TANJUNG PRIOK (Pos Kota) - Guna mengantisipasi banjir maupun genangan air, di pesisir utara Jakarta berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Salah satunya dengan memperbanyak lubang biofori, bukan hanya itu, pemerintah juga meminta kepada warganya yang mempunyai lahan kosong atau halaman rumah diusulkan agar dibuatkan lubang biofori.
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label edi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label edi. Tampilkan semua postingan
Rabu, 01 Oktober 2014
Kamis, 05 Juni 2014
Jakarta Kian Macet, Kecepatan Kendaraan Hanya 5 Km Per Jam
JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi jalan di ibu kota semakin macet. Bahkan, kecepatan kendaraan bermotor rata-rata hanya 5 km per jam.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.
"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.
Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.
Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.
"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.
Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.
Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam
Label:
dki
,
edi
,
erp
,
jakarta
,
jalan
,
jam
,
kemacetan
,
kendaraan
,
kendaraan bermotor
,
km
,
lalu lintas
,
nomor
,
payung
,
pemprov
,
perda
,
rata-rata
,
sepeda motor
,
transportasi
,
unit
Langganan:
Postingan
(
Atom
)