JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan batal mengeluarkan peraturan yang melegalkan ojek sebagai angkutan umum.
Kepastian tersebut didapat usai Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengadakan rapat bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk membahas hal tersebut, Jumat (7/8/2015).
"Meski dibutuhkan, tapi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 telah sangat jelas menyatakan ojek tidak dibenarkan sebagai angkutan umum," kata Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah usai rapat yang diselenggarakan di kantornya itu.
Dengan demikian, keberadaan ojek masih akan berjalan seperti saat ini, yakni diakui keberadaannya, tetapi tidak akan diakui sebagai angkutan umum.
Bila ingin diatur sebagai angkutan umum, Andri menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki usaha di bidang ojek untuk mengajukan revisi UU nomor 22 ke DPR RI.
"Silakan saja kalau mau mengajukan kepada DPR untuk merevisi itu. Sampaikan alasan-alasannya. Kalau DPR mengatakan bisa, silakan. Apapun yang menjadi keputusannya itu yang kita jalankan," ujar dia.
Dalam rapat tersebut, hadir CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim, Marketing Manager Grab Kiki Rizki, serta sejumlah perwakilan dari Uber.
Selain membahas mengenai legalisasi ojek, rapat juga membicarakan layanan transportasi berbasis teknologi di Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/07/13124311/Ojek.Batal.Dilegalkan.sebagai.Angkutan.Umum.di.Jakarta
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label dpr. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dpr. Tampilkan semua postingan
Jumat, 07 Agustus 2015
Ojek Batal Dilegalkan sebagai Angkutan Umum di Jakarta
Label:
andri
,
angkutan
,
dinas
,
dki
,
dpr
,
grab
,
jakarta
,
keberadaan
,
legalisasi
,
nadiem
,
nomor
,
ojek
,
perhubungan
,
rapat
,
transportasi
,
umum
,
undang-undang
,
usai
,
yansyah
Rabu, 03 Juli 2013
Jokowi Restui Revitalisasi Kawasan Sarinah Jadi Ikon Jakarta
Liputan6.com, Jakarta : PT Sarinah (Persero) mengaku pihaknya telah memperoleh izin dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk merevitalisasi kawasan Sarinah menjadi pusat perdagangan premium. Untuk merealisasikan impian tersebut, perseroan membutuhkan tambahan lahan seluas 1 hektare (ha).
Direktur Utama Sarinah, Mira Amahorseya mengungkapkan, progres rencana pembangunan Sarinah Square yang menelan dana Rp 1 triliun tersebut, diselesaikan secara bertahap.
"Pak Jokowi sudah merespons dan merestui revitalisasi kawasan Sarinah. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim), kemajuan juga ada cuma memang belum selesai," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, baru-baru ini.
Lebih jauh Mira menjelaskan, untuk menjadi pusat perdagangan premium skala nasional, fasilitas Sarinah masih tergolong kurang memadai, seperti lahan parkir. Padahal ratusan mobil setiap harinya bisa terparkir di kawasan Sarinah (perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel).
"Saat ini fasilitas parkir masih kurang sekali, misalnya kebutuhan lahan parkir untuk 700 kendaraan tapi kami cuma menyediakan 300 unit. Ini membuat kurang nyaman bagi pengunjung," paparnya.
Okupansi gedung perkantoran di kawasan Sarinah pun, menurut dia, telah mencapai 100%. Sehingga perlu pembangunan pusat perkantoran kembali dengan arah vertikal (ke atas).
Mira menghitung, pihaknya membutuhkan tambahan lahan di sekitar Sarinah sekitar 1 ha-1,2 ha. Sedangkan saat ini, kawasan Sarinah berada di atas lahan seluas 1,7 ha.
"Kebutuhan investasi untuk mengembangkan Sarinah yang akan dikembangkan mulai 2015 ini sekitar Rp 1 triliun. Diharapkan pembangunan selesai pada tahun 2017," pungkasnya.
Sebelumnya, Mira mengeluhkan kesibukan Jokowi yang sangat ketat sehingga pihaknya harus menunda perizinan dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Belum bisa direalisasikan, karena butuh waktu. Pak Jokowi saja sedang sibuk dengan urusan banjir, Jadi kami tidak mau ganggu dulu," jelas dia.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/627652/jokowi-restui-revitalisasi-kawasan-sarinah-jadi-ikon-jakarta
Direktur Utama Sarinah, Mira Amahorseya mengungkapkan, progres rencana pembangunan Sarinah Square yang menelan dana Rp 1 triliun tersebut, diselesaikan secara bertahap.
"Pak Jokowi sudah merespons dan merestui revitalisasi kawasan Sarinah. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim), kemajuan juga ada cuma memang belum selesai," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, baru-baru ini.
