yang mengumpulkan botol kemasan di kawasan Patung Kuda.
"Saya cari botol minum kemasan untuk dijual," kata Carca, ditemui pada Kamis pagi, 1 Desember 2014. Dia mengatakan, satu karung botol bekas, dapat dijualnya seharga Rp12 ribu.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/573779-jnf-2015-menyisakan-sampah-berserakan
Label:
basuki
,
botol
,
carca
,
desember
,
detik
,
disertai
,
jakarta
,
jnf
,
kemasan
,
kembang api
,
minuman
,
pengunjung
,
perayaan
,
qz
,
ribu
,
sampah
,
sebagian kecil
,
tahun baru
,
tjahaja
Senin, 06 Oktober 2014
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Langsung Ditilang
Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi tersebut berupa surat tilang langsung.
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
Label:
dinas
,
dki
,
jakarta
,
kebersihan
,
kesalahan
,
kesepakatan
,
lingkungan
,
masyarakat
,
mekanisme
,
pampers
,
pelanggar
,
pergub
,
ribu
,
sampah
,
sanksi
,
saptastri
,
slip
,
styrofoam
,
tilang
Jumat, 03 Oktober 2014
Tarif ERP Akan Dimulai Rp 30 Ribu, Besarannya Tergantung Kemacetan
Jakarta - Dua gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sudah terpasang. Diperkirakan sistem ini akan mulai diterapkan akhir tahun 2015 dengan tarif Rp 30 ribu.
"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).
Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.
Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.
Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.
"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.
Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.
Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar.
Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.
"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.
Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP milik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.
"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.
Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan
"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).
Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.
Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.
Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.
"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.
Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.
Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar.
Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.
"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.
Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP milik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.
"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.
Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan
Rabu, 01 Oktober 2014
Biopori, Minimalisir Banjir dan Genangan Air
TANJUNG PRIOK (Pos Kota) - Guna mengantisipasi banjir maupun genangan air, di pesisir utara Jakarta berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Salah satunya dengan memperbanyak lubang biofori, bukan hanya itu, pemerintah juga meminta kepada warganya yang mempunyai lahan kosong atau halaman rumah diusulkan agar dibuatkan lubang biofori.
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Kamis, 07 Agustus 2014
Trafique Coffee, Ngopi di Tengah Macet
TEMPO.CO, Jakarta - Kemacetan yang terus menyelimuti Jakarta menjadi inspirasi bagi Devina Stefani untuk membuka Trafique Coffee di Jalan Hang Tuah Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Kami ingin memberikan konotasi yang baik bagi kata macet, yaitu banyak aktivitas positif yang terjadi ditemani secangkir kopi yang nikmat,” ujarnya seperti dimuat Koran Tempo, 6 Agustus 2014.
Lulusan University of British Columbia, Vancouver, itu mengatakan kebiasaan bekerja di luar kantor sudah mewabah di Jakarta. Rapat atau sharing tugas biasa berlangsung di restoran, mal, atau kedai. "Banyak orang memerlukan 'teman setia', yaitu secangkir kopi,” ujar Devina, 22 tahun.
Jika tempat lain menyuguhkan coffee shop, Devina menghadirkan teman setia tersebut di coffee mansion. Dibuka tiga bulan lalu, Trafique Coffee layaknya istana yang misterius. Mereka menempati gedung putih dua lantai dengan jendela-jendela besar. Tidak ada pelat nama besar untuk menandakan di sana terletak gerai kopi yang kini ramai dibicarakan di media sosial itu.
Begitu berada di dalam, Anda serasa tiba di tengah pabrik kopi abad silam. Tembok putihnya kontras dengan perabotan antik: dari mesin kopi hingga telepon putar zaman kumpeni. Para barista—peracik kopi—hilir-mudik di tengah mini bar berbentuk segi empat. Kesibukan mereka menyeduh dan meracik kopi menjadi pertunjukan utama. Kadang-kadang, mereka menyeduh kopi dengan empat mesin yang ada.
