Merdeka.com - Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.
Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.
Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.
"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).
Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.
Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.
Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.
Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:
Elektrifikasi tertinggi
1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen
Elektrifikasi rendah
1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.
Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html
Tampilkan postingan dengan label listrik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label listrik. Tampilkan semua postingan
Rabu, 25 Maret 2015
Kamis, 05 Maret 2015
Pejabat yang Ajukan Pengadaan UPS Anggap Wajar Harga Rp 5,8 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.
"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).
Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.
Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.
Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.
"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.
Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.
Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.
Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.
Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.
"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.
Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar
"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).
Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.
Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.
Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.
"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.
Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.
Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.
Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.
Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.
"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.
Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar
Senin, 02 Maret 2015
Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan
Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
Jumat, 16 Januari 2015
Jakarta Utara Jadi "Pilot Project" Pengolahan Sampah Hasilkan Listrik
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mencanangkan wilayah kota administrasi Jakarta Utara sebagai lokasi pilot project pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik.
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
Selasa, 04 Februari 2014
Truk Sampah Ditolak, DKI Perlu Gandeng Pihak Ketiga
JAKARTA - Harapan akan adanya armada baru untuk mengangkut tumpukan sampah Jakarta harus dikubur untuk sementara waktu. Pasalnya, usulan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditolak DPRD.
Penolakan ini pun menuai kekecewaan dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah, Rommy, pendiri @betterJKT, sebuah gerakan moral yang mengajak warga untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak untuk dihuni.
"Saya pribadi menyayangkan penolakan DPRD mengenai ajuan anggaran mengenai angkutan sampah ini. Karena dari segi kuantitas, jumlahnya tidak memadai dan dari segi kualitas, usia angkutan tersebut sudah tua sehingga mempengaruhi kinerja pembersihan sampah," kata Rommy di Jakarta, Senin (3/2).
Rommy yang juga calon anggota DPD daerah pemilihan Jakarta mengatakan Pemprov DKI tak perlu berkecil hati dengan penolakan itu. Alasannya, masih banya cara yang dilakukan untuk mengadakan truk pengangkut sampah.
"Solusi anggaran ini harus diakali oleh Pemprov DKI Jakarta dengan cara menggaet pihak ketiga misalnya CSR perusahaan-perusahaan atau hibah dari lembaga internasional," katanya.
Penyebab banjir Jakarta kata dia, tidak hanya karena curah hujan yang cukup tinggi, banjir kiriman, ataupun daya resap yang rendah karena pemukiman yang terlalu padat, tapi juga dikarenakan tumpukan sampah dengan produksi sampah sekitar 6.000 ton perhari. Makanya, dari segi pengangkutan sampah saja, prasarana masih terbatas.
"Jadi, untuk mengharapakn lebih daripada itu, yakni pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif akan lebih sulit rasanya. Tapi, jika tak disikapi dengan ekstrim, maka Jakarta sebagai metropolitan bisa juga menjadi momok karena bau dan penyakit yang disebabkan sampah ini," ucapnya.
Menurut Rommy, dari permasalahan sampah ini tidak ada yang tidak mungkin jika banyak pihak yang digaet untuk menyadari sisi positif dari sampah. Kata dia, sampah itu ada manfaatnya jika bisa dikelola dengan baik, karena dapat dijadikan pupuk. "Misal di Swedia bisa jadi pembangkit listrik PLTS dan mereka harus impor sampah karena keberhasilan program daur ulang," katanya,
Di DKI sendiri menghasilkan sampah sekitar 6 ribu ton perhari atau lebih kurang 2 juta ton sampah pertahun. Jika dibanding dengan 1 distrik di Swedia, maka produksi sampah di Jakarta sudah mencukupi untuk pengelolaan sampah menjadi energi.
"Sebagai perbandingan, distrik tersebut setiap tahunnya mendapatkan 700 ribu ton sampah menghasilkan 1500 GWH panas yang menyumbang 30 persen energi panas menghasilkan 270 GWH electricity yang menutupi 5 persen kebutuhan listrik kota," pungkasnya.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/214616/Truk-Sampah-Ditolak,-DKI-Perlu-Gandeng-Pihak-Ketiga-
Penolakan ini pun menuai kekecewaan dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah, Rommy, pendiri @betterJKT, sebuah gerakan moral yang mengajak warga untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak untuk dihuni.