Lebih jauh Mira menjelaskan, untuk menjadi pusat perdagangan premium skala nasional, fasilitas Sarinah masih tergolong kurang memadai, seperti lahan parkir. Padahal ratusan mobil setiap harinya bisa terparkir di kawasan Sarinah (perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel).
"Saat ini fasilitas parkir masih kurang sekali, misalnya kebutuhan lahan parkir untuk 700 kendaraan tapi kami cuma menyediakan 300 unit. Ini membuat kurang nyaman bagi pengunjung," paparnya.
Okupansi gedung perkantoran di kawasan Sarinah pun, menurut dia, telah mencapai 100%. Sehingga perlu pembangunan pusat perkantoran kembali dengan arah vertikal (ke atas).
Mira menghitung, pihaknya membutuhkan tambahan lahan di sekitar Sarinah sekitar 1 ha-1,2 ha. Sedangkan saat ini, kawasan Sarinah berada di atas lahan seluas 1,7 ha.
"Kebutuhan investasi untuk mengembangkan Sarinah yang akan dikembangkan mulai 2015 ini sekitar Rp 1 triliun. Diharapkan pembangunan selesai pada tahun 2017," pungkasnya.
Sebelumnya, Mira mengeluhkan kesibukan Jokowi yang sangat ketat sehingga pihaknya harus menunda perizinan dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Belum bisa direalisasikan, karena butuh waktu. Pak Jokowi saja sedang sibuk dengan urusan banjir, Jadi kami tidak mau ganggu dulu," jelas dia.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/627652/jokowi-restui-revitalisasi-kawasan-sarinah-jadi-ikon-jakarta
Label:
dpr
,
jakarta
,
jokowi
,
kawasan
,
lahan
,
liputan
,
mira
,
ormas
,
parkir
,
pengesahan
,
perkantoran
,
poenky
,
pusat perdagangan
,
ruu
,
sarinah
,
suara
,
undang-undang
,
uu
Selasa, 14 Mei 2013
Jumlah Bus Sekolah di Jakarta Akan Ditambah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah jumlah bus sekolah mengingat salah satu faktor kemacetan di ibukota, terutama di pagi hari disebabkan oleh ramainya aktivitas para pelajar.
"Tentu kita akan menambah bus sekolah supaya jumlahnya juga seimbang dengan jumlah siswa yang ada di Jakarta, sehingga bisa mengurangi kemacetan di pagi hari," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Akan tetapi, kata Basuki, sebelum armada bus sekolah ditambah, Pemprov DKI terlebih dahulu akan menambah jumlah angkutan umum, yakni sebanyak seribu armada bus.
"Jadi, bus sekolah tetap beroperasi, justru malah akan kita tambah jumlahnya. Namun, saat ini kita masih prioritaskan dulu untuk armada angkutan umum. Setelah penambahan seribu bus rampung, baru kita akan tambah jumlah bus sekolah," ujar Basuki.
Menurut Basuki, jika angkutan umum ditambah, direvitalisasi dan diperbaiki sistem operasinya, maka warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum dan kemacetan pun ikut berkurang.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 48 armada bus sekolah. Sebanyak 44 bus diantaranya beroperasi secara rutin, sedangkan empat bus lainnya merupakan bus cadangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/13/mmq7ly-jumlah-bus-sekolah-di-jakarta-akan-ditambah
"Tentu kita akan menambah bus sekolah supaya jumlahnya juga seimbang dengan jumlah siswa yang ada di Jakarta, sehingga bisa mengurangi kemacetan di pagi hari," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Akan tetapi, kata Basuki, sebelum armada bus sekolah ditambah, Pemprov DKI terlebih dahulu akan menambah jumlah angkutan umum, yakni sebanyak seribu armada bus.
"Jadi, bus sekolah tetap beroperasi, justru malah akan kita tambah jumlahnya. Namun, saat ini kita masih prioritaskan dulu untuk armada angkutan umum. Setelah penambahan seribu bus rampung, baru kita akan tambah jumlah bus sekolah," ujar Basuki.
Menurut Basuki, jika angkutan umum ditambah, direvitalisasi dan diperbaiki sistem operasinya, maka warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum dan kemacetan pun ikut berkurang.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 48 armada bus sekolah. Sebanyak 44 bus diantaranya beroperasi secara rutin, sedangkan empat bus lainnya merupakan bus cadangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/13/mmq7ly-jumlah-bus-sekolah-di-jakarta-akan-ditambah
Label:
angkutan
,
armada
,
aturan
,
basuki
,
bus
,
bus sekolah
,
dki
,
dpr
,
guruh
,
hadir
,
jakarta
,
kemacetan
,
operasi
,
pemprov
,
rapat
,
rapat paripurna
,
soekarnoputra
,
tata tertib
,
umum
Langganan:
Postingan
(
Atom
)