Begini Cara Masuknya Dana Siluman di APBD Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Budget Center menemukan fakta adanya usulan proyek oleh DPRD saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun 2014. "Sebanyak 4.399 kegiatan bernilai Rp 10,64 triliun merupakan program kegiatan usulan baru yang muncul saat pembahasan dengan DPRD," kata Roy Salam, peneliti Indonesia Budget Center, di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Roy Salam mengatakan praktek korupsi anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta benar-benar terjadi. Proses permainan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dimulai saat anggaran berada dibawah pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengatakan dalam penyusunan APBD, gubernur sebagai eksekutif berhak atau bertindak sebagai badan pengajuan anggaran. Sedangkan lembaga legislatif atau DPRD bertanggung jawab pada pembahasan dan persetujuan atas pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah.

Roy merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai fungsinya, keberadaan DPRD dalam anggaran hanya bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan. "Tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran," katanya.

Faktanya, Indonesia Budget Center menemukan usulan kegiatan oleh oknum DPRD selama pembahasan di lembaga legislatif ini. Praktek semacam ini yang disebut sebagai anggaran siluman karena pengusulannya di balik meja.

Oleh karena itu, Roy menduga proses korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran dilakukan. "Ada program-program siluman. Usulan-usulan program itu tidak ada di pagu awal, tapi muncul saat pembahasan," kata dia.

Ia menduga permainan dengan pihak ketiga sudah dilakukkan sejak penganggaran dalam tahap pembahasan DPRD. Di lembaga legislatif ini terdapat Badan Anggaran yang beranggotakan 50 anggota DPRD serta utusan berbagai fraksi.

Modus permainan uang di DPR juga melalui Badan Anggaran. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September 2012 memaparkan praktek mafia anggaran tersebut. Permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.

Anggota Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai.

Modus lainnya, mafia anggaran DPR kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR.

Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.

Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung fee anggaran. Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR dan tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan.

Modus yang satu ini biasanya terkait dengan jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran operasional.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648635/Begini-Cara-Masuknya-Dana-Siluman-di-APBD-Jakarta

BNPB: Puncak Banjir Jakarta Diprediksi Pertengahan Januari

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan puncak banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan ketiga Januari 2015, kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto.

"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujar Tri Budiarto di Jakarta, Selasa.

Dia mengharapkan, semua pihak mampu menyiapkan diri terhadap skenario terburuk banjir di pergantian tahun 2014-2015. Skenario itu dirancang sama dengan banjir pada 2007.

"Apabila skenario terburuk sudah disiapkan, tentu bencana banjir yang sedang atau ringan akan mudah ditangani. Sebaliknya, jika kita pakai skenario biasa, maka malah kita tidak bisa menangani banjir yang besar," kata dia.

Tri mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar Rp 75 miliar untuk penanganan banjir dan longsor nasional, sedangkan senilai Rp 12 miliar dianggarkan untuk banjir di Jakarta lantaran daerah ini kerap menjadi langganan banjir, berikut besarnya masyarakat yang terdampak oleh bencana ini.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari tahun depan, sehingga kemungkinan banjir besar akan terjadi.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo mengatakan, pihaknya telah menganalisis dan memperkirakan curah hujan pada Desember 2014 meningkat hingga Januari 2015, terutama di Jakarta.

"Air hujan tidak dapat diserap dengan baik di Jakarta. Tanahnya sudah jenuh dan tertutup oleh bangunan. Sebagian besar air hujan hanya dibuang ke sungai dan mengalir ke laut," ujarnya menambahkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/18/20023041/BNPB.Puncak.Banjir.Jakarta.Diprediksi.Pertengahan.Januari

Giant Sea Wall, Tanggul Raksasa Jakarta yang Dikepung 17 Pulau

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) akan dikelilingi 17 pulau di Utara Jakarta. Di antara pulau tersebut, Presiden Baru Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sebuah bandara.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.

"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).

Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.

Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.

Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.

Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.

"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.

Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.

"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.

Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau

Dana Darurat Banjir Jakarta Rp 4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana darurat sebesar Rp 4 miliar untuk penanggulangan banjir. Jumlah itu dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Kukuh Hadi Santoso mengatakan, sumber anggaran itu dapat berasal dari APBD DKI, BPBD, APBN, atau maupun bantuan swasta. Anggaran itu digunakan untuk persediaan logistik, perahu karet, dan sebagainya. Kukuh mengatakan, sebanyak 2.000 petugas gabungan disiagakan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. BPBD DKI telah berkoordinasi dengan dinas terkait. "Misalnya, kondisi sungai meluap kita langsung koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengeruk. Kalau jalan tertutup banjir dan arus lalin terputus, kita kontak Dinas Perhubungan," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

BPBD DKI juga telah melakukan pelatihan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan banjir. Pelatihan itu meliputi proses evakuasi untuk wanita, anak-anak, dan lanjut usia.

