REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aplikasi Qlue Yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan media untuk memanatu kinerja pemprov. Lewat Qlue masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait lingkungan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan.
"Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Tampilkan postingan dengan label kelurahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kelurahan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 02 September 2015
Rabu, 05 November 2014
Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Rabu, 01 Oktober 2014
Biopori, Minimalisir Banjir dan Genangan Air
TANJUNG PRIOK (Pos Kota) - Guna mengantisipasi banjir maupun genangan air, di pesisir utara Jakarta berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Salah satunya dengan memperbanyak lubang biofori, bukan hanya itu, pemerintah juga meminta kepada warganya yang mempunyai lahan kosong atau halaman rumah diusulkan agar dibuatkan lubang biofori.
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Selasa, 15 Juli 2014
Cara Ahok Berantas Sampah dan Jalan Rusak
Liputan6.com, Jakarta - Masih banyaknya jalan rusak dan tumpukan sampah di sejumlah kawasan di Jakarta membuat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setiap kelurahan akan dilengkapi 50-100 pekerja harian lepas (PHL). Mereka nantinya bertugas menjaga kelurahan agar terhindar dari jalan rusak dan sampah.
"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.
Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.
"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.
Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.
Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.
"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak
"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.
Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.
"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.
Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.
Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.
"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak
Rabu, 25 Juni 2014
Idealnya, Tiap RW di DKI Punya TPS Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kelurahan bahkan Rukun Warga di DKI Jakarta, idealnya punya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Saat ini baru 20-an persen titik penjemputan sampah yang sudah berupa TPS sampah. Lagi-lagi, lahan jadi kendala untuk memenuhi kebutuhan TPS sampah.
"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.
Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.
Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.
"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.
Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.
Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah
"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.
Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.
Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.
"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.
Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.
Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah
Rabu, 07 Mei 2014
Sudah Lulus, Tiba-tiba Ratusan CPNS DKI Dinyatakan Gagal
JAKARTA, KOMPAS.com — Pupus sudah harapan SA (43) jadi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Meski sudah dinyatakan lulus tes calon PNS (CPNS) Kategori II sesuai daftar kelulusan yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, surat keputusan honorer (SKH) SA dianggap cacat administratif alias tak sah.
SA tidak mengalami sendiri. Ada 121 rekannya yang juga lolos tes CPNS terancam gagal jadi PNS DKI Jakarta.
SA mengaku malu kepada keluarga dan para tetangganya. Sejak dinyatakan lulus tes CPNS Kategori II pada Februari 2014 lalu, dia telanjur sudah menyampaikan kabar gembira itu kepada istri dan keluarga besarnya. Istrinya pun menyambut kabar baik itu dengan gembira. Esok harinya, istrinya bahkan teiah membuatkan nasi kuning, lengkap dengan perkedel dan ayam goreng serta sambal pedas.
Mereka mengadakan acara sederhana yang disebut sebagai syukuran. Tetangga sekitar rumah pun diundang. Di acara kecil itu, SA mengumumkan kepada para tetangganya, dia sudah lolos menjadi CPNS dan dalam setahun bakal diangkat jadi PNS.
Tetangga SA yang tinggal di sebuah desa di kawasan Bekasi itu menyambutnya dengan gembira pula. Satu per satu para tetangga menyalami SA. Bahkan beberapa menyebut SA sudah jadi orang sukses karena berhasil jadi PNS. Bapak tiga anak ini pun bangga.
Jadi impian
Menjadi CPNS sudah jadi impian sejak SA menjadi pegawai honorer di Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jakarta Barat. Dia mulai bekerja di sana sejak 1995.
Diakui, awalnya dia bekerja tanpa surat keterangan honorer (SKH). Adapun pekerjaan SA sehari-hari yakni mengeruk sampah atau lumpur.
Saking ingin menjadi PNS, lelaki ini memilih bertahan bekerja tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2007, SA mendapat SKH dari DPU DKI Jakarta. Di SKH tahun 2007 itu, SA ditulis telah bekerja dari tahun 2005.
SKH inilah yang kemudian jadi masalah. Setelah lulus tes CPNS, pihak DPU DKI meminta SA mencari kembali Kepala DPU era tahun 2005. Lalu Kepala DPU yang kini sudah pensiun itu harus membuatkan surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas SKH tersebut.
"Ya tidak maulah kepala dinas yang sudah pensiun itu bertanggung jawab. Dia hanya memberikan surat pernyataan bahwa saya sudah bekerja sejak tahun 1995 di Gedung Pompa Jakarta Barat," ujar SA kepada Warta Kota.
SA mengaku, selama jadi pegawai honorer hidupnya hanya pas-pasan. SA bertahan dengan gaji Rp 2,2 juta per bulan. Uang sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk hidup sebulan. Sisanya dia dapat dari bekerja serabutan. Mulai dari memperbaiki rumah tetangga sampai membersihkan kamar mandi tetangganya di kompleks elite.
Seumur hidup
Nasib serupa dialami SN (41), pegawai honorer lainnya di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan. Dia jadi pegawai honorer sejak tahun 1999. Awalnya, SN diminta seorang lurah untuk jadi pegawai honorer di bagian ketenteraman dan ketertiban. Dia kemudian mendapat surat tugas yang dikeluarkan lurah.
Sejak jadi pegawai honorer, SN berharap bisa diangkat jadi PNS, makanya dia bertahan habis-habisan untuk tetap jadi pegawai honorer, walaupun penghasilannya pas-pasnya.
SN mendapat gaji tiga bulan sekali. Setiap bulan dia mesti berutang, mulai dari beras sampai lauk-pauk. "Jadi, begitu saya terima gaji tiga bulan sekali, uangnya langsung tersedot buat bayar utang lebih dari separuhnya," kata SN kepada Warta Kota pekan lalu.
SN mengaku bekerja seharian penuh, hampir 24 jam setiap harinya. Pagi sampai sore hari, SN bekerja di kantor kelurahan. Dia disuruh ke sana-kemari, paling sering untuk fotokopi berkas.
Kemudian seusai jam kantor, SN pergi ke salah satu apartemen dekat tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai sekuriti di sana. Upahnya Rp 600.000 sebulan. Biasanya SN berjaga sampai semua penghuni masuk.
Selanjutnya, seusai semua penghuni masuk apartemen, SN memilih tidur tiga sampai empat jam. Kemudian bangun pagi harinya dan langsung pergi bekerja di kantor kelurahan lagi.
Sampai di kantor kelurahan, apabila belum ada pekerjaan, SN memilih tidur beberapa saat di kursinya. Seperti pada Rabu (30/4/2014), SN tertidur dengan kacamata hitamnya. Dia memakai sandal jepit dan duduk di kursi bosnya. Begitu bosnya datang, SN terbangun dan menyingkir, melepas kacamata hitamnya lalu pergi dari ruangan.
Pengorbanan SN kini sia-sia. Dia gagal jadi PNS. Padahal harapan menjadi PNS sudah memuncak. "Saya pikir saya akan diangkat jadi PNS. Ternyata tidak juga. Sekarang usia saya sudah 41 tahun. Sulit mencari pekerjaan dengan ijazah SMP. Mungkin saya akan di sini terus. Saya sudah merelakan jadi pegawai honorer seumur hidup," ujar SN sambil menitikkan air mata.
Masalah sepele
Ratusan CPNS yang sudah lolos tes, tetapi nasibnya menjadi tidak jelas sebenarnya hanya karena persoalan spele. Ini terjadi lantaran karut-marutnya pengaturan pegawai honorer di DKI.
Semua masalah ini berawal saat pendataan pegawai honorer di DKI Jakarta tahun 2009 dan 2010. Ketika itu, di beberapa dinas, termasuk DPU Jakarta, para petugas honorer tidak dibekali SKH, padahal umumnya sudah bekerja sejak tahun 2004.
Makanya ketika ada wacana akan ada pendataan honorer untuk ikut tes CPNS, banyak pegawai honorer berbondong-bondong membuat SKH ke kepala dinasnya masing-masing. Termasuk SA yang kemudian secara mulus mendapat SKH-nya.
