Jakarta, HanTer - Pemandangan Ibukota masih jauh dari kata bersih dan indah. Pasalnya ada saja tumpukkan sampah yang masih terlihat lengkap dengan aroma tak sedap hingga lalat beterbangan kian kemari.
Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).
"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.
"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.
Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.
Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.
Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.
"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.
Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.
Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.
Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.
Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.
Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda
Tampilkan postingan dengan label konsisten. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label konsisten. Tampilkan semua postingan
Senin, 05 Oktober 2015
Selasa, 20 November 2012
Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Selasa, 17 April 2012
Gubernur Baru dan Ruwetnya Tata Ruang Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur baru DKI Jakarta yang akan terpilih nanti dipastikan menghadapi permasalahan tata ruang. Tata ruang yang tidak konsisten menjadi sumber masalah banjir, kemacetan, kawasan padat penduduk serta permasalahan sosial lainnya.
Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.
"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.
Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.
"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.
Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.
"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.
Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.
"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/04/16/15463667/Gubernur.Baru.dan.Ruwetnya.Tata.Ruang.Jakarta
Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.
"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.
Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.
"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.
Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.
"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.
Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.
"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/04/16/15463667/Gubernur.Baru.dan.Ruwetnya.Tata.Ruang.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)