TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung usaha Go-Jek yang diinisiatori oleh Nadim Makarim. Menurut dia, Go-Jek merupakan model transportasi modern karena berbasis teknologi. "Cocok diterapkan dengan konsep Kota Cerdas," kata Kalla, di Jakarta, Kamis malam, 13 Agustus 2015.
Kalla mengatakan dengan adanya Go-Jek, memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasi. Apalagi, kata dia, Go-Jek juga melayani jasa kurir yang sangat memudahkan masyarakat ketika ingin membeli sesuatu.
Go-Jek, kata Kalla, diprediksi juga akan mengurangi kemacetan di Jakarta sampai 10 persen. "Dengan pemikiran yang cerdas, Go-Jek bisa mengurangi kemacetan. Kalau tidak ada GoJek, orang mau ke mana, misalnya beli roti, pasti bawa mobil dan semakin macet. Jadi pas ada Go-Jek bisa mengurangi kemacetan," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya Go-Jek juga memunculkan lapangan kerja baru. Artinya, kehadiran Go-Jek dengan sistem pengupahan yang adil, membuat masyarakat, khususnya pengemudi ojek asli, kesejahteraannya meningkat.
"Saya lihat itu banyak pelamar Go-Jek, artinya ini kan meningkatkan lapangan pekerjaan. Teknologi harus punya manfaat dengan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Kalla mengatakan Go-Jek harus diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Dengan demikian, nantinya seluruh informasi transportasi menggunakan teknologi demi menunjang sebuah kota yang cerdas.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/15/231692093/jk-dukung-go-jek-cocok-untuk-konsep-smart-city
Tampilkan postingan dengan label masyarakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label masyarakat. Tampilkan semua postingan
Selasa, 18 Agustus 2015
Rabu, 29 April 2015
Apa jadinya di Jakarta ada apartemen berisi PSK legal?
Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat lokalisasi di ibu kota dinilai tidak tepat. Pembentukan lokalisasi untuk mengurangi prostitusi tidak akan efektif.
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
Selasa, 17 Maret 2015
Duel Anggaran Jakarta: Publik Aktif Kawal APBD
JAKARTA—Lima puluh ribu rupiah per sendok makan untuk sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan. Rp26 juta untuk garpu dan peralatan makan lain. Plus, papan catur dengan total harga Rp200 juta.
Itulah sebagian dari perincian anggaran daerah DKI Jakarta yang tengah ramai diperdebatkan. Perincian tersebut bisa dilihat di situs KawalAPBD.org. Situs itu menerbitkan dua versi APBD, yakni versi yang diajukan oleh DPRD serta versi dari Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Setiap kubu bersikeras versi mereka harus menjadi versi final. Masyarakat kini bisa melihat sendiri anggaran versi mana yang lebih pas melalui situs KawalAPBD yang digawangi Ainun Najib, 29 tahun. Bersama seorang rekan, ia mengambil data kedua anggaran—yang sudah diedarkan secara online oleh pemerintah—lalu mendampingkan keduanya untuk melihat apa saja perbedaannya.
“Kami melihat datanya tersedia online, dan kami tahu datanya bisa divisualisasikan serta dipresentasikan dengan cara yang [mudah dilihat],” kata Najib, yang sehari-hari bekerja di situs biro perjalanan.
Masyarakat bisa mengomentari tiap-tiap alokasi anggaran. Seperti di Facebook, ada juga tombol “like” dan “dislike”. Situs ini memungkinkan warga Jakarta merasa lebih terlibat dalam pembelanjaan uang negara, ujar Najib.
Ia belum memutuskan, akan diapakan komentar-komentar yang sudah masuk dari masyarakat. Meski demikian, Najib sedang berpikir untuk meluncurkan beberapa fitur baru. Sementara itu, debat soal anggaran DKI masih berlanjut. Keputusan akhir ada di tangan Kementerian Dalam Negeri, yang mengaku masih menanti kedua pihak mengajukan anggaran yang disetujui bersama. Saat ini, prosesnya masih tertunda mengingat Gubernur Ahok terserang penyakit demam berdarah.
Pengguna situs itu telah mengkritik alokasi dana yang diajukan DPRD, misalnya tentang dana Rp4,2 miliar untuk alat UPS (uninterruptible power supply) di sekolah-sekolah. Beberapa pengguna pun mengajukan usul tentang bagaimana anggaran itu sebaiknya dibelanjakan.
Situs KawalAPBD mencerminkan keinginan anak muda Indonesia akan keterbukaan dan transparansi di pemerintahan, kata Philips Vermonte, peneliti politik di Centre for Strategic and International Studies. Salah satu contohnya adalah situs Kawal Pemilu, yang mulai aktif setelah pemilu presiden tahun lalu. Situs itu memungkinkan masyarakat ikut memantau dan menguji silang penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Najib juga terlibat dalam pembentukan situs itu.
“[Anak muda] sudah muak dengan cara politikus bekerja, jadi mereka menunjukkan cara-cara baru untuk mengupayakan transparansi,” ujar Vermonte.
Najib menyatakan semangat KawalAPBD adalah “memperbanyak data pemerintah yang mudah diakses dan dipresentasikan kepada masyarakat.” Ia menambahkan, “Kami sudah tahu, berkat Kawal Pemilu, bahwa warga mau berpartisipasi.”
KawalAPBD.org menggabungkan data dari dua versi anggaran untuk menentukan perbedaan apa saja yang ada antara keduanya. Jika ada alokasi yang tepat sama, situs itu menggabungkannya dalam satu baris.
“Jika tidak sama persis, kami mencoba mencari [alokasi] yang mirip lalu mengukur seberapa banyak kemiripannya,” tutur Najib.
Tim tersebut menemukan bahwa anggaran versi DPRD memiliki 6.000 item lebih banyak daripada versi yang diajukan Gubernur Ahok.
Najib mengacungkan jempol kepada pemerintah Jakarta yang semakin giat mengabarkan aktivitas mereka via dunia maya.
“Kami harap ada semakin banyak data pemerintah yang dipaparkan ke masyarakat … dan kami harap daerah lain juga melakukan hal yang sama.”