"Saya pribadi menyayangkan penolakan DPRD mengenai ajuan anggaran mengenai angkutan sampah ini. Karena dari segi kuantitas, jumlahnya tidak memadai dan dari segi kualitas, usia angkutan tersebut sudah tua sehingga mempengaruhi kinerja pembersihan sampah," kata Rommy di Jakarta, Senin (3/2).
Rommy yang juga calon anggota DPD daerah pemilihan Jakarta mengatakan Pemprov DKI tak perlu berkecil hati dengan penolakan itu. Alasannya, masih banya cara yang dilakukan untuk mengadakan truk pengangkut sampah.
"Solusi anggaran ini harus diakali oleh Pemprov DKI Jakarta dengan cara menggaet pihak ketiga misalnya CSR perusahaan-perusahaan atau hibah dari lembaga internasional," katanya.
Penyebab banjir Jakarta kata dia, tidak hanya karena curah hujan yang cukup tinggi, banjir kiriman, ataupun daya resap yang rendah karena pemukiman yang terlalu padat, tapi juga dikarenakan tumpukan sampah dengan produksi sampah sekitar 6.000 ton perhari. Makanya, dari segi pengangkutan sampah saja, prasarana masih terbatas.
"Jadi, untuk mengharapakn lebih daripada itu, yakni pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif akan lebih sulit rasanya. Tapi, jika tak disikapi dengan ekstrim, maka Jakarta sebagai metropolitan bisa juga menjadi momok karena bau dan penyakit yang disebabkan sampah ini," ucapnya.
Menurut Rommy, dari permasalahan sampah ini tidak ada yang tidak mungkin jika banyak pihak yang digaet untuk menyadari sisi positif dari sampah. Kata dia, sampah itu ada manfaatnya jika bisa dikelola dengan baik, karena dapat dijadikan pupuk. "Misal di Swedia bisa jadi pembangkit listrik PLTS dan mereka harus impor sampah karena keberhasilan program daur ulang," katanya,
Di DKI sendiri menghasilkan sampah sekitar 6 ribu ton perhari atau lebih kurang 2 juta ton sampah pertahun. Jika dibanding dengan 1 distrik di Swedia, maka produksi sampah di Jakarta sudah mencukupi untuk pengelolaan sampah menjadi energi.
"Sebagai perbandingan, distrik tersebut setiap tahunnya mendapatkan 700 ribu ton sampah menghasilkan 1500 GWH panas yang menyumbang 30 persen energi panas menghasilkan 270 GWH electricity yang menutupi 5 persen kebutuhan listrik kota," pungkasnya.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/214616/Truk-Sampah-Ditolak,-DKI-Perlu-Gandeng-Pihak-Ketiga-
Jumat, 06 Desember 2013
Gangguan Listrik, KRL Terjebak "Macet"
JAKARTA - Jadwal perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line hari ini mengalami kekacauan, akibat adanya gangguan listrik arus atas di Stasiun Manggarai.
Alhasil, KRL yang hendak melintas di Stasiun Manggarai terjebak "kemacetan".
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang, karena keterlambatan perjalanan kereta. Ini disebabkan karena an trean kereta yang akan masuk di Stasiun Manggarai," kata seorang petugas melalui pengeras suara di Stasiun Pasar Minggu, Kamis (5/12/2013).
Sejumlah KRL jurusan Bogor-Jakarta, maupun Bogor-Tanah Abang yang akan melewati Stasiun Manggarai terpaksa harus "parkir" sekira 15 menit di Stasiun Pasar Minggu untuk menunggu antrian.
Akibatnya, banyak penumpang yang memilih untuk beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum, ojek, ataupun taksi.