Keharuman yang membuat Indonesia dikenal dunia sejak abad ke-17 itu berasal dari enam jenis kopi di Trafique. Andalan mereka adalah Malabar dan Dolok Sanggul. Malabar merujuk pada nama perkebunan termasyhur di selatan Bandung. Sedangkan Dolok Sanggul merupakan nama daerah dataran tinggi di Sumatera Utara.
Ingin nongkrong tanpa kopi? Bisa juga. Traffique menyediakan bermacam teh, dari green tea hingga aromatik. Ada juga kudapan ringan, seperti roti isi ataupun sup krim buntut sapi.
Harganya pun relatif lebih murah ketimbang gerai kopi impor. Secangkir flat white, misalnya, dibanderol Rp 30 ribu. Roti isi ala Thailand dihargai Rp 28 ribu. Sedangkan es teh Rp 15 ribu. Di Trafique, kemacetan tidak lagi menyebalkan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/08/06/201597721/Trafique-Coffee-Ngopi-di-Tengah-Macet
“Kami ingin memberikan konotasi yang baik bagi kata macet, yaitu banyak aktivitas positif yang terjadi ditemani secangkir kopi yang nikmat,” ujarnya seperti dimuat Koran Tempo, 6 Agustus 2014.
Lulusan University of British Columbia, Vancouver, itu mengatakan kebiasaan bekerja di luar kantor sudah mewabah di Jakarta. Rapat atau sharing tugas biasa berlangsung di restoran, mal, atau kedai. "Banyak orang memerlukan 'teman setia', yaitu secangkir kopi,” ujar Devina, 22 tahun.
Jika tempat lain menyuguhkan coffee shop, Devina menghadirkan teman setia tersebut di coffee mansion. Dibuka tiga bulan lalu, Trafique Coffee layaknya istana yang misterius. Mereka menempati gedung putih dua lantai dengan jendela-jendela besar. Tidak ada pelat nama besar untuk menandakan di sana terletak gerai kopi yang kini ramai dibicarakan di media sosial itu.
Begitu berada di dalam, Anda serasa tiba di tengah pabrik kopi abad silam. Tembok putihnya kontras dengan perabotan antik: dari mesin kopi hingga telepon putar zaman kumpeni. Para barista—peracik kopi—hilir-mudik di tengah mini bar berbentuk segi empat. Kesibukan mereka menyeduh dan meracik kopi menjadi pertunjukan utama. Kadang-kadang, mereka menyeduh kopi dengan empat mesin yang ada.
Keharuman yang membuat Indonesia dikenal dunia sejak abad ke-17 itu berasal dari enam jenis kopi di Trafique. Andalan mereka adalah Malabar dan Dolok Sanggul. Malabar merujuk pada nama perkebunan termasyhur di selatan Bandung. Sedangkan Dolok Sanggul merupakan nama daerah dataran tinggi di Sumatera Utara.
Ingin nongkrong tanpa kopi? Bisa juga. Traffique menyediakan bermacam teh, dari green tea hingga aromatik. Ada juga kudapan ringan, seperti roti isi ataupun sup krim buntut sapi.
Harganya pun relatif lebih murah ketimbang gerai kopi impor. Secangkir flat white, misalnya, dibanderol Rp 30 ribu. Roti isi ala Thailand dihargai Rp 28 ribu. Sedangkan es teh Rp 15 ribu. Di Trafique, kemacetan tidak lagi menyebalkan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/08/06/201597721/Trafique-Coffee-Ngopi-di-Tengah-Macet
Rabu, 30 Juli 2014
Lebaran, Sebagian Jalan Jakarta Malah Macet Total
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jalan di Jakarta macet total pada hari kedua Idul Fitri. "Berdasarkan pada laporan yang diterima dari petugas di lapangan, yang menjadi titik kemacetan parah terutama merupakan wilayah di sekitar tempat rekreasi," ujar petugas Traffic Management Center Polda Metro, Brigadir Satrio, saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014.
