Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan demikian, diharapkan keberadaannya sudah dapat terealisasi pada 2018.

Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.

Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.

Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.

"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.

Belajar dari kegagalan Los Angeles

Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.

Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.

Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.

Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.

Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.

Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.

Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.

Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.

Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.

Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.

Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.

Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.

"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).

Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.

"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.

Ahok mengecam

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.

"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.

Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.

Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.

"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles

Perlu Terobosan Atasi Macet Selama Pembangunan MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjalankan manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan yang lebih parah selama pembangunan mass rapid transit atau MRT. Hal itu juga perlu didukung dengan penyampaian informasi yang baik kepada warga.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, kemacetan menjadi suatu risiko dalam setiap pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan itu.

Terkait rencana pembangunan MRT yang akan dimulai tahun ini, Danang mengatakan bahwa perlu ada suatu manajemen lalu lintas dan terobosan-terobosan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan. Untuk mendukung itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi secara reguler tentang kapan dan di mana titik kemacetan terjadi.

"Bagaimana melakukan sosialisasi yang baik, katakanlah kalau jam sekian padat sekali, diimbau melakukan perjalanan dari sini jam berapa, ada pembagian. Informasi publik menjadi kunci akhirnya," kata Danang, Kamis (19/9/2013).

Informasi semacam itu, kata Danang, akan sangat membantu pengguna jalan untuk mengetahui titik-titik kemacetan. Dengan demikian, pengguna jalan tidak akan frustrasi karena buta informasi dan tak tahu harus memilih jalur mana yang lebih nyaman.

Informasi-informasi itu dapat disampaikan melalui papan informasi, misalnya di Jalan Fatmawati. Informasi yang disampaikan antara lain kecepatan rata-rata kendaraan, petunjuk, dan saran perjalanan. "Problemnya diinformasikan. Diberi solusi dan pilihan. Sekalipun hanya melalui board, saya rasa itu sudah mengurangi kejengkelan para pengguna jalan," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/20/0105576/Perlu.Terobosan.Atasi.Macet.Selama.Pembangunan.MRT

Seharusnya Pembangunan MRT Bisa Tak Diikuti Macet Parah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan moda transportasi cepat dan massal (MRT) diduga akan menimbulkan kemacetan parah di Jakarta. Kemacetan seharusnya bisa diminimalkan selama pembangunan MRT, bila saja digunakan metode teknologi konstruksi yang tepat.

"(Misalnya dengan) menerapkan bore tunneling (pengeboran terowongan)," sebut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Kamis (11/7/2013). Dengan metode ini, ujar dia, aktivitas pembangunan MRT akan meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas di atasnya.

"Dampak ke masyarakat minim karena pengerjaannya langsung 30 meter di bawah tanah," ungkap Danang. Namun, ujar dia, harus diakui bahwa penggunaan teknologi tersebut akan memakan biaya lebih mahal.

Pertimbangan biaya, diduga menjadi alasan pemilihan penggunaan teknologi open cut alias penggalian terbuka. Danang mengakui metode ini lebih murah, tetapi dapat dipastikan kemacetan parah akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di sepanjang jalur MRT yang akan dibangun.

"Seharusnya dilakukan assessment teknologi, mana yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Satu sisi biaya murah tapi gangguan terhadap masyarakat selama tiga tahun terjadi. Di sisi lain biaya mahal tetapi dampak ke masyarakat minim," papar Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada tersebut.

Lebih lanjut Danang menyatakan, metoda bore tunneling cukup memungkinkan diterapkan di Jakarta. Tidak ada masalah dengan struktur tanah di Jakarta untuk penggunaan metode itu.

Kalaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan penggalian terbuka, Danang berpendapat satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kemacetan adalah dengan manajemen lalu lintas. "Pengaturan arus kendaraan," sebut dia.

