Angkutan LRT Bekasi-Jakarta-Bogor Akan Dibangun

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Angkutan light rapid transit (LRT), yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor, akan dibangun.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.

Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.

“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.

“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.

Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/

Anggaran Melimpah, Jakarta Serius Bangun LRT Sendiri

Jakarta - Dengan kondisi anggaran daerah yang melimpah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius memantapkan rencananya untuk membangun transportasi publik kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).

“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).

Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.

Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.

Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).

“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.

Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.

Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.

Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.

Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.

“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.

Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.

Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.

“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.

Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.

“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html

Rute MRT Bisa Diperpanjang hingga Depok atau Bintaro

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, jalur mass rapid transit (MRT) yang menghubungkan rute Lebak Bulus-Kampung Bandan masih bisa diperpanjang hingga ke luar kota, seperti ke Bintaro atau Depok.

"Jadi, jalur MRT selatan ke utara itu dibangun fleksibel. Kalau ada yang meminta ditambah panjang rutenya, ya bisa-bisa saja. Bisa saja dari Lebak Bulus ditambah sampai ke Bintaro atau ke Depok. Kita siap," kata Dono di Balaikota Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Meski demikian, Dono menyatakan, sampai saat ini PT MRT masih fokus untuk membangun rute Lebak Bulus-Kampung Bandan. Ditargetkan, ruas Lebak Bulus-Bundaran HI mulai beroperasi pada 2017, sementara ruas Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2020.

"Jadi (jalur MRT) kalau mau disambung ke mana saja masih bisa. Namun, kami masih fokus menyelesaikan Lebak Bulus-Kampung Bandan, apalagi kan kita ini tergolong telat (membangun MRT)," ujar Dono.

Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah beberapa kali menyatakan bahwa rute MRT Lebak Bulus-Kampung Bandan terlalu pendek karena hanya melayani dalam kota Jakarta. Ia menilai, seharusnya rute MRT bisa melayani hingga kota-kota penyangga.

Menurut Ahok, apabila jalur MRT dapat melayani sampai kota-kota penyangga, maka kemacetan akan semakin berkurang. Sebab, banyak warga Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang bekerja di Jakarta.

"Seharusnya, MRT itu jalurnya bisa sampai Bogor dan Bekasi karena jalur yang sedang dibangun sekarang tanggung banget, hanya sampai Lebak Bulus," ujar Ahok.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/08/18035651/Rute.MRT.Bisa.Diperpanjang.Hingga.Depok.atau.Bintaro

DKI sediakan bus tingkat gratis atasi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.

Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.

"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.

Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.

"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.

"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan

Pembangunan MRT, rekayasa lalin harus segera disosialisasikan

Merdeka.com - Warga Fatmawati, Jakarta Selatan khawatir pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) bakal mengakibatkan kemacetan parah. Sebab, dalam proses pengerjaannya diperkirakan bakal menutup sebagian jalan.

Pengamat Tata Kota dan Transportasi, Darmaningtyas menjelaskan, PT MRT wajib untuk segera mengajukan ke polisi terkait rekayasa lalu lintas agar polisi lalu lintas langsung mensosialisasikan ke masyarakat.

"PT MRT harusnya mensosialisasikan pada saat pembangunan. Rekayasa lalu lintasnya harus dibuka ke masyarakat sekitar. Kalo kepada wartawan kan nggak semua warga membaca," kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).

"Keresahan saya karena sampai saat ini warga belum tahu. Kan karena belum tahu ini menunjukkan keresahan. Memang harus jauh-jauh hari (menyampaikan rekayasa lalu lintas)," tambah dia.

Sementara itu, salah seorang pemilik toko di daerah Fatmawati, Arie Harjono mengungkapkan, pembuatan proyek MRT ini akan menutup satu jalan. Sebab, nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membuat pondasinya.

"Ini sosialisasinya agar jelas. Kami sebenarnya mendukung. Kalau mau pengeboran jalanan nanti ditutup satu, pasti keganggulah," ungkap Arie.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada surat pemberitahuan terhadap penutupan jalan tersebut. Dirinya mengaku mengetahui hal tersebut dari para pekerja yang sedang membangun proyek MRT ini.

"Sampai saat ini belum ada surat, saya tau dari pekerja di Jalan Panglima Polim. Kalau nggak sering nanya mana tahu kita," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-mrt-rekayasa-lalin-harus-segera-disosialisasikan.html

MRT, monorel dan jalan layang solusi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meyakini Mass Rapid Transit, Monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean akan menjadi salah satu lesatan solusi kemacetan akut di Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur untuk transportasi publik memang membutuhkan waktu. Di awal para pengguna jalan akan bermacet-macet ria tapi setelah selesai itu akan menjadi sebuah lesatan," Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu.