Hingga berita ini diturunkan perjalanan kereta belum kembali normal. Setiap KRL harus berhenti lama di tiap-tiap stasiun. Waktu perjalanan KRL molor dari jadwal yang seharusnya, lantaran "kemacetan" rangkaian KRL menuju Manggarai.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/05/500/907565/gangguan-listrik-krl-terjebak-macet
Alhasil, KRL yang hendak melintas di Stasiun Manggarai terjebak "kemacetan".
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang, karena keterlambatan perjalanan kereta. Ini disebabkan karena an trean kereta yang akan masuk di Stasiun Manggarai," kata seorang petugas melalui pengeras suara di Stasiun Pasar Minggu, Kamis (5/12/2013).
Sejumlah KRL jurusan Bogor-Jakarta, maupun Bogor-Tanah Abang yang akan melewati Stasiun Manggarai terpaksa harus "parkir" sekira 15 menit di Stasiun Pasar Minggu untuk menunggu antrian.
Akibatnya, banyak penumpang yang memilih untuk beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum, ojek, ataupun taksi.
Hingga berita ini diturunkan perjalanan kereta belum kembali normal. Setiap KRL harus berhenti lama di tiap-tiap stasiun. Waktu perjalanan KRL molor dari jadwal yang seharusnya, lantaran "kemacetan" rangkaian KRL menuju Manggarai.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/05/500/907565/gangguan-listrik-krl-terjebak-macet
Senin, 13 Mei 2013
Katulampa Siaga III, Banjir Kembali Ancam Jakarta
INILAH.COM, Bogor - Hujan deras yang menguyur kawasan Puncak dan Bogor, Jawa Barat, membuat ketinggian permukaan air di Bendung Katulampa mengalami peningkatan.
"Ketinggian air baru naik sekitar pukul 17.15 WIB setinggi 100 centimeter, statusnya siaga tiga," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa, Andi Sudirman.
Andi mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah Puncak sekitar pukul 15.00 WIB. Selama kurang lebih dua jam air kiriman dari wilayah Puncak seperti Taman Wisata Matahari telah sampai di Bendung Katulampa.
Menurutnya, kemungkinan ada penambahan air namun tidak terlalu besar karena hingga pukul 17.35 WIB hujan sudah mereda, sedangkan air kiriman dari Puncak juga sudah sampai di Katulampa.
Hujan lebat disertai petir yang melanda Kota dan Kabupaten Bogor selain menyebabkan naiknya volume permukaan air, juga menyebabkan listrik di wilayah Bendung Katulampa padam. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas petugas di Bendung Katulampa dalam memonitor ketinggian air menjadi terganggu.
"Informasinya gardu listrik untuk wilayah Katulampa yang ada di Tol Jagorawi kesambar petir, jadi lampu di wilayah Bendung Katulampa padam semua," kata Andi.
Andi menyebutkan, akibat padamnya aliran listrik di sekitar wilayah Bendung Katulampa, pihaknya tidak bisa memonitor dan melaporkan ketinggian air ke wilayah Depok dan Manggarai.
Menurut Andi, pihak PLN telah turun melakukan perbaikan listrik yang padam di wilayah Bendung Katulampa dengan memperbaiki gardu yang ada di dekat Tol Jagorawi. Untuk mengiformasikan ketinggian air, pihak Bendung Katulampa hanya mengandalkan telepon seluler dan pesan singkat.
"Kami tidak bisa menyiarkan ketinggian air lewat radio, karena semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa menyala. Hanya lewat telepon sama SMS aja bisa laporan," tandasnya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987833/katulampa-siaga-iii-banjir-kembali-ancam-jakarta#.UZCJVaJTCBx
"Ketinggian air baru naik sekitar pukul 17.15 WIB setinggi 100 centimeter, statusnya siaga tiga," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa, Andi Sudirman.
Andi mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah Puncak sekitar pukul 15.00 WIB. Selama kurang lebih dua jam air kiriman dari wilayah Puncak seperti Taman Wisata Matahari telah sampai di Bendung Katulampa.
Menurutnya, kemungkinan ada penambahan air namun tidak terlalu besar karena hingga pukul 17.35 WIB hujan sudah mereda, sedangkan air kiriman dari Puncak juga sudah sampai di Katulampa.