Selanjutnya tahun 2013 akhir, SA diundang ikut tes CPNS. Saat itu ada 400 pegawai honorer DPU yang ikut tes. Kemudian, pada Februari 2014 menjadi bulan paling berbahagia bagi SA dan 121 rekannya di DPU DKI. Mereka dipastikan lobos tes CPNS.
Namun, kebahagiaan itu kini sirna. Pada April 2014, bagian kepegawaian DPU DKI justru menyatakan mereka gagal saat pemberkasan. DKI beranggapan SKH yang dibuat tahun 2009 dan 2010 untuk SA tak sah.
Begitu pula rekan-rekan SA lainnya. Terhitung dari 122 yang lolos tes SPNS, hanya 10 pegawai honor yang dinyatakan SKI-1-nya sah. Bagi SA ini tak masuk akal sebab sebelum tes berlangsung SKH itu sudah dinyatakan sah. "Kok begitu pemberkasan jadi tak sah. Aneh ini," kata SA.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengakui kacaunya tes CPNS ini. Rudi mengaku ada banyak peserta yang tidak lulus menyanggah secara tertulis bahwa sebagian yang lulus melakukan rekayasa administrasi. Makanya dilakukan proses verifikasi.
"Mudah-mudahan setelah selesai validasi dan verifikasi secara jujur hal ini bisa cepat rampung," kata Rudi kepada Warta Kota, Jumat (2/5/2014) pekan lalu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/05/0950478/Sudah.Lulus.Tiba-tiba.Ratusan.CPNS.DKI.Dinyatakan.Gagal
SA tidak mengalami sendiri. Ada 121 rekannya yang juga lolos tes CPNS terancam gagal jadi PNS DKI Jakarta.
SA mengaku malu kepada keluarga dan para tetangganya. Sejak dinyatakan lulus tes CPNS Kategori II pada Februari 2014 lalu, dia telanjur sudah menyampaikan kabar gembira itu kepada istri dan keluarga besarnya. Istrinya pun menyambut kabar baik itu dengan gembira. Esok harinya, istrinya bahkan teiah membuatkan nasi kuning, lengkap dengan perkedel dan ayam goreng serta sambal pedas.
Mereka mengadakan acara sederhana yang disebut sebagai syukuran. Tetangga sekitar rumah pun diundang. Di acara kecil itu, SA mengumumkan kepada para tetangganya, dia sudah lolos menjadi CPNS dan dalam setahun bakal diangkat jadi PNS.
Tetangga SA yang tinggal di sebuah desa di kawasan Bekasi itu menyambutnya dengan gembira pula. Satu per satu para tetangga menyalami SA. Bahkan beberapa menyebut SA sudah jadi orang sukses karena berhasil jadi PNS. Bapak tiga anak ini pun bangga.
Jadi impian
Menjadi CPNS sudah jadi impian sejak SA menjadi pegawai honorer di Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jakarta Barat. Dia mulai bekerja di sana sejak 1995.
Diakui, awalnya dia bekerja tanpa surat keterangan honorer (SKH). Adapun pekerjaan SA sehari-hari yakni mengeruk sampah atau lumpur.
Saking ingin menjadi PNS, lelaki ini memilih bertahan bekerja tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2007, SA mendapat SKH dari DPU DKI Jakarta. Di SKH tahun 2007 itu, SA ditulis telah bekerja dari tahun 2005.
SKH inilah yang kemudian jadi masalah. Setelah lulus tes CPNS, pihak DPU DKI meminta SA mencari kembali Kepala DPU era tahun 2005. Lalu Kepala DPU yang kini sudah pensiun itu harus membuatkan surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas SKH tersebut.
"Ya tidak maulah kepala dinas yang sudah pensiun itu bertanggung jawab. Dia hanya memberikan surat pernyataan bahwa saya sudah bekerja sejak tahun 1995 di Gedung Pompa Jakarta Barat," ujar SA kepada Warta Kota.
SA mengaku, selama jadi pegawai honorer hidupnya hanya pas-pasan. SA bertahan dengan gaji Rp 2,2 juta per bulan. Uang sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk hidup sebulan. Sisanya dia dapat dari bekerja serabutan. Mulai dari memperbaiki rumah tetangga sampai membersihkan kamar mandi tetangganya di kompleks elite.
Seumur hidup
Nasib serupa dialami SN (41), pegawai honorer lainnya di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan. Dia jadi pegawai honorer sejak tahun 1999. Awalnya, SN diminta seorang lurah untuk jadi pegawai honorer di bagian ketenteraman dan ketertiban. Dia kemudian mendapat surat tugas yang dikeluarkan lurah.
Sejak jadi pegawai honorer, SN berharap bisa diangkat jadi PNS, makanya dia bertahan habis-habisan untuk tetap jadi pegawai honorer, walaupun penghasilannya pas-pasnya.
SN mendapat gaji tiga bulan sekali. Setiap bulan dia mesti berutang, mulai dari beras sampai lauk-pauk. "Jadi, begitu saya terima gaji tiga bulan sekali, uangnya langsung tersedot buat bayar utang lebih dari separuhnya," kata SN kepada Warta Kota pekan lalu.
SN mengaku bekerja seharian penuh, hampir 24 jam setiap harinya. Pagi sampai sore hari, SN bekerja di kantor kelurahan. Dia disuruh ke sana-kemari, paling sering untuk fotokopi berkas.
Kemudian seusai jam kantor, SN pergi ke salah satu apartemen dekat tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai sekuriti di sana. Upahnya Rp 600.000 sebulan. Biasanya SN berjaga sampai semua penghuni masuk.
Selanjutnya, seusai semua penghuni masuk apartemen, SN memilih tidur tiga sampai empat jam. Kemudian bangun pagi harinya dan langsung pergi bekerja di kantor kelurahan lagi.
Sampai di kantor kelurahan, apabila belum ada pekerjaan, SN memilih tidur beberapa saat di kursinya. Seperti pada Rabu (30/4/2014), SN tertidur dengan kacamata hitamnya. Dia memakai sandal jepit dan duduk di kursi bosnya. Begitu bosnya datang, SN terbangun dan menyingkir, melepas kacamata hitamnya lalu pergi dari ruangan.
Pengorbanan SN kini sia-sia. Dia gagal jadi PNS. Padahal harapan menjadi PNS sudah memuncak. "Saya pikir saya akan diangkat jadi PNS. Ternyata tidak juga. Sekarang usia saya sudah 41 tahun. Sulit mencari pekerjaan dengan ijazah SMP. Mungkin saya akan di sini terus. Saya sudah merelakan jadi pegawai honorer seumur hidup," ujar SN sambil menitikkan air mata.
Masalah sepele
Ratusan CPNS yang sudah lolos tes, tetapi nasibnya menjadi tidak jelas sebenarnya hanya karena persoalan spele. Ini terjadi lantaran karut-marutnya pengaturan pegawai honorer di DKI.
Semua masalah ini berawal saat pendataan pegawai honorer di DKI Jakarta tahun 2009 dan 2010. Ketika itu, di beberapa dinas, termasuk DPU Jakarta, para petugas honorer tidak dibekali SKH, padahal umumnya sudah bekerja sejak tahun 2004.
Makanya ketika ada wacana akan ada pendataan honorer untuk ikut tes CPNS, banyak pegawai honorer berbondong-bondong membuat SKH ke kepala dinasnya masing-masing. Termasuk SA yang kemudian secara mulus mendapat SKH-nya.
Selanjutnya tahun 2013 akhir, SA diundang ikut tes CPNS. Saat itu ada 400 pegawai honorer DPU yang ikut tes. Kemudian, pada Februari 2014 menjadi bulan paling berbahagia bagi SA dan 121 rekannya di DPU DKI. Mereka dipastikan lobos tes CPNS.
Namun, kebahagiaan itu kini sirna. Pada April 2014, bagian kepegawaian DPU DKI justru menyatakan mereka gagal saat pemberkasan. DKI beranggapan SKH yang dibuat tahun 2009 dan 2010 untuk SA tak sah.