Dia mengibaratkan pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti tiga contoh di atas itu laksana ketapel.

"Proyek itu seperti batu yang dilesatkan ketapel, mundur sebentar kemudian melaju menemui sasaran," lanjutnya.

Sementara itu, pakar transportasi publik Iskandar Abubakar memberi catatan terhadap pembangunan MRT, monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean.

"Seharusnya tahap pembangunan infrasturktur itu tidak bikin macet. Harus ada manajemen konstruksi yang mengatur proses pembangunan transportasi publik berjalan dengan baik tanpa menyisakan kemacetan."

"Salah satu yang harus diperhatikan itu ruas jalan terlebih di Jakarta ini lalulintas sudah padat," katanya.

Dia menyarankan beberapa mitigasi yang bisa dilakukan oleh kontraktor.

"Rekomendasi mitigasi yang bisa dilakukan seperti memfokuskan waktu pembangunan pada malam hari atau ada pembatasan waktu kerja di luar jam lalulintas padat.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/401760/mrt-monorel-dan-jalan-layang-solusi-kemacetan

Perlu Terobosan Atasi Macet Selama Pembangunan MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjalankan manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan yang lebih parah selama pembangunan mass rapid transit atau MRT. Hal itu juga perlu didukung dengan penyampaian informasi yang baik kepada warga.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, kemacetan menjadi suatu risiko dalam setiap pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan itu.

Terkait rencana pembangunan MRT yang akan dimulai tahun ini, Danang mengatakan bahwa perlu ada suatu manajemen lalu lintas dan terobosan-terobosan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan. Untuk mendukung itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi secara reguler tentang kapan dan di mana titik kemacetan terjadi.

"Bagaimana melakukan sosialisasi yang baik, katakanlah kalau jam sekian padat sekali, diimbau melakukan perjalanan dari sini jam berapa, ada pembagian. Informasi publik menjadi kunci akhirnya," kata Danang, Kamis (19/9/2013).

Informasi semacam itu, kata Danang, akan sangat membantu pengguna jalan untuk mengetahui titik-titik kemacetan. Dengan demikian, pengguna jalan tidak akan frustrasi karena buta informasi dan tak tahu harus memilih jalur mana yang lebih nyaman.

Informasi-informasi itu dapat disampaikan melalui papan informasi, misalnya di Jalan Fatmawati. Informasi yang disampaikan antara lain kecepatan rata-rata kendaraan, petunjuk, dan saran perjalanan. "Problemnya diinformasikan. Diberi solusi dan pilihan. Sekalipun hanya melalui board, saya rasa itu sudah mengurangi kejengkelan para pengguna jalan," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/20/0105576/Perlu.Terobosan.Atasi.Macet.Selama.Pembangunan.MRT

Jokowi: Dua Ruas Tol Setelah MRT & Monorel Berjalan

BERITAJAKARTA.COM — 29-07-2013 14:45
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.

Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).

Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.

Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.

Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.

Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.

Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409

Jokowi Akan Paksa Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum

JAKARTA - Pembangunan monorel dan Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, jika itu berjalan maka akan ada dampak pengurangan kendaraan bermotor dan bermobil sehingga pada produksi motor dan mobil pun akan berkurang dan lahan pekerjaan yang berkaitan dengan industri tersebut akan terancam.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, produksi mobil dan motor memang akan terbatasi dengan adanya transportasi tersebut, mengingat saat ini pihaknya fokus untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Boleh saja menggunakan kedua kendaraan tersebut akan tetapi kita akan harus tahu kapan akan menggunakan kendaraan pribadi, kan bisa digunakan seminggu sekali di saat hari libur," ujar Jokowi saat ditemui di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Dia mengakui, ke depannya masyarakat kota Jakarta akan dipaksa untuk menggunakan transportasi yang telah di sediakan Pemerintah Provinsi Jakarta yakni seperti Trans Jakarta, angkutan umum, commuter line, monorel, MRT dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Jokowi ingin mengatasi permasalahan yang saat ini perkembangan industri kendaraan motor dan mobil sangat tinggi yang mengakibatkan kemacetan. "Dengan menekan kendaraan ini kan, Jakarta baru bisa normal untuk ke depannya," katanya.

