Jakarta - Dengan kondisi anggaran daerah yang melimpah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius memantapkan rencananya untuk membangun transportasi publik kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) tanpa melibatkan pihak ketiga.
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Tampilkan postingan dengan label basis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label basis. Tampilkan semua postingan
Selasa, 16 Juni 2015
Selasa, 19 Mei 2015
Ahok yakin LRT jadi solusi atasi kemacetan Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Light Rail Transit (LRT). Namun, belum direalisasikan sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak.
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Rabu, 20 Agustus 2014
Dituduh Taksi Gelap, Ini Penjelasan Uber
Liputan6.com, Jakarta - Pasca tuduhan taksi gelap yang dilayangkan Kadishub DKI Jakarta kepada jasa transportasi berbasis aplikasi, Uber, perusahaan teknologi asal San Francisco itu dikatakan siap membuka pintu dialog terkait layanan mereka.
Dalam balasan melalui surat elektronik kepada Liputan6.com pada Senin (18/8/2014), Uber melalui pernyataan Mike Brown, Regional Manager di Asia mengatakan jika pihaknya membuka pintu dialog bagi siapapun, termasuk pemerintah untuk menjelaskan keunikan jasa mereka tersebut.
"Rekanan kami di Jakarta memiliki izin transportasi jelas dan terdaftar, serta taat hukum," demikian tertulis dalam keterangan Uber via surat elektronik.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, pada Senin (18/8) menjelaskan, jasa transportasi pihak Uber masuk ke dalam kategori taksi gelap. [Baca Juga: Kadishub DKI Tegaskan Layanan 'Sewa-Mobil' Uber Ilegal]
"Saya sudah tahu tentang Uber, dan itu termasuk taksi gelap," kata Akbar di Balaikota Jakarta. Menurutnya, jika mengacu pada ketentuan yang ada, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tarif tertentu, maka jasa itu masuk kategori angkutan umum.
Maka Uber, dikatakan Akbar, sebelum menyediakan layanan sewa mobil seharusnya memenuhi beberapa persyaratan angkutan umum di Jakarta, yakni uji KIR serta berpelat kuning. Karena selama beroperasi, mobil sewaan Uber justru berpelat hitam.
Berdasarkan pengamatan Liputan6.com, tampaknya, kekurangterbukaan seputar rekanan penyedia transportasi dari jasa layanan aplikasi Uber di Jakarta ini lantas menimbulkan kebingungan sejumlah pihak, termasuk Dishub DKI.
Sebelumnya, pada peluncuran layanan Uber yang dilakukan pada Rabu, (13/8/2014), kala ditanya awak media seputar rekanan penyedia kendaraan mereka di Jakarta, Uber memang bersikeras untuk tak menyebutkannya secara gamblang.
Tanpa menyebutkan secara detil identitasnya, perusahaan teknologi yang berbasis di 160 kota dunia tersebut hanya menyebutkan jika rekanan mereka di Jakarta adalah penyedia jasa transportasi papan atas terpercaya di Indonesia.
"Yang jelas, rekanan kami adalah penyedia jasa transportasi terpercaya di Jakarta, kami tak memilih yang biasa-biasa saja dan semua taat hukum," ujar Chan Park, APAC Expansion dari Uber di Jakarta pada Rabu (13/8/2014).
Namun, berbeda dengan keterangan Uber yang mengklaim telah memenuhi segala persyaratan hukum terkait jasa mereka di Jakarta, Akbar mengungkapkan jika Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya tidak pernah menerima pengajuan izin operasional di ibukota.
"Biar sistem pembayaran rental Uber melalui kartu kredit, tetap saja. Karena layanan Uber harus mengurus izin operasionalnya terlebih dahulu. Kalau dia (Uber) mau legal, harus dapat izin angkutan umum dulu," ujar Akbar.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2092920/dituduh-taksi-gelap-ini-penjelasan-uber
Dalam balasan melalui surat elektronik kepada Liputan6.com pada Senin (18/8/2014), Uber melalui pernyataan Mike Brown, Regional Manager di Asia mengatakan jika pihaknya membuka pintu dialog bagi siapapun, termasuk pemerintah untuk menjelaskan keunikan jasa mereka tersebut.
"Rekanan kami di Jakarta memiliki izin transportasi jelas dan terdaftar, serta taat hukum," demikian tertulis dalam keterangan Uber via surat elektronik.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, pada Senin (18/8) menjelaskan, jasa transportasi pihak Uber masuk ke dalam kategori taksi gelap. [Baca Juga: Kadishub DKI Tegaskan Layanan 'Sewa-Mobil' Uber Ilegal]
"Saya sudah tahu tentang Uber, dan itu termasuk taksi gelap," kata Akbar di Balaikota Jakarta. Menurutnya, jika mengacu pada ketentuan yang ada, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tarif tertentu, maka jasa itu masuk kategori angkutan umum.