Begitu pula rekan-rekan SA lainnya. Terhitung dari 122 yang lolos tes SPNS, hanya 10 pegawai honor yang dinyatakan SKI-1-nya sah. Bagi SA ini tak masuk akal sebab sebelum tes berlangsung SKH itu sudah dinyatakan sah. "Kok begitu pemberkasan jadi tak sah. Aneh ini," kata SA.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengakui kacaunya tes CPNS ini. Rudi mengaku ada banyak peserta yang tidak lulus menyanggah secara tertulis bahwa sebagian yang lulus melakukan rekayasa administrasi. Makanya dilakukan proses verifikasi.
"Mudah-mudahan setelah selesai validasi dan verifikasi secara jujur hal ini bisa cepat rampung," kata Rudi kepada Warta Kota, Jumat (2/5/2014) pekan lalu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/05/0950478/Sudah.Lulus.Tiba-tiba.Ratusan.CPNS.DKI.Dinyatakan.Gagal
Kamis, 27 Februari 2014
Ahok Ungkap Jaringan Korupsi Proyek Sampah Jakarta
JAKARTA, Jaringnews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama mengaku tahu jaringan penyelewengan anggaran pengangkutan sampah di Jakarta. Dia menyebut pelakunya mulai dari pihak kelurahan.
Ahok mengatakan analisa terjadi penyelewengan itu lantaran masih banyak sampah menumpuk di jalan-jalan jakarta. Padahal DKI sudah bekerjasama dengan swasta untuk mengelola sampah itu.
"Kenapa diswastakan kebersihan? Saya tanya. Alasannya, truk kita kurang. Kenapa masih kotor kalau sudah dikelola swasta? Alasannya truk kita kurang. Saya nggak ngerti logikanya bagaimana. Saya cuma minta Jakarta bersih sampah. Kenapa sih?" kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (26/2).
Ahok mengatakan akan mengusut kasus ini mulai dari unsur Kelurahan, Kecamatan dampai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sebab diduga di sana ada sistem setoran.
"Kita akan lawan orang-orang yang bagi duit sampah. Kalau kita menang, Saya akan bongkar habis soal permainan yang dulu. Saya nekat saja sekarang. Kita butuh apa coba? Kota bersih sampah. Apa itu sulit?" kata Ahok.
"Kalau mereka bikin permainan baru dengan menutup Bantargebang. Gampang kok. Itu kan punya kami. Selama ini ada UPT berarti selama ini saya bayar preman dong?" curiga Ahok.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/57219/ahok-ungkap-jaringan-korupsi-proyek-sampah-jakarta
Ahok mengatakan analisa terjadi penyelewengan itu lantaran masih banyak sampah menumpuk di jalan-jalan jakarta. Padahal DKI sudah bekerjasama dengan swasta untuk mengelola sampah itu.
"Kenapa diswastakan kebersihan? Saya tanya. Alasannya, truk kita kurang. Kenapa masih kotor kalau sudah dikelola swasta? Alasannya truk kita kurang. Saya nggak ngerti logikanya bagaimana. Saya cuma minta Jakarta bersih sampah. Kenapa sih?" kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (26/2).
Ahok mengatakan akan mengusut kasus ini mulai dari unsur Kelurahan, Kecamatan dampai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sebab diduga di sana ada sistem setoran.
"Kita akan lawan orang-orang yang bagi duit sampah. Kalau kita menang, Saya akan bongkar habis soal permainan yang dulu. Saya nekat saja sekarang. Kita butuh apa coba? Kota bersih sampah. Apa itu sulit?" kata Ahok.
"Kalau mereka bikin permainan baru dengan menutup Bantargebang. Gampang kok. Itu kan punya kami. Selama ini ada UPT berarti selama ini saya bayar preman dong?" curiga Ahok.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/57219/ahok-ungkap-jaringan-korupsi-proyek-sampah-jakarta
Senin, 27 Januari 2014
Banjir Jakarta, 23 Tewas 27.912 Jiwa Masih Mengungsi
Liputan6.com, Jakarta : Banjir di sebagian wilayah Jakarta memang sudah mulai surut. Namun dampak dari bencana tersebut masih sangat dirasakan oleh warga di 5 wilayah Ibukota. Hingga saat ini, ribuan warga masih mengungsi.
"Saat ini jumlah pengungsi sebanyak 27.912 jiwa yang tersebar di 137 titik lokasi pengungsian," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (26/1/2014).
Tak hanya memaksa warga DKI mengungsi, banjir juga menyebabkan puluhan warga meninggal. "Jumlah korban jiwa sebanyak 23 orang meninggal dunia," jelas Sutopo.
Berikut perincian data yang dikelauarklan oleh BNPB terkait bencana banjir yang menerjang Jakarta :
Jakarta Timur:
- Ketinggian air rata-rata 30 cm. Area yang terdampak : 5 kecamatan, 10 kelurahan, 48 RW, 312 RT, 12.507 KK, 41.434 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak ; 15.242 jiwa, yang tersebar di 46 titik lokasi pengungsian.
jakarta Selatan:
- Ketinggian air rata-rata: 15 - 30 cm. Area yang tedampak : 2 kecamatan, 4 kelurahan, 16 RW, 95 RT, 4.285 KK, 16.094 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak: 6.946 jiwa, yang tersebar di 24 titik lokasi pengungsian.
Jakarta Pusat:
- Ketinggian air rata-rata: 0 cm. Area yang terdampak: 1 kecamatan, 1 kelurahan, 7 RW, 113 RT, 5.474 KK, tidak ada korban jiwa. Tidak ada pengungsi.
Jakarta Barat:
- Ketinggian air rata-rata: 10 - 20 cm. Area yang terdampak 5 kecamatan, 11 kelurahan, 49 RW, 194 RT, 15.977 KK, 50.879 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak 4.842 jiwa, yang tersebar di 60 titik lokasi pengungsian.
Jakarta Utara:
- Ketinggian air rata-rata 20 - 60 cmArea yang terdampak ; 1 kecamatan, 3 kelurahan, 16 RW, 138 RT. Jumlah pengungsi sebanyak 882 jiwa, yang tersebar di 7 titik lokasi pengungsian.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/810414/banjir-jakarta-23-tewas-27912-jiwa-masih-mengungsi
"Saat ini jumlah pengungsi sebanyak 27.912 jiwa yang tersebar di 137 titik lokasi pengungsian," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (26/1/2014).
Tak hanya memaksa warga DKI mengungsi, banjir juga menyebabkan puluhan warga meninggal. "Jumlah korban jiwa sebanyak 23 orang meninggal dunia," jelas Sutopo.
Berikut perincian data yang dikelauarklan oleh BNPB terkait bencana banjir yang menerjang Jakarta :
Jakarta Timur:
- Ketinggian air rata-rata 30 cm. Area yang terdampak : 5 kecamatan, 10 kelurahan, 48 RW, 312 RT, 12.507 KK, 41.434 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak ; 15.242 jiwa, yang tersebar di 46 titik lokasi pengungsian.
jakarta Selatan:
- Ketinggian air rata-rata: 15 - 30 cm. Area yang tedampak : 2 kecamatan, 4 kelurahan, 16 RW, 95 RT, 4.285 KK, 16.094 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak: 6.946 jiwa, yang tersebar di 24 titik lokasi pengungsian.
Jakarta Pusat:
- Ketinggian air rata-rata: 0 cm. Area yang terdampak: 1 kecamatan, 1 kelurahan, 7 RW, 113 RT, 5.474 KK, tidak ada korban jiwa. Tidak ada pengungsi.
Jakarta Barat:
- Ketinggian air rata-rata: 10 - 20 cm. Area yang terdampak 5 kecamatan, 11 kelurahan, 49 RW, 194 RT, 15.977 KK, 50.879 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak 4.842 jiwa, yang tersebar di 60 titik lokasi pengungsian.
Jakarta Utara:
- Ketinggian air rata-rata 20 - 60 cmArea yang terdampak ; 1 kecamatan, 3 kelurahan, 16 RW, 138 RT. Jumlah pengungsi sebanyak 882 jiwa, yang tersebar di 7 titik lokasi pengungsian.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/810414/banjir-jakarta-23-tewas-27912-jiwa-masih-mengungsi
Selasa, 21 Januari 2014
Penanganan banjir Jakarta terkendala pengesahan APBD 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan salah satu kendala penanganan banjir kali ini, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih belum disahkan.