Jokowi menambahkan, hingga saat ini dalam seharinya ada 444 mobil baru yang keluar di Jakarta, demikian pula dengan kendaraan roda dua di mana dalam seharinya bisa mencapai 1.400 motor baru yang di keluarkan khususnya di kota Jakarta ini.

"Bayangin kalau terus-terusan kaya begini, ini kan sangat akan bahaya untuk Ibu Kota kita. Jadi saya kira pilihan-pilihan kita seperti itu untuk mengatasi kemacetan ini," ucap dia.

Menurutnya, jika semua transportasi di Jakarta sudah berjalan, maka produksi kendaraan baik motor ataupun mobil masih akan tetap berjalan dan para pegawai dari industri automotif pastinya akan tetap terjaga dalam ke depannya.

"Memang kita paling banyak pendapatannya itu kan dari pajak kendaraan motor dan mobil. Tapi saya yakin dari segi pabrik kedua kendaraan itu masih tetap berjalan kok," tutup Jokowi.

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/07/08/320/833630/jokowi-akan-paksa-warga-jakarta-gunakan-transportasi-umum

Basuki: Proyek MRT Diulur, Jakarta Akan Tertinggal

BERITAJAKARTA.COM — 27-06-2013 09:24
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menegaskan, proyek pembangunan transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) tetap akan dimulai pada tahun 2013. Meski begitu, pro dan kontra pembangunan proyek ini masih muncul di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau mulai tahun ini, Oktober kita laksanakan ground breaking. Waktu kami (Jokowi-Ahok) memimpin Jakarta tinggal empat tahun. Artinya, MRT belum selesai, kami sudah harus ikut Pemilukada lagi. Kalau mau ikut lagi tahun 2017, itu risikonya kami tidak dipilih orang lagi karena kemacetan akan menggila," ujar Basuki, Kamis (27/6).

Selama empat tahun ke depan, lanjut Basuki, warga Jakarta akan mengutuk kepemimpinan Jokowi-Basuki akibat kemacetan lalu lintas seiring berlangsungnya pembangunan MRT. "Kira-kira begitu. Jadi kalau diulur-ulur lagi, Jakarta akan tertinggal. Sehingga diputuskan lebih baik tidak terpilih kembali asal kami bisa meletakkan dasar yang benar untuk Jakarta Baru," katanya.

Selama ini, kata Basuki, pihaknya banyak belajar dan meminta masukan dari Duta Besar Singapura terkait pembangunan MRT. Sebab, Singapura dinilai berhasil dalam membangun dan menerapkan moda transportasi berbasis rel tersebut.

Dikatakan Basuki, awalnya Singapura juga mengalami kendala serupa dengan Pemprov DKI Jakarta saat hendak memulai pembangunan MRT. "Kita harus belajar dari Singapura yang telah memulai pembangunan MRT pada tahun 1982. Saat itu, banyak kajian yang menyatakan MRT tidak boleh dibangun di Singapura. Tapi, untungnya seorang menteri meminta kajian konsultan lain dan diputuskan untuk membangun MRT. Nah lihat hari ini, masyarakat Singapura menikmati MRT," ucap Basuki.

Dari hasil diskusi bersama Dubes Singapura, Basuki semakin yakin, setiap usaha baru pasti akan menemui hambatan dan perlawanan. "Banyak orang tidak visioner di zona nyaman yang akan menentang upaya kami. Pembangunan MRT tidak mulai-mulai karena dipolitisir," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=54996

Warga Yang Menolak MRT Tak Sampai 50 Orang

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menegaskan, penolakan warga Fatmawati, Jakarta Selatan terhadap pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) layang hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Yang menolak jalur MRT layang jumlahnya tidak sampai 50 orang," kata Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (14/5). Sedangkan warga yang mendukung Pemprov DKI untuk membangun proyek transportasi massal itu berjumlah ribuan orang. "Ribuan warga lebih memilih MRT dibangun," ujarnya.

Basuki menduga, warga Fatmawati menolak jalur MRT layang karena beranggapan harga properti di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh MRT akan menurun. "Padahal, harga properti di yang dilalui jalur MRT seperti Singapura justru melonjak tinggi," tuturnya.

Ia menjelaskan, daerah yang dilalui jalur MRT akan menjadi kawasan strategis. Kawasan yang dilalui jalur MRT akan dekat dengan berbagai sarana transportasi. "Belum ada sejarah di dunia, harga tanah di sekitar halte MRT menurun," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Bahkan, kata Basuki, setelah ada MRT perjalanan dari Lebak Bulus-Bintaro ke Bundaran Hotel Indonesia bisa ditemput dalam waktu sekitar setengah jam. "Saya dari rumah satu jam. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan nilai properti," ungkapnya.