Hujan lebat disertai petir yang melanda Kota dan Kabupaten Bogor selain menyebabkan naiknya volume permukaan air, juga menyebabkan listrik di wilayah Bendung Katulampa padam. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas petugas di Bendung Katulampa dalam memonitor ketinggian air menjadi terganggu.
"Informasinya gardu listrik untuk wilayah Katulampa yang ada di Tol Jagorawi kesambar petir, jadi lampu di wilayah Bendung Katulampa padam semua," kata Andi.
Andi menyebutkan, akibat padamnya aliran listrik di sekitar wilayah Bendung Katulampa, pihaknya tidak bisa memonitor dan melaporkan ketinggian air ke wilayah Depok dan Manggarai.
Menurut Andi, pihak PLN telah turun melakukan perbaikan listrik yang padam di wilayah Bendung Katulampa dengan memperbaiki gardu yang ada di dekat Tol Jagorawi. Untuk mengiformasikan ketinggian air, pihak Bendung Katulampa hanya mengandalkan telepon seluler dan pesan singkat.
"Kami tidak bisa menyiarkan ketinggian air lewat radio, karena semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa menyala. Hanya lewat telepon sama SMS aja bisa laporan," tandasnya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987833/katulampa-siaga-iii-banjir-kembali-ancam-jakarta#.UZCJVaJTCBx
Senin, 04 Maret 2013
2.000 Ton Sampah Jakarta Diolah Menjadi Listrik
JAKARTA - Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus menyebut pihaknya bisa mengolah sekira 2.000 ton sampah per hari. Sampah ini diolah menjadi listrik.
"Dari 5.500 - 6.000 ton sampah yang dihasilkan per hari di lima wilayah Jakarta, fasilitas yang kita miliki sekarang hanya mengelola 2.000 ton sampah per hari dan telah menghasilkan listik 10 megawatt (mw) dari pupuk organik dan biji plastik," ujar Rekson di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Rekson menjelaskan, dengan kerjasama dengan Pertamina yang mempunyai teknologi modern diperkirakan akan menghasilkan listrik naik signifikan.
"Dengan kerjasama ini diharapkan bisa menghasilkan 138 mw dari 4.000 ton sampah," jelas Rekson.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Karen Agustiawan membenarkan PLTSA menghasilkan sekira 138 mw. Namun yang akan dijual ke Pertamina hanya sekira 120 mw. “Sisanya 18 mw dipakai sendiri," tandas Karen.
Sebagai informasi PT Pertamina (Persero) dan PT Godang Tua Jaya menetapkan Solena Fuels Corporation sebagai mitra penyedia teknologi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Kapasitas dari PLTSA ini sekira 120 mw.
Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/03/01/19/769626/2-000-ton-sampah-jakarta-diolah-menjadi-listrik
"Dari 5.500 - 6.000 ton sampah yang dihasilkan per hari di lima wilayah Jakarta, fasilitas yang kita miliki sekarang hanya mengelola 2.000 ton sampah per hari dan telah menghasilkan listik 10 megawatt (mw) dari pupuk organik dan biji plastik," ujar Rekson di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Rekson menjelaskan, dengan kerjasama dengan Pertamina yang mempunyai teknologi modern diperkirakan akan menghasilkan listrik naik signifikan.
"Dengan kerjasama ini diharapkan bisa menghasilkan 138 mw dari 4.000 ton sampah," jelas Rekson.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Karen Agustiawan membenarkan PLTSA menghasilkan sekira 138 mw. Namun yang akan dijual ke Pertamina hanya sekira 120 mw. “Sisanya 18 mw dipakai sendiri," tandas Karen.
Sebagai informasi PT Pertamina (Persero) dan PT Godang Tua Jaya menetapkan Solena Fuels Corporation sebagai mitra penyedia teknologi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Kapasitas dari PLTSA ini sekira 120 mw.
Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/03/01/19/769626/2-000-ton-sampah-jakarta-diolah-menjadi-listrik
Senin, 25 Februari 2013
Pengelolaan sampah di Jakarta akan diserahkan ke swasta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah akan dilakukan melalui pihak ketiga atau swasta. Sebab, selama ini belum ada retribusi untuk kebersihan.
"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.
''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.
Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.
Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.
Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pengelolaan-sampah-di-jakarta-akan-diserahkan-ke-swasta.html
"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.
''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.
Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.
Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.
Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pengelolaan-sampah-di-jakarta-akan-diserahkan-ke-swasta.html
Selasa, 22 Januari 2013
Seminggu Terjang Jakarta, Banjir Renggut 26 Korban Jiwa
Jakarta, GATRAnews- Banjir yang melanda kota metropolitan, Jakarta merenggut puluhan korban jiwa. Dari data kepolisian Polda Metro Jaya sejak Selasa (15/1) sampai Senin (21/1) hari ini tercatat banjir telah merenggut sebanyak 26 korban jiwa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan korban yang meninggal lebih didominasi karena tenggelam dan terseret banjir. "Macam-macam ya penyebabnya dari 23 kejadian ada 26 yang meninggal. Korban didominasi karena tenggelam dan terseret arus air baru kemudian karena tersetrum," jelasnya kepada wartawan.
Berikut data-data korban yang berhasil dicatat pihak kepolisian:
1. Raif Anjar Agasi (13) warga Gang Anggur VI, Tanjung Duren, Jakbar meninggal akibat mandi di kali saat banjir kemudian korban terbawa arus.
2. Mujiyo (43) korban tersengat listrik saat memperbaiki instalasi listrik di rumahnya di RT 05/05 Kelurahan Kedauang Kaliangke, Cengkareng, Jakbar.
3. Muhammad Haikal (2), korban terjatuh dari tempat tidur di rumahnya di RT 05/05 Kelurahan Kedauang Kaliangke, Cengkareng, Jakbar, saat itu rumahnya terendam banjir 1 meter, korban tenggelam dan tewas.
4. Sanin (68), korban pulang mencari rumput di areal persawahan ang sat itu banjir setinggi 1,7 meter. Korban yang menggunakan perahu dari gabus tiba-tiba terjatuh dan tenggelam. Korban ditemukan tewas di Kampung Banteng RT 02/01 Desa Pasir Munceng, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tengerang.
5. Santan (60), korban sedang menggembala kerbau di pinggir sungai Cimanceri, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang sedang dalam keadaan meluap (banjir), kemudian korban jatug dan terbawa arus.
6. Karno (35), korban bermaksud menyebrang kali di Jalan J RT 06/10 Kebon Baru, Tebet, Jaksel ke wilayah timur pada saat banjir kemudian terbawa arus dan diemukan mati.
7. Omang (62) korban ditemukan warga dalam keadaan tewas di sungai Cibeet Bojongmangu Kab Bekasi dikarenakan korban hanyut terbawa arus saat menyebrangi sungai di Kampung Cibarengkok RT 05/03 Tanjung Sari, Kab Bogor.
8. Andi Alias Abi (17) korban sedang mandi di Kali Spion RT 03/03, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang yang sedang banjir kemudian korban tenggelam, korban ditemukan satu hari kemudian.
9. Suharyanto bin Tagam (55), korban ditemukan MD oleh istrinya diduga tersengat listrik dari rumah korban di Jalan Kayu Mas Timur Nomor 20 RT 04/03 Pulogadung Jaktim.
10. Riko (6), korban bersama dua orang anak lainnya main dipinggir kali yang banjir di Kali Cilangkap Setu RT 04/04 Setu Cipayung Jaktim kemudian korban terpleset dan terbawa arus, sampai saat ini korban belum ditemukan.
11. Solahudin (35), Korban tewas tersetrum saat menolong saksi (Adilia) di Jalan Gang 20 RT 05/05 Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jaksel.
12. Abdul Arif Agus (34), karyawan UOB yang ditemukan tim SAR dalam keadaan MD dengan hidung mengeluarkan darah akibat terjebak di basement yang terendam banjir.