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
Rabu, 30 Oktober 2013
DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Rabu, 09 Oktober 2013
Tangkap Basah Pembuang Sampah, Satpol PP Menyamar
JAKARTA, KOMPAS.com — Ada saja cara petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, agar warga tidak sembarangan membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Caranya, mereka menyamar, mengawasi dari jarak 10-20 meter dari lokasi, dan membawa kamera.
Kepala Satuan Petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang Solihin mengatakan, di setiap titik TPS liar, ditempatkan dua petugas Satpol PP. Selain bersembunyi di antara pepohonan dan warung rokok, para petugas itu juga melakukan patroli.
"Petugas yang sudah dibekali kamera tak hanya diam di satu tempat, tapi mereka juga mobile dan mengenakan pakaian bebas. Ini dilakukan untuk melancarkan aksi penyamaran," ujar Solihin saat dihubungi, Selasa, (8/10/2013).
Solihin mengatakan, petugas biasanya sudah mengetahui tanda-tanda warga yang hendak membuang sampah di TPS liar. Biasanya, kata dia, warga yang mau membuang sampah membawa kantong plastik ukuran sedang maupun besar. Biasanya, plastik itu diikat kuat supaya sampahnya tak berserakan.
Ketika mengetahui gerak-gerik warga yang hendak membuang sampah, kata Solihin, petugas kemudian sedikit mendekatinya. Hingga akhirnya, warga kedapatan membuang sampah, petugas langsung menangkap bersama barang bukti berupa sampah.
"Setelah tertangkap tangan, mereka kita beri teguran dan diperingatkan bahwa tak boleh buang sampah di sini," ujar Solihin.
Solihin menuturkan, bukan hanya pejalan kaki yang membuang sampah di lokasi itu, melainkan juga pengendara motor. Namun, untuk menangkap pelaku pembuang sampah yang menggunakan sepeda motor, petugas juga mencegatnya saat hendak kabur.
Solihin menjelaskan, dari ketiga titik tersebut, biasanya warga membuang sampah di waktu tertentu. Misalnya, di TPS liar yang di depan Puskesmas Kecamatan Tanjungpriok, warga rentan membuang sampah pada pukul 22.00-02.00, jembatan Jalan Bugis pada pukul 17.00-22.00, dan Saringan Kali Swasembada pukul 04.00-10.00.
Tindakan yang diambil oleh aparat Kelurahan Kebon Bawang rupanya tak sepenuhnya didukung oleh warganya. Rahmat (23), warga Swasembada X Kelurahan Kebon Bawang, menyebut hal itu hanya menimbulkan rasa malu bagi warga yang melanggar.
"Kalau ada cara lain, yah kan bisa dilakukan. Cari cara yang lebih elegan kan ada. Misalnya, petugas terus melakukan sosialisasi dan memasang spanduk. Bila perlu, kirimkan petugas untuk menjaganya," kata Rahmat
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/08/1846356/Tangkap.Basah.Pembuang.Sampah.Satpol.PP.Menyamar
Kepala Satuan Petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang Solihin mengatakan, di setiap titik TPS liar, ditempatkan dua petugas Satpol PP. Selain bersembunyi di antara pepohonan dan warung rokok, para petugas itu juga melakukan patroli.
"Petugas yang sudah dibekali kamera tak hanya diam di satu tempat, tapi mereka juga mobile dan mengenakan pakaian bebas. Ini dilakukan untuk melancarkan aksi penyamaran," ujar Solihin saat dihubungi, Selasa, (8/10/2013).
Solihin mengatakan, petugas biasanya sudah mengetahui tanda-tanda warga yang hendak membuang sampah di TPS liar. Biasanya, kata dia, warga yang mau membuang sampah membawa kantong plastik ukuran sedang maupun besar. Biasanya, plastik itu diikat kuat supaya sampahnya tak berserakan.
Ketika mengetahui gerak-gerik warga yang hendak membuang sampah, kata Solihin, petugas kemudian sedikit mendekatinya. Hingga akhirnya, warga kedapatan membuang sampah, petugas langsung menangkap bersama barang bukti berupa sampah.
"Setelah tertangkap tangan, mereka kita beri teguran dan diperingatkan bahwa tak boleh buang sampah di sini," ujar Solihin.
Solihin menuturkan, bukan hanya pejalan kaki yang membuang sampah di lokasi itu, melainkan juga pengendara motor. Namun, untuk menangkap pelaku pembuang sampah yang menggunakan sepeda motor, petugas juga mencegatnya saat hendak kabur.
Solihin menjelaskan, dari ketiga titik tersebut, biasanya warga membuang sampah di waktu tertentu. Misalnya, di TPS liar yang di depan Puskesmas Kecamatan Tanjungpriok, warga rentan membuang sampah pada pukul 22.00-02.00, jembatan Jalan Bugis pada pukul 17.00-22.00, dan Saringan Kali Swasembada pukul 04.00-10.00.
Tindakan yang diambil oleh aparat Kelurahan Kebon Bawang rupanya tak sepenuhnya didukung oleh warganya. Rahmat (23), warga Swasembada X Kelurahan Kebon Bawang, menyebut hal itu hanya menimbulkan rasa malu bagi warga yang melanggar.
"Kalau ada cara lain, yah kan bisa dilakukan. Cari cara yang lebih elegan kan ada. Misalnya, petugas terus melakukan sosialisasi dan memasang spanduk. Bila perlu, kirimkan petugas untuk menjaganya," kata Rahmat
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/08/1846356/Tangkap.Basah.Pembuang.Sampah.Satpol.PP.Menyamar
Selasa, 01 Oktober 2013
Buang Sampah ke Kali, Siap-siap Foto Anda "Mejeng" di Spanduk
JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan sembarangan buang sampah di kali. Bisa-bisa wajah Anda terpampang di spanduk sebagai pembuang sampah di kali.
Program memotret pembuang sampah ini akan dilakukan di sepanjang Kali Swasembada, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, mulai pekan depan. Petugas Satpol PP akan ditempatkan untuk mengawasi kali tersebut, lalu memotret warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.
"Ini kali sudah bersih, jadi kalau ada warga buang sampah ke kali, ada petugas kami yang akan memotretnya. Kemudian fotonya akan dibuatkan banner spanduk, lalu kita pasang di sepanjang kali ini," kata Makmun, Lurah Kebon Bawang, Senin (30/9/2013).
Selain foto pembuang sampah ke kali terpasang di spanduk, pihak kelurahan juga akan meminta KTP pelaku, kemudian akan dipanggil ke RT dan RW setempat. Upaya ini dilakukan sebagai efek jera agar tidak membuang sampah sembarangan ke kali dan dukungan pada kegiatan ini.
Kali Swasembada dibersihkan warga bersama pegawai PT Pelindo II Tg Priok pada Minggu (29/9/2013) kemarin. Aksi kali bersih dimulai dari Jembatan Gotong Royong sampai ke Jembatan Ampera, sepanjang 600 meter.
Mereka mengambil sampah kali, memangkas, dan membersihkan tanaman liar serta melakukan penanaman pohon. Setelah dibersihkan, fasilitas dan alat kebersihan seperti tong sampah, jaring sampah, dan bak sampah pun disediakan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/30/0841055/Buang.Sampah.ke.Kali.Siap-siap.Foto.Anda.Mejeng.di.Spanduk
Program memotret pembuang sampah ini akan dilakukan di sepanjang Kali Swasembada, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, mulai pekan depan. Petugas Satpol PP akan ditempatkan untuk mengawasi kali tersebut, lalu memotret warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.
"Ini kali sudah bersih, jadi kalau ada warga buang sampah ke kali, ada petugas kami yang akan memotretnya. Kemudian fotonya akan dibuatkan banner spanduk, lalu kita pasang di sepanjang kali ini," kata Makmun, Lurah Kebon Bawang, Senin (30/9/2013).