Maka Uber, dikatakan Akbar, sebelum menyediakan layanan sewa mobil seharusnya memenuhi beberapa persyaratan angkutan umum di Jakarta, yakni uji KIR serta berpelat kuning. Karena selama beroperasi, mobil sewaan Uber justru berpelat hitam.
Berdasarkan pengamatan Liputan6.com, tampaknya, kekurangterbukaan seputar rekanan penyedia transportasi dari jasa layanan aplikasi Uber di Jakarta ini lantas menimbulkan kebingungan sejumlah pihak, termasuk Dishub DKI.
Sebelumnya, pada peluncuran layanan Uber yang dilakukan pada Rabu, (13/8/2014), kala ditanya awak media seputar rekanan penyedia kendaraan mereka di Jakarta, Uber memang bersikeras untuk tak menyebutkannya secara gamblang.
Tanpa menyebutkan secara detil identitasnya, perusahaan teknologi yang berbasis di 160 kota dunia tersebut hanya menyebutkan jika rekanan mereka di Jakarta adalah penyedia jasa transportasi papan atas terpercaya di Indonesia.
"Yang jelas, rekanan kami adalah penyedia jasa transportasi terpercaya di Jakarta, kami tak memilih yang biasa-biasa saja dan semua taat hukum," ujar Chan Park, APAC Expansion dari Uber di Jakarta pada Rabu (13/8/2014).
Namun, berbeda dengan keterangan Uber yang mengklaim telah memenuhi segala persyaratan hukum terkait jasa mereka di Jakarta, Akbar mengungkapkan jika Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya tidak pernah menerima pengajuan izin operasional di ibukota.
"Biar sistem pembayaran rental Uber melalui kartu kredit, tetap saja. Karena layanan Uber harus mengurus izin operasionalnya terlebih dahulu. Kalau dia (Uber) mau legal, harus dapat izin angkutan umum dulu," ujar Akbar.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2092920/dituduh-taksi-gelap-ini-penjelasan-uber
Selasa, 03 Juni 2014
Kemacetan Diatasi, Ekonomi Jakarta Bisa Hasilkan Rp 100 Triliun
SINGAPURA, KOMPAS.com — Ekonomi masyarakat di Jakarta bisa menghasilkan hingga 8,9 miliar dollar AS (sekitar Rp 100 triliun) per tahun pada 2030 jika pemerintah bisa mengatasi kemacetan dengan meningkatkan mobilitas masyarakatnya dan kualitas jaringan transportasinya.
Demikian hasil studi tentang mobilitas perkotaan, "The Mobility Opportunity", yang dilakukan oleh Credo pada 2013, yang disampaikan Senior Partner Credo, perusahaan konsultan yang berbasis di London, Chris Molloy, di World Cities Summit 2014, di Singapura, Selasa (3/6/2014).
Chris Molloy mengatakan, investasi di sektor infrastruktur transportasi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kegiatan ekonomi penduduk suatu kota.
Berdasarkan studi yang disponsori oleh perusahaan raksasa Eropa, Siemens, tersebut, saat ini penduduk Jakarta menghabiskan 23,5 persen dari pendapatan per kapita mereka untuk biaya transportasi.
"Sementara itu, biaya ekonomi untuk transportasi yang paling efisien berada di sekitar angka 10 persen dari PDB per kapita," kata Molloy.
Dari 35 kota di dunia yang diteliti Credo, Kopenhagen di Denmark menjadi kota yang paling efisien dalam hal biaya transportasi dengan nilai 8,6 persen, disusul oleh Singapura (8,9 persen) dan Santiago, Cile, (10,8 persen).
Sementara itu, kota Lagos, Nigeria, berada di posisi paling buncit dengan angka 27,7 persen.
Jika 35 kota yang diteliti dapat menerapkan standar-standar transportasi terbaik di kelasnya, kota-kota tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga mencapai total 238 miliar dollar AS, hampir dua kali lipat potensi ekonomi saat ini yang mencapai nilai 119 miliar dollar AS.
Sementara itu, moda transportasi bus terintegrasi transjakarta yang sudah beroperasi dari tahun 2004 dinilai hanya mampu menambah efektivitas dan efisiensi transportasi dalam jangka pendek.
"Angkutan minibus di sana juga tidak tertata dengan bagus," kata Molloy.
Dengan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti biaya transportasi yang dikeluarkan dan perencanaan yang ada saat studi tersebut dilakukan, seperti penambahan unit untuk meningkatkan kapasitas penumpang, angkutan publik di Jakarta hanya dapat mengurangi biaya ekonomi untuk transportasi penduduk menjadi 22 persen pada 2030.
"Untuk Jakarta, moda transportasi berbasis rel (metro rail) adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi tingkat kemacetan di sana," kata Molloy.
