JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara adalah keharusan.
Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.
Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.
Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.
Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.
"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.
Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.
Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.
Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.
Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.
Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi
Tampilkan postingan dengan label pengendali. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pengendali. Tampilkan semua postingan
Senin, 20 Mei 2013
Kamis, 27 Desember 2012
Gawat, Jakarta tak Akan Pernah Bebas Banjir!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Jakarta tak akan pernah bebas dari masalah banjir. Hal tersebut disebabkan pembangunan fisik yang terus dilakukan di ibu kota Indonesia ini.
"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).
Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.
"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.
Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.
Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.
"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.
Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir
"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).
Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.
"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.
Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.
Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.
"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.
Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir
Rabu, 10 Oktober 2012
Tarif Parkir Rp 3.000 per Jam Dinilai Masih Murah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung kenaikan tarif parkir off street (dalam gedung), bagi kendaraan roda empat menjadi Rp 3.000 per jam.
DTKJ berpendapat, tarif tersebut sebenarnya masih murah. Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pihaknya mendukung kenaikan tarif parkir off street.
Bahkan, kenaikan menjadi Rp 3.000 per jam ia anggap masih terlalu murah. Malah, Tigor lebih setuju jika tarif parkir off street menjadi Rp 5.000 per jam untuk kendaraan roda empat.
"Perda perparkiran kan tidak hanya mencari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI, tapi juga dijadikan sebagai alat pengendali kendaraan pribadi di Jakarta," ujar Tigor, Senin (8/10/2012).
DTKJ merekomendasikan, jika Perda Perparkiran dijadikan pengendali kendaraan pribadi, maka tarif parkir off street dan on street harus lebih mahal, apalagi bila di tengah kota, maka harus lebih mahal lagi.
"Kalau mahal kan orang jadi mikir bawa mobil. Akhirnya, kemacetan di jalan bisa berkurang," tuturnya.
Parkir on street, paparnya, harus jauh lebih mahal dari parkir off street. Itu perlu agar tidak ada lagi parkir on street yang selalu menyita hampir 40 persen badan jalan.
Saat ini, di Jakarta ada sekitar 16 ribu parkir on street resmi. Sedangkan parkir off street di Jakarta saat ini sudah mencapai 130 ribu Satuan Ruas Parkir (SRP).
"Kan sudah banyak parkir off street, ya ditutup saja parkir on streetnya. Enggak masalah kok. Kalau protes jangan naik mobil. Naik kendaraan umum saja," sindirnya. (*)
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/08/tarif-parkir-rp-3.000-per-jam-dinilai-masih-murah
DTKJ berpendapat, tarif tersebut sebenarnya masih murah. Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pihaknya mendukung kenaikan tarif parkir off street.
Bahkan, kenaikan menjadi Rp 3.000 per jam ia anggap masih terlalu murah. Malah, Tigor lebih setuju jika tarif parkir off street menjadi Rp 5.000 per jam untuk kendaraan roda empat.
"Perda perparkiran kan tidak hanya mencari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI, tapi juga dijadikan sebagai alat pengendali kendaraan pribadi di Jakarta," ujar Tigor, Senin (8/10/2012).
DTKJ merekomendasikan, jika Perda Perparkiran dijadikan pengendali kendaraan pribadi, maka tarif parkir off street dan on street harus lebih mahal, apalagi bila di tengah kota, maka harus lebih mahal lagi.
"Kalau mahal kan orang jadi mikir bawa mobil. Akhirnya, kemacetan di jalan bisa berkurang," tuturnya.
Parkir on street, paparnya, harus jauh lebih mahal dari parkir off street. Itu perlu agar tidak ada lagi parkir on street yang selalu menyita hampir 40 persen badan jalan.
Saat ini, di Jakarta ada sekitar 16 ribu parkir on street resmi. Sedangkan parkir off street di Jakarta saat ini sudah mencapai 130 ribu Satuan Ruas Parkir (SRP).
"Kan sudah banyak parkir off street, ya ditutup saja parkir on streetnya. Enggak masalah kok. Kalau protes jangan naik mobil. Naik kendaraan umum saja," sindirnya. (*)
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/08/tarif-parkir-rp-3.000-per-jam-dinilai-masih-murah
Kamis, 12 April 2012
13 Sungai di Jakarta Segera Dinormalisasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir di Jakarta sebagian besar terjadi akibat luapan banjir kiriman dan diperparah dengan banyaknya penyempitan dan pendangkalan 13 sungai yang melewati kawasan Jakarta.
Hal itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam peninjauannya ke beberapa kawasan yang mengalami banjir kiriman sepekan lalu di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jaksel, Kamis (12/4).
''Untuk menangani banjir, salah satunya yang efektif adalah melakukan normalisasi 13 aliran sungai yang bermuara ke Jakarta. Saya sangat berharap dan akan berupaya agar proyek normalisasi 13 sungai bisa segera terealisasi,'' ujar Fauzi Bowo.
Menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu itu, sebagian besar kawasan yang terkena banjir terletak di daerah pinggiran atau perbatasan dan daerah sekitar sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Di dalam kota Jakarta sendiri, jumlah lokasi maupun areal yang terkena banjir jauh berkurang.
Diungkapkan Fauzi Bowo, sejak 2008, Pemprov DKI Jakarta mendorong percepatan penyelesaian Banjir Kanal Timur, Pemprov DKI secara bertahap menangani 78 titik kawasan genangan air dan 123 titik ruas jalan yang menjadi langganan banjir. Sampai saat ini sudah 16 kawasan yang berhasil dibenahi dan sisanya 62 titik kawasan lain segera diselesaikan.
Namun untuk jangka pendek, 62 titik kawasan yang belum selesai tersebut, penanganan banjirnya dilakukan dengan menempatkan pompa stasioner dan pompa mobile. Untuk 123 titik ruas jalan arteri dan kolektor yang masuk kategori rawan banjir, saat ini sudah semua diselesaikan.
Fauzi Bowo melanjutka Pemprov DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana pengendali banjir yang terdiri dari 344 pompa pengendali banjir, 55 lokasi waduk pengendali banjir, 93 unit pintu air pengendali banjir, 51 lokasi posko piket banjir dan tujuh titik pantau sistem peringatan dini. Pemprov DKI juga memiliki 17 lokasi penakar curah hujan, 26 situ dan waduk retensi, 47 polder, 442 kilometer saluran makro dan sub makro serta 1.537 kilometer saluran penghubung dan mikro.
''Inilah yang antara lain dikerjakan oleh Pemprov DKI selama ini, dan hasinya sudah mulai terlihat ketika terjadi curah hujan yang tinggi di DKI dan sekitarnya. Luas areal yang terkena banjir turun secara signifikan dan air juga bisa lebih cepat surut,'' tutur Fauzi Bowo.
Namun demikian, diungkapkan Fauzi Bowo, sebagai orang yang paling bertangungjawab dalam pembangunan Jakarta, dirinya meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa sepenuhnya membuat Jakarta bebas banjir. ''Saya minta maaf karena masih ada warga yang menjadi korban banjir,'' tegasnya.
Sumber : http://www.republika.co.id//berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/04/12/m2ct34-13-sungai-di-jakarta-segera-dinormalisasi
Hal itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam peninjauannya ke beberapa kawasan yang mengalami banjir kiriman sepekan lalu di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jaksel, Kamis (12/4).
''Untuk menangani banjir, salah satunya yang efektif adalah melakukan normalisasi 13 aliran sungai yang bermuara ke Jakarta. Saya sangat berharap dan akan berupaya agar proyek normalisasi 13 sungai bisa segera terealisasi,'' ujar Fauzi Bowo.
Menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu itu, sebagian besar kawasan yang terkena banjir terletak di daerah pinggiran atau perbatasan dan daerah sekitar sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Di dalam kota Jakarta sendiri, jumlah lokasi maupun areal yang terkena banjir jauh berkurang.
Diungkapkan Fauzi Bowo, sejak 2008, Pemprov DKI Jakarta mendorong percepatan penyelesaian Banjir Kanal Timur, Pemprov DKI secara bertahap menangani 78 titik kawasan genangan air dan 123 titik ruas jalan yang menjadi langganan banjir. Sampai saat ini sudah 16 kawasan yang berhasil dibenahi dan sisanya 62 titik kawasan lain segera diselesaikan.
Namun untuk jangka pendek, 62 titik kawasan yang belum selesai tersebut, penanganan banjirnya dilakukan dengan menempatkan pompa stasioner dan pompa mobile. Untuk 123 titik ruas jalan arteri dan kolektor yang masuk kategori rawan banjir, saat ini sudah semua diselesaikan.
Fauzi Bowo melanjutka Pemprov DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana pengendali banjir yang terdiri dari 344 pompa pengendali banjir, 55 lokasi waduk pengendali banjir, 93 unit pintu air pengendali banjir, 51 lokasi posko piket banjir dan tujuh titik pantau sistem peringatan dini. Pemprov DKI juga memiliki 17 lokasi penakar curah hujan, 26 situ dan waduk retensi, 47 polder, 442 kilometer saluran makro dan sub makro serta 1.537 kilometer saluran penghubung dan mikro.
''Inilah yang antara lain dikerjakan oleh Pemprov DKI selama ini, dan hasinya sudah mulai terlihat ketika terjadi curah hujan yang tinggi di DKI dan sekitarnya. Luas areal yang terkena banjir turun secara signifikan dan air juga bisa lebih cepat surut,'' tutur Fauzi Bowo.
Namun demikian, diungkapkan Fauzi Bowo, sebagai orang yang paling bertangungjawab dalam pembangunan Jakarta, dirinya meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa sepenuhnya membuat Jakarta bebas banjir. ''Saya minta maaf karena masih ada warga yang menjadi korban banjir,'' tegasnya.
Sumber : http://www.republika.co.id//berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/04/12/m2ct34-13-sungai-di-jakarta-segera-dinormalisasi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)