Misalnya, papar Danang, hanya satu jalur lalu lintas bisa melewati lokasi pembangunan MRT. "Satu arah atau contra flow," sebut dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan pembangunan MRT akan dimulai pada tahun ini. Lama pengerjaan diperkirakan 3 tahun, dan MRT ditargetkan bisa melayani masyarakat pada 2016.

Sementara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan tak akan terhindarkan selama proses pembangunan MRT. Proyek ini ditaksir bakal menelan biaya Rp 12,5 triliun.

Dalam rencana yang telah disetujui, MRT akan terbagi menjadi jalur layang dan jalur bawah tanah. Rute untuk jalur layang MRT akan dibangun dari Lebak Bulus hingga kawasan Jalan Sisingamangaraja, keduanya masuk kawasan Jakarta Selatan.

Adapun jalur bawah tanah MRT akan dibangun antara Jalan Sisingamaraja hingga Kampung Bandan, di Jakarta Utara. Seluruh jalur MRT akan membelah Jakarta, melintasi sejumlah jalan utama ibu kota, antara lain Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan Fatmawati.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/12/0359195/Seharusnya.Pembangunan.MRT.Bisa.Tak.Diikuti.Macet.Parah

Jakarta Bebas Macet Jika Punya 20 Ribu Bus Transjakarta

Liputan6.com, Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan, dengan jumlah penduduk saat ini, Jakarta membutuhkan 15 ribu-20 ribu bus Transjakarta supaya bisa bebas dari kemacetan.

"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)

Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.

"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.

Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.

"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.

Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.

:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta

Buruknya Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan buruk dari transportasi umum di Jakarta seperti bus TransJakarta, kopaja, mikrolet, dan metro mini merupakan pemicu kemacetan di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pengelola TransJakarta Mohammad Akbar, Selasa (28/5).

Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.

"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.

Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.

"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.

Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.

Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.

"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.

Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.

Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.

Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.

"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta

Dua Isu Upaya Integritas Transportasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, ada dua isu dalam upaya integrasi transportasi di DKI Jakarta antarmoda trasportasi. Upaya integrasi transportasi tersebut menurutnya bisa memudahkan akses penggunaan transportasi dari satu jasa transportasi dengan transportasi lainnya sehingga membantu mengurangi kemacetan seperti yang sering terjadi saat ini.

"Ada dua isu besar, yakni integrasi antar-angkutan umum dengan angkutan umum dan angkutan umum dengan kendaraan pribadi," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/2/2013).

Menurutnya, upaya integrasi antara angkutan umum dengan angkutan umum bisa dilakukan seperti pembuatan halte bus yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Dengan begitu, lanjut Danang, akses antara dua moda transportasi itu menjadi terhubung dengan baik.

"Misalnya mendekatkan halte busway dengan kereta," ujar Danang.

Ia mengatakan, saat ini, antar-dua moda transportasi tersebut dinilai masih belum terhubung dengan baik sehingga tidak mendukung upaya penyatuan antar-keduanya.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan penting," kata Danang.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, menurut Danang, dapat pula membuat suatu program seperti integrasi tiket sehingga dengan satu tiket yang ada masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai sarana transportasi. Dengan satu tiket yang sama dan terintegrasi tersebut, masyarakat dapat menggunakannya pada sarana transportasi lainnya juga.

"Dan juga mengenai schedule yang harus diperhatikan," ucap Danang.

Danang juga menanggapi mengenai masalah trayek angkutan umum di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak trayek yang sudah berlaku lama, tetapi tidak mengalami perubahan oleh Dinas Perhubungan DKI. Oleh karena itu, perlu pembenahan dan perbaikan kembali mengenai masalah trayek yang ada saat ini.

"Masalah trayek sudah kita sampaikan tahun lalu. Ada trayek angkutan umum sudah dua puluh tahunan belum ada perubahan, yang dulunya masuk di permukiman-permukiman. Padahal, kondisi saat ini sudah berubah," kata Danang.