13. Hendro Suwono (68), korban terjebak macet karena adanya banjir di Depan RS Pluit Jalan Pulit Jaya VIII penjaringan jakut. Kemudian korban menghentikan mobil tanpa mematikan mesin, karena terlalu banyak menghirup gas C02 korban kehilangan kesadaran dan meninggal. Istri korban yang berada dalam satu mobil, masih dalam proses penyelematan.
14. Uidn Wahyudin (34), korban meninggal dunia akibat tenggelam di rumahnya di RT 08/08 Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakbar.
15. Handoko Waluyo (60), korban ditemukan meninggal terapung di Jalan Baldongan RT 06/01 Tambora, Jakbar, diduga korban tewas terperosok ke saluran pembuangan air yang cukup dalam.
16. Rudi Tiono (43), korban dalam keadaan lumpuh dan kurang waras, korban ditemukan mengambang di air tertutup kasur di dalam rumahnya di Perum Daan Mogot Estate Blok Fa 4/4 RT 04/15 Cengkareng Timur, Jakbar.
17. Muhayaolloh (15), korban bersama empat teman berenang di Kali Spion Ampera Depan Masjid Al Huston Poris Jaya, Batu Ceper, Kota Tangerang yang saaat itu banjir, korban kemudian terbawa arus dan tenggelam.
18. Asep Saipul Bahri (19), korban bermaksud menyebrangi sungai di Kampung Busuk RT 03/05 Pasirbanjir Cikarang Pusat, Bekasi Kabupaten, yang banjir dengan cara berenang, namun korban terseret arus dan meninggal.
19. Kasim (48), Nanang (21), Suratman (25), Rudi (22), saat itu korban kebanjiran dan listrik padan kemudian menyalakan genset dan para korban ditemukan dilantai atas dalam keadaan MD diduga keracunan asap genset, TKP Taman Permata Indah 1 Blok PN 3A RT 14/07 Penjagalan Jakut.
20. MR X korban ditemukan mengambang di kolam ikan milik Sukiman di Jalan YDPP Selatan, Nomor A2, RT 006/002 Cilandak Jaksel.
21. MR X korban ditemukan warga dipinggir kali Ciliwung saat membersihkan rumah pasca banjir di Jalan Bina Marga RT 003/07 Pancoran Jaksel.
22. Tri santoso (34) Warga Jalan Kud RT 10/17 Sukmajaya Cilodong, Depok Jabar, dan Tito (30), warga Klender Jakti. Dua orang ini adalah korban selamat di basement UOB. (WFz)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/nasional/23433-seminggu-terjang-jakarta,-banjir-renggut-26-korban-jiwa.html
Berikut data-data korban yang berhasil dicatat pihak kepolisian:
1. Raif Anjar Agasi (13) warga Gang Anggur VI, Tanjung Duren, Jakbar meninggal akibat mandi di kali saat banjir kemudian korban terbawa arus.
2. Mujiyo (43) korban tersengat listrik saat memperbaiki instalasi listrik di rumahnya di RT 05/05 Kelurahan Kedauang Kaliangke, Cengkareng, Jakbar.
3. Muhammad Haikal (2), korban terjatuh dari tempat tidur di rumahnya di RT 05/05 Kelurahan Kedauang Kaliangke, Cengkareng, Jakbar, saat itu rumahnya terendam banjir 1 meter, korban tenggelam dan tewas.
4. Sanin (68), korban pulang mencari rumput di areal persawahan ang sat itu banjir setinggi 1,7 meter. Korban yang menggunakan perahu dari gabus tiba-tiba terjatuh dan tenggelam. Korban ditemukan tewas di Kampung Banteng RT 02/01 Desa Pasir Munceng, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tengerang.
5. Santan (60), korban sedang menggembala kerbau di pinggir sungai Cimanceri, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang sedang dalam keadaan meluap (banjir), kemudian korban jatug dan terbawa arus.
6. Karno (35), korban bermaksud menyebrang kali di Jalan J RT 06/10 Kebon Baru, Tebet, Jaksel ke wilayah timur pada saat banjir kemudian terbawa arus dan diemukan mati.