Pada 2030, Credo memprediksi akan terjadi penambahan jumlah komuter dari jumlah saat ini yang mencapai 1,5 juta menjadi 2,5 juta saat puncak arus komuter pada pagi hari pada 2030.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi kota terpadat di Indonesia tersebut untuk menciptakan moda transportasi yang efisien.
Sementara itu, Singapura sudah lebih dari 25 tahun mengandalkan jaringan mass rapid transit berbasis rel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meresmikan pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT tahap I pada Oktober 2013 dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 15,5 km yang ditargetkan selesai pada 2018.
Tahap dua MRT dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan direncanakan akan dibangun mulai akhir tahun 2014.
Sebelumnya, Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan bahwa biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per harinya.
"Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu," kata dia.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/0718319/Kemacetan.Diatasi.Ekonomi.Jakarta.Bisa.Hasilkan.Rp.100.Triliun
Demikian hasil studi tentang mobilitas perkotaan, "The Mobility Opportunity", yang dilakukan oleh Credo pada 2013, yang disampaikan Senior Partner Credo, perusahaan konsultan yang berbasis di London, Chris Molloy, di World Cities Summit 2014, di Singapura, Selasa (3/6/2014).
Chris Molloy mengatakan, investasi di sektor infrastruktur transportasi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kegiatan ekonomi penduduk suatu kota.
Berdasarkan studi yang disponsori oleh perusahaan raksasa Eropa, Siemens, tersebut, saat ini penduduk Jakarta menghabiskan 23,5 persen dari pendapatan per kapita mereka untuk biaya transportasi.
"Sementara itu, biaya ekonomi untuk transportasi yang paling efisien berada di sekitar angka 10 persen dari PDB per kapita," kata Molloy.
Dari 35 kota di dunia yang diteliti Credo, Kopenhagen di Denmark menjadi kota yang paling efisien dalam hal biaya transportasi dengan nilai 8,6 persen, disusul oleh Singapura (8,9 persen) dan Santiago, Cile, (10,8 persen).
Sementara itu, kota Lagos, Nigeria, berada di posisi paling buncit dengan angka 27,7 persen.
Jika 35 kota yang diteliti dapat menerapkan standar-standar transportasi terbaik di kelasnya, kota-kota tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga mencapai total 238 miliar dollar AS, hampir dua kali lipat potensi ekonomi saat ini yang mencapai nilai 119 miliar dollar AS.
Sementara itu, moda transportasi bus terintegrasi transjakarta yang sudah beroperasi dari tahun 2004 dinilai hanya mampu menambah efektivitas dan efisiensi transportasi dalam jangka pendek.
"Angkutan minibus di sana juga tidak tertata dengan bagus," kata Molloy.
Dengan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti biaya transportasi yang dikeluarkan dan perencanaan yang ada saat studi tersebut dilakukan, seperti penambahan unit untuk meningkatkan kapasitas penumpang, angkutan publik di Jakarta hanya dapat mengurangi biaya ekonomi untuk transportasi penduduk menjadi 22 persen pada 2030.
"Untuk Jakarta, moda transportasi berbasis rel (metro rail) adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi tingkat kemacetan di sana," kata Molloy.
Pada 2030, Credo memprediksi akan terjadi penambahan jumlah komuter dari jumlah saat ini yang mencapai 1,5 juta menjadi 2,5 juta saat puncak arus komuter pada pagi hari pada 2030.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi kota terpadat di Indonesia tersebut untuk menciptakan moda transportasi yang efisien.
Sementara itu, Singapura sudah lebih dari 25 tahun mengandalkan jaringan mass rapid transit berbasis rel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meresmikan pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT tahap I pada Oktober 2013 dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 15,5 km yang ditargetkan selesai pada 2018.
Tahap dua MRT dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan direncanakan akan dibangun mulai akhir tahun 2014.
Sebelumnya, Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan bahwa biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per harinya.
"Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu," kata dia.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/0718319/Kemacetan.Diatasi.Ekonomi.Jakarta.Bisa.Hasilkan.Rp.100.Triliun
Kamis, 04 Juli 2013
Nebeng.com Tawarkan Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta
Liputan6.com, Jakarta : Pada ajang "Indonesia Innovates" yang diselenggarakan Google Indonesia dan Ogilvy & Nather Indonesia hari ini, Rabu (3/7/2013) di Shangrila Hotel Jakarta, terdapat enam startup asli Indonesia yang diberi penghargaan 'Pahlawan Inovasi Indonesia' karena dinilai berprestasi di segmen bisnis berbasis internet. Di antara keenam startup tersebut, terdapat satu startup yang menurut tim Liputan6.com cukup menarik dan inovatif. Startup tersebut adalah Nebeng.com.
Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.
Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.
Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.
Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.
Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.
Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta
Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.
Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.
Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.
Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.
Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.
Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)