Sementara itu puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Warga Cinta Jakarta dan Masyarakat Peduli Mass Rapid Transit (MRT) mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/5). Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembangunan MRT di Jakarta.

Koordinator aksi, Muhlis Ali mengatakan, komunitasnya mendukung pembangunan MRT karena angkutan massal tersebut merupakan solusi dari kemacetan yang terjadi di Jakarta. "Dari berbagai studi, kalau Jakarta tidak berbenah diri dari sekarang pada 2020 divonis akan mengalami kemacetan total," kata Ali, di sela-sela aksi damai, Selasa (14/5).

Ia pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung pembangunan MRT ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya bagi warga yang terlintasi oleh MRT bisa dicarikan solusi lainnya. "Jika ada hal yang perlu didialogkan, jangan sampai menghambat pembangunan MRT. Warga juga jangan egois," tegasnya.

Seperti diketahui, sebagian warga yang bermukim di sepanjang Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim menentang pembangunan MRT. Pasalnya di lokasi tersebut MRT dibangun layang atu elevated. Warga meminta agar MRT seluruhnya dibangun dibawah tanah.

Pembangunan MRT sendiri secara resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada 2 Mei 2013 lalu. Dari 13 stasiun yang ada, 7 stasiun di antaranya dibangun secara layang, sementara 6 stasiun lainnya dibangun underground atau bawah tanah. (Dwi Putro AA)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=326610

Atasi Macet, DKI Benahi Marka Jalan

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membenahi marka jalan di seluruh Ibu Kota, sebagai salah satu solusi jangka pendek mengatasi kemacetan lalu lintas.

"Solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta adalah dengan membenahi marka-marka jalan yang ada, sehingga diharapkan kendaraan bisa lebih tertib," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota Jakarta, Senin (25/4).

Ahok mengatakan, di tempat-tempat yang dibolehkan untuk memarkir kendaraan, akan dipasang tanda parkir. Begitu pula sebaliknya. "Kalau tidak boleh parkir, maka kita pasang tanda dilarang parkir," tambahnya, sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, pemerintah DKI juga akan merapikan marka jalan untuk berputar balik, karena pemasangan rambu tersebut di beberapa titik dinilainya kurang pas.

"Marka jalan untuk U-turn ini sebetulnya sudah ada kajiannya. Hanya saja, saya masih lihat di beberapa lokasi yang pemasangannya kurang pas," katanya.

"Ada yang terlalu pendek dan ada pula yang terlalu panjang, sehingga kendaraan harus berjalan jauh untuk dapat memutar," tutur Basuki.

Ahok menambahkan, upaya pembenahan jangka pendek itu harus dilakukan bersamaan dengan upaya jangka panjang untuk mengatasi kemacetan. "Misalnya membangun transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel," tambahnya. (TMA)

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/28279-atasi-macet,-dki-benahi-marka-jalan.html

Tiga Moda Transportasi untuk Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan akan terus mengutamakan tiga moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mengembangkan sistem transportasi tersebut.

"Ada tiga moda transportasi yang akan kita optimalkan, yaitu kereta api, kerja sama dengan daerah penyangga, serta monorel atau mass rapid transit (MRT)," kata Mangindaan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Mangindaan, sistem transportasi yang selama ini ada memang harus dioptimalkan untuk bisa mengurangi kemacetan Ibu Kota. Sebab, bila harus menambah moda transportasi, belum tentu ini akan menyelesaikan masalah utama tersebut.

Sistem transportasi pertama yang bisa dilakukan adalah pengembangan kereta api. Moda ini akan tetap dipertahankan karena bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Namun, sampai saat ini setidaknya ada 15 titik pelintasan kereta api yang menyebabkan kemacetan khususnya di jam-jam sibuk.

"Kami sarankan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat underpass di pelintasan tersebut. Sebab, ini wewenang pemerintah daerah. Ini setidaknya akan membantu kelancaran kereta api," tuturnya.

Kedua, bekerja sama dengan daerah penyangga, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Sebab, setiap hari ada sekitar 20.000 kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta pada jam kerja.

"Seharusnya mereka bisa parkir di tempat penyangga, lalu mereka naik kereta api ke kota. Jadi, orang tidak akan stres karena macet, bisa hemat BBM, dan waktu tempuh bisa dikurangi," ujarnya.