Satrio menuturkan jalan-jalan utama menuju Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dalam kondisi padat merayap. Akun Twitter resmi TMC Polda Metro mencuit, belasan ribu kendaraan yang memenuhi jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan menyebabkan kemacetan. Belasan ribu kendaraan itu terdiri atas 2.000 kendaraan roda empat dan lebih dari 10 ribu sepeda motor. (Baca juga: Mulai 1 Agustus, Transjakarta Berlakukan E-Ticket)
Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan yang menuju area rekreasi, tapi juga di jalan bebas hambatan. Seperti yang dilansir di linimasa Traffic Management Center Polda Metro, mobil-mobil di jalan tol dalam kota Cawang menuju Taman Mini padat merayap. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Tol Kebon Jeruk menuju arah Tomang mengalami penumpukan kendaraan. (Baca juga: Lebaran, Transjakarta Buka Trayek Harmoni-Ancol)
Penumpukan kendaraan di beberapa wilayah Ibu Kota yang terjadi hari ini diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. "Ini akan kami antisipasi. Baru kembali normal hari Minggu mendatang," ujar Satrio. (Baca juga: Membludak, Pengunjung ke Puncak Monas Dibatasi)
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/29/083596323/Lebaran-Sebagian-Jalan-Jakarta-Malah-Macet-Total
Satrio menuturkan jalan-jalan utama menuju Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dalam kondisi padat merayap. Akun Twitter resmi TMC Polda Metro mencuit, belasan ribu kendaraan yang memenuhi jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan menyebabkan kemacetan. Belasan ribu kendaraan itu terdiri atas 2.000 kendaraan roda empat dan lebih dari 10 ribu sepeda motor. (Baca juga: Mulai 1 Agustus, Transjakarta Berlakukan E-Ticket)
Kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan yang menuju area rekreasi, tapi juga di jalan bebas hambatan. Seperti yang dilansir di linimasa Traffic Management Center Polda Metro, mobil-mobil di jalan tol dalam kota Cawang menuju Taman Mini padat merayap. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Tol Kebon Jeruk menuju arah Tomang mengalami penumpukan kendaraan. (Baca juga: Lebaran, Transjakarta Buka Trayek Harmoni-Ancol)
Penumpukan kendaraan di beberapa wilayah Ibu Kota yang terjadi hari ini diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. "Ini akan kami antisipasi. Baru kembali normal hari Minggu mendatang," ujar Satrio. (Baca juga: Membludak, Pengunjung ke Puncak Monas Dibatasi)
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/29/083596323/Lebaran-Sebagian-Jalan-Jakarta-Malah-Macet-Total
Label:
center
,
harmoni-ancol
,
jalan
,
jalan tol
,
kemacetan
,
kendaraan
,
management
,
metro
,
padat
,
petugas
,
polda
,
ragunan
,
rekreasi
,
ribu
,
satrio
,
taman
,
tempo
,
traffic
,
transjakarta
Kamis, 17 Juli 2014
6 Tahun Jadi Tukang Sampah Gaji Jaya Hanya Rp500 Ribu per Bulan
Jakarta, HanTer - Jalanan yang bersih dan pemandangan indah serta sampah yang tidak menumpuk adalah kerja nyata dari para petugas kebersihan di berbagai wilayah di Jakarta ini.
Namun pernahkah kita melihat kehidupan mereka yang sehari-hari berjibaku dengan sampah dan telah terbiasa dengan busuk, karena mau tidak mau lingkungan harus tetap bersih asri dan terjaga kebersihannya.
Saat ditemui Harian Terbit, Jaya Wijaya (32) seorang tenaga kebersihan di wilayah Taman Ratu, kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, menjadi petugas kebersihan baginya sudah dianggap suratan takdir. Jaya begitu panggilan akrab lelaki ini terlihat dekil dengan wajah yang lelah karena sehabis bekerja.
"Kadang saya bekerja bisa sampai malam hari. Sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan di Taman Ratu, sejak tahun 2009. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bekerja menyambung hidup," kata Jaya, di warung kopi Taman Ratu, Jakarta Barat, Rabu (16/7).
Jaya mengisahkan, dengan gaji sebulan Rp500 ribu, berupaya mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang baru berumur 2 tahun dan tinggal bersama istrinya di kontrakan. "Gaji sebulan Rp500 ribu, ya nggak cukup mas, hanya saya berusaha juga mengumpulkan gelas dan botol-botol plastik dikiloin saya jual, lumayan buat nambah penghasilan," tutur Jaya polos.