Selain foto pembuang sampah ke kali terpasang di spanduk, pihak kelurahan juga akan meminta KTP pelaku, kemudian akan dipanggil ke RT dan RW setempat. Upaya ini dilakukan sebagai efek jera agar tidak membuang sampah sembarangan ke kali dan dukungan pada kegiatan ini.
Kali Swasembada dibersihkan warga bersama pegawai PT Pelindo II Tg Priok pada Minggu (29/9/2013) kemarin. Aksi kali bersih dimulai dari Jembatan Gotong Royong sampai ke Jembatan Ampera, sepanjang 600 meter.
Mereka mengambil sampah kali, memangkas, dan membersihkan tanaman liar serta melakukan penanaman pohon. Setelah dibersihkan, fasilitas dan alat kebersihan seperti tong sampah, jaring sampah, dan bak sampah pun disediakan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/30/0841055/Buang.Sampah.ke.Kali.Siap-siap.Foto.Anda.Mejeng.di.Spanduk
Kamis, 19 September 2013
Awas! Buang Sampah Sembarangan KTP Disita
Sampah di DKI Jakarta masih menjadi persoalan penting yang patut mendapat perhatian dalam penangananya. Terobosan yang dilakukan petugas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, misalnya. di wilayah ini petugas akan menindak tegas warga yang membuat sampah sembarangan dengan menyita dan menahan KTP.
Camat Koja Rahmat Efendi mengatakan, sejak Jumat (13/9) petugas Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan berhasil mengamankan 23 KTP. Sebanyak 22 warga kedapatan melanggar aturan di Rawabadak Selatan, seorang lagi ditangkap di Tugu Selatan. Untuk mengawasi warganya, pihak kecamatan dan kelurahan telah menyebar petugas di setiap titik rawan sampah.
"Kami jaga sampai tengah malam. Petugas disebar untuk berjaga di pinggir jalan dan bantaran kali," terang dia.
Hal tersebut dilakukan karena masih banyak warga yang nekat membuang sampah sembarangan. Padahal, petugas kecamatan sudah berulang-ulang mengadakan sosialisasi. Bahkan, pihak kecamatan menyebar spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan.
Pelaksanaan program cipta kondisi bersih, papar dia, menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut. Jika kebiasaan buruk itu terlalu lama didiamkan, dia khawatir kesadaran warga tidak berkembang.
"Kami tahan sementara. Hari ini (kemarin, Red) mereka sudah bisa ambil kembali di kantor kelurahan, tapi pakai surat perjanjian," terang dia.
Sumber : http://berita8.com/berita/2013/09/awas-buang-sampah-sembarangan-ktp-disita
Camat Koja Rahmat Efendi mengatakan, sejak Jumat (13/9) petugas Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan berhasil mengamankan 23 KTP. Sebanyak 22 warga kedapatan melanggar aturan di Rawabadak Selatan, seorang lagi ditangkap di Tugu Selatan. Untuk mengawasi warganya, pihak kecamatan dan kelurahan telah menyebar petugas di setiap titik rawan sampah.
"Kami jaga sampai tengah malam. Petugas disebar untuk berjaga di pinggir jalan dan bantaran kali," terang dia.
Hal tersebut dilakukan karena masih banyak warga yang nekat membuang sampah sembarangan. Padahal, petugas kecamatan sudah berulang-ulang mengadakan sosialisasi. Bahkan, pihak kecamatan menyebar spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan.
Pelaksanaan program cipta kondisi bersih, papar dia, menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut. Jika kebiasaan buruk itu terlalu lama didiamkan, dia khawatir kesadaran warga tidak berkembang.
"Kami tahan sementara. Hari ini (kemarin, Red) mereka sudah bisa ambil kembali di kantor kelurahan, tapi pakai surat perjanjian," terang dia.
Sumber : http://berita8.com/berita/2013/09/awas-buang-sampah-sembarangan-ktp-disita
Jumat, 05 April 2013
DKI Jadi Contoh Pengelolaan Sampah ala Jerman
JAKARTA, KOMPAS.com — Jakarta akan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berteknologi Jerman. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo seusai pertemuannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Eddy mengatakan, Pemerintah Jerman akan mengirimkan tim khusus yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengelola sampah di negara tersebut. "Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya supaya proyek di bidang pengolahan sampah menjadi nyata di lapangan," kata Eddy di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Eddy mengatakan, tim khusus itu akan datang ke Balaikota Jakarta pada bulan depan untuk membicarakan lebih detail perihal tersebut. Jerman akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga, tahap pembuangan, bagaimana sampah itu kemudian menjadi energi alternatif, riset pengelolaan sampah industri, dan sebagainya.
"Tentunya juga melalui teknologi Jerman yang sudah maju, kita mencoba share dengan DKI yang wilayahnya cukup padat," kata Eddy.
Menurut Eddy, perbedaan pengelolaan sampah antara Jakarta dan Jerman sangat mencolok. Berbeda dari masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat Jerman sudah dibudayakan untuk dapat hidup bersih dan rapi. Setiap hari sampah-sampah rumah tangga di Jerman diambil secara teratur dan terjadwal. Setiap Senin, sampah daun-daun diambil, kemudian botol-botol plastik diangkut pada Selasa, dan seterusnya.
"Nanti diambil oleh mobil yang juga berbeda sehingga rumah tangga di Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah yang sesuai dengan jadwal pengambilan sampah. Metode ini pula yang kami tawarkan kepada DKI sebagai pilot project kami," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menyambut positif rencana kerja sama Jakarta dan Jerman tersebut. Menurutnya, banyak sekali lokasi sampah rumah tangga di wilayah DKI yang harus segera dikelola. Akan ada sebuah kecamatan atau kelurahan yang akan menjadi pilot project kegiatan tersebut. Dinas Kebersihan DKI masih akan mengevaluasi kelurahan dan kecamatan yang tepat tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/04/20532693/DKI.Jadi.Contoh.Pengelolaan.Sampah.Ala.Jerman
Eddy mengatakan, Pemerintah Jerman akan mengirimkan tim khusus yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengelola sampah di negara tersebut. "Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya supaya proyek di bidang pengolahan sampah menjadi nyata di lapangan," kata Eddy di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Eddy mengatakan, tim khusus itu akan datang ke Balaikota Jakarta pada bulan depan untuk membicarakan lebih detail perihal tersebut. Jerman akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga, tahap pembuangan, bagaimana sampah itu kemudian menjadi energi alternatif, riset pengelolaan sampah industri, dan sebagainya.
"Tentunya juga melalui teknologi Jerman yang sudah maju, kita mencoba share dengan DKI yang wilayahnya cukup padat," kata Eddy.
Menurut Eddy, perbedaan pengelolaan sampah antara Jakarta dan Jerman sangat mencolok. Berbeda dari masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat Jerman sudah dibudayakan untuk dapat hidup bersih dan rapi. Setiap hari sampah-sampah rumah tangga di Jerman diambil secara teratur dan terjadwal. Setiap Senin, sampah daun-daun diambil, kemudian botol-botol plastik diangkut pada Selasa, dan seterusnya.
"Nanti diambil oleh mobil yang juga berbeda sehingga rumah tangga di Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah yang sesuai dengan jadwal pengambilan sampah. Metode ini pula yang kami tawarkan kepada DKI sebagai pilot project kami," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menyambut positif rencana kerja sama Jakarta dan Jerman tersebut. Menurutnya, banyak sekali lokasi sampah rumah tangga di wilayah DKI yang harus segera dikelola. Akan ada sebuah kecamatan atau kelurahan yang akan menjadi pilot project kegiatan tersebut. Dinas Kebersihan DKI masih akan mengevaluasi kelurahan dan kecamatan yang tepat tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/04/20532693/DKI.Jadi.Contoh.Pengelolaan.Sampah.Ala.Jerman
Senin, 25 Februari 2013
Pengelolaan sampah di Jakarta akan diserahkan ke swasta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah akan dilakukan melalui pihak ketiga atau swasta. Sebab, selama ini belum ada retribusi untuk kebersihan.