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/03/11/duel-anggaran-jakarta-publik-aktif-kawal-apbd/
Itulah sebagian dari perincian anggaran daerah DKI Jakarta yang tengah ramai diperdebatkan. Perincian tersebut bisa dilihat di situs KawalAPBD.org. Situs itu menerbitkan dua versi APBD, yakni versi yang diajukan oleh DPRD serta versi dari Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Setiap kubu bersikeras versi mereka harus menjadi versi final. Masyarakat kini bisa melihat sendiri anggaran versi mana yang lebih pas melalui situs KawalAPBD yang digawangi Ainun Najib, 29 tahun. Bersama seorang rekan, ia mengambil data kedua anggaran—yang sudah diedarkan secara online oleh pemerintah—lalu mendampingkan keduanya untuk melihat apa saja perbedaannya.
“Kami melihat datanya tersedia online, dan kami tahu datanya bisa divisualisasikan serta dipresentasikan dengan cara yang [mudah dilihat],” kata Najib, yang sehari-hari bekerja di situs biro perjalanan.
Masyarakat bisa mengomentari tiap-tiap alokasi anggaran. Seperti di Facebook, ada juga tombol “like” dan “dislike”. Situs ini memungkinkan warga Jakarta merasa lebih terlibat dalam pembelanjaan uang negara, ujar Najib.
Ia belum memutuskan, akan diapakan komentar-komentar yang sudah masuk dari masyarakat. Meski demikian, Najib sedang berpikir untuk meluncurkan beberapa fitur baru. Sementara itu, debat soal anggaran DKI masih berlanjut. Keputusan akhir ada di tangan Kementerian Dalam Negeri, yang mengaku masih menanti kedua pihak mengajukan anggaran yang disetujui bersama. Saat ini, prosesnya masih tertunda mengingat Gubernur Ahok terserang penyakit demam berdarah.
Pengguna situs itu telah mengkritik alokasi dana yang diajukan DPRD, misalnya tentang dana Rp4,2 miliar untuk alat UPS (uninterruptible power supply) di sekolah-sekolah. Beberapa pengguna pun mengajukan usul tentang bagaimana anggaran itu sebaiknya dibelanjakan.
Situs KawalAPBD mencerminkan keinginan anak muda Indonesia akan keterbukaan dan transparansi di pemerintahan, kata Philips Vermonte, peneliti politik di Centre for Strategic and International Studies. Salah satu contohnya adalah situs Kawal Pemilu, yang mulai aktif setelah pemilu presiden tahun lalu. Situs itu memungkinkan masyarakat ikut memantau dan menguji silang penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Najib juga terlibat dalam pembentukan situs itu.
“[Anak muda] sudah muak dengan cara politikus bekerja, jadi mereka menunjukkan cara-cara baru untuk mengupayakan transparansi,” ujar Vermonte.
Najib menyatakan semangat KawalAPBD adalah “memperbanyak data pemerintah yang mudah diakses dan dipresentasikan kepada masyarakat.” Ia menambahkan, “Kami sudah tahu, berkat Kawal Pemilu, bahwa warga mau berpartisipasi.”
KawalAPBD.org menggabungkan data dari dua versi anggaran untuk menentukan perbedaan apa saja yang ada antara keduanya. Jika ada alokasi yang tepat sama, situs itu menggabungkannya dalam satu baris.
“Jika tidak sama persis, kami mencoba mencari [alokasi] yang mirip lalu mengukur seberapa banyak kemiripannya,” tutur Najib.
Tim tersebut menemukan bahwa anggaran versi DPRD memiliki 6.000 item lebih banyak daripada versi yang diajukan Gubernur Ahok.
Najib mengacungkan jempol kepada pemerintah Jakarta yang semakin giat mengabarkan aktivitas mereka via dunia maya.
“Kami harap ada semakin banyak data pemerintah yang dipaparkan ke masyarakat … dan kami harap daerah lain juga melakukan hal yang sama.”
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/03/11/duel-anggaran-jakarta-publik-aktif-kawal-apbd/
Jumat, 27 Februari 2015
Kota Pintar Jakarta "Banjir" Pengaduan dari Medsos
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diluncurkan pada Desember 2014, implementasi Jakarta Smart City atau Kota Pintar Jakarta diklaim cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang terus meningkat.
Salah satu penerapan kota pintar Jakarta adalah penanganan aduan atau komplain dari masyarakat secara online. Adapun aduan yang dimaksud biasanya berupa laporan banjir, pungutan liar, pedagang kaki lima, sampah, dan fasilitas transportasi umum.
"Kalau kita lihat sekarang per minggunya masuk sekitar 300 sampai 500 aduan dari masyarakat," kata Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui usai jumpa pers "Social Media Week" 2015 di Pacific Place, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Menurut Riezka, tanggapan positif masyarakat sedikit banyak berkat peran media sosial. Dari beberapa kanal yang tersedia untuk mengadu, media sosial menjadi pilihan masyarakat kebanyakan.
"Lewat Twitter dan QLUE yang paling sering, karena lewat Twitter flow-nya cepat. Masyarakat bisa mengadu dan ditanggapi secara real time," kata Riezka saat ditanya.
Perlu diketahui, QLUE adalah aplikasi yang khusus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk menghimpun aduan masyarakat di manapun dan kapanpun. Untuk Twitter, akun yang digunakan milik Pemprov DKI adalah @jakartagoid.
Selain dua kanal yang paling banyak diakses tersebut, ada pula kanal lainnya yang bisa dijadikan alternatif untuk mengadu, yakni e-mail dki@jakarta.go.id, Facebook jakarta.go.id, Balai warga di situs www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, Google Waze, serta nomor telepon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Keseluruhan laporan dari semua kanal pada akhirnya akan terintegrasi di situs Jakarta Smart City. Di situ, masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta melalui peta. Jumlah aduan yang baru masuk dan yang telah ditangani pemerintah pun dapat diketahui.
Implementasi Smart City ke depannya
Menyadari tingginya peran media sosial dalam mewujudkan Smart City, pemerintah berharap ke depannya dapat menggandeng lebih banyak layanan media sosial untuk bekerjasama.
"Kami sangat membuka ruang bagi media sosial yang ingin bergabung mewujudkan Smart City," kata Riezka. Menurut dia, semakin banyak kanal tempat masyarakat mengadu, maka semakin banyak masalah yang akan terakomodir dan terselesaikan.