Bapak yang sempat mengenyam bangku SD ini semula ingin bekerja dibidang lainnya, namun sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, bahkan ada seorang kawannya yang bergelar sarjana sudah lama menjadi petugas kebersihan.
"Sulit cari kerja sekarang, senior saya juga keliling jadi tenaga kebersihan, dia mah udah lebih dari 10 tahun, kita kenal namanya hanya Bejo aja. Dia sarjana, tapi sampai sekarang begitu aja terus. Kami semua di wilayah ini ada 20 orang, Bejo itu termasuk yang paling tua," ujar Jaya.
Jaya mengaku asli dari Karawang, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta karena di kampung merasa sulit mendapatkan pekerjaan. "Di kampung sulit mas, yah di sini cukuplah walau masih kost sebulan Rp350 ribu," ucapnya. Saat ditanyakan apakah dari pihak RT RW yang memberikannya gaji, apakah sudah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), Jaya menggeleng. "Belum, kalau THR tahun-tahun pertama kerja kami dapat Rp300 ribu per orang, tahun lalu udah sebulan gaji Rp500 ribu," sambungnya.
Menurut Jaya, beruntung ada saja warga yang sudi berbagi rezeki selama ia bertugas menjadi tenaga kebersihan yang saban hari berkeliling mengumpulkan sampah atau menyapu jalanan. "Untungnya selama jadi petugas kebersihan, ada saja warga di sini yang ngerti, ngasih jajan buat anak saya atau uang rokoklah gitu," bebernya.
Kedepan Jaya berharap gajinya bisa naik dan THR dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. "Ya, gimana ya. Saya pengennya naik gaji dan THR paling nggak bisa cair beberapa hari sebelum Idul Fitri," ucapnya malu-malu.
Selain itu, Jaya menjelaskan pemerintah semestinya bisa menyediakan tempat penampungan sampah. "Dari pemerintah tidak menyediakan tempat, untungnya dari orang-orang di sini nyediain tempat, kalau nggak kan diusir, gerobak-gerobak mau dikemanain? Jokowi - Ahok sebaiknya meresmikan Dipo tempat penampungan sampah, adanya di atas kali di Taman Ratu ini," pungkas Jaya yang ditemani Sahrul (19) seorang pemuda yang mengais rezeki dengan menyebrangkan anak-anak sekolah di kali Sekretaris.
"Saya kerja nyebrangin anak-anak sekolah di kali Sekretaris. Udah setahun kerja, mau cari kerja lain masih sulit. Setiap anak bayar Rp500 perak sekali nyebrang," kata Sahrul.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/17/5284/28/18/6-Tahun-Jadi-Tukang-Sampah-Gaji-Jaya-Hanya-Rp500-Ribu-per-Bulan
Namun pernahkah kita melihat kehidupan mereka yang sehari-hari berjibaku dengan sampah dan telah terbiasa dengan busuk, karena mau tidak mau lingkungan harus tetap bersih asri dan terjaga kebersihannya.
Saat ditemui Harian Terbit, Jaya Wijaya (32) seorang tenaga kebersihan di wilayah Taman Ratu, kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, menjadi petugas kebersihan baginya sudah dianggap suratan takdir. Jaya begitu panggilan akrab lelaki ini terlihat dekil dengan wajah yang lelah karena sehabis bekerja.
"Kadang saya bekerja bisa sampai malam hari. Sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan di Taman Ratu, sejak tahun 2009. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bekerja menyambung hidup," kata Jaya, di warung kopi Taman Ratu, Jakarta Barat, Rabu (16/7).
Jaya mengisahkan, dengan gaji sebulan Rp500 ribu, berupaya mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang baru berumur 2 tahun dan tinggal bersama istrinya di kontrakan. "Gaji sebulan Rp500 ribu, ya nggak cukup mas, hanya saya berusaha juga mengumpulkan gelas dan botol-botol plastik dikiloin saya jual, lumayan buat nambah penghasilan," tutur Jaya polos.
Bapak yang sempat mengenyam bangku SD ini semula ingin bekerja dibidang lainnya, namun sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, bahkan ada seorang kawannya yang bergelar sarjana sudah lama menjadi petugas kebersihan.