"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.
''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.
Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.
Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.
Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pengelolaan-sampah-di-jakarta-akan-diserahkan-ke-swasta.html
"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.
''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.
Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.
Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.
Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pengelolaan-sampah-di-jakarta-akan-diserahkan-ke-swasta.html
Selasa, 12 Februari 2013
Buang Sampah Sembarangan, KTP Bakal Ditahan!
JAKARTA- Bagi Anda yang sering membuang sampah sembarangan, sebaiknya hentikan mulai sekarang. Bila nekat membuang sampah sembarangan, KTP Anda akan ditahan.
Lurah Rawa Badak Utara, Suranta mengatakan telah menahan belasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga lantaran tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di wilayah Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara.
Suranta menambahkan, selama sepekan terakhir ini, pihaknya berhasil menahan 12 KTP warga yang membuang sampah sembarangan. Tujuh KTP ditahan karena membuang sampah di Jl Cipeucang 5 RW 02 atau di atas Kali Pinang perbatasan Lagoa dan Koja, dan lima KTP ditahan karena membuang sampah di Jl Inspeksi Kali Sunter Sisi Timur RW 08 dan 09.
"Kedua lokasi tersebut dinilai rawan membuang sampah sembarangan, sehingga kami fokus di kedua titik itu. Kebanyakan warga yang ditahan KTP-nya warga Lagoa, Rawabadakutara, Tuguutara, dan bahkan ada yang KTP Sukabumi karena dia mengontrak disini. Mereka kebanyakan buang sampah rumah tangga, seperti plastik, karung, dan kasur," Ujar Suranta kepada wartawan, Senin (11/2/2013).
Lebih lanjut dia menuturkan, sebelum menahan KTP tersebut, pihaknya telah mensosialisasikan melalui rapat warga agar kedua lokasi itu bebas dari sampah dan dilarang membuang sampah sembarangan dengan mengarahkan warga membuang sampah di TPS Rawabadakutara. Sebab, bila ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan, petugas akan menahan KTP-nya.
"Itu sudah kami rapatkan larangan membuang sampah. Kemarin sudah kami bersihkan lagi, tapi masih ada yang buang sampah, makanya KTP-nya ditahan biar mereka jera," tuturnya.
Dirinya menegaskan dalam upaya menahan KTP warga itu, pihaknya mengerahkan sejumlah personel dari Satpol PP maupun staf kelurahan dengan memakai seragam yang ditutupi jaket di kedua titik tersebut. Setelah kedapatan warga yang membuang sampah sembarangan, petugas langsung mengejar dan menangkap pelaku itu.
"Kalau belum tau adanya sosialisasi ini, mungkin kami berikan teguran dan membuang sampah itu ke tempat sampah. Tapi, yang sering ketahuan membuang sampah, akan kami tahan KTP-nya," tegasnya.
Suranta mengungkapkan setelah menahan KTP tersebut, warga dapat mengambil KTP itu di kantor kelurahan Rawabadakutara dengan syarat membuat surat pernyataan yang diketahui oleh RT, RW, dan LMK ditempat merek tinggal.
"Kami akan kembalikan KTP-nya, tapi kami juga kasih pengertian agar mereka tidak lagi membuang sampah. Ini kan ada efek jeranya," Ungkapnya.
Dengan kejadian itu, Suranta mengklaim dalam upayanya menahan KTP milik warga, ternyata mendapatkan dukungan positif dari warga. Dikarenakan, kedua lokasi tersebut kini sampahnya berkurang dan perilaku warga membuang sampah menjadi lebih baik.
"Alhamdulillah ternyata mendapat respon positif dari warga. Memang harus begitu pak, saya senang biar kota Jakarta Utara bersih, rapih, dan tidak berantakan," ungkapnya.
Kegiatan ini dilakukan hingga warga benar-benar tidak membuang sampah sembarangan. Namun, khusus anak yang dibawah umur hanya mendapat teguran agar tidak buang sampah sembarangan.
"Kami tidak memberikan denda, hanya KTP saja yang ditahan. Itu pun mereka cukup kerepotan, karena KTP merupakan identitas penduduk yang harus dibawa kemana-mana," pungkasnya. (ugo)
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/11/500/760214/buang-sampah-sembarangan-ktp-bakal-ditahan
Lurah Rawa Badak Utara, Suranta mengatakan telah menahan belasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga lantaran tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di wilayah Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara.
Suranta menambahkan, selama sepekan terakhir ini, pihaknya berhasil menahan 12 KTP warga yang membuang sampah sembarangan. Tujuh KTP ditahan karena membuang sampah di Jl Cipeucang 5 RW 02 atau di atas Kali Pinang perbatasan Lagoa dan Koja, dan lima KTP ditahan karena membuang sampah di Jl Inspeksi Kali Sunter Sisi Timur RW 08 dan 09.
"Kedua lokasi tersebut dinilai rawan membuang sampah sembarangan, sehingga kami fokus di kedua titik itu. Kebanyakan warga yang ditahan KTP-nya warga Lagoa, Rawabadakutara, Tuguutara, dan bahkan ada yang KTP Sukabumi karena dia mengontrak disini. Mereka kebanyakan buang sampah rumah tangga, seperti plastik, karung, dan kasur," Ujar Suranta kepada wartawan, Senin (11/2/2013).
Lebih lanjut dia menuturkan, sebelum menahan KTP tersebut, pihaknya telah mensosialisasikan melalui rapat warga agar kedua lokasi itu bebas dari sampah dan dilarang membuang sampah sembarangan dengan mengarahkan warga membuang sampah di TPS Rawabadakutara. Sebab, bila ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan, petugas akan menahan KTP-nya.
"Itu sudah kami rapatkan larangan membuang sampah. Kemarin sudah kami bersihkan lagi, tapi masih ada yang buang sampah, makanya KTP-nya ditahan biar mereka jera," tuturnya.
Dirinya menegaskan dalam upaya menahan KTP warga itu, pihaknya mengerahkan sejumlah personel dari Satpol PP maupun staf kelurahan dengan memakai seragam yang ditutupi jaket di kedua titik tersebut. Setelah kedapatan warga yang membuang sampah sembarangan, petugas langsung mengejar dan menangkap pelaku itu.
"Kalau belum tau adanya sosialisasi ini, mungkin kami berikan teguran dan membuang sampah itu ke tempat sampah. Tapi, yang sering ketahuan membuang sampah, akan kami tahan KTP-nya," tegasnya.
Suranta mengungkapkan setelah menahan KTP tersebut, warga dapat mengambil KTP itu di kantor kelurahan Rawabadakutara dengan syarat membuat surat pernyataan yang diketahui oleh RT, RW, dan LMK ditempat merek tinggal.
"Kami akan kembalikan KTP-nya, tapi kami juga kasih pengertian agar mereka tidak lagi membuang sampah. Ini kan ada efek jeranya," Ungkapnya.
Dengan kejadian itu, Suranta mengklaim dalam upayanya menahan KTP milik warga, ternyata mendapatkan dukungan positif dari warga. Dikarenakan, kedua lokasi tersebut kini sampahnya berkurang dan perilaku warga membuang sampah menjadi lebih baik.
"Alhamdulillah ternyata mendapat respon positif dari warga. Memang harus begitu pak, saya senang biar kota Jakarta Utara bersih, rapih, dan tidak berantakan," ungkapnya.
Kegiatan ini dilakukan hingga warga benar-benar tidak membuang sampah sembarangan. Namun, khusus anak yang dibawah umur hanya mendapat teguran agar tidak buang sampah sembarangan.
"Kami tidak memberikan denda, hanya KTP saja yang ditahan. Itu pun mereka cukup kerepotan, karena KTP merupakan identitas penduduk yang harus dibawa kemana-mana," pungkasnya. (ugo)
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/11/500/760214/buang-sampah-sembarangan-ktp-bakal-ditahan
Rabu, 16 Januari 2013
JAKARTA BANJIR: Pengungsi Capai 6.101 Orang, Inilah Wilayah yang Terendam Banjir
JAKARTA–Sedikitnya 6.101 orang mengungsi ke sejumlah tempat, karena rumahnya di kawasan Jakarta Timur terendam banjir luapan Sungai Ciliwung yang tercatat hingga Selasa (15/1/2013) sekitar pukul 20.00 WIB hingga pagi ini, Rabu (16/1/2013).