Tak hanya media sosial yang sudah punya panggung di hati masyarakat, pemerintah juga berharap para pengembang aplikasi yang berpotensi mendukung program pemerintah dapat merapatkan diri. "Misalnya SwaKita. Ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan aplikasi itu," ungkap Riezka.
SwaKita adalah startup lokal yang dibuat kelompok pengembang bernama Skydream. Aplikasi ini memungkinkan laporan disajikan dalam peta yang diambil dari Google Maps. Lalu, peta dipadukan dengan pin ilustrasi yang memudahkan pantauan laporan pengguna.
Melihat keaktifan masyarakat dan aparat di tiga bulan pertama ini, Riezka optimis Smart City dapat terwujud secara mapan pada 2016. Walaupun tentunya pemerintah harus terus berbenah diri
"Saat ini, kita masih terus berfokus pada smart government. Jadi aparatnya dulu yang harus pintar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Smart City adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah kinerja aparat dalam merespon keluhan warga. Diharapkan, ini akan mempermudah kehidupan masyarakat.
Mekanisme Smart City ini sederhana. Warga diberi media untuk menumpahkan keluhan dan saran. Kemudian aparat ditugaskan untuk membereskan keluhan dan saran yang masuk. Media perantara itu hampir semuanya diakses melalui teknologi internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/02/23/17101027/Kota.Pintar.Jakarta.Banjir.Pengaduan.dari.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Salah satu penerapan kota pintar Jakarta adalah penanganan aduan atau komplain dari masyarakat secara online. Adapun aduan yang dimaksud biasanya berupa laporan banjir, pungutan liar, pedagang kaki lima, sampah, dan fasilitas transportasi umum.
"Kalau kita lihat sekarang per minggunya masuk sekitar 300 sampai 500 aduan dari masyarakat," kata Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui usai jumpa pers "Social Media Week" 2015 di Pacific Place, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Menurut Riezka, tanggapan positif masyarakat sedikit banyak berkat peran media sosial. Dari beberapa kanal yang tersedia untuk mengadu, media sosial menjadi pilihan masyarakat kebanyakan.
"Lewat Twitter dan QLUE yang paling sering, karena lewat Twitter flow-nya cepat. Masyarakat bisa mengadu dan ditanggapi secara real time," kata Riezka saat ditanya.
Perlu diketahui, QLUE adalah aplikasi yang khusus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk menghimpun aduan masyarakat di manapun dan kapanpun. Untuk Twitter, akun yang digunakan milik Pemprov DKI adalah @jakartagoid.
Selain dua kanal yang paling banyak diakses tersebut, ada pula kanal lainnya yang bisa dijadikan alternatif untuk mengadu, yakni e-mail dki@jakarta.go.id, Facebook jakarta.go.id, Balai warga di situs www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, Google Waze, serta nomor telepon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Keseluruhan laporan dari semua kanal pada akhirnya akan terintegrasi di situs Jakarta Smart City. Di situ, masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta melalui peta. Jumlah aduan yang baru masuk dan yang telah ditangani pemerintah pun dapat diketahui.
Implementasi Smart City ke depannya
Menyadari tingginya peran media sosial dalam mewujudkan Smart City, pemerintah berharap ke depannya dapat menggandeng lebih banyak layanan media sosial untuk bekerjasama.
"Kami sangat membuka ruang bagi media sosial yang ingin bergabung mewujudkan Smart City," kata Riezka. Menurut dia, semakin banyak kanal tempat masyarakat mengadu, maka semakin banyak masalah yang akan terakomodir dan terselesaikan.
Tak hanya media sosial yang sudah punya panggung di hati masyarakat, pemerintah juga berharap para pengembang aplikasi yang berpotensi mendukung program pemerintah dapat merapatkan diri. "Misalnya SwaKita. Ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan aplikasi itu," ungkap Riezka.
SwaKita adalah startup lokal yang dibuat kelompok pengembang bernama Skydream. Aplikasi ini memungkinkan laporan disajikan dalam peta yang diambil dari Google Maps. Lalu, peta dipadukan dengan pin ilustrasi yang memudahkan pantauan laporan pengguna.
Melihat keaktifan masyarakat dan aparat di tiga bulan pertama ini, Riezka optimis Smart City dapat terwujud secara mapan pada 2016. Walaupun tentunya pemerintah harus terus berbenah diri
"Saat ini, kita masih terus berfokus pada smart government. Jadi aparatnya dulu yang harus pintar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Smart City adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah kinerja aparat dalam merespon keluhan warga. Diharapkan, ini akan mempermudah kehidupan masyarakat.
Mekanisme Smart City ini sederhana. Warga diberi media untuk menumpahkan keluhan dan saran. Kemudian aparat ditugaskan untuk membereskan keluhan dan saran yang masuk. Media perantara itu hampir semuanya diakses melalui teknologi internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/02/23/17101027/Kota.Pintar.Jakarta.Banjir.Pengaduan.dari.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Selasa, 17 Februari 2015
PetaJakarta Kebanjiran Laporan Banjir
Warga Jakarta serta pejabat pemerintahan ibukota memanfaatkan Twitter untuk memonitor banjir dan kemacetan lalu lintas yang diakibatkan hujan deras.
PetaJakarta.org, laman yang memanfaatkan urun daya (crowdsourcing) pengguna Twitter berbekal lokasi, merekam sekitar 800 kicauan per jam saat ibukota didera banjir pada 9 Februari lalu. Hari itu, sekitar 12.000 pengguna tercatat pada laman tersebut.
“Angka itu cukup besar,” ujar Etienne Turpin, periset dari SMART Infrastructure Facility, University of Wollongong, yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta dalam proyek tersebut. Reaksi pengguna media sosial begitu tinggi sehingga para pengembang dalam program harus memperbesar skala peta untuk menggambarkan kenaikan aktivitas pemakai.
Jawatan kota lainnya juga beralih ke media sosial untuk menyebarkan data banjir terbaru. Layanan bus TransJakarta serta kereta Commuter Line mengandalkan akun Twitter resminya guna melaporkan penutupan jalur serta kondisi jalan. Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metro Jaya juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membagi informasi kemacetan lalu lintas.
Dulu, BPBD bersandar pada laporan banjir dari ketua RT/RW. Kini, berkolaborasi dengan PetaJakarta, mereka dapat langsung mengakses laporan secara sewaktu alias real time.