"Sulit cari kerja sekarang, senior saya juga keliling jadi tenaga kebersihan, dia mah udah lebih dari 10 tahun, kita kenal namanya hanya Bejo aja. Dia sarjana, tapi sampai sekarang begitu aja terus. Kami semua di wilayah ini ada 20 orang, Bejo itu termasuk yang paling tua," ujar Jaya.
Jaya mengaku asli dari Karawang, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta karena di kampung merasa sulit mendapatkan pekerjaan. "Di kampung sulit mas, yah di sini cukuplah walau masih kost sebulan Rp350 ribu," ucapnya. Saat ditanyakan apakah dari pihak RT RW yang memberikannya gaji, apakah sudah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), Jaya menggeleng. "Belum, kalau THR tahun-tahun pertama kerja kami dapat Rp300 ribu per orang, tahun lalu udah sebulan gaji Rp500 ribu," sambungnya.
Menurut Jaya, beruntung ada saja warga yang sudi berbagi rezeki selama ia bertugas menjadi tenaga kebersihan yang saban hari berkeliling mengumpulkan sampah atau menyapu jalanan. "Untungnya selama jadi petugas kebersihan, ada saja warga di sini yang ngerti, ngasih jajan buat anak saya atau uang rokoklah gitu," bebernya.
Kedepan Jaya berharap gajinya bisa naik dan THR dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. "Ya, gimana ya. Saya pengennya naik gaji dan THR paling nggak bisa cair beberapa hari sebelum Idul Fitri," ucapnya malu-malu.
Selain itu, Jaya menjelaskan pemerintah semestinya bisa menyediakan tempat penampungan sampah. "Dari pemerintah tidak menyediakan tempat, untungnya dari orang-orang di sini nyediain tempat, kalau nggak kan diusir, gerobak-gerobak mau dikemanain? Jokowi - Ahok sebaiknya meresmikan Dipo tempat penampungan sampah, adanya di atas kali di Taman Ratu ini," pungkas Jaya yang ditemani Sahrul (19) seorang pemuda yang mengais rezeki dengan menyebrangkan anak-anak sekolah di kali Sekretaris.
"Saya kerja nyebrangin anak-anak sekolah di kali Sekretaris. Udah setahun kerja, mau cari kerja lain masih sulit. Setiap anak bayar Rp500 perak sekali nyebrang," kata Sahrul.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/17/5284/28/18/6-Tahun-Jadi-Tukang-Sampah-Gaji-Jaya-Hanya-Rp500-Ribu-per-Bulan
Kamis, 10 Juli 2014
Tarif Tertinggi ERP Rp23 ribu Sekali Melintas
JAKARTA (Pos Kota) – Setelah diuji coba pada pertengahan bulan Juli ini, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan terus dimatangkan Pemprov DKI. Dari kajian yang dilakukan, tarif tertinggi sistem rekayasa lalu lintas dalam penanganan kemacetan tersebut sebesar Rp23 ribu.
Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.
Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.
Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.
Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.
“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.
Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.
Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)
Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/
Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.
Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.
Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.
Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.
“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.
Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.
Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)
Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/
Senin, 26 Mei 2014
Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya
TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Rabu, 05 Februari 2014
Cegah Banjir di Jakarta, Jokowi Tanam 40 Ribu Pohon di Puncak
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya pencegahan banjir dari hulu. Selain membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, Pemprov DKI juga akan menanam pohon di wilayah Desa Tugu Selatan, Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Kamis, 28 November 2013
Buang Sampah ke Kali Denda Rp 500 Ribu, Ahok: Biar Warga Kapok
Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan Dinas Kebersihan DKI Jakarta bersama Satpol PP Jakarta menerapkan sanksi denda sebesar Rp 500 ribu kepada warga di RW 02 dan 04 Cipinang Besar Utara (Cibesut), Jatinegara, Jakarta Timur yang membuang sampah ke Kali Cipinang.