Ketiga, pembangunan monorel dan MRT. Sistem transportasi ini masih dirapatkan saat ini. Harapannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa segera dapat memutuskan sistem transportasi yang tepat untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota tersebut.

"Jadi konsepnya memang harus multimoda. Ini akan menekan kemacetan Ibu Kota," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/21/18070557/Tiga.Moda.Transportasi.untuk.Atasi.Kemacetan.Jakarta

Ada MRT, Macet Hanya Akhir Pekan

JAKARTA - Pemerintah akan membangun Mass Rapid Transportation (MRT) agar mengurangi pengguna mobil di kawasan yang dilewati MRT. Nantinya, akan disediakan parkiran di halte-halte MRT tersebut.

Deputi Menko Bidang Kerja sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman menjelaskan, dengan adanya MRT, maka orang-orang yang biasa membawa mobil, dapat menitipkan mobilnya di parkiran tersebut, dan naik MRT.

"Mungkin di Blok M perlu dibangun beberapa tempat parkir MRT, yang memungkin orang-orang yang tinggal di Bintaro untuk nyambung mnggunakan MRT ke Thamrin, misalnya. Nah, ini yang perlu yang bisa dipikirkan dalam konsep transportasi terpadu," kata dia, di kantornya, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Rizal menjelaskan, MRT bertujuan untuk mengurangi keinginan orang untuk menggunakan mobil pribadi secara berlebihan. Caranya, lanjut dia, adalah dengan membaut transportasi menjadi nyaman dan terjangkau.

Menurutnya, jika pengguna mobil masih akan banyak, hanya saja tidak setiap hari seperti hanya di akhir pekan. Menurutnya, jika pada biasa maka mobil tersebut dapat di parkir di rumahnya. Namun, dia mengatakan belum membicarakan di luar DKI Jakarta yang masih luas.

"Jadi tidak bapaknya pakai mobil sendiri, anaknya pakai mobil sendiri, sehingga di rumah bisa tiga sampai empat mobil, tapi dengan adanya public transport, Senin sampai Kamis mobilnya bisa di parkir di rumah dan akhir pekan masih perlu mobil juga," ujar Rizal. (mrt)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/02/19/320/764157/ada-mrt-macet-hanya-akhir-pekan

Jakarta banjir, proyek MRT dipertanyakan

JAKARTA. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas meminta pemerintah DKI Jakarta mengkaji ulang proyek  Mass Rapid Transit (MRT) setelah kejadian banjir melanda kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan jalan MH Thamrin.

"Karena MRT akan dibangun bawah tanah dari Senayan-Bunderan HI, bahkan terus hingga Kampung Bandan. Dengan keadaan geologis daerah tersebut, maka proyek itu patut dipertanyakan lagi," ujar Darmaningtyas kepada KONTAN, Minggu (20/1).

Menurutnya, dengan situasi seperti saat ini, tanpa pembenahan tata ruang yang baik, maka pembangunan MRT yang menghabiskan dana triliunan itu cukup beresiko. Untuk itu, Ia mengusulkan, Pemprov DKI memprioritaskan Transjakarta dengan 15 koridor agar bisa segera diselesaikan dengan perbaikan manjemen dan penambahan armada hingga 6.000 unit bus dan mengangkut6 juta penumpang.

Selain itu, kemungkinan yang paling realistis dengan kondisi geologis Jakarta saat ini adalah membangun Train Way atau kereta listrik yang nantinya bisa diintegrasikan dengan Transjakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga perlu membangkitkan kembali Waterway yang dulu sempat digagas. Menurutnya Waterway bermanfaat sebagai bagian dari rehabilitasi sungai.

Seperti diketahui, pada 17 Januari lalu, banjir sekitar 1 meter menerjang kawasan Bunderan HI dan Jalan MH Thamrin. Jebolnya tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Jalan Latuharhary dan sistem drainase yang buruk dianggap sebagai penyebab utamanya.

Sumber : http://industri.kontan.co.id/news/jakarta-banjir-proyek-mrt-dipertanyakan/2013/01/20

Bus Rapid Transit, Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Program Bus Rapid Transit atau BRT masih terus digarap. Pemerintah Provinsi Jakarta berharap BRT mampu mengurangi kemacetan Ibu Kota dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum. BRT merupakan proyek yang mengintegrasi bus berukuran sedang dengan bus Transjakarta.

Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.

ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.

Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6

Hatta: Segera Lanjutkan Proyek MRT

Hatta Radjasa mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi.

Pemerintah pusat kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melanjutkan pembangunan mega proyek sistem transportasi berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) pada awal 2013 sehingga ditargetkan pembangunan koridor pertama dapat selesai pada tahun 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama untuk mengatasi semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi, terutama motor.

"Menurut pandangan saya, MRT itu sangat diperlukan apalagi jumlah motor semakin tinggi, dan juga bertambahnya kendaraan ini tidak sejalan dengan ruas jalan," kata Hatta yang ditemui dalam pekan Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/12).

Meskipun Hatta memberikan sinyal atas keberlanjutan proyek transportasi ini, namun disinyalir Hatta kurang menyetujui permintaan Jokowi yang ingin mengurangi beban investment share menjadi 58:42 atau lebih besar porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dana ini dari APBN, loh ya APBD kan juga berasal dari APBN. Saya belum tahu formulanya seperti apa, jadi sampai situ dulu. Yang penting duduk sama-sama dulu nanti dibicarakan bagaimana baiknya," jelasnya.

"Minggu depan kita usahakan, secara keseluruhan dan komperenhesif proyek ini sudah bagus, jangan sampai disubsidi terus karena kalau disubsidi ujung-ujungnya APBN juga yang bengkak," imbuhnya.

Untuk itu, Hatta merencanakan menggelar pertemuan untuk membahas proyek ini dalam pekan depan bersama dengan Gubernur Jokowi, Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pertemuan tersebut, lanjut Hatta adalah untuk memediasi Gubernur Jokowi dan Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo, di mana keduanya pernah bertemu sebelumnya namun tidak menemukan jalan keluar.

"Bukan mengajukan proposal nanti salah persepsi, jadi Pak jokowi dan Pak Menkeu sudah bertemu tapi Pak Jokowi mengatakan buntu. Pak Jokowi minta saya itu meng-handle untuk mengkoordinasi masalah ini," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/88161-hatta-segera-lanjutkan-proyek-mrt.html

Survei: Macet Jakarta Salah Gubernur

VIVAnews - Sebagian besar warga Jakarta menyalahkan Gubernur dan pemerintah daerah karena masalah macet tak dapat terselesaikan. Setidaknya begitu hasil survei yang dilakukan Indo Barometer dengan melibatkan 440 responden yang nmerupakan warga Jakarta.

Lebih rinci diungkapkan bahwa 29,8 persen warga Jakarta kecewa dengan kinerja Gubernur saat ini. Sementara 29,5 persen warga menuding pemerintah daerah tak dapat selesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Dengan responden yang sama, terungkap 52,7 persen warga berpendapat saat ini Jakarta justru bertambah macet.

"Ini kita lihat bagaimana persepsi publik tentang kemacetan. Rupanya Jakarta semakin macet. Artinya tidak ada perubahan dari yang dulu," kata Direktur Riset Indo Barometer, M Yusuf Kosim di Jakarta, Minggu 27 Mei 2012.

Kebijakan pemerintah daerah seperti pembatasan kendaraan, diterapkannya 3 in 1 juga dinilai bukan solusi mengurai kemacetan. Sementara, penggunaan Transjakarta juga tak berpengaruh banyak terhadap tingkat kemacetan.

Menanggapi hal itu, pengamat tata kota, Yayat Supriyatna juga melihat hal yang sama. "Menarik dan menegaskan kerucut persoalan di Jakarta semakin jelas. Macet priotitas utama. Macet jadi primadona," kata Yayat.

Sebetulnya, kata Yayat, macet merupakan kerangka kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Pada tahun 2003 misalnya, pemerintah melakukan kebijakan, empat solusi, yaitu Mass rapid transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT), dan Angkutan Sungai (Waterways).

Namun proyek ini tidak pernah berjalan. Bahkan, diungkapkan bahwa 72,7 persen warga tidak pernah mendengar istilah-istilah itu. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui masalah transportasi ini merupakan problem yang paling berat diantara problem lainnya. Dia pun menyadari serangan kritik atas dirinya. "Saya akui, banyak orang bilang Fauzi ngapain saja sih selama 5 tahun? Jabatan sudah mau habis, tapi masih macet saja," kata Fauzi Bowo beberapa waktu lalu.

Foke, begitu biasa dia disapa, mengklaim dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi masalah kemacetan ini melalui pembenahan sistem transportasi di ibukota. (adi)

Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/317508-survei--macet-jakarta-salah-gubernur