Perbaruan kondisi peta terjadi per 60 detik, lebih cepat ketimbang sistem BPBD yang memperbarui data setiap enam jam sekali, ujar Basuki Rakhmat, kepala stasiun pengendali BPBD.
Menurutnya, platform tersebut masih baru, tetapi sudah berfungsi sebagai buletin dan memungkinkan khalayak luas untuk ikut serta dalam mengintervensi banjir.
“Pada akhirnya, kemampuan kami untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi [banjir] secara sewaktu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan,” ujar Turpin.
“[Platform itu] tidak menggantikan prosedur tradisional, tetapi sangat membantu serta mempercepat sistem uji silang atas informasi yang masuk,” katanya.
Menurut Turpin, PetaJakarta telah menyadari adanya tren baru pekan ini, terutama berkenaan dengan peringatan dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan jalan. Daerah yang paling sering disebut adalah Tanjung Priok, kemudian disusul Kemayoran dan Kelapa Gading.
Banyak orang berkicau dengan merujuk kepada ketinggian air sejumlah pos pemantauan dan pintu air. Banyak warga sudah memahami bahwa pada level ketinggian tertentu, mereka sudah mesti mengungsi.
“Masalahnya, banyak variabel yang sekarang berubah,” ujar Turpin.
BPBD masih berupaya melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kebenaran laporan masuk. Namun, menurut Turpin, masyarakat sejauh ini tidak berlaku main-main. Belum ada laporan palsu yang tercatat, meski kadang ada yang melampirkan selfie.
“Masyarakat melihat manfaat jejaring media sosial untuk hal lain di luar mengobrol,” ujarnya.
Meski curah hujan tahun ini diprediksi lebih rendah dari 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingatkan masyarakat untuk waspada.
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/02/13/petajakarta-kebanjiran-laporan-banjir/
PetaJakarta.org, laman yang memanfaatkan urun daya (crowdsourcing) pengguna Twitter berbekal lokasi, merekam sekitar 800 kicauan per jam saat ibukota didera banjir pada 9 Februari lalu. Hari itu, sekitar 12.000 pengguna tercatat pada laman tersebut.
“Angka itu cukup besar,” ujar Etienne Turpin, periset dari SMART Infrastructure Facility, University of Wollongong, yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta dalam proyek tersebut. Reaksi pengguna media sosial begitu tinggi sehingga para pengembang dalam program harus memperbesar skala peta untuk menggambarkan kenaikan aktivitas pemakai.
Jawatan kota lainnya juga beralih ke media sosial untuk menyebarkan data banjir terbaru. Layanan bus TransJakarta serta kereta Commuter Line mengandalkan akun Twitter resminya guna melaporkan penutupan jalur serta kondisi jalan. Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metro Jaya juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membagi informasi kemacetan lalu lintas.
Dulu, BPBD bersandar pada laporan banjir dari ketua RT/RW. Kini, berkolaborasi dengan PetaJakarta, mereka dapat langsung mengakses laporan secara sewaktu alias real time.
Perbaruan kondisi peta terjadi per 60 detik, lebih cepat ketimbang sistem BPBD yang memperbarui data setiap enam jam sekali, ujar Basuki Rakhmat, kepala stasiun pengendali BPBD.
Menurutnya, platform tersebut masih baru, tetapi sudah berfungsi sebagai buletin dan memungkinkan khalayak luas untuk ikut serta dalam mengintervensi banjir.
“Pada akhirnya, kemampuan kami untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi [banjir] secara sewaktu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan,” ujar Turpin.
“[Platform itu] tidak menggantikan prosedur tradisional, tetapi sangat membantu serta mempercepat sistem uji silang atas informasi yang masuk,” katanya.
Menurut Turpin, PetaJakarta telah menyadari adanya tren baru pekan ini, terutama berkenaan dengan peringatan dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan jalan. Daerah yang paling sering disebut adalah Tanjung Priok, kemudian disusul Kemayoran dan Kelapa Gading.
Banyak orang berkicau dengan merujuk kepada ketinggian air sejumlah pos pemantauan dan pintu air. Banyak warga sudah memahami bahwa pada level ketinggian tertentu, mereka sudah mesti mengungsi.
“Masalahnya, banyak variabel yang sekarang berubah,” ujar Turpin.
BPBD masih berupaya melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kebenaran laporan masuk. Namun, menurut Turpin, masyarakat sejauh ini tidak berlaku main-main. Belum ada laporan palsu yang tercatat, meski kadang ada yang melampirkan selfie.
“Masyarakat melihat manfaat jejaring media sosial untuk hal lain di luar mengobrol,” ujarnya.
Meski curah hujan tahun ini diprediksi lebih rendah dari 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingatkan masyarakat untuk waspada.
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/02/13/petajakarta-kebanjiran-laporan-banjir/
Jumat, 14 November 2014
Jakarta masuk 10 kota pertama yang kerja sama dengan Google Waze
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Google Waze. Kerjasama ini terkait transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponsnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.
"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).
Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.
Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.
"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.
Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.
"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.
"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).
Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.
Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.
"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.
Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.
"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html
Senin, 06 Oktober 2014
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Langsung Ditilang
Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi tersebut berupa surat tilang langsung.
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
Rabu, 16 Juli 2014
Kadishub: ERP Bisa Kurangi Macet di Jakarta hingga 30 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, berharap jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Senin, 05 Mei 2014
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta, Denda Rp 1-2 juta
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menuturkan pihaknya tak akan segan memberikan denda kepada warga DKI Jakarta yang buang sampah sembarangan.
Pria yang kerap disapa Ahok ini menegaskan, pemberian denda dilakukan bukan karena Pemkot Jakarta tidak memperdulikan nasib masyarakat. Sebaliknya, langkah ini untuk mendisiplinkan masyarakat.
"Kalau (buang sampah sembarangan-red) didenda Rp 1-2 juta, bukan saya kasar atau galak. Tapi ini harus dilakukan demi penegakan hukum dan disiplin agar masyarakat Jakarta tidak buang sampah sembarangan," cetus Ahok di Senayan, Jakarta, Minggu (4/5).
Ke depan, Ahok khawatir jika masyarakat berperilaku seenaknya sendiri dengan membuang sampah sembarangan. Maka bukan tidak mungkin, lanjut Ahok sampah di Jakarta tidak hanya akan berserakan di jalan saja, namun bisa semakin meninggi.