Menurut Ahok, langkah itu sesuai dengan aturan sanksi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. "Semua warga yang kedapatan buang sampah di Kali Cipinang harus ditangkap dan dikenakan denda maksimal Rp 500 ribu," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Mantan bupati Belitung Timur ini menegaskan, apabila penegakkan hukum itu tidak diterapkan, warga akan seenaknya membuang sampah di kali itu. "Terapkan sanksi dengan tegas, biar warga kapok, jera buang sampah di sana," tegas Ahok.
Ahok menilai, tindakan warga yang kerap membuang sampah ke Kali Cipinang sebagai sikap yang tak mendukung upaya Pemprov DKI membebaskan wilayah DKI dari bencana banjir. Padahal, setiap hujan mengguyur banjir terus melanda Jakarta, yang umumnya disebabkan tumpukan sampah.
"Itulah yang terjadi di Jakarta. Makanya kami terus-menerus meminta semua jajaran, kami tegas dalam penegakkan hukum. Karena selama ini penegakkan hukum kita lemah, sehingga warga jadi tidak takut melanggar hukum," ujar Ahok.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan, ada 2 pendekatan yang dapat memperbaiki kondisi Kali Cipinang Dalam. Pertama, pembenahan tata ruang di kawasan Cibesut, khususnya di sekitar Kali Cipinang. Namun, dalam melakukan pembersihan sampah di Kali Cipinang, pihaknya kesulitan masuk karena akses jalan alat berat sulit dilalui.
"Apalagi di sana sedang pembangunan apartemen atau apalah. Jadinya, alat berat tidak bisa masuk untuk mengambil sampah di kali itu. Tapi terus berupaya membersihkan Kali Cipinang dari sampah-sampah yang mengambang. Itu tugas kami," kata Unu.
Yang kedua, lanjut Unu, adalah menggerakkan peranserta masyarakat agar membuang sampah di TPS yang ada, sekaligus ikut menyukseskan gerakan 3R (Recycle, Reduce, Reuse) dan Bank Sampah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/758586/buang-sampah-ke-kali-denda-rp-500-ribu-ahok-biar-warga-kapok
Menurut Ahok, langkah itu sesuai dengan aturan sanksi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. "Semua warga yang kedapatan buang sampah di Kali Cipinang harus ditangkap dan dikenakan denda maksimal Rp 500 ribu," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Mantan bupati Belitung Timur ini menegaskan, apabila penegakkan hukum itu tidak diterapkan, warga akan seenaknya membuang sampah di kali itu. "Terapkan sanksi dengan tegas, biar warga kapok, jera buang sampah di sana," tegas Ahok.
Ahok menilai, tindakan warga yang kerap membuang sampah ke Kali Cipinang sebagai sikap yang tak mendukung upaya Pemprov DKI membebaskan wilayah DKI dari bencana banjir. Padahal, setiap hujan mengguyur banjir terus melanda Jakarta, yang umumnya disebabkan tumpukan sampah.
"Itulah yang terjadi di Jakarta. Makanya kami terus-menerus meminta semua jajaran, kami tegas dalam penegakkan hukum. Karena selama ini penegakkan hukum kita lemah, sehingga warga jadi tidak takut melanggar hukum," ujar Ahok.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan, ada 2 pendekatan yang dapat memperbaiki kondisi Kali Cipinang Dalam. Pertama, pembenahan tata ruang di kawasan Cibesut, khususnya di sekitar Kali Cipinang. Namun, dalam melakukan pembersihan sampah di Kali Cipinang, pihaknya kesulitan masuk karena akses jalan alat berat sulit dilalui.
"Apalagi di sana sedang pembangunan apartemen atau apalah. Jadinya, alat berat tidak bisa masuk untuk mengambil sampah di kali itu. Tapi terus berupaya membersihkan Kali Cipinang dari sampah-sampah yang mengambang. Itu tugas kami," kata Unu.
Yang kedua, lanjut Unu, adalah menggerakkan peranserta masyarakat agar membuang sampah di TPS yang ada, sekaligus ikut menyukseskan gerakan 3R (Recycle, Reduce, Reuse) dan Bank Sampah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/758586/buang-sampah-ke-kali-denda-rp-500-ribu-ahok-biar-warga-kapok
Langganan:
Postingan
(
Atom
)