7. Omang (62) korban ditemukan warga dalam keadaan tewas di sungai Cibeet Bojongmangu Kab Bekasi dikarenakan korban hanyut terbawa arus saat menyebrangi sungai di Kampung Cibarengkok RT 05/03 Tanjung Sari, Kab Bogor.
8. Andi Alias Abi (17) korban sedang mandi di Kali Spion RT 03/03, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang yang sedang banjir kemudian korban tenggelam, korban ditemukan satu hari kemudian.
9. Suharyanto bin Tagam (55), korban ditemukan MD oleh istrinya diduga tersengat listrik dari rumah korban di Jalan Kayu Mas Timur Nomor 20 RT 04/03 Pulogadung Jaktim.
10. Riko (6), korban bersama dua orang anak lainnya main dipinggir kali yang banjir di Kali Cilangkap Setu RT 04/04 Setu Cipayung Jaktim kemudian korban terpleset dan terbawa arus, sampai saat ini korban belum ditemukan.
11. Solahudin (35), Korban tewas tersetrum saat menolong saksi (Adilia) di Jalan Gang 20 RT 05/05 Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jaksel.
12. Abdul Arif Agus (34), karyawan UOB yang ditemukan tim SAR dalam keadaan MD dengan hidung mengeluarkan darah akibat terjebak di basement yang terendam banjir.
13. Hendro Suwono (68), korban terjebak macet karena adanya banjir di Depan RS Pluit Jalan Pulit Jaya VIII penjaringan jakut. Kemudian korban menghentikan mobil tanpa mematikan mesin, karena terlalu banyak menghirup gas C02 korban kehilangan kesadaran dan meninggal. Istri korban yang berada dalam satu mobil, masih dalam proses penyelematan.
14. Uidn Wahyudin (34), korban meninggal dunia akibat tenggelam di rumahnya di RT 08/08 Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakbar.
15. Handoko Waluyo (60), korban ditemukan meninggal terapung di Jalan Baldongan RT 06/01 Tambora, Jakbar, diduga korban tewas terperosok ke saluran pembuangan air yang cukup dalam.
16. Rudi Tiono (43), korban dalam keadaan lumpuh dan kurang waras, korban ditemukan mengambang di air tertutup kasur di dalam rumahnya di Perum Daan Mogot Estate Blok Fa 4/4 RT 04/15 Cengkareng Timur, Jakbar.
17. Muhayaolloh (15), korban bersama empat teman berenang di Kali Spion Ampera Depan Masjid Al Huston Poris Jaya, Batu Ceper, Kota Tangerang yang saaat itu banjir, korban kemudian terbawa arus dan tenggelam.
18. Asep Saipul Bahri (19), korban bermaksud menyebrangi sungai di Kampung Busuk RT 03/05 Pasirbanjir Cikarang Pusat, Bekasi Kabupaten, yang banjir dengan cara berenang, namun korban terseret arus dan meninggal.
19. Kasim (48), Nanang (21), Suratman (25), Rudi (22), saat itu korban kebanjiran dan listrik padan kemudian menyalakan genset dan para korban ditemukan dilantai atas dalam keadaan MD diduga keracunan asap genset, TKP Taman Permata Indah 1 Blok PN 3A RT 14/07 Penjagalan Jakut.
20. MR X korban ditemukan mengambang di kolam ikan milik Sukiman di Jalan YDPP Selatan, Nomor A2, RT 006/002 Cilandak Jaksel.
21. MR X korban ditemukan warga dipinggir kali Ciliwung saat membersihkan rumah pasca banjir di Jalan Bina Marga RT 003/07 Pancoran Jaksel.
22. Tri santoso (34) Warga Jalan Kud RT 10/17 Sukmajaya Cilodong, Depok Jabar, dan Tito (30), warga Klender Jakti. Dua orang ini adalah korban selamat di basement UOB. (WFz)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/nasional/23433-seminggu-terjang-jakarta,-banjir-renggut-26-korban-jiwa.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)