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan data sementara ada sebanyak 50 kelurahan di kawasan tersebut terendam banjir.
Beberapa wilayah yang terendam banjir di Jakarta adalah sebagai berikut:
A. Jakarta Timur
- Daerah yang terendam banjir adalah Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Bidara Cina dan Kampung Melayu), Kec Kramat Jati (Kel Cawang dan Cililitan).
B. Jakarta Selatan
- Banjir menggenangi Kecamatan Tebet (Kelurahan Bukit Duri dan Kebon Baru), - Kecamatan Pancoran (Kel Rawajati), Kecamatan Pasar Minggu (Kelurahan Pejaten Timur dan Cilandak Timur), Kecamatan Kebayoran Lama (Kelurahan Pondok Pinang dan Kebayoran Lama Utara), Kecamatan Pesanggrahan (Kelurahan Petukangan Selatan, Bintaro, Ulujami dan Cipulir), Kecamatan Cilandak (Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu), Kecamatan Kebayoran Baru (Kelurahan Petogogan), dan Kecamatan Jagakarsa (Kelurahan Tanjung Barat).
C. Jakarta Pusat
- Banjir di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, dan di Kelurahan Petamburan di Kecamatan Tanah Abang, serta di Kelurahan Cideng di Kecamatan Gambir.
D. Jakarta Barat
- Banjir terjadi di Kecamatan Kebon Jeruk (Kelurahan Kedoya Utara, Duri Kepa dan Sukabumi Selatan), Kecamatan Kembangan (Kelurahan Kembangan Utara, Joglo dan Meruya), Kecamatan Grogol Petamburan (Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijaya Kusuma), Kecamatan Cengkareng (Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke dan Rawa Buaya).
E. Jakarta Utara
- Banjir terjadi di Kecamatan Kelapa Gading (Kelurahan Kepala Gading Timur dan Pegangsaan Dua), Kecamatan Tanjung Priok (Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kebon Bawang), KecamatanPademangan (Kelurahan Pademangan Barat), Kecamatan Penjaringan (Kelurahan Penjaringan, Pejagalan, Kamal Muara, Kapuk Muara dan Pluit).
Sumber : http://www.solopos.com/2013/01/16/jakarta-banjir-ribuan-orang-mengungsi-368938
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan data sementara ada sebanyak 50 kelurahan di kawasan tersebut terendam banjir.
Beberapa wilayah yang terendam banjir di Jakarta adalah sebagai berikut:
A. Jakarta Timur
- Daerah yang terendam banjir adalah Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Bidara Cina dan Kampung Melayu), Kec Kramat Jati (Kel Cawang dan Cililitan).
B. Jakarta Selatan
- Banjir menggenangi Kecamatan Tebet (Kelurahan Bukit Duri dan Kebon Baru), - Kecamatan Pancoran (Kel Rawajati), Kecamatan Pasar Minggu (Kelurahan Pejaten Timur dan Cilandak Timur), Kecamatan Kebayoran Lama (Kelurahan Pondok Pinang dan Kebayoran Lama Utara), Kecamatan Pesanggrahan (Kelurahan Petukangan Selatan, Bintaro, Ulujami dan Cipulir), Kecamatan Cilandak (Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu), Kecamatan Kebayoran Baru (Kelurahan Petogogan), dan Kecamatan Jagakarsa (Kelurahan Tanjung Barat).
C. Jakarta Pusat
- Banjir di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, dan di Kelurahan Petamburan di Kecamatan Tanah Abang, serta di Kelurahan Cideng di Kecamatan Gambir.
D. Jakarta Barat
- Banjir terjadi di Kecamatan Kebon Jeruk (Kelurahan Kedoya Utara, Duri Kepa dan Sukabumi Selatan), Kecamatan Kembangan (Kelurahan Kembangan Utara, Joglo dan Meruya), Kecamatan Grogol Petamburan (Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijaya Kusuma), Kecamatan Cengkareng (Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke dan Rawa Buaya).
E. Jakarta Utara
- Banjir terjadi di Kecamatan Kelapa Gading (Kelurahan Kepala Gading Timur dan Pegangsaan Dua), Kecamatan Tanjung Priok (Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kebon Bawang), KecamatanPademangan (Kelurahan Pademangan Barat), Kecamatan Penjaringan (Kelurahan Penjaringan, Pejagalan, Kamal Muara, Kapuk Muara dan Pluit).
Sumber : http://www.solopos.com/2013/01/16/jakarta-banjir-ribuan-orang-mengungsi-368938
Selasa, 15 Januari 2013
Katulampa Siaga I, Jakarta Banjir
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Bendung Katulampa, Kota Bogor, sudah berada di posisi Siaga I atau tingkat siaga tertinggi.
"Pukul 07.30 WIB tinggi muka air di Bendung Katulampa mencapai 210 cm. Artinya debit sungai Ciliwung Hulu sudah posisi Siaga I atau tingkat siaga tertinggi," kata Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Dia mengatakan batasan Siaga I adalah lebih dari 200 cm. Dengan kondisi level siaga tertinggi seperti ini, maka kewenangan pengendaliannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan kondisi itu, kata dia, diperkirakan pukul 18.00-19.00 WIB banjir akan menggenangi wilayah sekitar Sungai Ciliwung di Jakarta dengan tinggi genangan air lebih tinggi dibandingkan Desember 2012.
"Daerah yang berpotensi terkena banjir adalah sekitar bantaran Sungai Ciliwung, yaitu Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," tuturnya.
Menurut dia, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta telah meminta para Walikota dan 9 Kepala SKPD di DKI Jakarta agar meningkatkan kesiapsiagaannya terkait Siaga I untuk memantau dan merespon banjir yang berpotensi terjadi.
Di Jakarta Timur banjir berpotensi terjadi di Kelurahan Cililitan, Cawang , Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kebon Manggis. Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan potensi banjir di Kelurahan Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Kebon Baru, dan Bukit Duri.
Di Jakarta Pusat banjir berpotensi terjadi Kelurahan Cikini, Petamburan, dan Cideng. Sedangkan di wilayah Jakarta Barat potensi banjir di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Cengkareng.
Selain Katulampa, beberapa sungai lain juga perlu diwaspadai, karena pada pukul 7 pagi:
Sungai Pesanggrahan tinggi airnya 140cm (siaga IV),
Krukut Hulu 120cm (siaga IV),
Depok 160cm (siaga IV),
Manggarai 775cm (siaga III),
Cipinang Hulu 110cm (siaga IV),
Sunter Hulu 70cm (siaga IV),
Pulogadung 550cm (siaga IV) dan
Pasar Ikan 185cm (siaga III).
"Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pantauan hujan secara real time dari radar hujan BPPT menunjukkan hujan saat ini merata di Jabodetabek," katanya. [ant]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1947357/katulampa-siaga-i-jakarta-banjir
"Pukul 07.30 WIB tinggi muka air di Bendung Katulampa mencapai 210 cm. Artinya debit sungai Ciliwung Hulu sudah posisi Siaga I atau tingkat siaga tertinggi," kata Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Dia mengatakan batasan Siaga I adalah lebih dari 200 cm. Dengan kondisi level siaga tertinggi seperti ini, maka kewenangan pengendaliannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan kondisi itu, kata dia, diperkirakan pukul 18.00-19.00 WIB banjir akan menggenangi wilayah sekitar Sungai Ciliwung di Jakarta dengan tinggi genangan air lebih tinggi dibandingkan Desember 2012.
"Daerah yang berpotensi terkena banjir adalah sekitar bantaran Sungai Ciliwung, yaitu Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," tuturnya.
Menurut dia, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta telah meminta para Walikota dan 9 Kepala SKPD di DKI Jakarta agar meningkatkan kesiapsiagaannya terkait Siaga I untuk memantau dan merespon banjir yang berpotensi terjadi.