"Karena satu genggam sampah yang dibuang dengan asumsi 14 juta warga, maka sampahnya bisa setinggi monas," ulas Ahok.
Karenanya, ia berharap masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan. Bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab bersama. Dia juga berharap penerapan denda ini bisa ampuh merubah perilaku masyarakat.
"Sebagai warga Jakarta harus lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gampang aja kan, kalau enggak mau didenda ya jangan buang sampah sembarangan," tukasnya.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/05/04/232354/Buang-Sampah-Sembarangan-di-Jakarta,-Denda-Rp-1-2-juta-
Pria yang kerap disapa Ahok ini menegaskan, pemberian denda dilakukan bukan karena Pemkot Jakarta tidak memperdulikan nasib masyarakat. Sebaliknya, langkah ini untuk mendisiplinkan masyarakat.
"Kalau (buang sampah sembarangan-red) didenda Rp 1-2 juta, bukan saya kasar atau galak. Tapi ini harus dilakukan demi penegakan hukum dan disiplin agar masyarakat Jakarta tidak buang sampah sembarangan," cetus Ahok di Senayan, Jakarta, Minggu (4/5).
Ke depan, Ahok khawatir jika masyarakat berperilaku seenaknya sendiri dengan membuang sampah sembarangan. Maka bukan tidak mungkin, lanjut Ahok sampah di Jakarta tidak hanya akan berserakan di jalan saja, namun bisa semakin meninggi.
"Karena satu genggam sampah yang dibuang dengan asumsi 14 juta warga, maka sampahnya bisa setinggi monas," ulas Ahok.
Karenanya, ia berharap masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan. Bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab bersama. Dia juga berharap penerapan denda ini bisa ampuh merubah perilaku masyarakat.
"Sebagai warga Jakarta harus lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gampang aja kan, kalau enggak mau didenda ya jangan buang sampah sembarangan," tukasnya.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/05/04/232354/Buang-Sampah-Sembarangan-di-Jakarta,-Denda-Rp-1-2-juta-
Senin, 28 April 2014
Awasi Kerja Pemerintah Jakarta dengan Aplikasi "Mobile"
KOMPAS.com - Lomba pembuatan aplikasi Hackathon Jakarta atau #HACKJAK resmi bergulir pada Sabtu (26/4/2014). Sebanyak 4 aplikasi pemenang utama akan mendapat hadiah berupa uang, namun perjalanan tidak berhenti disitu.
Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Southeast Asia Technology and Transparency (SEATTI) selaku penyelenggara berharap kegiatan ini bisa membuahkan aplikasi mobile yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terkait pemantauan data transportasi umum darat dan data anggaran DKI Jakarta tahun 2014.
"Hal ini sesuai dengan arahan pak Wakil Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama), agar masyarakat ikut mengawasi. Citizen watch akan lebih efektif dibanding hanya kami saja," ujar Kepala UPT PIPP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Setiaji, ketika ditemui di sela-sela kegiatan.
Kendati bentuk akhir aplikasi buatan para peserta masih belum jelas benar sebelum akhir kompetisi pada Minggu (27/4/2014) siang ini, Setiaji mengaku sudah memiliki gambaran mengenai aplikasi yang diharapkan bakal tercipta.
"Kami ingin yang bentuknya mobile agar masyarakat bisa mudah menggunakan sambil jalan. Jadi, ketika misalnya menemukan proyek yang janggal, bisa langsung dipotret dan dilaporkan. Kami ingin early warning system untuk proyek-proyek yang ada di DKI," katanya.
Setiaji juga berharap akan muncul aplikasi yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak memakai angkutan umum, misalnya dengan menyediakan informasi tentang trayek-trayek yang ada agar diketahui masyarakat.
Open Government
Data transportasi umum dan APBD DKI Jakarta 2014 yang dijadikan tema besar dalam #HACKJAK, lanjut Setiaji, diberikan pada peserta dalam bentuk application programming interface (API) agar bisa dimanfaatkan dalam aplikasi masing-masing.
Dua jenis data tersebut merupakan bagian dari 63 Open Data yang dirilis oleh pihak Pemprov DKI dalam rangka transparansi kerja pemerintah.
"Sebenarnya ada macam-macam data yang dibuka, ada soal pariwisata dan lain-lain, namun kami ambil dua dulu. Alasannya karena anggaran itu jantung dari semuanya," kata Program Manager SEATTI Shita Laksmi, menjelaskan alasan di balik pemilihan jenis Open Data untuk #HACKJAK.
SEATTI adalah sebuah inisiatif yang mendukung penggunaan teknologi untuk transparansi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Transparansi tersebut antara lain diwujudkan lewat akses terbuka dan pemanfaatan atas Open Data.
Meski terbuka, Open Data tidak begitu saja memberikan manfaat pada masyarakat. "Tantangannya adalah memberikan kegunaan pada Open Data. Salah satu kritik atas Open Data adalah banyak yang bisa melihat tapi tak ada yang bisa memakai. Kami ingin ada keterlibatan dari warga negara," kata Shita.
Dengan merangkul para developer untuk membuat aplikasi seputar Open Data, diharapkan data-data terbuka itu kemudian akan bisa diakses dan memberi manfaat secara langsung untuk masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam, lanjut Shita, seperti misalnya aplikasi anti-macet untuk pengguna jalan.
"Begitu Pemprov DKI menyatakan keterbukaan dengan Open Data, kami langsung mendekati. Mumpung Indonesia sedang disorot sebagai pimpinan Open Government Partnership (Aliansi Pemerintahan Terbuka), kita bisa sekalian tunjukkan," kata Shita.
Bantu sosialisasi
Shita menjelaskan bahwa pihaknya akan mendampingi developer dan aplikasi hingga diunggah ke internet. "Setelah itu, pengelolannya beralih ke Pemprov DKI," katanya.
Soal ini, Setiaji mengatakan bahwa pihaknya siap mensosialisasikan aplikasi dan layanan yang menjadi pemenang kompetisi #HACKJAK agar diketahui dan aktif digunakan oleh masyarakat.
"Kami punya berbagai acara seperti PRJ (Pekan Raya Jakarta) bulan Juni mendatang, bisa disosialisasikan di situ. Kemudian nanti akan kami bawa ke konferensi regional Open Government Partnership di Bali, 6-7 Mei," ujar Setiaji.