Adapun kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI dilakukan dengan memberi pelatihan penyelamatan di gedung-gedung bertingkat. Menurut Kukuh, saat ini banyak tangga darurat gedung yang sudah berubah menjadi gudang sehingga tak dapat digunakan sebagai akses penyelamatan saat bencana terjadi.

Selain berkoordinasi dengan dinas terkait, BPBD DKI juga berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta beberapa kementerian. Hal itu sebagai antisipasi apabila nantinya terjadi bencana besar di Jakarta.

"Kita juga komunikasi dengan daerah lain, terutama Bogor. Upaya ini untuk memantau hujan di kawasan Puncak dan naiknya air di sungai yang masuk Jakarta," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/30/1336589/Dana.Darurat.Banjir.Jakarta.Rp.4.Miliar

DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.

Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.

“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).

Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.

Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.

“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.

Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html

Sampah Penuhi Kali Cipinang

Pengguna jalan maupun warga yang bemukim di RW 15 Cipinangmuara, Jatinegara mengeluhkan banyaknya sampah yang tergenang di badan Kali Cipinang. Pasalnya, selain tak sedap dipandang mata, tumpukkan sampah di badan kali itu juga menimbulkan aroma tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga.

Edi Riyatno (340, warga RT 10/15, Cipinangmuara menuturkan, yang paling menjengkelkan warga, tumpukkan sampah itu selalu menebar aroma bau busuk. Ia dan warga lainnya pun khawatir tumpukkan sampah itu akan memicu timbulnya penyakit yang dibawa oleh lalat. "Bukan cuma warga yang tersiksa bau sampah, tapi pengguna jalan di sini juga selalu menutup hidungnya saat melintas," ujar Edi, Selasa (12/3).

Dikatakan Edi, tumpukkan sampah di Kali Cipinang itu berasal dari sampah warga daerah lain yang kerap membuang sampah ke badan Kali Ciipinang. Sebab, kata Edi, dirinya sering menjumpai pengendara sepeda motor maupun mobil yang kerap membuang sampah ke kali terutama pada malam hari.

Selain itu, kata Edi, warga dari RW 04 Kelurahan Klender yang lokasinya berseberangan dengan kali juga sering dijumpainya membuang sampah ke badan kali tersebut. "Sepengetahuan saya kali ini dikeruk lumpurnya dan dibersihkan dari sampah sekitar empat tahun lalu. Warga seberang kali juga sering melemparkan sampahnya ke kali," keluh Edi.

Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Apul Silalahi saat dikonfirmasi mengenai masalah ini menuturkan, untuk sampah yang berada di kali merupakan kewenangan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Timur. Meski begitu, pihaknya siap kapan saja membantu membersihkan sampah-sampah yang berada di badan kali. "Bila dibutuhkan, kami siap membantu membersihkannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Timur mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas PU DKI untuk mengangkut sampah di Kali Cipinang. "Segera kami tindaklanjuti keluhan warga ini. Kami segera berkoordinasi dengan Dinas PU agar bisa dicarikan solusi," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=53660

Belum Ada Titik Temu Tentang Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com- Hingga hari Minggu (9/12/2012), belum ada titik temu mengenai kelanjutan proyek monorel di Jakarta.

Konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya memiliki konsep yang berbeda dengan konsorsium PT Jakarta Monorel.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta dua konsorsium tersebut menyatukan diri dalam sebuah konsorsium baru.

"Sulit bagi kami berdialog dengan PT Jakarta Monorel. Sebab tidak hal itu ada dalam rencana kami. Kami pernah kerja sama dengan mereka tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena persoalan dana," tutur Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, Minggu kepada Kompas.

Konsorsium yang dipimpin Adhi Karya terdiri dari PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, PT Jasa Marga, dan PT Industri Kereta Api.

Mereka menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI membangun monorel yang terhenti sejak tahun 2007.

Tawaran mereka pendanaan proyek ini dari dana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 20 sampai 30 persen dari total investasi Rp 12 triliun.

Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana.

Konsorsium Adhi Karya menawarkan jalur baru monorel meliputi Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Harmoni.

Tulang punggung jaringan monorel tersebut memperlancar mobilitas orang dari arah timur ke Jakarta dan sebaliknya.

"Dari kajian kami, 32 persen pergerakan komuter itu dari sana. Ada persinggungan dengan jalur yang lama, tetapi tidak banyak," kata Kiswodarmawan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/00043453/Belum.Ada.Titik.Temu.Tentang.Monorel