Di Jakarta Timur banjir berpotensi terjadi di Kelurahan Cililitan, Cawang , Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kebon Manggis. Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan potensi banjir di Kelurahan Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Kebon Baru, dan Bukit Duri.
Di Jakarta Pusat banjir berpotensi terjadi Kelurahan Cikini, Petamburan, dan Cideng. Sedangkan di wilayah Jakarta Barat potensi banjir di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Cengkareng.
Selain Katulampa, beberapa sungai lain juga perlu diwaspadai, karena pada pukul 7 pagi:
Sungai Pesanggrahan tinggi airnya 140cm (siaga IV),
Krukut Hulu 120cm (siaga IV),
Depok 160cm (siaga IV),
Manggarai 775cm (siaga III),
Cipinang Hulu 110cm (siaga IV),
Sunter Hulu 70cm (siaga IV),
Pulogadung 550cm (siaga IV) dan
Pasar Ikan 185cm (siaga III).
"Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pantauan hujan secara real time dari radar hujan BPPT menunjukkan hujan saat ini merata di Jabodetabek," katanya. [ant]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1947357/katulampa-siaga-i-jakarta-banjir
Senin, 14 Januari 2013
26 Kelurahan di Jakarta Terendam Banjir
Curah hujan yang terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu telah mengakibatkan banyak wilayah Jakarta yang terendam banjir
Hujan yang terus menerus terjadi selama Sabtu (12/1) hingga Minggu (13/1) telah mengakibatkan 26 kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir.
Dalam kawasan tersebut, ada sebanyak 74 RT dari 61 RW yang terendam banjir. Dan ada sebanyak 657 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disiapkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Arfan Arkili mengatakan curah hujan yang terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu telah mengakibatkan banyak wilayah Jakarta yang terendam banjir.
Berdasarkan data BPBD DKI, wilayah yang terkena banjir tersebar di 26 kelurahan dari tujuh kecamatan. Rinciannya adalah di Kecamatan Kebon Jeruk ada tiga kelurahan yang terendam banjir yaitu Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan dan Duri Kepa.
Kemudian di Kecamatan Grogol Petamburan terdapat lima kelurahan yakni Kelurahan Grogol Petamburan, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Utara, Tomang, Jelambar Baru, dan Jelambar.
Kecamatan Cengkareng tercatat ada enam kelurahan terendam banjir. Antara lain, Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke, dan Rawa Buaya.
"Ada juga di Kecamatan Tambora meski hanya satu kelurahan. Yakni Kelurahan Tambora. Dan Kecamatan Pademangan juga satu kelurahan yaitu kelurahan Ancol," kata Arfan di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (14/1).
Selanjutnya, ada empat kelurahan terendam banjir di Kecamatan Kalideres. Yaitu, Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Kamal, dan Semanan. Serta ada lima kelurahan di Kecamatan Penjaringan, yakni Kelurahan Penjaringan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan Pejagalan.
Arfan mengungkapkan banjir menyebabkan 657 warga di Kelurahan Rawa Buaya terpaksa mengungsi. Diantaranya sebanyak 307 jiwa di RW 01 dan 350 jiwa di Rw.02. Pengungsi ditampung di pos RW 02 sebanyak 350 jiwa, serta sentra kaki lima Rawa Buaya sebanyak 307jiwa.
"Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, telah didirikan pos kesehatan dan dapur umum di lokasi pengungsian," ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, BPBD DKI juga telah memberikan bantuan berupa 100 selimut dan 20 terpal. Serta bantuan nasi bungkus sejumlah pengungsi dari Camat Cengkareng dan Lurah Rawa Buaya.
Diharapkannya banjir di 26 kelurahan tersebut segera surut, karena kondisi ketinggian muka air di pintu air (PA) sekarang hampir semua dalam posisi normal yaitu siaga 4. Hanya satu pintu air yang dalam starus siaga tiga, yaitu PA Angkehulu dengan ketinggian air 160 centimeter (cm).
Ketinggian muka air di beberapa pintu air hasil pantauan BPBD DKI pukul 06.00, yaitu Pintu Air Katulampa 60 cm (siaga 4); Pesanggarahan 100 cm (siaga 4); Cipinang Hulu 80 cm (siaga 4); Sunter Hulu 50 cm (siaga 4); Pulogadung 450 cm (siaga 4); Depok 140 cm (siaga 4); Manggarai 690 cm (siaga4); Karet 440 cm (siaga 4); Krukut Hulu 80 cm (siaga 4); dan Pasar Ikan 168 cm (siaga 4).
"Semua wilayah di seluruh pintu air tersebut dalam keadaan mendung. Karena itu, warga Jakarta tetap harus waspada dengan banjir," tuturnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/91702-26-kelurahan-di-jakarta-terendam-banjir.html
Hujan yang terus menerus terjadi selama Sabtu (12/1) hingga Minggu (13/1) telah mengakibatkan 26 kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir.
Dalam kawasan tersebut, ada sebanyak 74 RT dari 61 RW yang terendam banjir. Dan ada sebanyak 657 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disiapkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Arfan Arkili mengatakan curah hujan yang terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu telah mengakibatkan banyak wilayah Jakarta yang terendam banjir.
Berdasarkan data BPBD DKI, wilayah yang terkena banjir tersebar di 26 kelurahan dari tujuh kecamatan. Rinciannya adalah di Kecamatan Kebon Jeruk ada tiga kelurahan yang terendam banjir yaitu Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan dan Duri Kepa.
Kemudian di Kecamatan Grogol Petamburan terdapat lima kelurahan yakni Kelurahan Grogol Petamburan, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Utara, Tomang, Jelambar Baru, dan Jelambar.
Kecamatan Cengkareng tercatat ada enam kelurahan terendam banjir. Antara lain, Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke, dan Rawa Buaya.
"Ada juga di Kecamatan Tambora meski hanya satu kelurahan. Yakni Kelurahan Tambora. Dan Kecamatan Pademangan juga satu kelurahan yaitu kelurahan Ancol," kata Arfan di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (14/1).
Selanjutnya, ada empat kelurahan terendam banjir di Kecamatan Kalideres. Yaitu, Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Kamal, dan Semanan. Serta ada lima kelurahan di Kecamatan Penjaringan, yakni Kelurahan Penjaringan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan Pejagalan.
Arfan mengungkapkan banjir menyebabkan 657 warga di Kelurahan Rawa Buaya terpaksa mengungsi. Diantaranya sebanyak 307 jiwa di RW 01 dan 350 jiwa di Rw.02. Pengungsi ditampung di pos RW 02 sebanyak 350 jiwa, serta sentra kaki lima Rawa Buaya sebanyak 307jiwa.
"Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, telah didirikan pos kesehatan dan dapur umum di lokasi pengungsian," ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, BPBD DKI juga telah memberikan bantuan berupa 100 selimut dan 20 terpal. Serta bantuan nasi bungkus sejumlah pengungsi dari Camat Cengkareng dan Lurah Rawa Buaya.
Diharapkannya banjir di 26 kelurahan tersebut segera surut, karena kondisi ketinggian muka air di pintu air (PA) sekarang hampir semua dalam posisi normal yaitu siaga 4. Hanya satu pintu air yang dalam starus siaga tiga, yaitu PA Angkehulu dengan ketinggian air 160 centimeter (cm).
Ketinggian muka air di beberapa pintu air hasil pantauan BPBD DKI pukul 06.00, yaitu Pintu Air Katulampa 60 cm (siaga 4); Pesanggarahan 100 cm (siaga 4); Cipinang Hulu 80 cm (siaga 4); Sunter Hulu 50 cm (siaga 4); Pulogadung 450 cm (siaga 4); Depok 140 cm (siaga 4); Manggarai 690 cm (siaga4); Karet 440 cm (siaga 4); Krukut Hulu 80 cm (siaga 4); dan Pasar Ikan 168 cm (siaga 4).
"Semua wilayah di seluruh pintu air tersebut dalam keadaan mendung. Karena itu, warga Jakarta tetap harus waspada dengan banjir," tuturnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/91702-26-kelurahan-di-jakarta-terendam-banjir.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)