Sementara mengenai integrasi antara sarana transportasi dan kendaraan pribadi, kata Danang, salah satunya seperti yang ada saat ini, yakni tersedianya suatu lokasi parkir kendaraan di tempat-tempat seperti stasiun kereta api. Dengan begitu, seseorang bisa mengurangi jarak tempuh pemakaian kendaraannya dalam satu hari dengan beralih menggunakan transportasi publik.

"Kalau sepeda motor 40 kilometer per hari, bisa ditekan jadi 20 kilometer saja per hari," kata Danang.

Selain hal tersebut, perbaikan layanan dan juga tarif tiket yang terjangkau diharapkan bisa membuat masyarakat beralih pada sarana transportasi yang memadai.

"Masyarakat rasional, pasti dengan perbaikan layanan dan tarif tiket yang ada, dalam 10 tahun yang akan datang, sekitar 40 persen sudah menggunakan transportasi yang baik," jelasnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/26/14331248/Dua.Isu.Upaya.Integritas.Transportasi.Jakarta

MTI: Mobil Murah, Makin Macet!

Jakarta, KompasOtomotif — Jalanan di Jakarta dan kota-kota besar lain setiap hari macet. Rencana munculnya mobil murah, dicemaskan oleh sebagian masyarakat, akan menambah kemacetan. Pasalnya, orang akan beralih ke mobil pribadi ketimbang menggunakan angkutan umum.

"Ini yang dikhawatirkan. Bukan menggiring orang pindah ke moda transportasi massal, justru mereka membeli mobil kecil. Ini bahaya besar!" komentar Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), di Jakarta, kemarin (25/2/2013).

Dijelaskan, setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat. Namun, hal itu tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 94,2 juta unit pada 2012, naik 12 persen dari tahun sebelumnya 84,1 juta unit. "Sepeda motor masih terbesar. Namun, jumlah pengendaranya justru turun," ungkap Danang.

Menurutnya, perekonomian Indonesia masih terus tumbuh, terutama kalangan menengah yang memicu pergeseran konsumsi transportasi. Pengguna sepeda motor akan berpaling ke kendaraan roda empat jika mobil murah mulai dijual.

"Tidak lama lagi mobil dengan harga 4.000 dollar AS sampai 6.000 dollar AS akan masuk ke Indonesia. Pengguna sepeda motor akan beralih ke situ," beber Danang. Faktor lain, jumlah penduduk yang terus meningkat dan lokasi perumahan makin ke daerah pinggiran, transportasi mutlak dimiliki. "Solusinya ya harus dikombinasi. MRT salah satu saja. Solusi tercepat, menyiapkan transportasi yang banyak dan layak," lanjut Danang.

Kecepatan
Berdasarkan hasil penelitian MTI, di Pasar Minggu-Manggarai dan Cilandak-Monas terus terjadi penurunan kecepatan rata-rata kendaraan. Perhitungan menunjukkan, dalam dua sampai tiga tahun ke depan, penggunaan kendaraan bermotor tidak efektif lagi.

"Saat ini kecepatan kendaraan di wilayah tersebut pada jam sibuk, di pagi hari, mencapai 6-9 kpj. Mungkin, dalam 3 atau 4 tahun lagi menjadi 3-4 kpj, setara dengan kecepatan orang berjalan kaki," beber Danang.

Juga ada tren kenaikan jarak tempuh yang dilakukan pengendara sepeda motor di jalan. Beberapa tahun lalu, rata-rata jarak tempuh seseorang menggunakan sepeda motor itu hanya 20 km. Saat ini, jarak meningkat dua kali lipat menjadi 40 km. "Ini menunjukkan moda transportasi belum bisa diandalkan dan belum menyeluruh. Wajib dibenahi," tutup Danang.

Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2013/02/26/6815/MTI.Mobil.Murah.Makin.Macet

DKI Akui Lambat Tangani Public Transport

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.

Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.

Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.

"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).

Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.

Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.

Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.

Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.

Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304