Terkait laporan dari publik yang akan masuk lewat aplikasi, Setiaji mengaku pihaknya telah memiliki mekanisme untuk mengelola feedback masyarakat. "Sudah ada tim ROP, Respons Opini Publik, bekerjasama dengan UKP4 dan beroperasi sejak 2011," jelasnya.
#HACKJAK sendiri merupakan ajang pertama di mana Pemerintah DKI Jakarta menyediakan data terbuka untuk dipakai dalam sebuah hackathon. Kompetisi yang diikuti oleh 200 orang developer ini diharapkan bisa ikut mendorong institusi-institusi pemerintah dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal serupa dalam pemanfaatan Open Data.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2014/04/27/0935462/Awasi.Kerja.Pemerintah.Jakarta.dengan.Aplikasi.Mobile
Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Southeast Asia Technology and Transparency (SEATTI) selaku penyelenggara berharap kegiatan ini bisa membuahkan aplikasi mobile yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terkait pemantauan data transportasi umum darat dan data anggaran DKI Jakarta tahun 2014.
"Hal ini sesuai dengan arahan pak Wakil Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama), agar masyarakat ikut mengawasi. Citizen watch akan lebih efektif dibanding hanya kami saja," ujar Kepala UPT PIPP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Setiaji, ketika ditemui di sela-sela kegiatan.
Kendati bentuk akhir aplikasi buatan para peserta masih belum jelas benar sebelum akhir kompetisi pada Minggu (27/4/2014) siang ini, Setiaji mengaku sudah memiliki gambaran mengenai aplikasi yang diharapkan bakal tercipta.
"Kami ingin yang bentuknya mobile agar masyarakat bisa mudah menggunakan sambil jalan. Jadi, ketika misalnya menemukan proyek yang janggal, bisa langsung dipotret dan dilaporkan. Kami ingin early warning system untuk proyek-proyek yang ada di DKI," katanya.
Setiaji juga berharap akan muncul aplikasi yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak memakai angkutan umum, misalnya dengan menyediakan informasi tentang trayek-trayek yang ada agar diketahui masyarakat.
Open Government
Data transportasi umum dan APBD DKI Jakarta 2014 yang dijadikan tema besar dalam #HACKJAK, lanjut Setiaji, diberikan pada peserta dalam bentuk application programming interface (API) agar bisa dimanfaatkan dalam aplikasi masing-masing.
Dua jenis data tersebut merupakan bagian dari 63 Open Data yang dirilis oleh pihak Pemprov DKI dalam rangka transparansi kerja pemerintah.
"Sebenarnya ada macam-macam data yang dibuka, ada soal pariwisata dan lain-lain, namun kami ambil dua dulu. Alasannya karena anggaran itu jantung dari semuanya," kata Program Manager SEATTI Shita Laksmi, menjelaskan alasan di balik pemilihan jenis Open Data untuk #HACKJAK.
SEATTI adalah sebuah inisiatif yang mendukung penggunaan teknologi untuk transparansi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Transparansi tersebut antara lain diwujudkan lewat akses terbuka dan pemanfaatan atas Open Data.
Meski terbuka, Open Data tidak begitu saja memberikan manfaat pada masyarakat. "Tantangannya adalah memberikan kegunaan pada Open Data. Salah satu kritik atas Open Data adalah banyak yang bisa melihat tapi tak ada yang bisa memakai. Kami ingin ada keterlibatan dari warga negara," kata Shita.
Dengan merangkul para developer untuk membuat aplikasi seputar Open Data, diharapkan data-data terbuka itu kemudian akan bisa diakses dan memberi manfaat secara langsung untuk masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam, lanjut Shita, seperti misalnya aplikasi anti-macet untuk pengguna jalan.
"Begitu Pemprov DKI menyatakan keterbukaan dengan Open Data, kami langsung mendekati. Mumpung Indonesia sedang disorot sebagai pimpinan Open Government Partnership (Aliansi Pemerintahan Terbuka), kita bisa sekalian tunjukkan," kata Shita.
Bantu sosialisasi
Shita menjelaskan bahwa pihaknya akan mendampingi developer dan aplikasi hingga diunggah ke internet. "Setelah itu, pengelolannya beralih ke Pemprov DKI," katanya.
Soal ini, Setiaji mengatakan bahwa pihaknya siap mensosialisasikan aplikasi dan layanan yang menjadi pemenang kompetisi #HACKJAK agar diketahui dan aktif digunakan oleh masyarakat.
"Kami punya berbagai acara seperti PRJ (Pekan Raya Jakarta) bulan Juni mendatang, bisa disosialisasikan di situ. Kemudian nanti akan kami bawa ke konferensi regional Open Government Partnership di Bali, 6-7 Mei," ujar Setiaji.
Terkait laporan dari publik yang akan masuk lewat aplikasi, Setiaji mengaku pihaknya telah memiliki mekanisme untuk mengelola feedback masyarakat. "Sudah ada tim ROP, Respons Opini Publik, bekerjasama dengan UKP4 dan beroperasi sejak 2011," jelasnya.
#HACKJAK sendiri merupakan ajang pertama di mana Pemerintah DKI Jakarta menyediakan data terbuka untuk dipakai dalam sebuah hackathon. Kompetisi yang diikuti oleh 200 orang developer ini diharapkan bisa ikut mendorong institusi-institusi pemerintah dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal serupa dalam pemanfaatan Open Data.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2014/04/27/0935462/Awasi.Kerja.Pemerintah.Jakarta.dengan.Aplikasi.Mobile
Senin, 03 Maret 2014
PMII Jakarta perang lawan sampah: Jangan bebal buang sembarang, dong!
LENSAINDONESIA.COM: Mahasiswa Jakarta yang tergabung PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) mencemaskan problem sampah-sampah liar di Jakarta. Bahkan, juga mencemaskan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Akibatnya, problem banjir Jakarta tetap semakin parah, disebabkan daerah aliran sungai (DAS) banyak yang dipenuhi sampah.
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
Rabu, 08 Januari 2014
Anies: Jakarta Macet, Kenapa Masyarakat Tidak Marah?
JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan banyak orang baik untuk terjun ke dunia politik. Dia berharap langkahnya memasuki dunia politik akan memotivasi orang-orang baik lain untuk melakukan hal serupa.
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
Selasa, 03 Desember 2013
Sulitkah Jokowi Menertibkan Warga Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?
Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.
"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.
Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.
Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.
Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.
"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.
Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?
Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.
"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.
Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.
Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.
Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.
"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.
Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta
Selasa, 19 November 2013
Kurangi Macet, Jokowi Naikkan Pajak Kendaraan
TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Soalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Sebenarnya pemerintah DKI pernah menaikkan pajak jenis ini tiga tahun lalu, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.
Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.
Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.
Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.
Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.
Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.
"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.
Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan
Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.
Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.
Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.
Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.
Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.
Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.
"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.
Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan
Jumat, 15 November 2013
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Denda Rp 500 ribu
Jakarta, GATRAnews - Anda warga Jakarta maupun pendatang, harap memerhatikan ancaman denda yang cukup tinggi, bila kedapatan membuang sampah sembarangan: Rp 500 ribu! Sanksi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi banjir, yang salah satunya diakibatkan penyumbatan sampah di aliran sungai. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan normalisasi sungai dan mengeruk waduk-waduk.
"Kerja bakti baru pemanasan, nanti kalau masyarakat sudah teredukasi tidak buang sampah sembarangan, bulan depan mulai kita terapkan denda," kata Jokowi, saat melakukan kerja bakti Karya Bakti Pemprov DKI Jakarta bersama TNI AD dan masyarakat Jakarta Peduli Kebersihan Sungai Ciliwung, di pelataran Mall Season's City, Jakarta Barat.
Denda maksimal sebesar Rp 500.000 itu dikenakan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sementara denda maksimal Rp 50 juta dikenakan bagi perusahaan yang masih bandel membuang sampah di belakang gedung.
Penanganan masalah sampah, menjadi fokus Gubernur Jokowi, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. Ia mencatat, ada 25 titik genangan di seluruh DKI Jakarta yang disebabkan oleh sampah.
"Di tempat genangan, got tidak mengalir karena di mulut aliran air ada sampah, membersihkan sampah memang tidak bisa menghilangkan banjir, tapi paling tidak bisa mengurangi," katanya.
Memasuki musim penghujan, Jokowi mengharapkan masyarakat mulai membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, terutama membersihkan got-got yang mampet dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemberlakuan denda rupanya menjadi salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI dalam menangani dampak dari terjadinya banjir.
Sebelumnya, Pemprov melalui Dishub juga memberlakukan denda bagi kendaraan yang menerobos jalur bus Trans Jakarta.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42347-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-denda-rp-500-ribu.html
"Kerja bakti baru pemanasan, nanti kalau masyarakat sudah teredukasi tidak buang sampah sembarangan, bulan depan mulai kita terapkan denda," kata Jokowi, saat melakukan kerja bakti Karya Bakti Pemprov DKI Jakarta bersama TNI AD dan masyarakat Jakarta Peduli Kebersihan Sungai Ciliwung, di pelataran Mall Season's City, Jakarta Barat.
Denda maksimal sebesar Rp 500.000 itu dikenakan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sementara denda maksimal Rp 50 juta dikenakan bagi perusahaan yang masih bandel membuang sampah di belakang gedung.
Penanganan masalah sampah, menjadi fokus Gubernur Jokowi, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. Ia mencatat, ada 25 titik genangan di seluruh DKI Jakarta yang disebabkan oleh sampah.
"Di tempat genangan, got tidak mengalir karena di mulut aliran air ada sampah, membersihkan sampah memang tidak bisa menghilangkan banjir, tapi paling tidak bisa mengurangi," katanya.
Memasuki musim penghujan, Jokowi mengharapkan masyarakat mulai membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, terutama membersihkan got-got yang mampet dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemberlakuan denda rupanya menjadi salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI dalam menangani dampak dari terjadinya banjir.
Sebelumnya, Pemprov melalui Dishub juga memberlakukan denda bagi kendaraan yang menerobos jalur bus Trans Jakarta.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42347-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-denda-rp-500-ribu.html
Selasa, 17 September 2013
Kontroversi Mobil Murah
PROGRAM "low cost, green car" yang dicanangkan pemerintah mulai bergulir. Kendaraan yang lebih murah dan ramah lingkungan mulai dipasarkan pra produsen mobil. Namun program yang ditetapkan melalui keputusan presiden itu justru dinilai sementara pihak sebagai program penambah kemacetan belaka.
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Senin, 01 Juli 2013
Monorel Harus Selesai Kurang Tiga Tahun
JAKARTA (Suara Karya): Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus mendorong megaproyek transportasi massal monorel selesai kurang dari tiga tahun. Pihak konsorsium PT Jakarta Monorail dan investor Ortus Holding juga menyatakan keyakinannya untuk menyelesaikan proyek bergengsi, salah satu moda transportasi untuk mengurai kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan pemprov DKI.
"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.
Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.
Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.
"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.
Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654
"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.
Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.
Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.
"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.
Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654
Senin, 03 Juni 2013
Banjir Jakarta, Salahkan Pemerintah atau Kantong Plastik?
JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak dapat dimungkiri, salah satu penyebab utama banjir besar yang sempat melanda Jakarta pada Januari 2013 adalah menumpuknya sampah-sampah di sejumlah sungai di Jakarta. Di antara sampah-sampah itu, kantong plastik merupakan sampah yang jumlahnya paling banyak dibanding sampah lain.
"Kantong plastik adalah sampah yang paling berbahaya karena dapat mengikat sampah-sampah yang lain. Kantong plastik sulit dikontrol karena selain jumlahnya banyak, juga ringan dan mudah bergerak terbawa angin, pada akhirnya menyumbat selokan, sungai, dan juga mencemari laut," kata kata Arief Aziz, co-founder Change.org dalam diskusi "Menuju Jakarta Diet Kantong Plastik" pada Kamis (30/5/2013).
Indonesia merupakan negara dengan penggunaan kantong plastik tinggi, yakni sekitar 100 miliar kantong plastik setiap tahun. Artinya, setiap individu menghasilkan 700 lembar kantong plastik setiap tahun. Padahal, kantong plastik meninggalkan jejak ekologis yang dapat bertahan lama yang berkontribusi merusak lingkungan.
