DKI Akui Lambat Tangani Public Transport

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.

Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.

Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.

"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).

Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.

Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.

Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.

Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.

Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304

DKI akan sediakan layanan darurat mirip 911

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI segera akan menyediakan satu nomor pelayanan gawat darurat yang terintegrasi, seperti layanan 911 di Amerika Serikat.

"Selama ini 'kan belum terintegrasi, masih banyak nomor. Sekarang kami punya konsep menerapkan keselamatan public Jakarta. Sudah saatnya, dan mendesak kebutuhan itu," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan, Jumat.

Pelayanan darurat satu nomor itu akan menjadi pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan pertolongan medis seperti ambulans, kemudian pemadam kebakaran, hingga bantuan kepolisian.

"Pelayanan gawat darurat di Jakarta saat ini masih memiliki nomor telepon masing - masing, seperti pelayanan kepolisian bernomor telepon 1717, pemadam kebakaran nomor 113, 344 dan 109, ambulan gawat darurat 118, dan tim SAR 1156," kata Fauzi Bowo.

Ia mengatakan. Ibukota hingga saat ini belum memiliki sistem Jakarta Public Safety yang diterapkan dalam satu nomor kontak yang terdiri tiga angka.

Pemprov DKI, lanjut Fauzi, akan memperoleh bantuan pendampingan dari International Academy of Emergency Dispatch (IAED) dan konsultan pembangunan pelayanan gawat darurat, Emergensys dari Canada dan Washington DC, yang telah berpengalaman membangun sistem serupa di berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika dan Singapura.

"AED dan Emergensys akan membantu Pemprov DKI menyusun masterplan Jakarta Public Safety atau Keselamatan Publik Jakarta yang akan rampung dalam waktu setahun," tuturnya.

Fauzi berharap dengan adanya sistem seperti 911 akan mengurangi jatuhnya korban jiwa, kerugian materiil maupun moril pada musibah kebakaran, kecelakaan, banjir, atau tindakan kriminalitas di Ibukota.

"Polisi, petugas pemadam kebakaran, tim medis dinas kesehatan semua terintegrasi dan sigap dengan cepat membantu warga yang sedang terkena musibah," harapnya.

Perwakilan dari IAED, Dato Paduka Gary Payne, menegaskan bahwa Kota Jakarta sangat siap membangun sistem pelayanan kegawatdaruratan dalam satu nomor saja.

"Jakarta sangat siap karena gubernurnya siap membantu dengan segala kebijakannya, dan mau mediasi dengan instansi terkait untuk bekerja secara terintegrasi," tegasnya.

Khusus di Jakarta, Gary memaparkan akan dibuat masterplan yang menyesuaikan kondisi lalu lintas di Jakarta yang sering kali mengalami kemacetan.

"Memang Jakarta macet dan tidak mudah untuk mencapai tempat kejadian peristiwa. Untuk itulah kita harus membuat masterplan yang mengatasi kemacetan Jakarta," tuturnya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/313714/dki-akan-sediakan-layanan-darurat-mirip-911