Oleh karena itu, digagaslah petisi Pay for Plastic dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Setelah membaca sejumlah komentar dari warga di sejumlah pemberitaan saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari lalu, Tiza Mafira selaku penggagas petisi Pay for Plastic beserta rekan-rekannya tergerak untuk menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta dapat dipersalahkan sebagai penyebab banjir. Menurut Tiza, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk mencari penyebab banjir itu.
"Lihat di pemberitaan, banyak yang marah-marah. Kenapa pemerintah yang disalahkan saat justru masyarakat yang banyak menggunakan kantong plastik?" ujar Tiza dalam diskusi tersebut.
Arief menambahkan, berdasarkan penelitian Badan Pemngawas Obat dan Makanan, kantong plastik khususnya yang berwarna hitam mengandung racun-racun yang sangat berbahaya apabila terkena makanan. "Sudah seharusnya kantong plastik tidak digunakan untuk makanan. Itulah kenapa sekarang muncul banyak penyakit, seperti kanker, karena racun juga makin banyak, terutama juga pembakaran sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan ISPA," kata Arief.
Melalui GIDKP, para aktivis itu mengajak masyarakat agar menggalakkan kembali membawa tas sendiri saat pergi berbelanja. Dengan begitu, penggunaan kantong plastik dapat secara perlahan berkurang.
GIDKP dibentuk pada awal 2013 oleh sejumlah komunitas, organisasi, maupun individu yang aktif bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Pembentuknya antara lain Change.org, Ciliwung Institute, Earth Hour Indonesia, Greeneration Indonesia, LeafPlus, Plastik Detox, Si Dalang ID, The Body Shop Indonesia, dan sejumlah individu lain.
Berbekal keprihatinan akan semakin marak dan bergantungnya masyarakat akan kantong plastik menyebabkan munculnya suatu kebiasaan buruk. Apalagi siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat, yakni sekali pakai. Setelah habis digunakan dan dibuang, butuh waktu ratusan tahun untuk mengurainya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-486 Jakarta, GIDKP mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik melalui petisi "Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik". Untuk mewujudkan itu, GIDKP meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengeluarkan surat imbauan kepada sejumlah pengelola acara yang berpotensi terjadinya pemborosan kantong plastik, seperti Jakarta Great Sale, Jakarnaval, dan Jakarta Fair, agar tidak mudah memberikan kantong plastik kepada masyarakat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/31/18434793/Banjir.Jakarta.Salahkan.Pemerintah.atau.Kantong.Plastik
"Kantong plastik adalah sampah yang paling berbahaya karena dapat mengikat sampah-sampah yang lain. Kantong plastik sulit dikontrol karena selain jumlahnya banyak, juga ringan dan mudah bergerak terbawa angin, pada akhirnya menyumbat selokan, sungai, dan juga mencemari laut," kata kata Arief Aziz, co-founder Change.org dalam diskusi "Menuju Jakarta Diet Kantong Plastik" pada Kamis (30/5/2013).
Indonesia merupakan negara dengan penggunaan kantong plastik tinggi, yakni sekitar 100 miliar kantong plastik setiap tahun. Artinya, setiap individu menghasilkan 700 lembar kantong plastik setiap tahun. Padahal, kantong plastik meninggalkan jejak ekologis yang dapat bertahan lama yang berkontribusi merusak lingkungan.
Oleh karena itu, digagaslah petisi Pay for Plastic dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Setelah membaca sejumlah komentar dari warga di sejumlah pemberitaan saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari lalu, Tiza Mafira selaku penggagas petisi Pay for Plastic beserta rekan-rekannya tergerak untuk menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta dapat dipersalahkan sebagai penyebab banjir. Menurut Tiza, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk mencari penyebab banjir itu.
"Lihat di pemberitaan, banyak yang marah-marah. Kenapa pemerintah yang disalahkan saat justru masyarakat yang banyak menggunakan kantong plastik?" ujar Tiza dalam diskusi tersebut.
Arief menambahkan, berdasarkan penelitian Badan Pemngawas Obat dan Makanan, kantong plastik khususnya yang berwarna hitam mengandung racun-racun yang sangat berbahaya apabila terkena makanan. "Sudah seharusnya kantong plastik tidak digunakan untuk makanan. Itulah kenapa sekarang muncul banyak penyakit, seperti kanker, karena racun juga makin banyak, terutama juga pembakaran sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan ISPA," kata Arief.
Melalui GIDKP, para aktivis itu mengajak masyarakat agar menggalakkan kembali membawa tas sendiri saat pergi berbelanja. Dengan begitu, penggunaan kantong plastik dapat secara perlahan berkurang.
GIDKP dibentuk pada awal 2013 oleh sejumlah komunitas, organisasi, maupun individu yang aktif bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Pembentuknya antara lain Change.org, Ciliwung Institute, Earth Hour Indonesia, Greeneration Indonesia, LeafPlus, Plastik Detox, Si Dalang ID, The Body Shop Indonesia, dan sejumlah individu lain.
Berbekal keprihatinan akan semakin marak dan bergantungnya masyarakat akan kantong plastik menyebabkan munculnya suatu kebiasaan buruk. Apalagi siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat, yakni sekali pakai. Setelah habis digunakan dan dibuang, butuh waktu ratusan tahun untuk mengurainya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-486 Jakarta, GIDKP mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik melalui petisi "Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik". Untuk mewujudkan itu, GIDKP meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengeluarkan surat imbauan kepada sejumlah pengelola acara yang berpotensi terjadinya pemborosan kantong plastik, seperti Jakarta Great Sale, Jakarnaval, dan Jakarta Fair, agar tidak mudah memberikan kantong plastik kepada masyarakat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/31/18434793/Banjir.Jakarta.Salahkan.Pemerintah.atau.Kantong.Plastik
Kamis, 30 Mei 2013
Buruknya Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan buruk dari transportasi umum di Jakarta seperti bus TransJakarta, kopaja, mikrolet, dan metro mini merupakan pemicu kemacetan di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pengelola TransJakarta Mohammad Akbar, Selasa (28/5).
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Senin, 27 Mei 2013
Pengolahan Sampah di Jakarta Akan Berbasis Bisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun depan akan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis bisnis. Garis besar konsepnya adalah menggandeng masyarakat atau badan usaha untuk memberdayakan sampah.
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
Langganan:
Postingan
(
Atom
)